Category: CNBCindonesia.com News

  • Akhirnya! China Beri Sinyal Babak Baru Perang Dagang Lawan AS

    Akhirnya! China Beri Sinyal Babak Baru Perang Dagang Lawan AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – China mengatakan sedang mengevaluasi kemungkinan perundingan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Hal ini terjadi pascabergulirnya perang tarif antara kedua negara.

    Mengutip CNBC International, Jumat (2/5/2025), Beijing mengatakan bahwa pihaknya ingin agar AS menghapus semua tarif sepihak. Negeri Panda berpandangan bahwa kegagalan untuk melakukannya akan menunjukkan kurangnya ketulusan dari Washington dan semakin membahayakan kepercayaan bersama.

    “Jika AS ingin berbicara, ia harus menunjukkan ketulusannya dan bersiap untuk memperbaiki praktiknya yang salah dan membatalkan tarif sepihak,” menurut pernyataan resmi Beijing.

    Presiden AS Donald Trump telah mengenakan tarif sebesar 145% pada barang-barang impor China tahun ini, yang mendorong Beijing untuk mengenakan tarif balasan sebesar 125%. Sejauh ini, kedua belah pihak telah berupaya untuk mengurangi dampak ekonomi dari tarif dengan memberikan pengecualian pada produk-produk penting tertentu.

    Yuan China di luar negeri menguat 0,14% menjadi 7,2665 terhadap dolar AS setelah pernyataan ajakan berbiacara ini. Sementara pasar dalam negeri China tutup karena hari libur, indeks Hang Seng Hong Kong melonjak 1,2% saat dibuka.

    Komentar terbaru dari Beijing mengikuti serangkaian pernyataan yang saling bertentangan dari pemerintahan Trump dan kepemimpinan China tentang apakah pembicaraan sedang berlangsung, dengan kedua belah pihak ingin menghindari dianggap sebagai pihak pertama yang mundur. Secara terpisah, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada Fox News bahwa China ingin bertemu dan berbicara, sambil mengindikasikan bahwa pembicaraan semacam itu akan segera terjadi.

    Ekonom senior di Economist Intelligence Unit, Tianchen Xu, mengatakan bahwa ajakan berunding ini belum dapat disimpulkan menuju arah yang benar-benar positif. Menurutnya,  kedua pihak menunggu pihak lain mengalah terlebih dahulu.

    “Kita perlu mencermati pertukaran kata-kata ini dengan skeptis,” ujarnya. “Saya ykin bahwa keterlibatan tingkat kerja tertentu mungkin telah terjadi, atau akan segera terjadi, yang dapat mengakibatkan penurunan tarif ke tingkat yang tidak terlalu merusak sebesar 40% hingga 50% selama satu atau dua kuartal berikutnya.”

    (tps)

  • Video: AS Dapat Akses “Istimewa” ke Logam Tanah Jarang Ukraina

    Video: AS Dapat Akses “Istimewa” ke Logam Tanah Jarang Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat dan Ukraina resmi menandatangani kesepakatan penting pada Rabu 30 April 2025 yang memberikan Amerika Serikat akses istimewa terhadap mineral-mineral kritis di Ukraina, termasuk logam tanah jarang.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 02/05/2025) berikut ini.

  • Video: Prioritas Netanyahu: Kalahkan Musuh Bukan Bebaskan Sandera

    Video: Prioritas Netanyahu: Kalahkan Musuh Bukan Bebaskan Sandera

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, membebaskan sandera bukan menjadi prioritasnya. Ia lebih mengutamakan mengalahkan para musuh Israel. Padahal sebelumnya, Netanyahu menekankan pembebasan sandera juga merupakan tujuan utama Israel.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 02/05/2025) berikut ini.

  • Data Kemiskinan RI Versi Bank Dunia & BPS Berbeda, Ini Penjelasannya!

    Data Kemiskinan RI Versi Bank Dunia & BPS Berbeda, Ini Penjelasannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank dalam Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

    Kendati demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.

    Dalam keterangan resminya, BPS menjelaskan kedua data dengan angka yang jauh berbeda tersebut tidak saling bertentangan. Namun, perbedaan muncul karena adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda.

    Bank Dunia, menggunakan standar garis kemiskinan global yang disesuaikan dengan daya beli atau purchasing power parity (PPP) dan menilai kemiskinan di Indonesia berdasarkan standar negara upper-middle income. Yakni US$ 6,85 per kapita per hari.

    “Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03,” ujar BPS dalam keterangan resminya dikutip Jumat (2/5/2025).

    Sementara BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan.

    Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

    “Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan,” ujar BPS dalam keterangan resminya dikutip Jumat (2/5/2025).

    BPS mengingatkan perlu kehati-hatian dalam membaca angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang.

    Sebagai contoh, di DKI Jakarta, garis kemiskinan per kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 per bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat jika diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita.

    “Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga. Dalam kasus ini, garis kemiskinan rumah tangga tersebut adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka inilah yang lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut,” ujarnya.

    (mij/mij)

  • Bos Pengusaha Minta Buruh Jangan Asal Demo dan Mogok Kerja, Tuntut Ini

    Bos Pengusaha Minta Buruh Jangan Asal Demo dan Mogok Kerja, Tuntut Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hari Buruh yang jatuh 1 Mei 2025 menjadi momentum adanya pembenahan di sektor ini. Selain buruh yang menuntut adanya kesejahteraan, kalangan pengusaha juga memiliki tuntutan di hari buruh, diantaranya adalah meminta buruh agar menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk masa depan ekonomi Indonesia.

    “Artinya investor itu bukan hanya melihat kenyamanan, infrastruktur, masalah pertanahan, tapi juga kan mereka juga lihat kondusivitas daripada pekerja-pekerja buruh, kita sehingga kita harapkan juga dari sisi buruhnya juga harus berperan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNBC Indonesia, Jumat (2/5/2025).

    Kondusivitas menjadi bagian penting bagi investor untuk tetap bisa menjalankan usahanya, sehingga peran buruh menjadi sangat penting.

    “Misalnya, bagaimana masalah perselisihan hubungan industrial itu diselesaikan secara musyawarah, mufakat, tidak perlu harus demo lah, mogok kerja, kayak gitu-gitu kan juga memberikan pengaruh pada suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif,” kata Sarman.

    Foto: Aksi long march dari Konfederasi KASBI dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) saat demo May Day di Kawasan depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Aksi long march dari Konfederasi KASBI dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) saat demo May Day di Kawasan depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Selain itu, ada tuntutan lain dari pengusaha yakni para buruh dan pekerja agar semakin meningkatkan produktivitas di tempat kerja masing masing, kemudian meningkatkan skill, keahlian dan kompetensi, lalu menjaga selalu hubungan industrial yang harmonis dan kondusif

    Tidak ketinggalan untuk meningkatkan disiplin dan semangat kerja, menghormati dan menjalankan peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan masing masing serta prinsip kepentingan bersama pengusaha dan pekerja dalam perumusan revisi UU Ketenagakerjaan.

    Jika berbagai aspek itu terpenuhi, maka diharapakan kesejahteraan buruh juga bisa meningkat.

    “Karena kesejahteraan buruh dan pekerja bukan hannya tanggung jawab Pengusaha tapi juga tanggung jawab Negara,” sebut Sarman.

    (fys/wur)

  • Video: Plt Presiden Korea Selatan Resmi Mengundurkan Diri

    Video: Plt Presiden Korea Selatan Resmi Mengundurkan Diri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaksana tugas Presiden Korea Selatan, Han Duck Soo, secara resmi mengundurkan diri pada 1 Mei 2025. Pengunduran diri ini mengakhiri spekulasi tentang sikap poliutiknya terhadap pemilihan Presiden Korea Selatan. Sebelumnya Ia digadang-gadang akan menjadi kandidat yang maju pencalonan pada 3 Juni mendatang.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 02/05/2025) berikut ini.

  • Imbas Royalti Berubah Nikel Sulit Terjual, Pemerintah Buka Suara

    Imbas Royalti Berubah Nikel Sulit Terjual, Pemerintah Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal produk nikel yang sulit terjual. Hal ini diakibatkan karena harganya yang tinggi imbas berubahnya tarif royalti nikel tersebut.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno tak menampik bahwa ada nikel yang sulit terjual dikarenakan ketidakcocokan harga. Tri mengatakan Harga Patokan Mineral (HPM) dinilai terlalu tinggi bagi para smelter untuk bisa membeli nikel dalam negeri.

    “Letak masalahnya itu, ya sebetulnya karena antara pembeli sama penjual belum ketemu itu harganya, gitu lah,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

    “Karena menurut dia (smelter nikel) HPM-nya kok ketinggian, ya. Sementara yang ini kan jadi dispute. Tapi nanti oke lah, kita tampung semua masukan-masukan dan dari ini untuk perbaikan, nggak ada masalah,” imbuhnya.

    Dengan begitu, Tri menyebutkan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Termasuk apakah perlu dilakukan perubahan dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

    Yang jelas, Kementerian ESDM terbuka untuk mendengarkan keluhan pengusaha di dalam negeri. “Nanti, pokoknya kita terbuka lah. Itu kan bukan kitab suci. Akhirnya kalau aturan, ya. Kalau misalnya di evaluasi, kita lakukan evaluasi. Kan tadi perintahnya untuk melakukan evaluasi,” ujar Tri.

    Pengusaha Buka Suara

    PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengungkapkan berbagai dampak yang dirasakan oleh perusahaan imbas dari perubahaan aturan penggunaan Harga Patokan Mineral (HPM) yang berkaitan dengan penetapan royalti di dalam negeri.

    Direktur Utama Antam Nico Kanter mengungkapkan hal itu berdampak pada perusahaan yang harus membayar royalti untuk negara berdasarkan HPM dan harga premium.

    “Jadi tidak kita jual, kita mengambil keuntungan daripada HPM yang dijadikan sebagai batas minimum,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Nico juga menyayangkan, saat ini pihaknya masih belum bisa menjual bauksit tercuci karena para pembeli belum bisa membeli dengan patokan HPM di Indonesia.

    “Jadi kita harus coba dari sejak tanggal 1 April (2025) kita sudah memberhentikan penjualan karena kita coba kepada buyer, tidak ada buyer. Smelter-smelter yang ada yang mau membeli dengan harga HPM,” keluhnya.

    Sedangkan, dari sisi smelter yang akan mengolah bauksit juga dinilai akan mengalami kerugian lantaran ada faktor koreksi dalam perhitungannya.

    “Sehingga smelter-smelter yang ada mereka melihat bahwa HPM ini terlalu tinggi harganya. Jadi oleh karena itu kita stop, tidak ada pembelian dan tidak ada pembayaran royalti apa-apa kepada negara. Selain komoditas bauksit sebenarnya juga berdampak pada, ini bukan di luar konteks tapi HPM ini juga pada bisnis smelter nikel Antam,” terangnya.

    (pgr/pgr)

  • Video: Bank Dunia Sebut 60,3% Penduduk RI Miskin, Ini Kata BPS

    Video: Bank Dunia Sebut 60,3% Penduduk RI Miskin, Ini Kata BPS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut penduduk miskin Indonesia mencapai 60,3% dari total 284 juta penduduk Indonesia alias 171 juta orang.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 02/05/2025) berikut ini.

  • 2 Raksasa Nuklir Asia Adu Kekuatan di Laut Arab, Perang Sudah Dekat?

    2 Raksasa Nuklir Asia Adu Kekuatan di Laut Arab, Perang Sudah Dekat?

    Jakarta, CNBC Indonesia – India dan Pakistan memamerkan kekuatan Angkatan Laut keduanya. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara dua raksasa nuklir itu pasca penembakan yang menewaskan 26 warga India di wilayah Pahalgam, Kashmir.

    Angkatan Laut India telah mengeluarkan empat pemberitahuan penembakan untuk latihan senjata aktif di lepas pantai Gujarat, Kamis (1/4/2025). Peluncuran itu terjadi hanya 85 mil laut dari tempat Pakistan mengadakan latihan Angkatan Laut di Laut Arab.

    “Menurut sumber pertahanan, kapal perang dalam keadaan siaga tinggi, dengan beberapa penembakan antikapal dan antipesawat baru-baru ini dilakukan untuk menunjukkan kesiapan tempur dan mencegah potensi ancaman di wilayah tersebut,” lapor kantor berita ANI dikutip Newsweek.

    Latihan militer baru-baru ini menyoroti kemampuan militer India, yang secara signifikan melampaui Pakistan dalam hal ukuran armada, teknologi kapal perang, dan jangkauan pengawasan maritim. Angkatan Laut India telah melakukan beberapa uji coba rudal angkatan laut baru-baru ini dan mengunggah gambar di media sosial.

    Analis intelijen sumber terbuka Damien Symon di sisi lain mengklaim bahwa Pakistan telah mengeluarkan pemberitahuan lebih lanjut tentang penembakan di Laut Arab dalam latihan yang sedang berlangsung. Namun, tidak dirinci terkait model rudal apa yang diluncurkan Negeri Ali Jinnah itu.

    Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah India mengatakan ada unsur-unsur Pakistan yang terkait dengan serangan pada tanggal 22 April di resor pegunungan Pahalgam yang menewaskan 26 orang turis.

    Kejadian itu adalah serangan paling mematikan terhadap wisatawan di Kashmir yang dikelola India dalam lebih dari dua dekade, dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk mengejar para penyerang.

    Sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama Front Perlawanan (TRF), yang diyakini sebagai cabang dari Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Namun Islamabad telah membantah terlibat dalam apa yang terjadi dan menyerukan penyelidikan yang netral.

    Hal ini pun telah memicu ketegangan baru. Beberapa waktu lalu Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan Attaullah Tarar mengatakan Islamabad memiliki “informasi intelijen yang kredibel” bahwa India bermaksud untuk melancarkan serangan militer dalam waktu dekat.

    (tps)

  • Ini 5 Janji Prabowo di Depan Ribuah Buruh Saat May Day

    Ini 5 Janji Prabowo di Depan Ribuah Buruh Saat May Day

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/7/2025). Ia menjadi presiden RI kedua yang menghadiri perayaan May Day, setelah Presiden RI ke-1 Soekarno.

    Hari buruh internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei merupakan momen penting bagi kelas pekerja yang membawa pesan serta tuntutan atas hak-hak yang perlu diperjuangkan untuk disebarluaskan.

    Di hadapan para buruh, Prabowo telah memaparkan sejumlah janji. Adapun kalangan buruh mengklaim bahwa acara ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 200 ribu buruh beserta keluarganya serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    Di antaranya, Prabowo menyatakan ingin secepatnya menghapus sistem outsourcing.

    “Saya akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Prabowo dalam aksi buruh di Monas, Kamis (1/5/2025).

    Pernyataan Prabowo tersebut menjawab salah satu dari sekian banyak tuntutan elemen buruh untuk menghapuskan sistem yang dianggap sering kali tidak berpihak kepada kelas pekerja.

    Meski demikian, dirinya juga menegaskan akan menjaga kepentingan para investor.

    Kedua, Prabowo berjanji untuk segera meloloskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ia berharap kepada DPR RI untuk bisa menyelesaikan RUU Perlindungan Pekerja ini dalam waktu tiga bulan.

    “Saudara sekalian kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Minggu ini akan mulai dibahas,” terang Prabowo.

    Selain itu, ia juga meminta kepada DPR untuk membentuk UU Pekerja di Laut dan Industri Perikanan serta perkapalan.

    “Kita akan segera membuat UU itu. Satgas PHK dan kesejahteraan buruh mempunyai peran penting,” tandas Prabowo.

    Keempat, Prabowo juga berjanji akan memberikan hadiah kepada para buruh berupa pembentukan segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Di mana ini akan terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.

    “Tugasnya mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden, mana UU yang tidak beres yang tidak melindungi buruh. Mana regulasi yang tidak benar, mereka akan memberikan masukan ke saya dan akan segera diperbaiki,” ungkap Prabowo.

    Terakhir, ia juga akan memberikan hadiah berupa pembentukan Satuan Tugas PHK. Ditegaskan, kelak pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya di PHK seenaknya.

    “Tak perlu ragu-ragu negara akan turun tangan,” tandas Prabowo.

    (Zefanya Aprilia/mkh)