Jakarta, CNBC Indonesia – Cadangan devisa Indonesia kembali mencatatkan penurunan pada April 2025. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia anjlok USD 4,6 Miliar dibanding bulan sebelumnya
Sementara itu, raksasa teknologi Google mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi perusahaan yang sedang berlangsung.
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (08/05/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia memamerkan konsep “Kota Masa Depan” yang memadukan teknologi, smart city dan energi hijau di World Expo 2025 Osaka. Sebelumnya, Indonesia juga sudah menunjukkan potensi alam dan produk unggulan UMKM sebagai magnet investasi.
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (08/05/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi krisis Korea Utara (Korut) kian parah. Terbaru, Damkar negara itu menolak untuk memadamkan api secara gratis karena harga bahan bakar yang sangat tinggi.
Gambaran kejadian ini terjadi di wilayah Sinujiu. Kebakaran yang terjadi di kompleks apartemen menyebar ke rumah-rumah tetangga dan menghancurkan lebih dari 10 unit rumah setelah warga ragu untuk meminta bantuan karena mahalnya biaya pengiriman mobil pemadam kebakaran.
“Daripada menghubungi pemadam kebakaran, warga mencoba memadamkan api sendiri setelah sekelompok anak sekolah secara tidak sengaja menyalakan api sekitar pukul 1 siang pada tanggal 27 April,” kata seorang sumber kepada Radio Free Asia (RFA) dikutip Minggu (5/5/2025).
“Warga enggan menelepon karena tidak mampu. Saat petugas pemadam kebakaran tiba, api sudah menjalar ke unit tetangga dan atap,” imbuhnya.
Kebakaran pada 27 April dimulai di lantai tujuh gedung apartemen 12 lantai dan menyebar ke lantai paling atas. Warga menyebut truk pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian hanya setelah sekitar 10 dari total 120 unit terbakar. Meskipun tidak ada laporan cedera atau kematian, insiden terbaru ini telah memicu kemarahan warga setempat.
“Orang-orang bertanya apa gunanya pemadam kebakaran jika tidak dapat menanggapi tanpa uang,” kata sumber kedua. “Warga daerah di Korut diharuskan menanggung biaya bahan bakar untuk kendaraan darurat, termasuk truk pemadam kebakaran.”
Meskipun layanan pemadam kebakaran di Korut secara resmi gratis, kekurangan bahan bakar kronis, peralatan yang sudah ketinggalan zaman, dan layanan darurat yang kekurangan dana telah menyebabkan pemerintah daerah di negara yang mengklaim memiliki nuklir itu menuntut pembayaran untuk pengiriman. Mereka akhirnya mengalihkan beban keuangan kepada warga.
Saat ini mereka harus membayar 500.000 won Korut (atau sekitar Rp 900 ribu) untuk bahan bakar saat truk pemadam kebakaran dikirim, kenaikan hampir 16 kali lipat dari 30.000 won yang mereka bayarkan tahun lalu.
“Sebagian besar kompleks apartemen terdiri dari sekitar 30 rumah tangga, jadi tidak mudah untuk mengumpulkan 500.000 won dari penduduk,” tambah sumber lainnya.
(tps/tps)
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri pertahanan pakistan khawaja asif mengklaim pihaknya sudah menembak jatuh 5 jet tempur india, pada rabu, pukul 02:45, waktu setempat. hal ini terjadi setelah india melancarkan serangan ke negara tersebut.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 08/05/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan di balik anjloknya harga nikel dunia dalam beberapa waktu terakhir ini. Adapun, banjir pasokan di pasar internasional menjadi salah satu penyebab dari penurunan harga komoditas tersebut.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan bahwa saat ini terdapat kelebihan pasokan nikel di pasar global. Tak tanggung-tanggung volumenya hingga 350 ribu ton.
“Bisa jadi oversupply, bisa jadi. Memang faktanya memang ada over 350 ribu ton di international market. Antara, ya, Pak, angka fix-nya berapa, tapi antaranya 350-an lah ribu ton nikel,” kata Tri dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (8/5/2025).
Namun, selain ditentukan oleh faktor supply and demand, harga komoditas mineral juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global. Misalnya saja untuk nikel, ekspor RI sebagian besar ditujukan ke China
Sementara, saat ini perang dagang antara China dan Amerika Serikat telah berdampak pada pertumbuhan industri di China yang sedikit melambat. Kondisi tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap permintaan nikel dari Indonesia.
“Pada saat sekarang ini, perang dagang antara China dan Amerika menyebabkan memang pertumbuhan untuk industri di China itu agak turun. Nah, ini mungkin bisa jadi ada korelasi juga antara anunya,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan bahwa membludaknya pasokan nikel dari Indonesia telah berdampak pada jatuhnya harga nikel di pasar global.
Semula, Meidy menilai bahwa periode 2022 merupakan masa kejayaan industri nikel dengan harga yang relatif tinggi. Namun demikian, sejak 2023 hingga 2024 harga nikel justru terus mengalami penurunan.
“Dalam perhitungan harga dari 2020 hingga 2025, kita melihat bahwa tahun 2022 merupakan masa kejayaan industri nikel. Namun, sejak 2023 hingga 2024, harga terus mengalami fluktuasi yang berdampak pada penerimaan royalti,” kata Meidy dalam Press Conference Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan, Senin (17/3/2025).
Menurut Meidy, harga referensi domestik (HPM) juga berbeda 40-50% dibandingkan harga internasional. Sejak 2017-2020, Asosiasi telah berjuang agar harga berbasis HPM diakui dalam regulasi. Meski HPM telah ditetapkan, transaksi di pasar masih mengalami kendala.
Untuk mengatasi persoalan ini, APNI bersama dengan berbagai kementerian terkait terus mendorong penerapan sistem transaksi berbasis Free on Board (FOB).
“Dengan Kemenko Marves waktu itu. Kemenko Marves udah selesai ya. Kemudian juga ada bagaimana melakukan transaksi berbasis FOB. Apa? Karena itu berpengaruh kepada penerimaan negara dari sisi royalti,” katanya.
Di sisi lain, Meidy menyampaikan bahwa sejak 2022, pihaknya telah mengingatkan tentang kapasitas produksi nikel yang berlebih. Namun, alih-alih melakukan pembatasan, pemerintah justru memberikan persetujuan terhadap smelter baru.
“Luar biasa loh smelter ini. Gila beneran. Nambah terus-nambah terus. Padahal tahun 2022 APNI sudah berteriak. Pak moratorium pak. Tapi masih aja sampai sekarang,” katanya.
(pgr/pgr)
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketahanan ekonomi Indonesia dari efek perlambatan ekonomi global kini terlihat makin melemah, menurut pandangan Center Centre for strategic and international Studies (CSIS).
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, semakin melemahnya ketahanan ekonomi Indonesia kini terlihat dari pergerakan kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS. Padahal, indeks dolar cenderung tengah tertekan efek kebijakan perang dagang Presiden AS Donald Trump.
“Dulu-dulu ketika ada terjadi shock di tingkatan dunia, perekonomian Indonesia sering disebut cukup resilient. Bahkan The Economist tahun 2011 atau 2012 menyebut Indonesia itu sebagai The Komodo Economy,” kata Yose saat konferensi pers “Setengah Tahun Pemerintahan Prabowo”, Rabu (7/5/20240
“Julukan itu karena kulitnya tebal seperti Komodo Dragon. Tetapi apakah sekarang ini kita masih akan bisa menjadi komodo ekonomi? Mudah-mudahan tidak menjadi cicak ekonomi,” tegasnya.
Sejak Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal yang tinggi kepada negara-negara mitra dagang utamanya, Yose menegaskan, kondisi rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Padahal, indeks dolar juga terus melemah seusai periode yang Trump sebut sebagai Liberation Day.
Kurs rupiah saat itu sudah tembus di level atas Rp 16.800 dan bahkan sudah menyentuh level Rp 16.900 per 9 April 2025. Sementara itu indeks dolar terus menurun ke level bawah 99.
“Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan karena kita akan menjadi negara mata uang kita akan melemah sendiri dibandingkan dengan seluruh mata uang lainnya,” tegas Yose.
Di sisi lain, ia mengatakan aliran modal asing tercatat terus keluar dari pasar keuangan domestik. Berdasarkan catatan BI, sepanjang tahun ini, dari awal tahun sampai dengan data setelmen hingga 30 April 2025, non residen tercatat jual neto sebesar Rp 49,56 triliun di pasar saham, Rp 12,05 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp 23,01 triliun di pasar SBN.
Yose berpendapat, mengkhawatirkannya ketahanan ekonomi domestik ini dipicu oleh permasalahan yang selama ini terbilang menjadi tameng saat masa krisis, namun kini malah melemah, yaitu masalah transparansi fiskal, dan isu tidak independennya kebijakan moneter.
Diperburuk dengan permasalahan yang selama krisis selalu menjadi masalah, yakni sektor riil atau iklim bisnis yang masih tersandung inefisiensi, serta ketenagakerjaan maupun daya beli yang kini makin tertekan.
“Kita bisa lihat bagaimana fiskal kita mulai sedikit demi sedikit digerogoti, kemudian dari sisi monetary, bahkan independensi dari bank sentral sudah mulai dipertanyakan di situ. Dan ini tentunya akan membuat kepercayaan kepada perekonomian Indonesia juga akan semakin berkurang,” tegas Yose.
Makanya, ia berpendapat, ke depannya pertumbuhan ekonomi akan semakin tertekan. Laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 yang telah ke posisi 4,87 menjadi awal tak akan lagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang selama satu dekade terakhir terus stagnan di kisaran 5%.
“Kita tidak lagi bisa mengandalkan pasar ekspor kita. Pasar ekspor yang akan semakin mengecil dan juga tentunya ini berimbas juga kepada government revenue, kepada pendapatan pemerintah,” tuturnya.
(arj/mij)
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merampungkan penyusunan kerangka regulasi pembentukan tiga satuan tugas, yang bertujuan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, di tengah besarnya tekanan ekonomi global akibat perang dagang.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tiga satgas yang suda selesai penyusunan keputusan presiden (Keppres) nya itu ialah Satgas PHK, Satgas Deregulasi, serta Satgas Perundingan Indonesia-Amerika.
“Jadi 3 satgas sudah selesai semua ya,” kata Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Meski belum mendetailkan poin-poin utama ketiga satgas itu, baik susunannya maupun fungsi masing-masing, Susiwijono menekankan, Keppres Satgas itu kini tengah diproses di Sekretariat Negara, untuk diajukan supaya bisa pekan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti kan di sana ada proses juga, baru diajukan ke Pak Presiden. Targetnya minggu ini selesai,” ucap Susiwijono.
Khusus untuk Satgas Deregulasi, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, perannya akan memangkas aturan-aturan yang dianggap menghambat kelancaran ekspor-impor, terutama dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk melobi AS agar mencabut tarif bea masuk 32% terhadap sejumlah produk RI.
Satgas Deregulasi nantinya akan bekerja mengevaluasi dan menyederhanakan berbagai aturan teknis yang selama ini menyulitkan pelaku usaha.
Pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional. Dalam konteks hubungan dagang dengan AS, deregulasi dipandang penting agar produk Indonesia makin kompetitif.
“Nanti kalau sudah dibentuk Satgasnya baru kita ketemu. Ya, apa yang harus kita lakukan, maksudnya evaluasinya seperti apa gitu ya. Jadi kita nunggu dulu,” ucap dia.
Budi mengatakan, konsep kerja Satgas nantinya akan dibahas bersama antar kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Setelah terbentuk, tim ini akan mengkaji aturan yang berpotensi disederhanakan atau dihapus demi mendukung iklim perdagangan yang lebih sehat.
“Konsepnya, ya nanti kan setelah Satgasnya terbentuk, baru kita ini, kita ngumpul bareng-bareng dulu,” tuturnya.
Sementara itu, untuk Satgas PHK, merupakan usulan dari buruh kepada Presiden Prabowo. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah segera membentuk Satgas PHK dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
“Izinkan kami mengusulkan beberapa saran. Pertama, segera bentuk Satgas PHK. Jadi tidak grabag-grubug. Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap. Satgas ini juga akan berperan, ketika ada PHK, karyawan mendapat haknya sesuai aturan,” kata Said Iqbal.
(arj/mij)
Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah kabar dari tutupnya beberapa gerai Lulu Hypermarket, kini giliran supermarket asal Korea Selatan yakni GS Supermarket yang juga terancam tutup. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin membenarkan kabar dari tutupnya GS Supermarket.
“Benar, karena kondisinya yang tidak memungkinkan, terpaksa GS Supermarket harus menutup gerainya,” kata Solihin kepada CNBC Indonesia, Kamis (7/5/2025).
Pihaknya mengatakan hal ini karena efek dari lesunya daya beli masyarakat ditambah dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang memang mengkhawatirkan.
“Mereka terpaksa tutup ya karena kondisinya demikian, daya beli masyarakat masih lesu, ekonomi Indonesia juga mengkhawatirkan,” ungkapnya lagi.
Foto: GS Supermarket. (detikcom/Grandyos Zafna)
GS Supermarket. (detikcom/Grandyos Zafna)
Solihin pun menambahkan kini masyarakat lebih selektif untuk membeli barang-barang, sehingga mereka cenderung membeli barang paling penting seperti sembako atau kebutuhan sehari-sehari.
“Masyarakat sekarang makin selektif untuk berbelanja, ya paling kebutuhan sehari-hari saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, peritel asal Korea Selatan ini dikabarkan akan menutup semua gerainya di Indonesia, di mana supermarket ini hanya akan beroperasi hingga 31 Mei mendatang.
Hal ini menambah daftar supermarket atau hypermarket yang tutup di Indonesia. Penutupan gerai GS Supermarket terjadi setelah peritel asal Timur Tengah yakni Lulu Hypermarket juga telah menutup beberapa gerainya dalam beberapa waktu terakhir.
(chd/wur)
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia Mining Institute (IMI) menilai, bila kondisi perang antara India dan Pakistan berlangsung lama, maka Indonesia bisa menjadi korbannya, khususnya mengenai ekspor batu bara.
Tenaga Ahli IMI Irwandy Arif menyebut, ini dikarenakan India merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar kedua Indonesia. Begitu juga dengan Pakistan, yang menjadi salah satu negara tujuan ekspor batu bara Indonesia, meski tidak besar.
Apalagi, lanjutnya, India kini juga tengah menggencarkan pertambangan batu bara di dalam negeri. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan membuat pasokan impor batu bara mereka akan menurun.
“India salah satu pengimpor terbesar ke dua dari Indonesia. India saat ini juga sedang mengembangkan tambang-tambang batu bara mereka untuk supply ke PLTU mereka,” jelas Irwandy kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025).
Perihal konflik antar India dan Pakistan, Irwandy menilai hal tersebut bisa membuat anggaran kedua negara tersebut lebih fokus pada kebutuhan perang.
Hal itu diproyeksikan bisa berpengaruh pada permintaan, khususnya India, terhadap batu bara Indonesia. “Perang India dan Pakistan, yang tentunya akan menyedot anggaran Pemerintah India bila perang berlanjut ke depan dan agak lama, punya pengaruh pembelian batu bara, termasuk pembelian dari Indonesia,” imbuhnya.
“Tahun 2024 ekspor batu bara Indonesia ke India sekitar 110 juta ton. Ekspor ke Pakistan melalui importir terbesar di Pakistan hanya 600 ribu ton,” tandasnya.
Plt. Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengungkapkan, saat ini belum merasakan adanya dampak signifikan dari kondisi geopolitik kedua negara tersebut.
Namun, pihaknya mencatat adanya penurunan jumlah ekspor batu bara Indonesia ke India sejak awal tahun 2025 hingga 31,42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 lalu.
“Ekspor batubara ke India pada maret 2025 7,42 Juta ton yang turun YoY 31.42%,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025).
Yang terang, turunnya permintaan batu bara dari negara tersebut bukan karena adanya perang kedua negara tersebut. Melainkan, masuknya musim panas dan pengurangan porsi impor India untuk bisa memanfaatkan produksi batu bara lokalnya.
Sementara dari Pakistan, permintaan batu bara juga terpantau mengalami penurunan. Bahkan sejak tiga tahun belakangan. Alasannya, kebijakan Pakistan yang mendorong untuk memanfaatkan batu bara produksi lokal.
“Dalam tiga tahun terakhir pun terjadi penurunan impor batu bara Pakistan dari Indonesia, namun bukan karena perang melainkan karena kebijakan pemerintah Pakistan yang mendorong pemanfaatan batu bara lokal,” imbuhnya.
Berkaca ke depan, APBI belum bisa memprediksi seperti apa dampak dari ekspor batu bara ke kedua negara tersebut.
(pgr/pgr)
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini telah diresmikan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 dan mulai berlaku sejak 8 April 2025.
Insentif ini tidak hanya berlaku secara umum di seluruh wilayah DKI Jakarta, melainkan juga secara khusus disosialisasikan kepada masyarakat di 5 Wilayah Kota melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan edukasi yang diadakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmen dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah Jakarta.
Berikut ini empat jenis insentif yang diberikan:
1. Pembebasan Pokok PBB-P2 Tahun 2025
Wajib Pajak orang pribadi dapat memperoleh pembebasan 100% untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp 2 miliar, atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp 650 juta.
Syarat untuk memperoleh insentif ini antara lain memiliki NIK yang sudah tervalidasi di sistem pajak online dan hanya berlaku untuk satu objek pajak dengan NJOP tertinggi per 1 Januari 2025.
2. Pengurangan Pokok PBB-P2
Kebijakan ini diberikan secara otomatis dalam dua skema yakni 50% pengurangan untuk wajib pajak yang pada tahun 2024 menerima SPPT dengan nilai Rp 0 serta pengurangan nilai tertentu agar kenaikan PBB-P2 2025 tidak melebihi 50% dari nilai PBB-P2 tahun 2024.
3. Keringanan Pokok PBB-P2
Terdapat potongan pembayaran berdasarkan periode pelunasan. Khusus tahun pajak 2025, terdapat potongan pembayaran 10% untuk periode pelunasan dari 8 April–31 Mei, kemudian 7,5% untuk periode pelunasan 1 Juni–31 Juli, serta 5% untuk periode pelunasan 1 Agustus–30 September.
Sementara itu, untuk tahun pajak 2020-2024 terdapat potongan pembayaran 5% yang berlaku untuk periode pelunasan hingga 31 Desember 2025. Potongan pembayaran juga diberikan untuk tahun pajak 2013-2019 sebesar 50%. Adapun untuk tahun pajak 2010-2012, terdapat tambahan 25% di luar keringanan yang telah diatur dalam Pergub 124 Tahun 2017.
4. Pembebasan Sanksi Administratif
Terdapat pembebasan bunga angsuran dan bunga keterlambatan untuk pembayaran PBB-P2 tahun 2013-2024 yang berlaku hingga 31 Desember 2025. Hal ini termasuk wajib pajak yang telah membayar pokok tetapi belum menyelesaikan sanksinya.
Beragam insentif ini merupakan bentuk nyata dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Pajak daerah memiliki peran vital dalam mendanai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya di wilayah seperti Jakarta Utara yang juga tengah gencar memperkuat infrastruktur dan layanan masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta mengharapkan kebijakan insentif ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Jakarta Utara dan seluruh warga DKI Jakarta. Sosialisasi juga akan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta agar informasi ini tersampaikan secara merata. Segera manfaatkan insentif PBB-P2 2025 sekarang juga!
(rah/rah)