Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Video: Strategi Pertumbuhan Pembiayaan Infrastruktur Nasional

    Video: Strategi Pertumbuhan Pembiayaan Infrastruktur Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) sejauh ini berhasil menghimpun dana sebesar USD 3,1 Miliar atau Sekitar Rp 51 Triliun. Himpunan dana tersebut dirancang untuk disalurkan kepada tiga platform pembiayaan untuk kebutuhan proyek strategis nasional.

    Bagaimana strategi pertumbuhan pembiayaan infrastruktur nasional di tengah kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian?

    Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Reynaldi Hermansjah Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (27/05/2025).

  • Pertamina Siap Replikasi Proyek Avtur dari Jelantah di Dua Kilang Ini

    Pertamina Siap Replikasi Proyek Avtur dari Jelantah di Dua Kilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina bersiap melaksanakan ekspansi dan replikasi proyek Used Cooking Oil to Sustainable Aviation Fuel (USAF) berbahan minyak jelantah yang telah dikembangkan di Kilang Cilacap. Ekspansi dan replikasi ini juga akan dilakukan di Kilang Dumai dan Kilang Balongan.

    Tidak sendirian, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina Patra Niaga bersinergi, demi komitmen Pertamina mendukung agenda nasional transisi energi, sekaligus mewujudkan dual growth strategy, yakni penguatan core business dan pengembangan new business. Project USAF ini adalah bukti nyata komitmen Pertamina tidak hanya dalam menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga mengembangkan portofolio energi rendah karbon yang berkelanjutan.

    Untuk menandai komitmen untuk replikasi tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen pengembangan Project USAF Pertamina yang digelar di di Grha Pertamina. Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman mengatakan, Project USAF atau Used Cooking Oil to Sustainable Aviation Fuel merupakan inisiatif yang sangat relevan untuk menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

    Project USAF diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri ESDM nomor 4 Tahun 2025 dan selaras dengan roadmap dari Kemenko Marves yang akan mendorong implementasi SAF lebih cepat dari rencana awal, yaitu dari tahun 2027 menjadi 2026. Melalui project ini, KPI akan mengolah minyak jelantah menjadi avtur, kemudian Patra Niaga akan membuka peluang bisnisnya agar USAF dapat digunakan secara luas dan komersil.

    “Sebagai bagian dari Pertamina Group, KPI memiliki mandat besar dalam mendukung agenda tersebut. Project USAF ini adalah bukti nyata bahwa kami berkomitmen untuk tidak hanya menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga mengembangkan portofolio energi rendah karbon yang berkelanjutan,” ujar Taufik dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2025).

    Menurut Taufik, jejak pengembangan SAF di Pertamina, khususnya KPI, telah dimulai sejak 2020. Ketika itu KPI, melalui Kilang Cilacap, berhasil memproduksi Bioavtur J2.4 dari Palm Kernel Oil. Setahun kemudian, produk tersebut digunakan dalam penerbangan uji coba dengan pesawat CN-235. Kemudian dilanjutkan pada 2023 dengan penerbangan komersial Garuda Indonesia rute Jakarta-Solo. Taufik mengatakan, dua uji coba tersebut membuktikan bahwa bahan bakar aviasi berbasis nabati bukan lagi konsep, tetapi realitas.

    Pada 2024, KPI mencanangkan Project USAF (UCO to SAF) sebagai langkah penting untuk memulai komersialisasi SAF berbahan baku waste (minyak jelantah) dan bersertifikat sustainability. Serangkaian aktivitas dilaksanakan antara lain pengembangan teknologi katalis bersama Pertamina Technology Innovation, manufacturing katalis oleh PT Katalis Sinergi Indonesia, melakukan sertifikasi sustainability ISCC EU dan CORSIA, dan puncaknya pada Turn Around Januari 2025, PT KPI telah melaksanakan change out catalyst USAF di RU IV dan menandai siap untuk melakukan uji komersial produksi certified SAF dari minyak jelantah di awal kuartal III-2025.

    Visi menjadi produsen SAF bersertifikat sustainable dan berbahan baku minyak jelantah pertama kali di Indonesia ini di dukung oleh ekosistem hulu-hilir SAF Pertamina Group yang melibatkan beberapa subholding antara lain Pertamina Patra Niaga, Pelita Air dan Pertamina Persero sebagai Project Coordinator. Sebagai bukti komitmen terhadap Project USAF, KPI akan memperluas proyek ini ke kilang lain, seperti Kilang Dumai dan Kilang Balongan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi SAF, sekaligus memulai trial komersial.

    Menurut Taufik, Project USAF tak hanya sekadar memproduksi bahan bakar berkelanjutan, tapi juga bagian dari blueprint besar circular SAF ecosystem yang membentuk rantai pasok yang kuat bersama pelaku pengumpulan UCO, transporter, serta off-taker seperti maskapai dan BUMN Aviasi.

    “Pada tahun 2028, kami berharap dapat menyaksikan startup Green Refinery Project di Cilacap, dengan kapasitas 6 MBSD, mengolah feedstock dari UCO, POME, dan lainnya. Ini akan menjadikan Pertamina sebagai pelopor energi hijau,” pungkas Taufik.

    Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, upaya KPI dan PT Pertamina Patra Niaga dalam mengembangkan USAF merupakan sebuah kolaborasi bersejarah bagi Pertamina dan Indonesia. Sebab program ini tertera dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni mengenai kemandirian energi.

    Dan untuk mendukung realisasi Project USAF, Mars Ega mengatakan, PT Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan alat untuk mengumpulkan Used Cooking Oil (UCO) di sepuluh SPBU yang tersebar di Jakarta. Dengan alat itu pula, PT Pertamina Patra Niaga menggandeng masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan USAF. Menurut Mars Ega, masyarakat sangat antusias untuk memberikan minyak jelantah yang mereka miliki, sebagai bahan baku utama pembuatan USAF.

    “Alat ini masih dalam skala piloting, tapi sampai hari ini sudah tercatat sedikitnya 6.042 orang yang secara sukarela menyetorkan UCO di alat-alat yang tersebar di sepuluh SPBU di Jakarta,” ungkap Mars Ega

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengapresiasi manajemen dan seluruh perwira Pertamina atas ditandatanganinya komitmen pengembangan Used Cooking Oil (UCO) to Sustainable Aviation Fuel (SAF). Menurutnya, Project USAF adalah jawaban dari tantangan global untuk menjamin ketahanan energi, keterjangkauan harga bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan secara bersamaan.

    Namun Simon mengingatkan agar project ini tidak hanya berakhir di seremoni penandatanganan komitmen. Ia menyatakan, pengembangan USAF yang telah dilakukan Pertamina sejak beberapa waktu lalu, harus terwujud dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

    “Ini adalah prestasi yang sudah diukir Pertamina, kita harus wujudkan sampai terimplementasi dengan baik. Kita juga harus saling berkolaborasi satu sama lain, agar Pertamina terus menjadi yang terdepan dalam menyediakan energi yang baik bagi negeri ini,” papar Simon.

    Acara penandatanganan komitmen pengembangan Project USAF turut dihadiri oleh Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan. Ia mengatakan, kini transisi energi bukan lagi sebuah pilihan, namun sudah menjadi keniscayaan strategis. Terlebih Indonesia telah menetapkan target Net Zero Emission pada tahun 2060. Karena itulah Mochamad Iriawan menyambut baik proyek Used Cooking Oil to Sustainable Aviation Fuel (USAF) atau Avtur berbahan minyak jelantah.

    Menurutnya, SAF tidak bisa dilihat sebagai proyek semata, melainkan sebuah misi besar membangun ekosistem pengolahan energi baru yang ramah lingkungan. Karena itulah ia meminta Pertamina Group membangun kolaborasi internal yang melibatkan seluruh subholding. Kolaborasi itu lalu diperluas dengan menggandeng sektor lainnya, seperti pemerintah, maskapai penerbangan, lembaga riset dan penyedia feedstock hingga mitra internasional.

    “SAF harus menjadi solusi yang berkelanjutan secara menyeluruh dan pastikan Pertamina Group menjadi pemimpin utama di bisnis SAF, baik sebagai produsen utama maupun market leader dalam pasar domestik dan global. Proyek ini harus diimplementasikan secara terarah dan konsisten sesuai target yang telah ditetapkan,” pungkas Mochamad Iriawan.

    (rah/rah)

  • Istana Ungkap Sri Mulyani Ikut Usulkan Bimo & Djaka Jadi Dirjen

    Istana Ungkap Sri Mulyani Ikut Usulkan Bimo & Djaka Jadi Dirjen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut mengusulkan langsung Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Usulan tersebut ditetapkan dalam surat tertulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hasan pun memastikan bahwa pemilihan keduanya sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sudah sesuai prosedur hukum.

    “Secara prosedur (Bimo dan Djaka) diusulkan oleh Menteri Keuangan. Ada usulan dari Menkeu saya lupa apakah 13-14 Mei. Pokoknya ada usulan dari Menteri Keuangan,” kata Hasan kepada jurnalis di istana, Senin kemarin (26/5/2025).

    Terkait dengan meritokrasi pemilihan pejabat di Kementerian Keuangan, Hasan menegaskan pemilihan Dirjen di Kementerian Keuangan juga bagian dari hak prerogatif pemerintah untuk menempatkan orang-orang yang dianggap mampu untuk menjalankan hal-hal yang diinginkan oleh Presiden.

    “Dan secara prosedur ini kan berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan juga. Jadi prosedurnya kan sudah ditempuh semua, prosedur minta berhentinya sudah ditempuh, prosedur pemberhentian juga sudah ditempuh, pengusulannya oleh Menteri Keuangan,” paparnya.

    “Dan untuk Eselon 1A memang surat keputusan pengangkatannya dari Presiden. Seperti Deputi di kantor saya, Deputi itu surat keputusannya juga keputusan Presiden. Dirjen-dirjen itu pengangkatannya keputusan Presiden. Jadi kira-kira seperti itu,” tambah Hasan.

    Terkait dengan latar belakang kedua pejabat tersebut, Hasan mengemukakan ini bukan pertama kalinya, pejabat tinggi setingkat eselon I kementerian bukan pegawai karier di instansi tersebut. Dia mencontohkan ada Hilmar Farid yang merupakan orang di luar kementerian yang pernah menjabat eselon I, dia pernah jadi Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud.

    Seperti diketahui, Bimo merupakan mantan Asisten Deputi Investasi di Kemenko Marves dan Djaka, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, sebelumnya adalah purnawirawan TNI. Hasan pun memastikan surat pemberhentian Djaka sebagai prajurit sudah keluar sejak 6 Mei 2025. Maka dari itu, Djaka kini statusnya bukan lagi tentara, namun sipil yang ditunjuk jadi pejabat tinggi di kementerian.

    “Sekarang ya Letjen Djaka itu statusnya purnawirawan, sama-sama sipil, dan statusnya PPPK yang menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai,” tegas Hasan.

    (haa/haa)

  • Selatan Jawa Diguncang Gempa M 5,4, Getaran Terasa Sampai Kota Yogya

    Selatan Jawa Diguncang Gempa M 5,4, Getaran Terasa Sampai Kota Yogya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gempa bumi tektonik mengguncang selatan Jawa hari ini Selasa (27/5/2025) pada pukul 07.55.05 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M 5,4.

    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengungkapkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 10,43° LS ; 110,23° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 268 Km arah Barat Daya Pacitan, Jawa Timur pada kedalaman 14 Km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan di luar zona subduksi (outer-rise zone).

    “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault),” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

    Dampak Gempa Bumi:

    Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Nganjuk, Trenggalek, Malang, Blitar, Bantul, Pacitan, Sukoharjo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta dengan skala intensitas II MMI. Dengan skala tersebut getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

    “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ucapnya.

    Hingga pukul 08.15 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

    Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah.

    (wur/wur)

  • Istana Tegaskan Tak Ada Pembahasan Soal Usia Pensiun PNS 70 Tahun

    Istana Tegaskan Tak Ada Pembahasan Soal Usia Pensiun PNS 70 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan usulan kenaikan usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun masih wacana dan belum ada pembahasan khusus di pemerintah.

    “Sampai saat ini belum ada pembahasan. Jadi sampai saat ini masih berupa usulan-usulan saja. Jadi belum ada pembahasan sampai saat ini,” kata Hasan kepada jurnalis di istana, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, dia menilai ini sebagai usulan yang sah-sah saja dan usulan tersebut telah ditampung. Namun, dia memastikan pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN.

    Dia pun meminta kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk berkonsultasi dengan Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri.

    “Jadi ada Dewan Penasehat Korpri dan itu juga bagian dari pemerintah. Dan memang dalam soal usia ASN, pengangkatan ASN dan lain-lain ini, ini menjadi ranah dari Kemen PAN-RB. Jadi kita sarankan mereka juga berkonsultasi dengan Kemen PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri karena mereka juga sekaligus Dewan Penasehat dari Korpri,” paparnya.

    Sebelumnya, Korpri mengusulkan kenaikan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) berkisar antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun berdasarkan tingkat jabatannya.

    Batas usia pensiun atau BUP ASN sebelumnya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (UU ASN). Dalam aturan itu batasnya antara 58 tahun sampai 60 tahun, terbagi berdasarkan jabatan manajerial dan non manajerial.

    “Bapak dan ibu ini mohon doa kami sedang memperjuangkan, menyampaikan ke bapak presiden, ketua dpr ri, ibu menpan, usulan dan aspirasi dari anggota Korpri dan pengurus Korpri, mengajukan usulan kenaikan usia pensiun,” kata Ketua Umum Korpri yang juga menjabat sebagai Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah, dikutip dari akun instagram @bkngoidofficial, Rabu (21/5/2025).

    Zudan mengatakan, dengan usulan Korpri terbaru, BUP ASN akan terbagi berdasarkan jenjang jabatannya. Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi atau JPT Utama manjadi usia 65 Tahun; JPT Madya atau Eselon I mencapai BUP 63 Tahun; JPT Pratama atau setingkat Eselon II mencapai BUP 62 Tahun, Eselon III dan IV 60 Tahun, dan kemudian untuk Jabatan Fungsional Utama 70 tahun.

    “Sehingga tenanglah bekerjanya teman-teman ya. Ini salah satu tujuannya untuk mendorong keahlian teman-teman mengejar ke fungsionalnya dan kami juga mengajukan usulan agar ASN semua baselinenya jabatan fungsional,” ucap Zudan.

    Sementara itu, dalam Pasal 55 UU ASN terbaru, rincian dari BUP ASN manajerial, yakni 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama dan 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.

    Untuk jabatan nonmanajerial, yakni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional dan 58 tahun bagi pejabat pelaksana.

    (haa/haa)

  • Bukan Rp20 Ribuan, Bahlil Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg

    Bukan Rp20 Ribuan, Bahlil Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) yang seharusnya dibeli oleh masyarakat maksimal Rp 17.000 per tabung.

    Hal itu dia jelaskan lantaran pemerintah sudah memberikan subsidi LPG 3 kg menjadi hanya Rp 4.250 per kilogram. Dengan begitu, harga asli dari LPG 3 kg sekitar Rp 13.000 per tabung.

    “Gimana coba LPG per kilogram negara subsidi itu satu kilogram itu cuma Rp 4.250 perak. Dari sejak tahun 2007 itu gak pernah dinaik-naikan. Berarti satu tabung itu harusnya Rp 12.000 lebih, hampir Rp 13.000,” jelasnya dalam acara 2025 Energy & Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Nah, dengan harga per tabung senilai Rp12.000 – Rp 13.000-an, seharusnya harga jual yang sampai di masyarakat untuk LPG 3 kg maksimal Rp 17.000 per tabung. Ini Berdasarkan hitungan dari ongkos distribusi agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan/pengecer.

    “Pakai agen apa segala macam dengan Pertamina udahlah maksimal Rp 16.000 lah, Rp17.000. Eh dijual Rp 20.000 lebih, ada Rp 25.000,” imbuhnya.

    Dengan begitu, mulai Februari 2025 lalu, pihaknya melakukan penertiban distribusi LPG bersubsidi dalam negeri agar harga yang ada di pasar tidak melebihi yang sudah diperhitungkan oleh pihaknya.

    Bahkan, dia menegaskan pihaknya tidak main-main terhadap oknum yang mempermainkan barang subsidi negara, termasuk jika oknum tersebut berada di lingkungan Kementerian ESDM.

    “Dan saya tidak pernah berhenti untuk menghadapi orang-orang yang ingin merusak bangsa kita ini. Gak ada kompromi. Pejabat di saya pun main-main arahan bahwa Presiden pernah bawa kalau gak mau kerja tidur di rumah,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Catat! Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp 150 Rb/ Bulan

    Catat! Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp 150 Rb/ Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perihal skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja di Tanah Air. Kebijakan ini akan mulai bergulir pada Juni 2025.

    Adapun, Airlangga menjelaskan bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Rencananya pemerintah akan memberikan senilai Rp 150 ribu per bulan.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira RP 150 ribu per bulan,” kata Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan.

    “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (haa/haa)

  • Golongan Listrik yang Gak Dapat Diskon Tarif 50%, Berlaku Juni-Juli

    Golongan Listrik yang Gak Dapat Diskon Tarif 50%, Berlaku Juni-Juli

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% pada pertengahan tahun 2025. Kebijakan ini sebagai bagian dari paket insentif ekonomi terbaru yang dijadwalkan meluncur pada 5 Juni 2025.

    Namun, diskon kali ini hadir dengan ketentuan baru. Adapun, batas penggunaan daya yang sebelumnya dipatok hingga 2.200 Volt Ampere (VA), kini dibatasi maksimal hanya 1.300 VA.

    Jadi, pengguna yang berhak mendapatkan diskon tarif listrik 50% hanya yang memiliki kapasitas daya 1.300 VA ke bawah. Diskon tarif listrik 50% ini rencananya berlaku selama Juni-Juli 2025.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Itu kayak sebelumnya (diskon tarif listrik 50%), tapi kita turunkan di bawah 1.300 VA, kalau yang kemarin kan sampai 2.200 VA,” ungkap Airlangga usai memimpin rapat koordinasi terbatas pemberian paket insentif ekonomi di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (27/5/2025).

    “Iya,” ujarnya saat ditanya apakah diskon tarif listriknya kembali 50%.

    “Jadi kita akan siapkan ada 6 paket. Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden. Sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” jelas Airlangga.

    Diskon tarif listrik sebesar 50% ini akan berlaku selama periode Juni dan Juli 2025. Adapun target konsumen yang akan mendapatkan diskon tarif listrik 50% ini sebanyak 79,3 juta rumah tangga.

    Angka ini lebih rendah dari sasaran konsumen yang mendapatkan diskon tarif listrik 50% pada Januari-Februari 2025 lalu yang mencapai 81,42 juta pelanggan. Pasalnya, diskon tarif listrik 50% pada awal tahun ini mencakup hingga pelanggan 2.200 VA.

    Berikut golongan pelanggan listrik di atas 1.300 VA:

    Golongan R-1/TR: Daya 2.200 VA

    Golongan R-2/TR: Daya 3.500-5.500 VA

    Golongan R-3/TR: Daya 6.600 VA ke atas

    Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA

    Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA.

    Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA

    Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas.

    Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA.

    Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA

    (pgr/pgr)

  • Potret IMW 2025 Dibuka, Ajang RI Promosi Industri Maritim

    Potret IMW 2025 Dibuka, Ajang RI Promosi Industri Maritim

    FOTO

    Potret IMW 2025 Dibuka, Ajang RI Promosi Industri Maritim

    News

    1 jam yang lalu

  • Bank Sentral Terkuat Bumi Kumpul di Tokyo, Bahas ‘Realita Menyakitkan’

    Bank Sentral Terkuat Bumi Kumpul di Tokyo, Bahas ‘Realita Menyakitkan’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah bank sentral terkemuka dunia berkumpul di Tokyo, Jepang, Selasa (27/5/2025). Hal ini dilakukan untuk memenuhi undangan simposium yang diusulkan Bank of Japan (BOJ).

    Pejabat dari Federal Reserve, termasuk Presiden Fed New York John Williams, Bank Sentral Eropa, Bank Kanada, dan Bank Sentral Australia termasuk di antara peserta konferensi, yang berlangsung di kantor pusat BOJ di pusat Tokyo. Simposium ini juga akan diikuti akademisi terkemuka Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Asia.

    Meskipun sebagian besar pidato bersifat akademis dan tertutup untuk media, tema tahun ini membahas “Tantangan Baru Bagi Kebijakan Moneter”, khususnya bagaimana bank sentral harus menghadapi inflasi yang terus-menerus, risiko ekonomi yang merugikan, pasar yang tidak stabil, dan tarif AS.

    Hambatan yang saling bertentangan tersebut, yang sebagian besar merupakan hasil dari kebijakan Presiden AS Donald Trump, menciptakan hambatan bagi banyak bank sentral, terlepas dari apakah mereka menaikkan atau menurunkan suku bunga.

    BOJ, misalnya, tetap berada di jalur yang tepat untuk terus menaikkan suku bunga dan secara bertahap mengurangi pembelian obligasinya, sangat kontras dengan rekan-rekannya yang memangkas suku bunga, tetapi perkembangan global baru-baru ini telah menimbulkan pertanyaan tentang kecepatan langkah tersebut.

    “Meskipun BOJ mungkin terpaksa tidak melakukan perubahan untuk sementara waktu, mereka tidak perlu menghentikan kenaikan suku bunga sama sekali,” kata mantan pejabat BOJ Nobuyasu Atago, kepada Reuters.

    “Mereka hanya perlu mengomunikasikan dengan cara bahwa ketika kondisinya membaik, mereka dapat melanjutkan kenaikan suku bunga.”

    Pada pertemuan tahun lalu, para peserta mengkaji pengalaman mereka dalam memerangi kemerosotan ekonomi dengan membahas pelajaran yang dipetik dari penggunaan berbagai alat pelonggaran moneter yang tidak konvensional.

    Mereka juga membahas apakah Jepang, sebuah negara yang mempertahankan suku bunga sangat rendah bahkan ketika bank sentral utama lainnya menaikkan suku bunga secara agresif, dapat bangkit dari deflasi dan inflasi rendah selama beberapa dekade dengan tanda-tanda kenaikan upah yang berkelanjutan.

    Kebijakan yang Menggantung

    Kondisi Jepang bisa menjadi pesan meyakinkan bagi bank-bank sentral utama yang menghadapi dilema serupa namun saat ini diperburuk oleh perang dagang global dan kebijakan perdagangan Trump yang tidak menentu.

    Awalnya dianggap akan memangkas suku bunga lebih lanjut, Federal Reserve AS terpaksa menunggu dengan peringatan dari para pejabat minggu lalu tentang inflasi yang merayap karena tarif.

    Sementara Bank Sentral Eropa diperkirakan akan memangkas suku bunga lagi pada bulan Juni, kasusnya semakin berkembang untuk jeda lebih lama karena tantangan inflasi.

    “Tarif mungkin bersifat disinflasi dalam jangka pendek tetapi menimbulkan risiko kenaikan dalam jangka menengah,” kata anggota dewan ECB Isabel Schnabel, seorang yang vokal dalam kebijakan, dalam sebuah konferensi di Universitas Stanford pada tanggal 9 Mei, dalam seruan eksplisit untuk jeda.

    BOJ juga menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan tekanan inflasi domestik dan risiko pertumbuhan dari tarif AS. Tarif Trump memaksa BOJ untuk memangkas tajam prakiraan pertumbuhannya pada tanggal 1 Mei, menandakan jeda dalam siklus kenaikan suku bunga yang masih menyisakan suku bunga jangka pendek pada 0,5%.

    Namun, Gubernur Kazuo Ueda telah mengisyaratkan kesiapan untuk melanjutkan kenaikan suku bunga jika inflasi dasar tetap pada jalurnya untuk mencapai target 2% secara berkelanjutan. Tetapi, inflasi konsumen inti Jepang mencapai titik tertinggi dalam lebih dari dua tahun sebesar 3,5% pada bulan April karena harga pangan melonjak 7%.

    “Jelas BOJ telah gagal mencapai mandatnya untuk stabilitas harga,” kata Atago, yang saat ini menjabat sebagai kepala ekonom di Rakuten Securities Economic Research Institute.

    (tps/tps)