Video
Video: Prabowo Buka Opsi Hubungan Diplomatik RI-Israel, Ada Syaratnya!
News
52 menit yang lalu
Category: CNBCindonesia.com News
-
Hashim dan Fahri Bertemu Airlangga Bicara Rumah Murah, Ini Bocorannya
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pertemuan dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/5/2025), dan berlangsung selama kurang dari 20 menit.
Selepas pertemuan, ketiganya keluar gedung secara bersama-sama, tetapi Hashim dan Fahri enggan memberikan penjelasan soal pertemuan.
Sementara itu, Airlangga sempat memberikan penjelasan, namun enggan mendetailkan isi pembahasan pertemuan.
“Ya, terkait dengan program perumahan,” ucapnya.
Airlangga sempat sedikit menyinggung bahwa arah pembahasan terkait dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Salah satunya, tapi nanti perumahan [Kementerian PKP] yang akan jelaskan,” tegasnya.
Khusus untuk program FLPP, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2025 sudah ditambahkan oleh Kementerian Keuangan hingga mencapai 350.000, dari sebelumnya sebanyak 220.000.
“Kuota untuk rumah subsidi kembali bertambah ya, sekarang jadi 350.000, sebelumnya 220.000 hunian, ini kita sudah dapat restu dari Kemenkeu,” kata Maruarar yang kerap disapa Ara saat konferensi pers program rumah subsidi bagi ASN Kementerian PAN-RB, Senin (5/5/2025).
Bahkan, Ara mengklaim jumlah ini menjadi rekor yang tercipta di era Presiden Prabowo Subianto, di mana rekor sebelumnya dicetak pada 2019 silam yang mencapai 260.000 hunian.
“Mungkin ini rekor sepanjang sejarah Indonesia, Pak Prabowo pertama ini 350.000 ya. Tahun 2019 saja paling besar 260.000. Periode pertama Pak Prabowo ini, langsung melepaskan rekor,” ucapnya.
Adapun angka ini kembali bertambah didasarkan pada rencana pemerintah yang juga akan memberikan rumah subsidi bagi para pegawai lembaga pemasyarakatan (lapas).
(dem/dem)
-
RI Pamerkan Sederet Budaya & Tarian di National Day World Expo 2025
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia menggelar National Day Indonesia di World Expo 2025 Osaka yang mengusung tema “Thriving in Harmony: Nature, Culture, and Future” pada Selasa (27/5) di National Day Hall. Gelaran ini menandai puncak partisipasi Indonesia di World Expo 2025 Osaka.
National Day menjadi momen pagelaran satu hari bagi setiap negara peserta World Expo 2025 Osaka untuk menampilkan potensi, inovasi, kemajuan, sekaligus sebagai ajang promosi produk negaranya. National Day menjadi platform krusial bagi Indonesia untuk mempresentasikan visi konkretnya mengenai masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan kolaboratif, sekaligus menegaskan komitmen kuat Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan kerja sama global.
“Hari ini, kita tidak hanya merayakan National Day Indonesia di World Expo 2025 Osaka, tetapi juga visi bersama tentang harmoni, harapan, dan masa depan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam siaran pers, dikutip Rabu (28/5/2025).
“Partisipasi ini juga menandai kembalinya Indonesia ke Osaka, kota tempat kita pertama kali bergabung dengan World Expo pada 1970. Sejak itu kita konsisten mengambil bagian, memperkenalkan identitas dan prioritas nasional kita,” sambungnya.
Rangkaian kegiatan National Day dimulai dengan parade budaya, yang mengekspresikan seni, busana, dan warisan etnik dari berbagai penjuru nusantara, diawali dari Grand Ring di Paviliun Indonesia menuju National Day Hall.
Parade akan menampilkan ondel-ondel Betawi, Reog Ponorogo, dan berbagai tarian daerah. Kemudian dilanjutkan dengan official ceremony dan cultural performance di National Day Hall, dan ditutup dengan kunjungan seluruh delegasi ke Paviliun Jepang dan Paviliun Indonesia, serta makan malam bersama Pemerintah Jepang.
Partisipasi Indonesia di World Expo 2025 Osaka merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi, investasi, dan menghadapi tantangan pembangunan global.
Menko Pratikno mengungkapkan sebagai negara kepulauan, Indonesia dan Jepang memiliki sejarah panjang sebagai mitra di bidang pembangunan, pemulihan, dan ketangguhan. Mulai dari perdagangan, infrastruktur, pendidikan, teknologi, hingga lingkungan, kolaborasi kita telah teruji oleh waktu.
“Kini, saatnya kita menjawab tantangan masa depan melalui inovasi berkelanjutan,” tegas Pratikno.
Dia pun menyampaikan paviliun Indonesia menjadi bukti nyata komitmen bangsa terhadap inovasi berkelanjutan dan ekonomi sirkular. Dibangun dengan material ramah lingkungan seperti kayu Plana-hasil daur ulang limbah sekam padi dan plastik-serta dilengkapi pencahayaan hemat energi dan sistem pendingin canggih, paviliun ini memperlihatkan keberlanjutan bukan sekadar konsep, melainkan bagian integral pendekatan Indonesia.
“Arsitektur Paviliun Indonesia tidak hanya merefleksikan identitas bangsa sebagai bangsa maritim, tetapi juga tanggung jawab kita di kancah global. Ini lebih dari sekadar pernyataan arsitektur; ini adalah narasi hidup bangsa kita yang kaya akan budaya, keanekaragaman alam, dan aspirasi untuk masa depan,” tambah Menko Pratikno.
Tercatat, pengunjung Paviliun Indonesia rata-rata 15.000 hingga 18.000 orang per hari atau 10 persen dari total pengunjung expo rata-rata mencapai 130.000 hingga 140.000 orang per hari.
Foto: Indonesia rayakan National Day di World Expo 2025 Osaka. Tekankan Harmoni Untuk Masa Depan Berkelanjutan dan Kolaboratif. (Dok. Bappenas)
Indonesia rayakan National Day di World Expo 2025 Osaka. Tekankan Harmoni Untuk Masa Depan Berkelanjutan dan Kolaboratif. (Dok. Bappenas)Per 26 Mei, total pengunjung Pavilion Indonesia telah mencapai hampir 600.000 orang. Pengunjung Paviliun Indonesia diajak menyelami kekayaan alam dan budaya bangsa. Melalui instalasi ikonik yang menampilkan spesies langka karya seniman Indonesia-seperti replika Orangutan Kalimantan, Harimau Sumatera, dan Jalak Bali-serta showcase warisan budaya UNESCO seperti batik dan wastra, Indonesia memperlihatkan keunikan dan kecerdasan lokalnya.
Paviliun juga menampilkan inovasi UMKM berbasis keberlanjutan, seperti produk anyaman Lawe Indonesia dan material biomassa dari Mycotech Lab, yang membuktikan kearifan lokal dan teknologi modern dapat bersinergi menciptakan solusi masa depan yang inovatif.
Indonesia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menonjolkan kepemimpinan globalnya dalam aksi iklim. Ekosistem strategis seperti kekayaan hutan hujan tropis Indonesia-sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia dan hutan mangrove-yang mampu menyimpan karbon empat kali lebih efektif daripada hutan daratan-serta terumbu karang seluas 25.000 km² yang menjadi rumah bagi 70 persen spesies karang dunia, menjadi bukti nyata komitmen Indonesia terhadap pembangunan rendah karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Selain itu, paviliun mempromosikan 12 Geopark Global dan 10 Warisan Dunia UNESCO, termasuk Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo, sebagai model pariwisata berkelanjutan.
Pratikno pun berpesan agar semua pihak menjadikan World Expo 2025 Osaka sebagai momentum mempercepat kehidupan berkelanjutan, mendorong ekonomi kreatif, dan menarik investasi demi masa depan yang kita impikan.
“Dalam semangat harmoni, Indonesia melihat expo ini sebagai kesempatan emas untuk memperdalam kerja sama internasional di bidang energi bersih, infrastruktur hijau, transformasi digital, dan pariwisata-sejalan dengan prinsip People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Pilar-pilar ini sangat penting dalam transformasi ekonomi hijau menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Pratikno.
(haa/haa)
-
Agenda Macron di Indonesia, Temui Prabowo Hingga Ke Magelang
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan beberapa agenda kehadiran Presiden Perancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Salah satunya adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, juga melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) di bidang pertahanan.
“Kita akan menandatangani LoI besok sama-sama dengan para menteri yang lain. Intinya adalah kita akan mengembangkan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis, khususnya untuk alutsista strategis,” ujar Sjafrie, mengutip keterangan, Selasa (27/5/2025).
Ia juga membenarkan bahwa kerja sama itu berkaitan dengan pembelian pesawat tempur dan kapal selam, meski tidak merinci detailnya lebih lanjut.
“Ya oke,” saat ditanya apakah terkait Pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpene.
Lebih lanjut, Sjafrie juga mengatakan bahwa Presiden Macron dijadwalkan mengunjungi Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau fasilitas pendidikan bahasa Prancis yang dimiliki oleh para calon perwira TNI.
“Akan berkunjung melihat laboratorium bahasa Prancis, di mana para prajurit-prajurit TNI, perwira, dan juga ada bintara yang akan berangkat ke Prancis. Itu sudah mahir untuk berbahasa Prancis,” jelas Sjafrie.
Terkait agenda ke Candi Borobudur, Sjafrie belum bisa memastikan.
“Mungkin agendanya saya belum begitu pasti,” tuturnya.
Presiden Macron diketahui telah tiba di Jakarta sekitar pukul 22.00 WIB bersama Ibu Negara Brigitte Macron dan delegasi resmi. Kedatangan mereka disambut hangat dalam upacara kehormatan dan turut dimeriahkan dengan penampilan Tari Nandak Ajer sebagai simbol sambutan budaya khas Indonesia.
Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan kedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Kemitraan ini merupakan salah satu dari sejumlah kerja sama di bidang strategis antara Indonesia dan Prancis.
(emy/haa)
-
Video: Israel dan Suriah Lakukan Kontak Langsung, Ingin Setop Konflik
Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Suriah melakukan kontak langsung, dan dalam beberapa pekan terakhir, kedua belah pihak mengadakan pertemuan tatap muka, untuk meredakan ketegangan.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 28/05/2025) berikut ini.
-
Video: Sultan Brunei Dirawat di RS Kuala Lumpur Saat KTT ASEAN
Jakarta, CNBC Indonesia – Sultan Brunei Darussalam, Hassanah Bolkiah dirawat di rumah sakit di Kuala Lumpur Malaysia, Selasa (27/05/2025) kemarin. Beliau masuk rumah sakit di tengah gelaran KTT ASEAN.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 28/05/2025) berikut ini.
-
Video: Macron Tiba di Jakarta, Mengaku Senang Kembali ke Indonesia
Video
Video: Macron Tiba di Jakarta, Mengaku Senang Kembali ke Indonesia
News
35 menit yang lalu
-
Dapat Surat Paksa dari Dirjen Pajak, Segera Lakukan Hal Ini!
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memiliki serangkaian metode untuk melakukan penagihan pajak. Salah satunya adalah mengirim surat paksa.
Mengutip Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (PMK 61/2023), surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Sandi Sahputra, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menjelaskan surat paksa memiliki kekuatan hukum tetap. Surat ini juga digolongkan sebagai dokumen hukum berbentuk surat perintah resmi yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
“Dengan wewenang dan kekuatan yang ditetapkan melalui undang-undang, secara hierarki, surat paksa memiliki kedudukan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Hal ini berarti surat paksa bukan sekadar dokumen biasa,” ungkapnya dalam tulisannya di situs DJP, dikutip Rabu (28/5/2025).
Sandi mengungkapkan surat paksa merupakan tindakan penagihan aktif lanjutan setelah surat teguran disampaikan. Saat utang pajak sudah melewati tanggal jatuh tempo, namun belum terdapat pembayaran dan/atau upaya hukum lain dari wajib pajak, DJP melalui kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar akan menyampaikan surat teguran.
“Setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak tanggal surat teguran disampaikan dan masih belum ada pembayaran/upaya hukum lain dari wajib pajak, maka juru sita pajak negara (DJP) sebagai pejabat berwenang mewakili DJP akan memberitahukan surat paksa kepada wajib pajak,” ungkap Sandi.
Dia mengatakan sebagai wajib pajak atau penanggung pajak yang masih memiliki utang pajak, jika kita didatangi JSPN yang membawa surat paksa, masyarakat tidak perlu panik. Jika memang menerima surat paksa, maka dia menyarankan wajib pajak melakukan langkah-langkah ini:
1. Memastikan Identitas dan Validitas Petugas Pajak
Jika kita mendapat kunjungan dari orang yang mengaku sebagai petugas DJP, kita patut memvalidasi kebenarannya. Pastikan yang datang benar-benar petugas DJP dengan meminta salinan surat tugas dan menyamakan dengan identitas/name tag yang dibawa oleh petugas.
Sandi mengingatkan agar wajib pajak memeriksa kembali dengan melihat surat tugas yang dibawa oleh petugas. Jangan lupa teliti penerbit surat tugas tersebut. Baca baik-baik kepala surat KPP penerbit surat tugas dan bila perlu lakukan konfirmasi dengan menelepon nomor telepon KPP tersebut.
2. Kumpulkan Semua Dokumen Dasar Penagihan Pajak/Dokumen Utang Pajak
Kumpulkan semua surat ketetapan pajak (SKP) dan/atau surat tagihan pajak (STP) yang pernah kita terima. Jika terdapat SKP/STP yang belum kita terima atau mungkin hilang, kita bisa meminta salinannya kepada KPP.
3. Baca Surat Paksa dengan Teliti
Baca baik-baik isi surat paksa. Jika kita belum pernah melihat fisik surat paksa, kita dapat melihatnya pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ2016 tentang Surat, Daftar, Formulir, dan Laporan yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pastikan format surat paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teliti nomor surat paksa, pejabat yang menandatangani surat paksa, dan KPP penerbit.
Setelah itu, teliti juga nomor dan tanggal ketetapan yang tertera pada surat paksa. Pastikan nominal ketetapan sesuai. Sandingkan dokumen SKP/STP yang kita miliki dengan surat paksa yang telah kita terima. Pastikan nomor ketetapan, tanggal ketetapan, dan nominal sudah sama. Jika terdapat perbedaan, kita boleh meminta penjelasan kepada petugas. Perhatikan pula tanggal ketetapan pajak. Ketetapan pajak memiliki masa daluwarsa penagihan pajak lima tahun sejak tanggal ketetapan diterbitkan.
4. Diskusikan dengan JSPN terkait Tata Cara Melunasi Utang Pajak
Sesuai dengan PMK 61/2023 selain dengan pelunasan utang pajak secara sekaligus dan sesegera mungkin, bagi wajib pajak yang tidak dapat melunasi utang pajak secepatnya, wajib pajak memiliki beberapa metode dalam pelunasan pajak terutang. Diskusikan dengan petugas pajak terkait hak dan kewajiban wajib pajak dalam rangka pembayaran utang pajak. Salah satu hak wajib pajak dalam penyelesaian utang pajak yaitu mengajukan permohonan penangsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak ke KPP terdaftar. Sebelum melakukan hal-hal ini, kita dapat berdiskusi dengan JSPN di KPP di mana kita terdaftar untuk mendapatkan informasinya secara lebih mendetail.
5. Seluruh Layanan Perpajakan Tidak Dipungut Biaya
Sandi mengungkapkan agar wajib pajak jangan pernah melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun melalui oknum atau orang yang mengaku petugas pajak, apalagi dengan iming-iming utang pajak akan dikurangi, dihapuskan, atau hanya sekadar menawarkan bantuan dengan dalih wajib pajak tidak perlu repot untuk menyetor sendiri.
Pembayaran pajak wajib menggunakan kode billing pajak, dan dilakukan melalui channel resmi yaitu bank persepsi, kantor pos, atau penyedia jasa layanan pembayaran lain yang terdaftar. Jangan segan melaporkan ke saluran pengaduan DJP apabila terdapat oknum petugas yang meminta sejumlah uang/barang tertentu .
Sandi mengungkapkan wajib pajak berhak menolak atau menerima surat paksa. Namun, keputusan kita menolak atau menerima akan tetap dituangkan dalam berita acara pemberitahuan surat paksa.
“Artinya, saat kita menerima atau menolak surat paksa, dokumen tersebut tetap dianggap telah diberitahukan/disampaikan. Berita acara pemberitahuan ini merupakan dasar hukum melanjutkan tindakan penagihan selanjutnya. Jadi, walaupun kita menolak penyampaian surat paksa, tindakan penagihan pajak tetap dapat dilanjutkan,” kata Sandi.
Oleh karena itu, dia mengatakan wajib pajak seharusnya tetap menerima surat paksa dengan baik. Jika masih terdapat permasalahan, perselisihan, ataupun ketidaksepahaman baik dari dasar penagihan pajak maupun tindakan penagihan pajak.
“Kita dapat meminta petugas menuliskannya pada berita acara pemberitahuan surat paksa tersebut. Selanjutnya, kita dapat berdiskusi di KPP terkait masalah-masalah ini,” tegasnya.
(haa/haa)
-
Dunia Ketergantungan Batu Bara RI, Ini Buktinya
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa batu bara Indonesia menyuplai sekitar 50% perdagangan dunia. Bahkan, ada negara Eropa yang kerap ‘kampanye’ energi bersih masih menggunakan batu bara RI.
“Sekarang Eropa (bilang) tidak pakai batu bara, ah pesan di Indonesia kok kontrak 20 tahun. Jangan bohong-bohong lah, aku gak sebut negara mana tapi kita kirim (batu bara),” kata Bahlil dalam 2025 Energi and Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, dikutip Rabu (28/5/2025).
Di samping itu, Bahlil mengatakan konsumsi batu bara dunia saat ini mencapai 8,9 miliar ton per tahun, sedangkan yang diperdagangkan mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia sendiri melakukan ekspor sebanyak 600 sampai 650 juta ton per tahunnya.
“Jadi kita 50% suplai batu bara dunia. Batu bara yang beredar itu dari Indonesia,” jelasnya.
Bahlil juga melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto soal batu bara Indonesia yang dianggap sebagai energi kotor. Kendati demikian, Indonesia masih terus melanjutkan upaya transisi energi sesuai kemampuan seperti yang sudah disepakati dalam Paris Agreement.
“Batu bara kita dianggap kotor terus, padahal nggak juga. Kita ini sebenarnya kondisi dunia kayak gini tentang transisi energi gak usah sok-sokan lebih hebat dari negara G7,” ujar Bahlil.
Pasar ekspor batu bara RI
Asal tahu saja, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di Dunia. Produksinya dinikmati oleh puluhan negara-negara di dunia, baik di Asia, Eropa hingga Timur Tengah.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024, Indonesia tercatat mengekspor batu baranya sebanyak 405,76 juta ton atau meningkat sebesar 6,86% dibandingkan dengan jumlah ekspor tahun 2023 lalu yang tercatat mencapai 379,71 juta ton.
Tiga negara terbesar tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah India yang menempati posisi pertama, diikuti oleh China, dan yang ketiga adalah Filipina.
Menduduki posisi pertama India menikmati batu bara dari Indonesia sebanyak 108,07 juta ton di 2024 atau dengan nilai FOB US$ 6,24 miliar setara Rp 103,16 triliun (asumsi kurs Rp 16.532 per US$).
Angka tersebut tercatat menurun 0,79% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indonesia mengekspor batu bara ke India tahun 2023 sebesar 108,93 juta ton dengan nilai FOB US$ 7,25 miliar setara Rp 119,86 triliun.
Negara kedua tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah China. Sepanjang tahun 2024, China menikmati sebanyak 93,16 juta ton dengan nilai FOB US$ 6,55 miliar setara Rp 108,28 triliun.
Angka tersebut terpantau meningkat 14,06% dibandingkan dengan jumlah ekspor ke China tahun 2023 yang tercatat mencapai 81,68 juta ton dengan nilai FOB US$ 6,97 miliar setara Rp 115,23 triliun.
Lalu posisi ketiga adalah Filipina dengan jumlah sebanyak 38,94 juta ton dengan nilai FOB US$ 2,76 miliar setara Rp 45,63 triliun.
Angka tersebut tercatat meningkat hingga 7,82% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 36,11 juta ton dengan nilai FOB US$ 3,38 miliar setara Rp 55,88 triliun.
Berikut negara-negara tujuan ekspor batu bara Indonesia sepanjang tahun 2024 (dalam satuan juta ton):
1. India – 108,07
2. China – 93,16
3. Filipina – 38,94
4. Jepang – 28,99
5. Malaysia – 27,18
6. Vietnam – 27,18
7. Korea – 26,29
8. Taiwan – 15,31
9. Thailand – 13,82
10. Bangladesh – 13,24
11. Kamboja – 5,13
12. Hong Kong – 3,96
13. Brunei Darussalam – 1,09
14. Selandia Baru – 0,91
15. Pakistan – 0,84
16. Romania – 0,45
17. Kroasia – 0,38
18. Singapura – 0,29
19. Italia – 0,15
20. Australia – 0,13
21. Slovenia – 0,08
22. Sri Lanka – 0,06
23. Laos – 0,03
24. Papua Nugini – 0,004
(pgr/pgr)
-
Menkes Ungkap 300 Rumah Sakit Belum Siap Jalankan KRIS BPJS Kesehatan
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, sekitar 300 rumah sakit di Indonesia belum memenuhi kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Padahal rencananya, KRIS akan dijalankan mulai Juni 2025.
Budi menuturkan baru sebanyak 2.554 RS sudah melakukan pengisian kesiapan implementasi KRIS di aplikasi RS online. Dari 2.554 tersebut, sebanyak 88% RS sudah hampir siap mengimplementasikan KRIS. Rinciannya, 1.436 RS yang sudah memenuhi 12 kriteria KRIS, lalu 786 RS sudah memenuhi 9 sampai 11 kriteria KRIS.
“Jadi harusnya by 2025 itu bisa hampir 90% bisa selesai. Memang yang agak bermasalah ada sekitar 300 RS yang belum memenuhi kriteria KRIS. Tapi 90% dari 2.500-an RS sebenarnya di akhir tahun ini harusnya memenuhi kriteria,” ungkap Budi.
Budi mengungkapkan masalah utama yang membuat rumah sakit belum memenuhi standar KRIS berasal dari kriteria yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi RS, yakni kelengkapan tempat tidur dan tirai partisi. Adapun, kriteria lain yang belum dapat dipenuhi RS termasuk kepadatan ruangan dan jarak tempat tidur.
Seperti diketahui ada 12 kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit a.l. ventilasi udara, nakas, partisi, kamar mandi untuk rawat inap, dan outlet oksigen. Akibat kesiapan ini, Menkes mengusulkan agar masa transisi KRIS bisa diperpanjang hingga Desember 2025.
(haa/haa)