Category: CNBCindonesia.com News

  • Larangan Perjalanan Trump Berlaku, Warga 12 Negara Dilarang Masuk AS!

    Larangan Perjalanan Trump Berlaku, Warga 12 Negara Dilarang Masuk AS!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Larangan perjalanan (travel ban) baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai berlaku Senin (9/6/2025) dini hari tepat setelah tengah malam, melarang warga negara dari belasan negara memasuki Negeri Paman Sam. 

    Seperti dilansir AFP, langkah tersebut diperkirakan akan mengganggu jalur pengungsi dan semakin membatasi imigrasi karena pemerintahan Trump memperluas tindakan kerasnya terhadap masuknya imigran ilegal.

    Banyak negara yang tercakup dalam pembatasan tersebut memiliki hubungan yang bermusuhan dengan AS, seperti Iran dan Afghanistan, sementara yang lain menghadapi krisis yang parah, seperti Haiti dan Libya.

    Saat mengumumkan pembatasannya minggu lalu, Trump mengatakan tindakan baru tersebut didorong oleh “serangan teroris” baru-baru ini terhadap orang Yahudi di Colorado. Kelompok tersebut telah memprotes sebagai bentuk solidaritas terhadap para sandera yang ditahan di Gaza ketika mereka diserang oleh seorang pria yang menurut Gedung Putih telah melewati batas visanya.

    Serangan itu, kata Trump, “menegaskan bahaya ekstrem yang ditimbulkan bagi negara kita oleh masuknya warga negara asing yang tidak diperiksa dengan benar” atau yang melewati batas visa mereka.

    Langkah tersebut melarang semua perjalanan ke AS oleh warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, menurut Gedung Putih. Trump juga memberlakukan larangan sebagian bagi pelancong dari Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

    Beberapa visa kerja sementara dari negara-negara tersebut akan diizinkan. Daftar negara baru, menurut Trump, dapat ditambahkan, “Seiring munculnya ancaman di seluruh dunia.”

    Mehria, seorang wanita berusia 23 tahun dari Afghanistan yang mengajukan status pengungsi, mengatakan aturan baru tersebut telah menjebaknya dan banyak warga Afghanistan lainnya dalam ketidakpastian. “Kami telah menyerahkan ribuan harapan dan seluruh hidup kami… atas janji dari AS, tetapi hari ini kami menderita satu demi satu neraka,” katanya kepada AFP.

    Pengecualian
    Larangan tersebut tidak akan berlaku bagi atlet yang berlaga di Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko, atau Olimpiade Los Angeles 2028. Larangan tersebut juga tidak akan berlaku bagi diplomat dari negara-negara yang menjadi sasaran.

    Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk memperingatkan bahwa “sifat larangan perjalanan baru yang luas dan menyeluruh menimbulkan kekhawatiran dari perspektif hukum internasional.”

    Anggota parlemen Demokrat AS dan pejabat terpilih mengecam larangan tersebut sebagai tindakan kejam dan inkonstitusional.

    “Saya tahu penderitaan yang ditimbulkan oleh larangan perjalanan Trump yang kejam dan xenofobia karena keluarga saya telah merasakannya secara langsung,” ujar anggota kongres Yassamin Ansari, yang merupakan warga negara Iran-Amerika, memposting pada hari Minggu di X. “Kami akan melawan larangan ini dengan segala yang kami miliki.”

    Desas-desus tentang larangan perjalanan baru telah beredar setelah serangan Colorado, dengan pemerintahan Trump bersumpah untuk mengejar “teroris” yang tinggal di Amerika Serikat dengan visa.

    Pejabat AS mengatakan tersangka Mohamed Sabry Soliman, seorang warga negara Mesir menurut dokumen pengadilan, berada di negara itu secara ilegal setelah melewati batas visa turis, tetapi ia telah mengajukan suaka pada September 2022. Larangan perjalanan baru Trump secara khusus tidak mencakup Mesir.

    Afghanistan yang diperintah Taliban dan Libya, Sudan, Somalia, dan Yaman yang dilanda perang tidak memiliki otoritas pusat yang “kompeten” untuk memproses paspor dan pemeriksaan. Iran dimasukkan karena merupakan “negara sponsor terorisme,” kata perintah tersebut.

    Untuk negara-negara lain, Perintah Trump mengutip kemungkinan di atas rata-rata bahwa orang-orang akan melewati batas visa mereka.

    (miq/miq)

  • Video: Menteri LH Proteksi Raja Ampat, Ultimatum 4 Perusahaan Tambang

    Video: Menteri LH Proteksi Raja Ampat, Ultimatum 4 Perusahaan Tambang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menegaskan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil yang dilakukan empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Jika terbukti, izin lingkungan hidup keempat tambang tersebut bisa dicabut.

    Dalam konferensi pers, Minggu (8/6), Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan biodiversitas di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

    Sejauh ini, Kementerian LH telah melakukan pengawasan terhadap empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat sejak akhir bulan Mei lalu. Keempat perusahaan tersebut yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).

    Selengkapnya simak keterangan lengkap Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, berikut.

  • Lewat Program Ini, BRI Sukses Dorong Terwujudnya Desa Wisata

    Lewat Program Ini, BRI Sukses Dorong Terwujudnya Desa Wisata

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menggelar Kick-Off Program Desa BRILiaN bertema “Desa Wisata” sebagai wujud komitmen nyata dalam memberdayakan desa dan mengembangkan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat desa melalui sektor pariwisata.

    SEVP BRI Muhammad Candra Utama mengatakan bahwa sebagai bank yang memiliki fokus kepada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peran BRI tidak terbatas sebagai Lembaga intermediary keuangan dan terus berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi dan social value kepada masyarakat melalui program pemberdayaan Desa BRILiaN.

    “Program Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul dan semangat kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi desa berbasis SDG’s, dan kali ini BRI menyelenggarakan Program Pemberdayaan untuk mengembangkan seluruh potensi Desa Wisata dengan berbasis pada kearifan lokalnya,” ujar Candra dalam keterangan resmi, Senin (9/6/2025).

    Tercatat, ribuan perwakilan desa turut berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan yang diadakan. Sementara itu, sejak pertama kali diluncurkan pada awal 2020 hingga 30 April 2025, Program Desa BRILiaN sendiri telah menjangkau 4.327 desa di seluruh Indonesia. Desa-desa tersebut menunjukkan inisiatif dan komitmen yang tinggi untuk terus maju melalui berbagai program pemberdayaan yang telah direncanakan.

    Candra pun menjelaskan bahwa Desa Wisata di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai persoalan, seperti belum optimalnya upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, keterbatasan dalam mengemas produk wisata secara inovatif dan kreatif, serta kurangnya pemahaman dalam merancang paket wisata yang menarik. Selain itu, desa wisata juga dinilai belum maksimal dalam membangun jejaring dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga atau komunitas budaya untuk memasarkan dan menjual produk wisata.

    Alhasil, sebagai respon atas tantangan tersebut, melalui kegiatan Kick-Off Program Desa BRILiaN, BRI menghadirkan rangkaian pelatihan menyeluruh yang mencakup pengembangan soft dan hard competencies, serta pendampingan dalam pembuatan dan onboarding paket wisata ke platform digital, salah satunya melalui Atourin sebagai salah satu mitra Kerjasama BRI.

    Melalui pelatihan ini, diharapkan desa dapat memahami potensi pariwisatanya masing-masing sehingga meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, membangun dan menumbuhkan sikap dukungan serta peran serta masyarakat desa, mampu mengelola Desa Wisata secara berkelanjutan, mampu membuat paket wisata sesuai dengan potensi desanya, dan melakukan kolaborasi atau partnership dengan pihak ketiga termasuk onboarding ke platform agar produknya dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas.

    BRI pun optimistis bahwa program yang ada akan melahirkan desa-desa wisata yang tidak hanya menarik secara destinasi, tetapi juga mampu menumbuhkan wirausaha lokal, memperkuat kelembagaan desa, dan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Dengan keterlibatan seluruh elemen dalam ekosistem desa, pengembangan desa wisata dapat menjadi instrumen nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa,” pungkas Candra.

    Kick-off program yang diselenggarakan secara daring dengan dihadiri oleh Senior Executive Vice President BRI Muhammad Candra Utama, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Ika Kusuma Permana Sari, serta CEO Atourin Benarivo Triadi Putra.

    Pada saat yang sama, dukungan atas kolaborasi ini juga diberikan Kementerian Pariwisata. Melalui Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Ika Kusuma Permana Sari mengatakan program yang dijalankan BRI ini selaras dengan program pengembangan desa wisata yang dilakukan pemerintah.

    “Langkah ini menjadi jembatan penting dalam memperluas jejaring pengembangan desa wisata,” ucapnya saat peluncuran program,” ucapnya.

    Dia pun menjanjikan kesiapan Kementerian Pariwisata untuk bersinergi dalam program peningkatan kapasitas masyarakat, melalui berbagai fasilitas modul dan penguatan eksosistem desa wisata.

    “Desa wisata dari program ini akan menjadi role model tidak hanya bagi Desa BRILiaN saja, tapi bagi desa lain di seluruh Indonesia yang ingin maju dan berkembang. Saya pesan kepada Pemerintah Daerah untuk turut mendampingi dan mengawal, untuk memastikan keberlanjutan dan dampak nyata dari program ini,” tutup Ika.

    (dpu/dpu)

  • Hubungan Dulu Mesra Sekarang Rungkad, Trump Mulai Ancam Elon Musk Ini

    Hubungan Dulu Mesra Sekarang Rungkad, Trump Mulai Ancam Elon Musk Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan antara mantan Presiden AS Donald Trump dan miliarder Elon Musk sepertinya sudah resmi renggang. Trump bahkan melontarkan peringatan keras kepada Musk terkait dukungannya ke Partai Demokrat.

    Dalam wawancara dengan NBC News yang dilansir Reuters, Minggu (8/6/2025), Trump menegaskan hubungan pribadinya dengan Musk telah berakhir. Ia juga memperingatkan bakal ada konsekuensi serius jika Musk benar-benar mendanai kandidat Demokrat yang menentang RUU pajak dan belanja besar-besaran yang diusulkan Trump.

    Namun Trump tak merinci ancaman apa yang dimaksud. Ia juga mengatakan belum ada pembicaraan soal kemungkinan penyelidikan terhadap Musk.

    Saat ditanya apakah hubungan dengan bos Tesla dan SpaceX itu sudah selesai, Trump menjawab, “Sepertinya iya.”

    Trump menegaskan tidak berniat untuk memperbaiki hubungan. “Saya nggak ada niat ngomong sama dia,” ucap Trump. Meski begitu, Trump mengaku belum memikirkan soal potensi pemutusan kontrak pemerintah AS dengan Starlink milik Musk, atau peluncuran roket SpaceX.

    Perseteruan Trump dan Musk memanas pekan ini. Musk secara terbuka mengecam RUU yang didorong Trump, menyebutnya sebagai “a disgusting abomination” atau “aib yang menjijikkan.” Penolakan Musk turut mempersulit proses pengesahan RUU tersebut di Kongres, di mana mayoritas Partai Republik sangat tipis.

    RUU tersebut sempat lolos tipis di DPR bulan lalu dan kini tengah dibahas di Senat. Sejumlah analis memperkirakan RUU itu akan menambah US$ 2,4 triliun ke utang nasional AS dalam 10 tahun ke depan, yang saat ini sudah menyentuh US$ 36,2 triliun. Ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi banyak legislator, termasuk di kubu Republik.

    Foto: REUTERS/Nathan Howard
    FOTO FILE: Presiden AS Donald Trump dan Elon Musk menghadiri konferensi pers di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 30 Mei 2025.REUTERS/Nathan Howard/File Photo

    Di sisi lain, Musk juga menyuarakan ide pembentukan partai politik baru untuk mewakili suara mayoritas masyarakat AS yang dinilai terjebak di tengah polarisasi politik. Kendati demikian, Trump tetap optimistis RUU ini bakal lolos sebelum Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. “Orang-orang yang tadinya ragu, sekarang justru antusias untuk mendukung RUU ini,” kata Trump.

    Elon Musk Hapus Postingan Sindiran

    Sementara itu, Musk dilaporkan mulai menurunkan tensi konflik. Ia menghapus sejumlah postingan di media sosial yang sempat mengkritik Trump, termasuk postingan yang mendukung ide pemakzulan Presiden AS tersebut.

    Salah satu postingan yang dihapus adalah balasan terhadap unggahan pengguna lain yang bertanya, “Presiden vs Elon. Siapa yang menang? Gw dukung Elon. Trump harus dimakzulkan.” Saat itu Musk sempat membalas singkat: “Yes.”

    Di podcast Theo Von bertajuk This Past Weekend, rekannya sesama Republikan JD Vance menyebut kritik Musk ke Trump sebagai kesalahan besar. “Aku selalu loyal sama Presiden. Dan semoga suatu saat Elon bisa balik lagi ke lingkaran. Tapi sekarang kayaknya udah kelewat jauh,” ujar Vance.

    Sebelumnya Musk adalah salah satu donatur besar Trump. Ia menggelontorkan hampir US$ 300 juta untuk kampanye Trump pada pemilu 2024 lalu, serta mengeklaim berperan dalam kemenangan Partai Republik di DPR dan Senat.

    Trump bahkan sempat menunjuk Musk memimpin tim efisiensi pemerintahan AS dengan target pemangkasan anggaran. Namun realisasinya jauh di bawah target, hanya memangkas sekitar 0,5% dari total anggaran. Kini, hubungan keduanya tampaknya benar-benar retak. Trump dijadwalkan menghadiri pertandingan UFC di New Jersey pada Sabtu malam, namun Musk dipastikan absen.

    (wur)

  • Menteri LH Proteksi Raja Ampat, Ultimatum 4 Perusahaan Tambang Nikel

    Menteri LH Proteksi Raja Ampat, Ultimatum 4 Perusahaan Tambang Nikel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menegaskan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil yang dilakukan empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Jika terbukti, izin lingkungan hidup keempat tambang tersebut bisa dicabut.

    Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan biodiversitas di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

    “Biodiversitas Raja Ampat adalah warisan dunia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, kami menaruh perhatian besar terhadap aktivitas pertambangan yang terjadi di wilayah tersebut,” ujar Hanif dalam keterangan resmi, dikutip Minggu, (8/6/2025).

    Sejauh ini, Kementerian LH telah melakukan pengawasan terhadap empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat sejak akhir bulan Mei lalu. Keempat perusahaan tersebut yakni PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).

    Adapun hasilnya mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT ASP diketahui melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan maupun pengelolaan air limbah larian. Plang peringatan telah dipasang KLH/BPLH sebagai bentuk penghentian kegiatan di lokasi tersebut.

    Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag seluas ±6.030,53 hektare. Dalam hal ini, kedua lokasi tersebut, yaitu Pulau Manuran dan Pulau Gag termasuk ke dalam kategori pulau kecil. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Foto: AFP/HANDOUT
    Foto udara yang diambil pada tanggal 21 Desember 2024 dan dirilis pada tanggal 31 Januari 2025 oleh Auriga Nusantara ini menunjukkan gambaran umum penggundulan hutan di suatu wilayah di Pulau Kawei di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. AFP/HANDOUT

    “Penambangan di pulau-pulau kecil adalah bentuk pelanggaran terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang sudah diatur dalam Undang-Undang. KLH/BPLH akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengkaji ulang terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat,” tandasnya.

    KLH/BPLH saat ini tengah melakukan evaluasi atas Persetujuan Lingkungan milik PT ASP dan PT GN. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum, maka izin lingkungan kedua perusahaan tersebut akan dicabut.

    Tak hanya itu, PT MRP juga menjadi sorotan karena tidak memiliki dokumen lingkungan maupun PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi perusahaan ini telah dihentikan.

    Di sisi lain, PT KSM terbukti membuka area tambang seluas lima hektare di luar izin lingkungan dan kawasan PPKH di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut menimbulkan sedimentasi di pesisir Pantai.

    Lebih jauh, Hanif menekankan pentingnya proses pemulihan lingkungan dari dampak aktivitas penambangan yang telah terjadi. Saat ini, KLH/BPLH tengah mengkaji kemungkinan penegakan hukum, baik secara perdata maupun pidana, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tenaga ahli.

    Langkah selanjutnya, KLH/BPLH akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Kehutanan untuk meninjau ulang kaidah persetujuan lingkungan dan izin penambangan nikel di Raja Ampat. Selain itu, Menteri LH juga meminta Pemerintah Papua Barat untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin lingkungan yang telah diberikan.

    Ke depan, Hanif dijadwalkan akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penambangan untuk meninjau dampak lingkungan yang dihasilkan. Sehingga nantinya KLH/BPLH akan memberikan tindak lanjut terkait langkah penanganan kegiatan pertambangan di Raja Ampat.

    (wur)

  • Prabowo Berencana Longgarkan TKDN, Dubes Jepang Buka Suara

    Prabowo Berencana Longgarkan TKDN, Dubes Jepang Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto berencana melonggarkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi mengatakan, rencana tersebut kemungkinan menjadi bentuk respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).

    Dia juga mengaku, perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia pada dasarnya senantiasa menghormati dan menyanggupi persyaratan TKDN yang berlaku. Hanya saja, ada saatnya pihak perusahaan menemui kesulitan ketika ingin memenuhi syarat TKDN dari pemerintah Indonesia.

    “Bagi kami, bagi perusahaan-perusahaan Jepang, kami selalu menghormati persyaratan konten lokal. Namun terkadang memang sulit bagi perusahaan Jepang untuk memenuhi semua permintaan tersebut. Karena itu, kami menyambut baik langkah pelonggaran persyaratan konten lokal ini,” ujar dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (8/6/2025).

    Pada saat yang sama, Masaki Yasushi juga memahami bahwa kebijakan TKDN diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, mengingat adanya kebutuhan untuk penggunaan komponen lokal.

    “Jadi, saya pikir kita perlu keseimbangan yang baik. Secara umum, kami menyambut baik tren pelonggaran persyaratan kandungan lokal ini dan saya ingin melihat, dari industri ke industri, atau produk ke produk, apa dampak dari kebijakan ini,” jelas dia.

    Lantas, perusahaan-perusahaan Jepang diyakini akan lebih terbuka dalam menyambut kebijakan pelonggaran TKDN. Masaki Yasushi pun berharap kebijakan seperti ini dapat mendorong investasi baru dari Jepang pada masa mendatang.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto pernah mengungkapkan bahwa aturan TKDN dapat membuat daya saing Indonesia kalah dengan negara lain. Prabowo pun meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar kebijakan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis.

    “Tolong para menteri saya sudahlah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara regulasi TKDN,” tandas Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, dikutip Minggu (8/6/2025).

    (luc/wur)

  • India Punya Jembatan Kereta Api Tertinggi di Dunia, Ini Penampakannya

    India Punya Jembatan Kereta Api Tertinggi di Dunia, Ini Penampakannya

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Jepang Lagi Krisis Beras Bikin Harga Meledak, Dubes Ungkap Masalahnya

    Jepang Lagi Krisis Beras Bikin Harga Meledak, Dubes Ungkap Masalahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi mengungkapkan bahwa harga beras tengah menjadi berita besar di Jepang. Pasalnya, masyarakat Jepang juga mengonsumsi beras setiap hari, seperti orang-orang Indonesia pada umumnya.

    “Jadi, harganya seharusnya dijaga tetap pada tingkat yang wajar. Namun pada tahun lalu atau dua tahun sebelumnya, karena berbagai alasan, harga beras benar-benar meningkat dan masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi sangat terdampak,” ujar dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (8/6/2025).

    Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Jepang sedang memprioritaskan upaya-upaya penurunan harga beras. Jepang juga sudah memiliki Menteri Pertanian yang baru.

    Tugas menteri tersebut adalah menjalankan berbagai kebijakan, seperti mendistribusikan stok beras ke jaringan supermarket dan sebagainya agar produk tersebut bisa dijual dengan harga yang terjangkau bagi konsumen.

    Meski demikian, Masaki Yasushi menyadari masalah utama Jepang bukan hanya itu. Menurutnya, Jepang tidak memiliki pasokan beras yang cukup, padahal beras selalu menjadi makanan pokok bagi masyarakat Jepang. Namun, setelah perang, terdapat banyak perubahan kebijakan dan sebagainya, sehingga sekarang Jepang tidak mampu memiliki pasokan yang mencukupi.

    “Jadi mungkin kami harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam kebijakan pertanian kami. Saya pikir pemerintah kami sedang membahas hal itu sekarang dan ini mungkin bisa menjadi contoh yang baik juga bagi negara Anda (Indonesia),” kata dia.

    Masaki Yasushi menyebut, masyarakat Indonesia turut mengonsumsi beras dan diberkahi oleh lahan persawahan yang luas. Namun, dia juga memahami bahwa terkadang Indonesia masih perlu mengimpor beras dari negara lain karena faktor iklim dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa pasokan pangan memang sangat penting.

    Maka dari itu, Masaki Yasushi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto benar dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pasokan pangan di dalam negeri. Di sisi lain, Jepang masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri.

    “Pemerintah kami di masa lalu telah mencoba untuk meningkatkan persentase pasokan beras dari dalam negeri,” tandas dia.

    (luc/wur)

  • Jepang Lagi Krisis Beras Bikin Harga Meledak, Dubes Ungkap Masalahnya

    Jepang Lagi Krisis Beras Bikin Harga Meledak, Dubes Ungkap Masalahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi mengungkapkan bahwa harga beras tengah menjadi berita besar di Jepang. Pasalnya, masyarakat Jepang juga mengonsumsi beras setiap hari, seperti orang-orang Indonesia pada umumnya.

    “Jadi, harganya seharusnya dijaga tetap pada tingkat yang wajar. Namun pada tahun lalu atau dua tahun sebelumnya, karena berbagai alasan, harga beras benar-benar meningkat dan masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi sangat terdampak,” ujar dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (8/6/2025).

    Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Jepang sedang memprioritaskan upaya-upaya penurunan harga beras. Jepang juga sudah memiliki Menteri Pertanian yang baru.

    Tugas menteri tersebut adalah menjalankan berbagai kebijakan, seperti mendistribusikan stok beras ke jaringan supermarket dan sebagainya agar produk tersebut bisa dijual dengan harga yang terjangkau bagi konsumen.

    Meski demikian, Masaki Yasushi menyadari masalah utama Jepang bukan hanya itu. Menurutnya, Jepang tidak memiliki pasokan beras yang cukup, padahal beras selalu menjadi makanan pokok bagi masyarakat Jepang. Namun, setelah perang, terdapat banyak perubahan kebijakan dan sebagainya, sehingga sekarang Jepang tidak mampu memiliki pasokan yang mencukupi.

    “Jadi mungkin kami harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam kebijakan pertanian kami. Saya pikir pemerintah kami sedang membahas hal itu sekarang dan ini mungkin bisa menjadi contoh yang baik juga bagi negara Anda (Indonesia),” kata dia.

    Masaki Yasushi menyebut, masyarakat Indonesia turut mengonsumsi beras dan diberkahi oleh lahan persawahan yang luas. Namun, dia juga memahami bahwa terkadang Indonesia masih perlu mengimpor beras dari negara lain karena faktor iklim dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa pasokan pangan memang sangat penting.

    Maka dari itu, Masaki Yasushi menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto benar dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan pasokan pangan di dalam negeri. Di sisi lain, Jepang masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri.

    “Pemerintah kami di masa lalu telah mencoba untuk meningkatkan persentase pasokan beras dari dalam negeri,” tandas dia.

    (luc/wur)

  • Pengusaha Makanan & Minuman Siap Pakai Garam Lokal, Tapi Syaratnya Ini

    Pengusaha Makanan & Minuman Siap Pakai Garam Lokal, Tapi Syaratnya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah baru saja meresmikan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini digadang-gadang akan memproduksi 2,6 juta ton garam industri per tahun, dengan kualitas yang diklaim setara garam impor.

    Rencana ambisius ini disambut positif oleh pelaku industri makanan dan minuman. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan kawasan garam industri tersebut. Menurutnya, selama ini industri makanan dan minuman sangat bergantung pada garam dengan spesifikasi khusus yang sebagian besar masih diimpor.

    “Pertama, saya sampaikan terima kasih atas upaya pemerintah mendorong produksi garam. Apalagi industri mamin (makanan dan minuman) sangat membutuhkan garam dengan spesifikasi khusus. Apabila ini sukses, tentu akan sangat membantu industri untuk memenuhi kebutuhannya,” ujar Adhi kepada CNBC Indonesia, Minggu (8/6/2025).

    Meski begitu, ia menekankan bahwa keberhasilan proyek ini tak hanya bergantung pada volume dan kualitas garam semata. Dukungan infrastruktur menjadi kunci agar produksi garam dari K-SIGN benar-benar bisa bersaing dan dimanfaatkan industri dalam negeri.

    “Diharapkan bisa mencapai mutu, spesifikasi yang sesuai, serta harga yang bisa kompetitif. Perlu didukung infrastruktur agar bisa mencapai hal tersebut,” lanjutnya.

    Ketika ditanya apakah industri makanan dan minuman akan langsung beralih ke garam lokal dari K-SIGN jika produksinya telah berjalan, Adhi memberikan sinyal positif, dengan satu catatan penting, yakni kualitas dan harga garam harus memenuhi standar industri.

    “Tentu setuju (dengan adanya pembangunan kawasan sentra industri garam nasional), karena memang dibutuhkan,” kata dia.

    Perlu diketahui, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor pengguna garam industri terbesar di Indonesia. Selama ini, ketergantungan pada garam impor terjadi karena belum adanya pasokan garam lokal yang memenuhi standar teknis yang dibutuhkan, baik dari sisi kejernihan, kadar NaCl, maupun kandungan logam berat.

    Dengan adanya K-SIGN, pemerintah berharap bisa mengurangi ketergantungan pada garam impor sekaligus membuka lapangan kerja di pulau terluar dan paling selatan di Indonesia tersebut. Namun, pelaku industri tetap berharap agar pemerintah benar-benar menjamin kualitas dan distribusi garam yang dihasilkan.

    (wur)