Jakarta, CNBC Indonesia –Sebagai salah satu misi penyelamatan Garuda Indonesia, Danantara melalui Danantara Asset Management resmi menyuntikan modal sebesar Rp 6,65 Triliun. Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menyebut, inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan pendanaan berupa shareholder loan senilai USD 1 Miliar pada perusahaan anak bangsa tersebut.
Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (24/06/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu wilayah Israel terlihat porak-poranda tepatnya di kota Beersheba setelah serangan dilancarkan Iran pada Selasa 24 Juni 2025.
Sementara itu, sejumlah pengusaha, organisasi masyarakat dan warga Jakarta bergotong royong menghadirkan program makan bahagia gratis untuk siswa SDN 06 Petojo Selata, Jakarta Pusat. Program ini merupakan inisiatif swasta yang berbeda dari program MBG pemerintah karena sepenuhnya berbasis donasi tanpa menggunakan dana APBN.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (24/06/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengenalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono mengapresiasi berlangsungnya perhelatan Expo dan Forum Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2025. Dia mengungkapkan kebanggaannya karena acara ini dapat diadakan dengan persiapan yang singkat.
Dia juga mengharapkan acara ini dapat menjadi tempat kolaborasi dan kerja sama, agar bisa tercapai pengelolaan lingkungan sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurutnya persoalan penting yang harus dihadapi adalah pengelolaan sampah di Indonesia yang belum maksimal.
“Indonesia saat ini sedang krisis sampah dan Presiden memasang target yang cukup tinggi, yaitu 51% pada 2025 untuk penyelesaian sampah dan 2029 sudah 100% terkelola. Semoga acara ini bisa menjadi ajang kolaborasi untuk mencapai target pengelolaan sampah tersebut,” jelas Diz kepada media, Selasa (24/6/2025).
Ke depan menurut Diaz, yang dibutuhkan adalah kolaborasi, antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, hingga perusahaan swasta. Diaz optimis acara ini bisa mencapai banyak hal apalagi setidaknya ada 110 booth yang ikut serta dan pengunjung hingga 16.000.
“Saya rasa solusi penyelesaian sampah di Indonesia ada di sini. Semoga acara ini bukan hanya awal untuk bisa menyelesaikan permasalah sampah dan lingkungan hidup,” pungkas Diaz.
Sebagai informasi, acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025 yang diperingati setiap 5 Juni secara global. Expo dan Forum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 berlangsung pada 22-24 Juni 2025 di Jakarta, menampilkan 78 peserta pameran dari berbagai mitra pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, komunitas, serta akademisi.
Tidak hanya itu, diadakan pula Forum Rakornas Pengelolaan Sampah yang menjadi bagian penting dari peringatan yang turut membahas transformasi kelembagaan, teknologi, dan skema pendanaan.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana menggelar rapat bersama Direksi PT Pertamina (Persero) dalam waktu dekat ini.
Rapat tersebut membahas mengenai upaya mengamankan pasokan minyak mentah domestik di tengah ketidakpastian global imbas perang yang masih berlangsung antara Iran dengan Israel.
Bahlil mengakui adanya potensi ancaman yang dihadapi terkait ketersediaan minyak mentah, terutama apabila Selat Hormuz ditutup, menyusul konflik yang semakin memanas. Sebab, minyak yang dikirim melalui selat tersebut setara dengan sekitar 20% pasokan minyak global.
“Saya besok juga ada rapat dengan Pertamina untuk membahas berbagai langkah-langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya kepada ketersediaan energi kita. Karena menyangkut dengan Selat Hormuz ini harus kita hitung baik,” ungkap Bahlil usai acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9, Selasa (24/6/2025).
Bahlil mengakui sebagian impor minyak mentah RI masih berasal dari kawasan Timur Tengah yang distribusinya melalui Selat Hormuz. Namun di sisi lain, Indonesia juga melakukan kegiatan impor dari sejumlah negara lain seperti Afrika dan Amerika Latin, seiring dengan adanya beberapa sumur yang dioperasikan oleh Pertamina di kawasan tersebut.
“Tapi kita itu sebenarnya, impor kita itu banyak, itu juga dari Afrika, Amerika Latin, karena beberapa sumur-sumur minyak Pertamina ada di sana. Kemudian beberapa Timur Tengah. Tapi nanti berapa pastinya, saya akan cek,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan telah menyiapkan sejumlah rute alternatif untuk menjamin kelangsungan rantai pasok minyak mentah. Hal tersebut menyusul memanasnya ketegangan geopolitik global, seiring keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik antara Iran dengan Israel.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa apabila Selat Hormuz terganggu, pihaknya akan mengalihkan sejumlah rute alternatif antara lain melalui Oman dan India.
“Pertamina telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengamankan kapal kita, mengalihkan rute kapal ke jalur aman antara lain melalui Oman dan India untuk menjaga keberlangsungan rantai pasok,” kata Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).
Menurut Fadjar, penutupan Selat Hormuz oleh Iran akan berdampak serius pada distribusi minyak mentah global. Pasalnya, minyak yang dikirim melalui selat ini, setara dengan 20% pasokan minyak global.
“Jika nanti ada penutupan Selat Hormuz, di mana 20% pelayaran minyak mentah global melalui selat tersebut tentu sedikit banyak akan berdampak pada distribusi minyak mentah dunia,” katanya.
(wia/wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Penindakan atas truk-truk kelebihan muatan kelebihan dimensi (over loading over dimension/ ODOL) belum akan dilakukan langsung di lapangan. Meski, pihak Korlantas Polri sudah melakukan sosialisasi penertiban truk ODOL di berbagai daerah.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan, tidak ada lagi truk-truk ODOL yang berkeliaran di jalanan Indonesia mulai tahun 2026 nanti. Korlantas Polri telah memulai sosialisasi Zero ODOL mulai 1 Juni 2025.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, diperlukan analisis menyeluruh untuk merealisasikan Zero ODOL di Indonesia. Mulai dari aspek ekonomi, logistik, hingga sistem transportasi.
Hal itu disampaikan dalam rapat diskusi pelaksanaan penanganan angkutan barang ODOL yang dipimpin Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Komjen Pol (Purn) Suntana. Turut hadir Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Irjen Pol (Purn) Aan Shunanan, dan Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrawil Odo RM Manuhutu.
“Adanya Indonesia menuju zero Over Dimension dan Overloading kita akan melihat dari beberapa aspek yang tadi sudah di jelaskan oleh pak Dirjen Hubdar. Dari aspek perekonominya seperti apa, dari aspek logistiknya seperti apa, dari aspek angkutannya seperti apa?,” katanya dikutip dari keterangan di situs resmi Korlantas Polri, Selasa (24/6/2025).
“Sehingga saya yang merepresentasi aparat penegak hukum, belum melakukan penegakan hukum,” tambah Irjen Pol Agus.
Dia menjelaskan, penegakan hukum belum akan dilakukan sebelum seluruh regulasi yang berkaitan benar-benar siap dan terintegrasi.
“Maka dari itu saya pastikan untuk Over Dimension belum ada penegakan hukum sebelum regulasi yang tadi disampaikan pak dirjen itu sudah komperhensif terintegrasi,” tegasnya.
Irjen Pol Agus memaparkan, sepanjang tahun 2024 tercatat ada 26.839 orang jadi korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Karena itu, imbuh dia, pendekatan edukatif melalui sosialisasi tertib berlalu lintas penting dilakukan.
“Saya yakin negara hadir untuk melindungi rasa keadilan dari sisi aspek manapun. Saya Kakorlantas yang bertanggung jawab tapi jangan melanggar,” ucapnya.
“Penilangan penegakan hukum belum tentu membuat orang merasa adil. Oleh ebab itu sosialisasi, nanti baru ada peringatan. Nanti mungkin masih ada somasi, penempelan stiker. Masih panjang, yang penting bagaimana tata kelola transportasi ini tertib dilihat dari keselamatan. Maka dari itu saya hanya menyoroti di bidang keselamatan,” katanya.
Dengan analisis yang komprehensif terhadap anatomi kecelakaan, lanjutnya, langkah-langkah pencegahan bisa dirumuskan secara lebih efektif.
“Dari sisi keslamatan, masih banyak aspek-aspek yang tadi memang harus dikaji mendalam. Sehingga langkah-langkah untuk menertibkan itu harus komperhensif. Anatomi kecelakaan, analisis dan evaluasi harus. Kita mengambil langkh-langkah. Salah satunya adalah kita sudah menetapkan hari keselamatan,” ujarnya.
Logistik Pangan Terganggu
Sementara itu, Wamenhub menegaskan, pelaksanaan Zero ODOL harus dengan kebijakan yang tidak merugikan semua pihak.
“Hari ini kita bisa berkumpul mencari solusi dimana kebijakan yang akan kita buat bisa dikomunikasikan dan dicarikan solusi yang paling tidak merugikan semua pihak,” kata Wamenhub.
Sebelumnya, Direktur Ketersediaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto mengingatkan adanya potensi gangguan logistik pangan ke wilayah Jakarta dan Jawa Barat (Jabar). Menyusul aksi demo supir-supir truk ODOL (Over Dimension-Over Load/ kelebihan muatan dan dimensi) di berbagai daerah.
Untuk itu, kata Direktur Ketersediaan Bapanas Indra Wijayanto, diperlukan pembahasan detail untuk mengantisipasi efek domino dari persoalan aksi demo supir truk ODOL tersebut.
“Ada isu yang terbaru menurut kami perlu di-highlight minggu ini. Mengenai demo ODOL. Ini sudah cukup mengganggu karena beberapa asosiasi, telur maupun cabai, telah berkirim surat kepada kami, mengenai keterlambatan. Ini akan mengganggu pasokan, khususnya di Jakarta,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (23/6/2025).
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), bekerja sama dengan LONGi Green Technology Co., Ltd., meluncurkan proyek strategis pembangunan fasilitas manufaktur panel Surya (Photovoltaic/PV) di Indonesia. Inisiatif ini mendukung komitmen pemerintah terhadap pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bertujuan memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap modul solar PV di dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara.
Fasilitas ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebesar 1,4 GW per tahun dan akan menggunakan teknologi terbaru dari LONGi, yakni Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0 tipe N yang dapat menghasilkan modul surya berdaya efisiensi tinggi.
Proyek solar PV ini berlokasi di Deltamas, Jawa Barat, merupakan wilayah strategis yang memudahkan distribusi dan rantai pasok dalam proses produksinya. Fasilitas ini diharapkan dapat menyerap tenaga lokal dan meningkatkan perekonomian nasional.
Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani menyebut proyek strategis ini akan mendukung proses transisi energi di Indonesia, yang menargetkan bauran energi hingga 34,3% pada 2034. Eniya berharap proyek ini dapat berjalan lancar sehingga dapat mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan target tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).
“Dari target tersebut, 61% atau 42,6 GW berasal dari pembangkit EBT,” terang Eniya dikutip Selasa (24/6/2025).
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM Edy Junaedi juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dari LONGi dan Pertamina NRE yang meningkatkan kapabilitas manufaktur Indonesia, juga mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasok global dalam industri energi baru terbarukan.
“Hal ini akan memperkuat dan meningkatkan kolaborasi kedua negara dalam mempercepat transisi energi” ujar Edy.
Menurut data Kementerian Perindustrian kemampuan produksi panel surya dalam negeri saat ini baru sebesar 1.6 GWp per tahun. Sehingga proyek ini akan meningkatkan kemampuan produksi nasional hingga 3 GWp agar dapat mendukung penambahan PLTS sesuai target pemerintah sebesar 300-400 GWp di tahun 2060.
Sementara itu, CEO Pertamina NRE John Anis menyampaikan kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam transisi energi di Indonesia.
“Dengan membangun kapasitas manufaktur lokal, kami ingin memperkuat rantai pasok solar pv dalam negeri, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan lapangan kerja hijau yang berkeahlian,” tambah John.
Menurut VP LONGi Global, Dennis She kerja sama ini merupakan peluang bagi LONGi dalam mengembangkan bisnis dalam industri energi di Asia Tenggara.
“Dengan kerja sama ini kami harap bisa terus mendukung target transisi energi di Indonesia dengan saling berbagi pengetahuan dan teknologi dalam industri solar pv,” ujar Dennis
Untuk diketahui Indonesia memiliki peta jalan tentang potensi peningkatan permintaan solar pv hingga tahun 2035, sehingga proyek ini dinilai potensial dan akan mendukung realisasi pengembangan proyek PLTS dalam RUPTL “terhijau”, mendukung pengembangan industri supply chain seperti solar cell, serta mendukung pengembangan proyek hidrogen hijau (green hydrogen) ke depannya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, langkah Pertamina NRE dalam mendorong pengembangan energi transisi merupakan upaya proaktif Pertamina dalam mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE) Pemerintah.
“Sejalan dengan program Pertamina sebagai pemimpin energi transisi, Pertamina berharap proyek pembangunan fasilitas manufaktur panel surya ini dapat memperkuat ekosistem energi transisi di Indonesia,” jelas Fadjar.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Namun, percepatan program tersebut tidak serta-merta langsung mendongkrak kinerja sektor ritel bahan bangunan.
Komisaris Utama PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) Achmad Widjaja mengungkapkan sektor ritel tetap menjadi bagian penting dalam proses redistribusi bahan bangunan ke masyarakat. Oleh karena itu, menurut Achmad, pemerintah perlu segera merampungkan kajian teknis dan pola distribusi, agar program ini bisa dijalankan lebih cepat dan efektif.
Saksikan dialog Shania Alatas bersama Komisaris Utama PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) Achmad Widjaja di Program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (24/06/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Tiga negara pemilik produksi minyak terbesar di Dunia ternyata punya cara pandang yang berbeda mengenai harga komoditas itu. Tiga negara itu adalah Amerika Serikat (AS), Rusia dan juga Arab Saudi.
Berkaca dari konflik yang terjadi di Timur Tengah belakangan ini, tentunya akan memiliki dampak terhadap harga minyak mentah dunia. Apalagi, Iran berencana menutup Selat Hormuz-selat peredaran minyak, LNG hingga BBM.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengungkapkan, dari konflik Timur Tengah, memiliki dampak atas harga minyak dunia.
Nah, sementara ada tiga negara penghasil minyak terbesar di Dunia yang memiliki sudut pandang berbeda mengenai harga. “Tiga negara, yang tiga terbesar, Amerika, Rusia, dan Arab Saudi, itu punya karakter yang berbeda dalam melihat harga minyak,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (24/6/2025).
Khusus AS, kata Arcandra, negara tersebut melihat harga minyak dunia tidak boleh berada di bawah level US$ 70 per barel, namun tidak boleh juga melebihi level US$ 100 per barel. Alasannya, titik impas penjualan minyak oleh Negeri Paman Sam tersebut berada di level US$ 40-50 per barel, sedangkan negara tersebut tidak memberikan subsidi terhadap minyak mentah.
“Sewaktu pengumuman tarif kemarin harga di US$ 63-65. Wah, itu bisa limbung. Yang independent all company di Amerika bisa limbung. Tapi, menurut feeling saya, Amerika juga tidak menginginkan negara-negara US$ 100. Kenapa? Karena di sana tidak ada subsidi. Setiap harga yang tinggi itu masuk ke market dan masyarakat menanggung itu. Mereka sedang berjuang melawan inflasi,” ujarnya.
Sementara Rusia menginginkan harga bisa lebih dari US$ 100 per barel. Kenapa? Karena Negeri Beruang Merah tersebut memiliki ongkos produksi yang lebih murah yakni US$ 30 per barel. Ditambah lagi adanya subsidi untuk produksi minyak.
“Kalau harga, dia biasanya ngasih diskon sekarang itu bisa US$ 20-30 (per barel), kalau dia kasih diskon US$ 30, harga produksi US$ 30, tambah diskon US$ 30 berarti dia harus menjual minimum US$ 60, maka dia juga tidak mau harga di bawah US$ 75. Terlalu tipis buat Rusia, karena harga diskon tadi. Tapi kalau di atas US$ 100 dia oke. Jauh, semakin tinggi semakin oke, karena dia harus ngasih diskon tadi US$ 20-30 per barrel. Jadi kalau di atas US$ 100, dia oke sekali,” paparnya.
Terakhir, Arab Saudi dalam melihat harga minyak mentah dunia berbeda dibandingkan kedua negara yang sudah disebutkan. Arcandra mengungkapkan Arab tidak memiliki masalah sama sekali terhadap harga minyak. Hal itu dinilai lantaran biaya produksi minyak mentah di negara tersebut di bawah US$ 20 per barel yang artinya jika harga minyak dunia anjlok, Arab tidak khawatir akan hal tersebut.
Jika harga minyak melonjak mencapai US$ 100 per barel, Arab juga tidak masalah lantaran kebutuhan minyak di negara tersebut sedikit.
“Arab Saudi, ini Arab Saudi ini yang sangat robust. Atas boleh, bawah boleh, karena ongkos produksinya belasan dolar per barrel. US$ 10-11 atau berapa. Jadi kalau harga US$ 20 pun, US$ 30 pun, Arab Saudi masih oke. Di atas US$ 100 pun tidak apa-apa, karena apa? Dia subsidi di sana. Kebutuhan di dalam negeri kecil. Jadi rakyatnya pun, kalau di atas US$ 110-120, dia oke,” tandasnya.
Berdasarkan data Refinitiv pukul 10:00 WIB, harga Brent kontrak Agustus 2025 berada di US$ 69,71 per barel, ambles 2,48% dari sehari sebelumnya. Sementara itu, minyak mentah acuan AS, WTI, juga longsor ke US$ 66,71 per barel, merosot 2,63% dibandingkan Senin. Ini menjadi kelanjutan dari aksi jual brutal pada perdagangan sebelumnya, di mana kedua kontrak minyak sempat anjlok lebih dari 7%.
Hal itu setelah Donald Trump mengumumkan adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran, harga minyak dunia pun kembali melesu, setelah beberapa hari lalu mengalami lonjakan, terutama sejak perang kedua negara tersebut pecah.
Dalam pengumuman resminya, Trump menyebut bahwa kesepakatan damai akan berlangsung bertahap: dimulai oleh Iran, disusul oleh Israel 12 jam kemudian. Pengumuman Trump ini memupus kekhawatiran pasar akan gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pembangunan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) atau kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) Tuban masih tetap dikerjakan PT Pertamina (Persero) bersama mitra asal Rusia, yakni Rosneft.
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam lawatan ke kota Saint Petersburg, Rusia untuk menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa hari lalu.
Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan sejumlah evaluasi terhadap keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) untuk kilang tersebut.
“Kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Rosneft. Itu Tuban itu kan Rosneft. Rosneft sama Pertamina. Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya,” ucap Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9, Selasa (24/6/2025).
Ia lantas membeberkan bahwa nilai investasi untuk kilang ini cukup besar, yakni sekitar US$ 24 miliar, dengan luasan lahan lebih dari 800 hektare. Namun, hingga kini belum ada kemajuan yang berarti untuk pengerjaan proyek tersebut lantaran masih dilakukan perhitungan mengenai keekonomian proyek.
“Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembalilah. Belum pas. Bahasa ekonominya itu tidak boleh saya sebutkan, tapi belum pas aja. Belum cocok,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membeberkan bahwa keputusan investasi final atau Final Investment Decision (FID) perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Rusia, Rosneft, pada proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban ditargetkan terealisasi pada kuartal 4 2025.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman. Dia menyebut, proyek tersebut diperkirakan akan menelan investasi sebesar US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.430 per US$).
“FID Rosneft itu kalau gak salah di kuartal 4 ini,” kata Taufik saat ditemui di sela acara the 49th IPA Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (20/5/2025).
Dirinya juga menegaskan bahwa PT KPI masih tetap bersama dengan Rosneft, meski di tengah adanya sanksi Uni Eropa terhadap perusahaan asal Rusia.
“(GRR) Tuban kan masih sama Rosneft,” tegasnya.
“Kan sebagai ini tugas kita partnership-nya JV kan? Kita kan harus melaksanakan tugas JV kita,” ujarnya.
Akibat adanya keterlambatan dari pembangunan GRR Tuban ini, Taufik menyebut biaya investasi akan mengalami peningkatan dari perkiraan awal US$ 23 miliar atau setara Rp 377,84 triliun.
“Proyeksinya (biaya) akan lebih (dari perkiraan awal). Pastikan dampak,” katanya saat ditanya perkiraan biaya investasi.
Seperti diketahui, proyek Kilang Tuban ini merupakan proyek kerja sama antara PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft. Keduanya membentuk perusahaan patungan bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PTPRPP).
Kilang minyak Tuban ini direncanakan dibangun dengan kapasitas 300.000 barel per hari (bph). Proyek ini sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu, namun hingga kini belum juga terbangun.
Mengutip situs PT Pertamina Rosneft Pengolahan & Petrokimia (PRPP), pada tanggal 7 September 2015, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) memulai inisiasi rencana pembangunan kilang baru di Tuban, Jawa Timur melalui surat kepada Kementerian BUMN.
Tuban dipilih dengan mempertimbangkan pelbagai faktor, baik aspek geografi maupun potensi di bidang ekonomi khususnya di Jawa Timur. Sejak tahun 2016 dibentuklah kemitraan bersama antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak dan gas internasional asal Rusia, Rosneft melalui skema Joint Venture.
Pada 28 November 2017, bertempat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemitraan antara PT Pertamina (Persero) dengan Rosneft diwujudkan melalui pembentukan perusahaan Joint Venture PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).
PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina Internasional menguasai 55% saham PRPP sedangkan 45% sisanya dikuasai oleh afiliasi Rosneft di Singapura yaitu Rosneft Singapore Pte. Ltd. (dahulu Petrol Complex Pte. Ltd).
Setelah melalui serangkaian kajian dan dinamika akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tmur No. 188/23/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Januari 2019 dimana telah dikukuhkan lahan seluas kurang lebih 840 hektar di 4 desa Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai lokasi pembangunan kilang GRR Tuban.
Kilang GRR Tuban pun telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengimbau agar masyarakat berhemat dalam mengonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, dunia kini tengah mengalami gejolak, khususnya memanasnya konflik di Timur Tengah, perang antara Israel dan Iran, yang juga melibatkan Amerika Serikat.
Perang di Timur Tengah ini telah berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia bahkan diprediksi akan naik hingga US$ 100 per barel bila Selat Hormuz, yang merupakan perlintasan 20% pasokan minyak mentah dan BBM dunia, ditutup oleh Iran.
Indonesia sebagai negara net importir minyak akan terdampak dengan kondisi ini. Kondisi ini diperparah dengan kondisi cadangan BBM nasional yang “hanya” cukup untuk kurang dari 30 hari operasional.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman membeberkan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan operasional BBM untuk jangka waktu 19-29 hari mendatang.
“Alhamdulillah per 16 Juni 2025, stok Pertalite aman, sekitar 21 hari, Pertamax sekitar 29 hari, dan Solar sekitar 19 hari,” ungkap Saleh kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (24/6/2025).
Kendati dinilai masih dalam status aman, nampaknya masyarakat Indonesia masih harus berhemat dalam mengonsumsi BBM. Hal ini dikhawatirkan karena potensi terjadinya gangguan pasokan minyak dan BBM akibat gangguan atau bahkan ditutupnya Selat Hormuz.
Bahkan, terdapat pula potensi kenaikan harga BBM dan LPG di dalam negeri.
Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna memperingatkan potensi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap subsidi BBM dan LPG di Indonesia.
“Resiko peningkatan subsidi semakin membengkak dan lagi-lagi mengingatkan pentingnya Indonesia bergeser menuju kendaraan listrik. Biaya yang membengkak tersebut akan membebani kantong masyarakat ataupun APBN,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (23/6/2025).
Dengan begitu, Putra menekankan pentingnya peran pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terhadap potensi kenaikan harga BBM dan LPG. Salah satunya dengan program elektrifikasi yang dinilai bisa meringankan beban APBN.
“Hal seperti ini terus berulang dan memerlukan cara pandang yang lebih jauh – terus berusaha mengganti peran BBM dan LPG dengan elektrifikasi kendaraan dan dapur serta membuat cadangan BBM yang lebih kuat,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor minyak dan gas bumi (migas) sebesar US$ 36,27 miliar pada 2024, naik dari US$ 35,83 miliar pada 2023.
Impor migas sepanjang 2024 tersebut terdiri dari impor minyak mentah yang tercatat mencapai US$ 10,35 miliar, turun tipis dari US$ 11,14 miliar pada 2023. Kemudian, impor produk minyak seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) tercatat mencapai US$ 25,92 miliar, naik dari US$ 24,68 miliar pada 2023.
Asal tahu saja, harga minyak dunia melonjak tajam pada perdagangan Senin pagi (23/6/2025) setelah Iran secara resmi menutup Selat Hormuz, menyusul serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]