Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Peritel Legendaris RI Matahari Tutup Sejumlah Toko, Ada Apa?

    Peritel Legendaris RI Matahari Tutup Sejumlah Toko, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), salah satu peritel fesyen paling ikonik di Indonesia, kembali menutup salah satu gerainya. Kali ini, giliran Matahari Plaza Kalibata yang resmi menghentikan seluruh operasionalnya per 1 Juli 2025.

    Pengumuman penutupan ini tampak di sejumlah sudut gerai dalam bentuk selebaran, dan juga telah disampaikan lewat akun media sosial resmi. “Kami ucapkan terima kasih untuk para pelanggan setia Matahari Plaza Kalibata, offline maupun online,” tulis pengelola dalam unggahan perpisahan.

    Penutupan ini menambah daftar panjang gerai department store yang gulung tikar dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, fenomena ini bukan hal baru dan sudah berlangsung cukup lama.

    “Penutupan usaha kategori department store bukan hanya terjadi saat ini. Bahkan beberapa sudah tutup permanen, seperti Lotus, Centro, dan Golden Truly,” ujarnya kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

    Menurut Alphonzus, penyebab utama surutnya bisnis department store adalah perubahan pola belanja masyarakat. Kini, konsumen tidak lagi mencari tempat belanja biasa, melainkan ruang yang menawarkan pengalaman menyenangkan dan berbeda.

    “Kalau hanya menyediakan barang, department store tidak akan bisa bertahan. Konsumen sekarang datang ke pusat belanja juga untuk berkumpul, ngobrol, cari suasana,” ujarnya.

    Peritel yang tidak bisa memenuhi kebutuhan customer experience ini, menurutnya, akan kalah bersaing dengan e-commerce yang jauh lebih efisien dan fleksibel. “Kalau tidak bisa memberikan pengalaman yang unik, peritel tidak ada bedanya dengan toko online,” tegas Alphonzus.

    Daya Beli Masih Lesu

    Selain faktor perubahan perilaku konsumen, kondisi daya beli masyarakat juga mempengaruhi kinerja gerai-gerai ritel fisik. Khususnya, kelompok menengah ke bawah yang masih belum pulih secara ekonomi pascapandemi dan di tengah tekanan inflasi.

    “Daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, masih turun. Ini juga berdampak besar pada kinerja department store,” kata Alphonzus.

    Penutupan gerai seperti yang dialami Matahari Plaza Kalibata bisa jadi sinyal bagi industri ritel untuk segera beradaptasi. Di tengah gempuran belanja online dan shifting preferensi konsumen, peritel tidak bisa hanya andalkan lokasi dan stok barang.

    (chd/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Potret Api Mengamuk di Pulau Sumatera! Lahan dan Hutan Ludes Terbakar

    Potret Api Mengamuk di Pulau Sumatera! Lahan dan Hutan Ludes Terbakar

    Masih di Sumatra Utara, lahan seluas 10 hektar di Desa Muzoi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, turut terbakar pada Rabu (2/7). Kendala serupa, yakni jauhnya titik api dari sumber air, memperlambat proses pemadaman. Tim gabungan direncanakan kembali melanjutkan pemadaman. (Dok. BPBD Kabupaten Nias Utara)

  • Atasi Resesi Seks, China Siapkan Subsidi Rp8 Juta per Anak

    Atasi Resesi Seks, China Siapkan Subsidi Rp8 Juta per Anak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China berencana memberikan subsidi uang tunai secara nasional kepada keluarga yang memiliki anak, sebagai upaya mendorong angka kelahiran yang terus menurun selama tiga tahun terakhir.

    Langkah ini diambil untuk mengantisipasi risiko jangka panjang terhadap perekonomian akibat penurunan populasi dan menyusutnya usia produktif.

    Melansir The Straits Times di Jakarta pada Sabtu (5/7/2025), Pemerintah China akan memberikan subsidi sebesar 3.600 yuan (sekitar Rp8,1 juta) per tahun untuk setiap anak yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2025, hingga usia anak tersebut mencapai tiga tahun.

    Kebijakan ini akan diterapkan secara nasional dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membalikkan tren penurunan kelahiran. Seperti tercatat pada 2024, hanya 9,54 juta kelahiran, setengah dari jumlah kelahiran pada 2016 (18,8 juta), tahun saat China mengakhiri kebijakan satu anak.

    Penurunan angka kelahiran pun telah menjadi kekhawatiran besar bagi pemerintah China. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini mengalami penyusutan populasi usia kerja, yang mengancam pasokan tenaga kerja dan produktivitas jangka panjang.

    China bahkan telah kehilangan gelar sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, digeser oleh India pada 2023. Proyeksi PBB menunjukkan populasi China dapat turun menjadi 1,3 miliar pada 2050 dan di bawah 800 juta pada 2100, jika tren saat ini berlanjut.

    Selain angka kelahiran, angka pernikahan di China juga anjlok ke level terendah dalam 50 tahun terakhir, yang memperparah krisis demografis negara itu. Pemerintah pusat dan daerah mulai berlomba-lomba mencari solusi, dari subsidi uang tunai hingga bantuan perumahan untuk keluarga muda.

    Beberapa pemerintah daerah di China bahkan sudah lebih dulu meluncurkan program insentif lokal yang sangat besar. Kota Hohhot, ibu kota wilayah otonomi Mongolia Dalam, semisal menjadi sorotan nasional pada Maret 2025 karena menawarkan subsidi 50.000 yuan (Rp113 juta) untuk kelahiran anak kedua, dan 100.000 yuan (Rp226 juta) untuk anak ketiga atau lebih.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Teken Surat Tawaran Negosiasi Tarif untuk 12 Negara

    Trump Teken Surat Tawaran Negosiasi Tarif untuk 12 Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa dia telah menandatangani surat kepada 12 negara yang menguraikan berbagai tingkat tarif yang akan mereka hadapi atas barang yang mereka ekspor ke Negeri Paman Sam.

    Isi surat ini memberikan tawaran “terima atau tinggalkan” dan akan dikirimkan pada hari Senin depan (7/7/2025).

    Trump, yang berbicara kepada wartawan di atas Air Force One saat dia melakukan perjalanan ke New Jersey, menolak menyebutkan nama negara yang terlibat, dengan mengatakan bahwa hal itu akan diumumkan kepada publik pada hari Senin.

    Trump sebelumnya pada hari Kamis mengatakan kepada wartawan bahwa ia mengharapkan surat pertama akan dikirimkan pada hari Jumat, hari libur nasional di Amerika Serikat, meskipun tanggalnya sekarang telah berubah.

    Dalam perang dagang global yang telah menjungkirbalikkan pasar keuangan dan memicu perebutan di antara para pembuat kebijakan untuk menjaga ekonomi mereka, Trump pada bulan April mengumumkan tarif dasar 10% dan jumlah tambahan untuk sebagian besar negara, beberapa berkisar setinggi 50%.

    Namun, semua kecuali tarif dasar 10% kemudian ditangguhkan selama 90 hari untuk memberikan lebih banyak waktu bagi negosiasi untuk mengamankan kesepakatan.

    Periode tersebut berakhir pada 9 Juli mendatang, meskipun Trump pada Jumat pagi mengatakan tarif bisa lebih tinggi lagi – berkisar hingga 70% – dengan sebagian besar akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

    “Saya menandatangani beberapa surat dan akan dikirim pada Senin, mungkin dua belas,” kata Trump, ketika ditanya tentang rencananya terkait tarif,” paparnya dikutip dari Reuters.

    “Jumlah uang yang berbeda, jumlah tarif yang berbeda,” sambungnya.

    Trump dan para menteri utamanya awalnya mengatakan mereka akan memulai negosiasi dengan sejumlah negara mengenai tarif, tetapi presiden AS tampaknya telah kecewa dengan proses tersebut setelah berulang kali mengalami kemunduran dengan mitra dagang utama, termasuk Jepang dan Uni Eropa.

    Dia menyinggung hal itu secara singkat pada Jumat malam, mengatakan kepada wartawan: “Surat-surat itu lebih baik … jauh lebih mudah untuk mengirim surat.”

    Sayangnya, dia tidak menanggapi prediksinya bahwa beberapa perjanjian perdagangan yang lebih luas dapat dicapai sebelum batas waktu 9 Juli.

    Pergeseran dalam strategi Gedung Putih mencerminkan tantangan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan pada segala hal mulai dari tarif hingga hambatan non-tarif seperti larangan impor pertanian, dan terutama pada proses yang dipercepat.

    Sebagian besar perjanjian dagang di masa lalu membutuhkan negosiasi selama bertahun-tahun untuk diselesaikan.

    Satu-satunya perjanjian dagang yang dicapai hingga saat ini adalah dengan Inggris, yang mencapai kesepakatan pada bulan Mei untuk mempertahankan tarif 10% dan memperoleh perlakuan istimewa untuk beberapa sektor termasuk mobil dan mesin pesawat terbang.

    Kemudian, dengan Vietnam, AS memangkas tarif pada banyak barang Vietnam menjadi 20% dari yang sebelumnya diancam sebesar 46%. Pasalnya, banyak produk AS akan diizinkan masuk ke Vietnam bebas bea.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Sekolah Rakyat, Jurus Kemensos Pangkas Kemiskinan Era Prabowo

    Video: Sekolah Rakyat, Jurus Kemensos Pangkas Kemiskinan Era Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf memastikan langkah Kementerian Sosial RI mendorong upaya pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    Pemerintah Pusat mendorong kolaborasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menurunkan angka kemiskinan RI salah satunya lewat gerakan sekolah rakyat yang dirancang khusus untuk anak-anak keluarga miskin.

    Di sisi lain pemerintah juga mendorong langkah pemberdayaan keluarga dari murid sekolah rakyat melalui program pemberdayaan ekonomi pemerintah serta mendorong Program rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat berfungsi kembali secara wajar.

    Seperti apa program sosial Kemensos? Selengkapnya simak dialog Serliana Salsabila dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum’at, 04/07/2025)

  • PPATK: 10 Juta Rekening Penerima Bansos ‘Salah Sasaran’ Capai Rp2 T

    PPATK: 10 Juta Rekening Penerima Bansos ‘Salah Sasaran’ Capai Rp2 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan, telah membekukan 10 juta lebih rekening penerima bansos yang selama ini salah sasaran.

    Langkah ini dilakukan seusai Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta bantuan PPATK untuk menganalisis rekening-rekening yang selama ini terdata sebagai penerima bansos.

    “Rekening Bansos yang kami bekukan sebanyak lebih dari 10 juta dengan nilai saldo didalamnya lebih dari Rp 2 trilliun,” kata Ivan kepada CNBC Indonesia, Sabtu (5/7/2025).

    Ivan mengatakan, setelah pembekuan ini, pihaknya akan segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial atau Kemensos supaya perbaikan data penerima bansos bisa segera dilakukan. “Kami koordinasi dengan Kemensos,” ungkap Ivan.

    Menurutnya, pemblokiran ini juga dilakukan terhadap rekening penerima bansos yang selama ini menyalahgunakan dana dari APBN tersebut. Sebab, salah satu tujuan pemberian bansos menurutnya adalah menaikkan taraf hidup masyarakat, dengan cara menyekolahkan anak, hingga memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik.

    “Jika Bansos diberikan kepada penerima yang sama dalam jangka waktu lama, misal lebih dari 10 tahun, artinya tidak ada perubahan apapun dari penerima bansos, atau dana bansos justru dimanfaatkan untuk kepentingan menyimpang,” ungkap Ivan.

    “Itu yang Bapak Presiden tidak kehendaki dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai,” ujar Ivan.

    Sebagaimana diketahui, pada Jumat (4/7/2025), Kementerian Sosial menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan bansos efektif dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujar Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan akan menjadikan hasil analisis rekening penerima bansos dari PPATK sebagai pedoman untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

    Dalam pertemuan antara Gus Ipul dan Ketua PPATK Ivan Yustiavanda juga diketahui ternyata ada banyak rekening penerima bansos yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun kecuali hanya menerima transfer saja.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 79 Tahun Pengabdian BNI: Dari Penerbit ORI Hingga Transformasi Digital

    79 Tahun Pengabdian BNI: Dari Penerbit ORI Hingga Transformasi Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi memasuki usia ke-79 tahun. Dalam perjalanannya yang hampir delapan dekade, BNI tidak hanya dikenal sebagai bank pertama milik pemerintah pascakemerdekaan, tetapi juga sebagai institusi keuangan yang konsisten berinovasi dan mendampingi pembangunan ekonomi nasional.

    Didirikan pada 5 Juli 1946 oleh tokoh bangsa R.M. Margono Djojohadikoesoemo, BNI hadir sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia. Tak sekadar menghimpun dan menyalurkan dana, BNI bahkan memegang peranan strategis dalam sejarah keuangan bangsa dengan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran resmi pertama negara.

    “BNI hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai saksi perjuangan jutaan masyarakat dalam meraih cita-cita lewat kerja keras dan keberanian menghadapi tantangan zaman,” ujar Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies dalam keterangan tertulis, Sabtu, (5/7/2025).

    Seiring berjalannya waktu, BNI terus memperkuat perannya dalam sistem keuangan nasional. Pada 1955, statusnya berubah menjadi bank umum dan mendapatkan hak sebagai bank devisa.

    Transformasi kelembagaan berlanjut di tahun 1992, ketika BNI mengubah status hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai amanat Undang-Undang Perbankan. Tonggak penting lainnya terjadi pada 1996 ketika BNI menjadi bank BUMN pertama yang melantai di pasar modal melalui IPO di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas di sektor perbankan.

    Dengan mengusung slogan ‘Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa’, BNI berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi Indonesia.

    “Kami berkomitmen melayani dengan integritas, relevansi, dan inovasi demi mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing,” tambah Corina.

    Dalam beberapa tahun terakhir, BNI juga terus memperkuat kapabilitas digitalnya. Salah satu inisiatif strategis yang tengah dikembangkan adalah platform wondr by BNI, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan keuangan digital secara inklusif, dari pusat kota hingga pelosok negeri. Platform ini menjadi bagian dari strategi BNI dalam menjangkau lebih banyak segmen masyarakat dengan layanan yang cepat, efisien, dan aman.

    Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-79, BNI menghadirkan program apresiasi bertajuk ‘Rejeki wondr BNI’, yakni undian nasional yang ditujukan bagi nasabah setia. Melalui program ini, BNI ingin mempererat kedekatan emosional dengan masyarakat serta menunjukkan apresiasi atas loyalitas yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

    “Melalui Rejeki wondr BNI, kami ingin berbagi kebahagiaan dan menyampaikan terima kasih atas loyalitas nasabah. Inilah wujud nyata hubungan jangka panjang yang ingin terus kami bangun,” ujar Corina.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Soal Pajak Padel 10%: Saya Belum Tahu

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Soal Pajak Padel 10%: Saya Belum Tahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku belum mengetahui adanya keputusan yang menetapkan olahraga padel sebagai objek pajak hiburan sebesar 10 persen.

    Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 yang kini ramai dibahas di media sosial.

    “Saya sendiri belum pernah tahu tentang olahraga padel dipungut pajak 10%, hebohnya udah setengah mati,” kata Pramono di Balai Kota, mengutip Detikcom, Sabtu (5/7/2025).

    Ia mengaku baru mengetahui soal pajak padel setelah beberapa warganet mengirimkan unggahan ke akun media sosial pribadinya, termasuk melalui Instagram Story. Meski kebijakan sudah tertera dalam keputusan Bapenda, Pramono menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur.

    “Kan yang mutusin Gubernur. Jadi saya belum tahu, ya,” ujarnya.

    Kebijakan pajak ini menetapkan lapangan padel masuk dalam kategori objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa kesenian dan hiburan. Pajak dikenakan atas penggunaan fasilitas olahraga yang dikomersialkan, baik melalui tiket masuk, sewa tempat, atau bentuk pembayaran lain.

    “Betul olahraga padel dikenakan PBJT hiburan dan kesenian dengan tarif 10 persen,” ujar Ketua Satpel Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Jakarta, Andri M Rijal, sebelumnya.

    Ia menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada Pasal 49 ayat (1) huruf i Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah, yang menyebut olahraga permainan berbasis ruang dan peralatan termasuk dalam objek pajak hiburan. Andri juga menampik anggapan pajak ini muncul hanya karena olahraga padel sedang viral.

    Menurutnya, pemerintah akan terus memantau aktivitas hiburan lain yang juga bisa dikenai pajak sesuai regulasi. “Ketentuan tersebut terbit karena menyesuaikan dengan perkembangan olahraga atau hiburan yang ada di masyarakat yang merupakan objek pajak daerah,” ungkapnya.

    Selain padel, setidaknya ada 20 jenis fasilitas olahraga lain yang juga dikenai pajak serupa, termasuk futsal, bulutangkis, yoga, hingga pilates.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lengkap! Data Rincian Pencairan Bansos PKH & Sembako Kuartal II-2025

    Lengkap! Data Rincian Pencairan Bansos PKH & Sembako Kuartal II-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako untuk Kuartal II-2025 telah mencapai lebih dari 80% pada 1 Juli 2025.

    Total anggaran yang sudah tersalur mencapai lebih dari Rp20 triliun kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan, penyaluran bansos PKH sudah menjangkau 8 juta lebih KPM atau 80,49% dari target, dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara untuk bansos Sembako, sudah disalurkan ke lebih dari 15 juta KPM (84,71%), dengan total nilai mencapai Rp9,2 triliun.

    Tak hanya itu, bansos tambahan berupa penebalan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan juga telah disalurkan ke 15 juta KPM, senilai Rp6,19 triliun.

    “Sesuai arahan Presiden, bansos Kuartal II dan penebalan ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gus Ipul dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sabtu (5/7/2025).

    Meski angka penyaluran cukup tinggi, Kemensos mencatat sekitar 3 juta KPM masih belum menerima bansos karena proses migrasi dari penyaluran tunai via PT Pos ke non-tunai melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Negara), sesuai Perpres No. 63/2017.

    Kebijakan ini mewajibkan penyaluran bansos dilakukan lewat rekening bank, kecuali bagi kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, atau masyarakat terpencil yang tidak memiliki akses perbankan.

    Data Lengkap Penerima Bansos yang Sedang Dalam Proses

    Berikut rincian data KPM yang masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol):

    PKH:

    1.315.886 KPM bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
    629.513 KPM merupakan penerima baru (exclusion error)
    Total PKH belum salur: 1.945.399 KPM

    Program Sembako:

    1.953.139 KPM bermigrasi dari PT Pos ke Himbara
    770.376 KPM merupakan penerima baru (exclusion error)
    Total Sembako belum salur: 2.723.515 KPM

    Jumlah Total:

    Total KPM yang masih dalam proses penyaluran: 3.606.515 KPM
    Sudah berhasil burekol dan siap salur per 1 Juli: 610.333 KPM

    Dengan demikian, total ada 3,6 juta KPM yang masuk dalam proses transisi ini alias Burekol dan 600 ribu KPM di antaranya telah berhasil salur per hari ini.

    “Hari ini telah berhasil Burekol sebanyak 610.333 KPM yang saat ini sedang siap salur. Jadi sekarang tinggal 3 juta KPM belum salur. Mudah-mudahan makin hari terus berkurang,” jelas Gus Ipul.

    Gus Ipul mengakui, proses burekol membutuhkan waktu karena melibatkan pembukaan rekening baru, pengumpulan identitas, pembuatan kartu, dan distribusi ATM kepada KPM. Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum menerima bansos, sambil memastikan bahwa seluruh bantuan akan tetap disalurkan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan Himbara agar prosesnya makin cepat. Insya Allah ke depan makin akurat dan lancar. Bagi KPM yang sudah ditetapkan sebagai penerima, bantuannya tetap akan dicairkan,” ujar Gus Ipul.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga Jakarta Bisa Bebas Tak Bayar PBB, Ini Syaratnya

    Warga Jakarta Bisa Bebas Tak Bayar PBB, Ini Syaratnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Warga DKI Jakarta kini bisa menikmati insentif berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khusus untuk tahun pajak 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 8 April 2025.

    “Insentif ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil sekaligus meringankan beban warga yang membutuhkan,” demikian informasi yang dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta.

    Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah pembebasan 100% atas pokok PBB-P2 untuk tahun pajak 2025. Namun, tidak semua orang bisa otomatis menikmati pembebasan ini. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

    Untuk menikmati insentif itu tentu harus memenuhi syarat, yaitu Wajib Pajak orang pribadi, Rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp 650 juta. Lalu, jika memiliki objek lebih dari satu, maka yang dibebaskan hanya salah satu objek dengan NJOP paling tinggi.

    Syarat lainnya ialah NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online, artinya NIK yang di-input adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2

    Server data pajak daerah telah terhubung dengan server data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIK yang didaftarkan tersebut valid, atau tercatat pada server data kependudukan, pemilik NIK adalah orang pribadi yang masih hidup, dan nama di SPPT sesuai dengan NIK baik penulisan atau urutan.

    “Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2,” sebagaimana tertulis di website Bapenda Jakarta.

    Jika NIK belum tervalidasi di SIM PBB-P2, dapat melakukan validasi NIK di website dan ubah di menu pelayanan “Pemutakhiran NIK”.

    Bila sudah memenuhi kriteria, maka masyarakat Jakarta bisa langsung mendapatkan pembebasan pokok PBB-P2 yang diberikan secara otomatis tanpa harus melakukan pengajuan pembebasan PBB-P2.

    “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku tanggal 8 April 2025. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat DKI Jakarta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan Kota Jakarta yang lebih baik,” tulis Bapenda Jakarta.

    Adapun syarat untuk bisa mendapatkan pembebasan pokok PBB-P2 tahun pajak 2025 ini adalah sebagai berikut:

    1. Wajib Pajak orang pribadi

    2. Rumah tapak dengan NJOP maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

    3. Jika memiliki objek lebih dari satu, maka yang dibebaskan hanya salah satu objek dengan NJOP paling tinggi

    4. NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online.

    Yang dimaksud dengan “NIK sudah tervalidasi di akun Pajak Online” yaitu memenuhi ketentuan berikut:

    1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2

    2. Server data pajak daerah telah terhubung dengan server data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIK yang didaftarkan tersebut valid

    3. Valid yang dimaksud yaitu tercatat pada server data kependudukan, pemilik NIK adalah orang pribadi yang masih hidup, dan nama di SPPT sesuai dengan NIK baik penulisan atau urutan

    4. Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]