Video
Video: Insetif PPNDTP Apartemen Tak Dongkrak Penjualan
News
3 jam yang lalu
Category: CNBCindonesia.com News
-
Menkomdigi Dorong Swasta Bangun Infrastruktur Digital di 3T
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mendorong pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemerintah tengah mencari skema baru agar proyek konektivitas tidak terus membebani anggaran negara, sekaligus tetap memenuhi target “zero blank spot”.
“Kalau bisa betul-betul tidak ada lagi yang tidak ada sinyal atau kita sebut sebagai zero blank spot. Untuk itu tentu perlu kerjasama pemerintah dengan swasta,” ujar Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Meutya mengungkapkan bahwa salah satu opsi insentif yang tengah dipertimbangkan untuk menarik minat swasta adalah penurunan biaya frekuensi. Insentif ini telah diterapkan di sejumlah negara dan terbukti efektif mendorong operator untuk masuk ke daerah-daerah non-komersial.
“Contoh di beberapa negara lain kalau memang kita ingin mendorong swasta yang masuk maka perlu ada insentif yang diberikan kepada swasta termasuk kemungkinan penurunan biaya frekuensi,” ujar Meutya.
Namun demikian, Meutya menekankan bahwa pelaksanaan insentif tersebut harus melalui diskusi lintas instansi, termasuk dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan, agar sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Lebih lanjut, Meutya menyebut jumlah desa yang belum mendapat akses sinyal saat ini masih sekitar 12.500.
Meutya menambahkan, pemerintah akan bersikap hati-hati dalam menyusun kebijakan ke depan, termasuk dalam menuntaskan program yang tersisa di Papua. Ia menyebut proyek pembangunan di wilayah itu kini juga dalam pendampingan Kejaksaan Agung demi menjamin tata kelola yang lebih baik.
:Program-program Bakti saat ini yang belum selesai, sebetulnya di pemerintah sebelumnya juga sudah diumumkan rata-rata sudah selesai lalu kami tersisa Papua, dan ketika Papua ini kita didampingi oleh Kejaksaan Agung sehingga pelaksananya bisa dilakukan dengan lebih baik atau good governance.” kata dia.
Sebagai langkah strategis, pemerintah juga sedang mengkaji pelepasan spektrum frekuensi tambahan seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz. Meutya berharap langkah ini bisa memancing operator untuk membangun infrastruktur di wilayah yang selama ini belum tersentuh sinyal.
“Jadi ini yang kita harapkan bisa menghidupkan swasta untuk berinvestasi dan kita tentu dapat membuat komitmen-komitmen bahwa siapapun nanti yang melakukan pembangunan siapapun yang ditunjuk akan membangun di daerah-daerah yang memang saat ini sinyalnya belum tertutupi. Itu rencana kami ke depan dengan kehati-hatian.” pungkasnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
-
Taufik Hidayat Jadi Komisaris, Ini Susunan Direksi & Komisaris PLN EPI
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemegang saham melakukan perombakan untuk Dewan Direksi dan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Subholding PT PLN (Persero).
Mengutip situs perusahaan, Rabu (09/07/2025), Rakhmad Dewanto kini diangkat sebagai Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, menggantikan Iwan Agung Firstantara. Sebelumnya, Rakhmad menjabat sebagai Direktur Gas dan BBM PLN EPI.
Sementara Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dijabat oleh Nikson Silalahi. Komisaris lainnya yang baru diangkat yaitu Anggawira dan Taufik Hidayat.
Anggawira saat ini juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sementara Taufik Hidayat bukan lah sosok yang baru. Selain mantan atlet bulutangkis ternama, Taufik Hidayat kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBSI sejak 2024, dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI sejak 2024.
Berikut susunan terbaru Dewan Direksi dan Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Nikson Silalahi.
Komisaris: Anggawira
Komisaris: Julizar Idris
Komisaris: Taufik Hidayat
Komisaris Independen: Ridwan Dhani Wirianata.
Dewan Direksi:
Direktur Utama: Rakhmad Dewanto
Direktur Batu Bara: Ary Bastari
Direktur Gas dan BBM: Erma Melina Sarahwati
Direktur Biomassa: Hokkop Situngkir
Direktur Management Human Capital dan Administrate: Dedeng Hidayat
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Efin Febriantoro R.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
-
Bahas Peluang Industri Batu Bara, APBI-ICMA Lakukan Ini
Jakarta, CNBC Indonesia– Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menggelar diskusi bertajuk “Penggerak Energi dari Kalimantan untuk Keberlanjutan” di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut membahas beragam tantangan sekaligus peluang dalam industri batu bara.
Saat ini Kalimantan menjadi tulang punggung industri batu bara nasional dengan kontribusi sebesar 688 juta ton atau 82% dari total produksi Indonesia pada 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa 70% sumber energi dari batu bara di Indonesia dipasok oleh Pulau Kalimantan, sehingga pengelola harus memanfaatkan secara ramah dan bertanggung jawab.
“Pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56% untuk bauran energi nasional,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati, Rabu (8/7/2025).
Dia melanjutkan, terdapat sekitar 50%-60% pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung dari batu bara, yang sebesar 70% dihasilkan dari Kalimantan. Menurutnya, pertambangan batu bara memiliki peran dalam menerangi dunia karena kebutuhan listrik terbesar masih mengandalkan produksi batu bara.
“Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik,” katanya.
Rita melanjutkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada 2024 sebesar Rp140.460 triliun dan mencapai 123,75% dari target atau setara dengan 52% dari total PNBP Kementerian ESDM.
“Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan,” kata Rita.
Sementara itu, Ketua Umum APBI-ICMA Priyadi, menyebut batu bara bukan hanya komoditas, melainkan instrumen pembangunan yang membuka akses, mendorong ekonomi, dan menciptakan peradaban baru. Kalimantan Timur dinilai sebagai kontributor utama sektor energi nasional sekaligus kekuatan besar dalam keanggotaan APBI.
Di tengah tekanan global seperti penurunan harga dan ketidakpastian geopolitik, Priyadi mengajak seluruh pihak untuk tetap adaptif, kolaboratif, dan berkomitmen pada keberlanjutan.
“Industri ini harus tetap kuat, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis untuk keberlanjutan,” tegasnya.
Model Pembangunan Pertambangan Modern
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa transformasi pembangunan ekonomi pascatambang dan transisi menuju energi rendah emisi adalah keniscayaan. Hal ini karena ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan tidak bisa berlangsung lama.
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang III Arief Murdiyatno menyebut seiring dengan adanya komitmen dari APBI-ICMA dalam melakukan pembangunan sektor tambang yang bertanggung jawab, maka pihaknya mendukung komitmen tersebut.
“Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggungjawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon,” ujar dia.
Dia berharap setiap perusahaan tambang mengambil bagian dalam pembangunan daerah pascatambang melalui pengelolaan reklamasi optimal, penataan lahan bekas tambang yang fungsional, dan penyusunan program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal.
Dia menegaskan saat ini Kaltim sedang menjalankan transformasi menuju provinsi yang modern, hijau, dan inklusif. Sehingga ia berharap sektor pertambangan berjalan dalam koridor tata kelola yang baik (good mining governance), menjunjung keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, dan kepastian hukum.
Sebagai informasi, diskusi antara pelaku usaha batu bara ini juga membahas beragam persoalan teknis terkait isu logistik yang merupakan aspek fundamental dalam operasional pertambangan. Terdapat berbagai tantangan infrastruktur, mulai dari keterbatasan fasilitas pelabuhan hingga padatnya lalu lintas sungai, seperti yang terjadi pada Sungai Mahakam dengan belum adanya sistem pengaturan terpadu.
Para pelaku industri menegaskan bahwa tanpa logistik yang efisien dan terintegrasi, seluruh proses produksi hingga ekspor batu bara tidak akan dapat berjalan optimal. Karena itu, digitalisasi serta integrasi sistem logistik yang adaptif dinilai memperkuat daya saing sektor ini di tengah tekanan biaya dan kompetisi global.
Melalui kegiatan ini, APBI-ICMA berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong praktik tambang yang bertanggung jawab, serta menunjukkan bahwa kemajuan industri batu bara dapat sejalan dengan keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang bangsa.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
-
Video: Modernisasi, Pemerintah Mau UMKM Jadi “Raja” Pasar Digital
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian UMKM memastikan upaya penuh pemerintah mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo dalam penguatan ekonomi digital untuk kemandirian bangsa termasuk dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah strategis dalam meningkatkan bisnis UMKM dalam ekonomi digital dilaksanakan dengan transformasi digital UMKM dan memperluas pemasaran UMKM secara online. Sudah ada 25,2 juta UMKM yang on-boarding di platform e-commerce serta 38,1 juta sudah melakukan transaksi pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kementerian UMKM tidak hanya memastikan UMKM masuk ke sistem digital namun juga memastikan produk UMKM bisa diterima masyarakat sehingga UMKM bisa naik kelas.
Seperti apa upaya pemerintah menjadikan UMKM jadi Raja di pasar digital? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 09/07/2025)
-
Anggaran 2026 Rp 70,8 T Kurang, Menteri PU Minta Tambahan Rp 68 T
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan pagu indikatif anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp70,86 triliun. Namun, angka itu dinilai belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program strategis, terutama dalam mendukung target swasembada pangan nasional.
“Jadi pada 15 Mei 2025, kami mendapatkan pagu indikatif (untuk tahun 2026) sebesar Rp70,86 triliun dari surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas,” kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dari total tersebut, alokasi terbesar akan diberikan ke Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp31,8 triliun, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp20,5 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp13,53 triliun, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,11 triliun.
“Sementara untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta beberapa Direktorat Jenderal lainnya kami alokasikan sekitar Rp900 miliaran,” ujarnya.
Menurut Dody, fokus program pada 2026 masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni preservasi jalan dan pembangunan konektivitas wilayah, serta penguatan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
“Fokus kami di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah memperkuat irigasi-irigasi, kami mulai dari primer, sekunder sampai dengan tersier,” ucap dia.
Namun demikian, Kementerian PU menyatakan masih memerlukan tambahan anggaran cukup besar. “Dari hasil exercise kami secara mandiri, sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 triliun,” tegas Dody.
Dari tambahan tersebut, Rp65 triliun akan digunakan untuk program teknis dan Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen.
“Rp65,28 triliun yang kami mohonkan dan belum tertampung di pagu indikatif 2026, mencakup swasembada ketahanan pangan sebesar Rp4,92 triliun, dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir dan penyediaan air baku di wilayah-wilayah strategis,” paparnya.
Tambahan anggaran juga mencakup penyelesaian kontrak tahun jamak senilai Rp12 triliun, termasuk proyek multi-tahun seperti sekolah rakyat. “Termasuk di dalamnya adalah sekolah rakyat dan MYC (multi years contract) baru Rp260 miliar,” jelas Dody.
Ada juga pendanaan proyek-proyek berbasis pinjaman, yakni Rp1,35 triliun pinjaman luar negeri dan Rp900 miliar pinjaman dalam negeri. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dan infrastruktur lainnya.
Beberapa kegiatan baru yang diajukan tahun 2026 senilai Rp17,6 triliun mencakup pembangunan Politeknik PU, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan berbagai proyek perencanaan nasional.
“Kami juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk dukungan teknis pusat atau balai,” imbuh dia.
Kementerian PU, katanya, juga mencadangkan Rp2,49 triliun untuk pembebasan lahan non-PSN, serta dana darurat bencana sebesar Rp550 miliar. Untuk program padat karya dan infrastruktur berbasis masyarakat seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dianggarkan sebesar Rp3,98 triliun.
Selain itu, sebesar Rp6 triliun disiapkan untuk menjaga dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, termasuk pemeliharaan irigasi, jalan, jembatan, dan sarana permukiman.
Tak kalah penting, Kementerian PU juga melanjutkan program pembangunan 100 sekolah rakyat per tahun dengan anggaran Rp10 triliun, serta mendukung infrastruktur di daerah otonomi baru Papua sebesar Rp1,7 triliun.
Terakhir, untuk belanja pegawai dan operasional lembaga, Dody menyebut ada kebutuhan Rp3,6 triliun. “Yang terdiri dari belanja pegawai Rp2,8 triliun mencakup tambahan kebutuhan akibat rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2025 serta kekurangan pembayaran pegawai. Belanja non operasional termasuk operasional perkantoran dan sistem informasi senilai Rp760 miliar,” pungkasnya.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
-
Menteri PANRB Pamer Digital Birokrasi RI, Posisi 64 di Dunia
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki kemajuan digital kepemerintahan yang progresif di dunia.
Hal ini tercermin dari indeks UN E-GDI Indonesia yang meningkat pesat dari 116 pada 2016 menjadi 64 pada 2024.
“Indonesia sebagai kemajuan digital (urusan pemerintahan) yang progresif di dunia,” ujar Rini saat Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu (9/7/2025).
UN E-GDI sendiri merupakan indeks yang mengukur pengembangan E-Government yang dibuat oleh PBB untuk mencerminkan bagaimana suatu negara menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan inklusi warganya.
Selain itu, Rini juga mengatakan bahwa indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) juga naik peringkat.
“Indeks SPBE semakin meningkat dari 1,98 pada tahun 2028 jadi 3,12 tahun 2024,” katanya.
Rini mengatakan bahwa 2024 merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintah.
Transformasi tersebut adalah pengenalan Digital Public Infrastruktur, Digital ID Data Exchange, dan Digital Payment.
Selain itu juga ada pendirian dan peluncuran INA Digital yang merupakan tim penyelenggara keterpaduan layanan digital nasional yang fokus pada layanan digital prioritas pemerintah.
(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]
-
Dirut Bulog yang Baru Dijabat Lagi Orang TNI, Ini Alasan Erick Thohir
Jakarta, CNBC Indonesia – Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani telah diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Direktur Utama Perum Bulog. Ahmad Rizal menggantikan peran Letjen Novi Helmy Prasetya yang baru menjabat sebagai Dirut Bulog selama 5 bulan dan harus kembali ke jajaran TNI.
Erick pun mengungkapkan alasan mengapa Dirut Bulog kembali dijabat lagi orang TNI.
“Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” ungkap Erick Thohir saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Sementara itu mengenai alasan detail soal Novi Helmy kembali ke TNI, Erick mengaku tidak tahu.
“Saya tidak tahu. Itu kan mereka ingin menarik, penugasannya mungkin dianggap sudah selesai,” ucapnya.
Novi Helmy secara resmi mengakhiri masa penugasan dan pengabdian sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan pengabdian di TNI sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025,
Erick Thohir diketahui mengangkat Novi Helmy sebagai Dirut Bulog pada 7 Februari 2025 lalu sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025. Novi menggantikan Wahyu Suparyono. Dengan begitu, Novi mengemban jabatan tersebut hanya 5 bulan.
Di bawah kendali Novi Helmy, Perum Bulog mencatatkan sejarah baru di sektor perberasan nasional. Stok cadangan beras nasional mencapai 4,2 juta ton per 1 Juli 2025. Adapun, mulanya stok awal beras yang dimiliki adalah 1,7 juta ton pada 2025. Sedangkan serapan beras dari petani cukup tinggi mencapai 2,6 juta ton.
“Stok kita di awal tahun (2025) itu 1,7 juta ton, alhamdulillah kita sekarang mencapai 4,2 juta ton. Dulu bahkan pernah 2 juta ton stok awal, tetapi tidak pernah mencapai 3 juta ton. Itu tahun 2013. Tapi tidak pernah mencapai, ini kesyukuran kita, stok kita aman,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
-
‘Neraka Bocor’ Eropa Makan Korban 2.300 Jiwa, Suhu Tembus Rekor Segini
Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang panas ekstrem yang melanda Eropa Barat antara akhir Juni hingga awal Juli 2025 menewaskan sekitar 2.300 orang di 12 kota besar. Analisis ilmiah cepat yang dirilis pada Rabu (9/7/2025) menyebut bahwa sekitar 1.500 kematian atau dua pertiga dari total tersebut dapat dikaitkan langsung dengan dampak perubahan iklim akibat ulah manusia.
Studi lintas institusi yang dilakukan oleh para peneliti dari Imperial College London, London School of Hygiene and Tropical Medicine, serta lembaga penelitian dari Belanda, Denmark, dan Swiss itu menyoroti bahwa suhu ekstrem yang terjadi dalam periode 23 Juni hingga 2 Juli 2025 mencapai lebih dari 40°C di berbagai wilayah, termasuk Spanyol, Prancis, dan Italia. Di Prancis, kebakaran hutan besar juga terjadi selama periode tersebut.
“Perubahan iklim telah membuat suhu jauh lebih tinggi dari seharusnya, dan itu sangat berbahaya,” ujar Dr. Ben Clarke dari Imperial College London, salah satu peneliti utama dalam studi ini, dilansir Reuters.
Ia menambahkan bahwa bagi sebagian masyarakat, cuaca panas mungkin terasa wajar, namun bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan pekerja luar ruangan, kondisi itu bisa berujung fatal.
Para peneliti membandingkan kondisi saat ini dengan skenario dunia tanpa pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. Hasilnya, mereka menemukan bahwa suhu saat gelombang panas ini bisa 2 hingga 4 derajat Celsius lebih rendah jika tidak ada perubahan iklim akibat manusia.
“Tambahan dua hingga empat derajat itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati bagi ribuan orang,” kata Garyfallos Konstantinoudis, dosen di Imperial College London yang juga tergabung dalam tim penelitian.
Adapun studi ini melibatkan 12 kota besar termasuk Paris, London, Madrid, Barcelona, dan Milan-yang semuanya memiliki populasi gabungan lebih dari 30 juta jiwa. Analisis menunjukkan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan suhu di kota-kota tersebut hingga 4 derajat Celcius lebih panas dari kondisi normal.
Kondisi ini memperparah efek gelombang panas, terutama di kawasan perkotaan yang dikenal mengalami fenomena “pulau panas” karena permukaan beton dan aspal menyerap panas dan menahan suhu lebih lama.
Selain itu, Copernicus Climate Change Service (C3S), lembaga iklim Uni Eropa, mencatat bahwa sebagian besar wilayah Eropa selatan mengalami “malam tropis”, yaitu malam hari di mana suhu tidak cukup turun untuk memungkinkan tubuh pulih dari paparan panas di siang hari.
Kematian yang Tak Tercatat Resmi
Studi ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar kematian terkait panas biasanya tidak tercatat secara resmi, karena banyak yang terjadi secara diam-diam di rumah atau fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, para ilmuwan menggunakan model epidemiologi dan data historis kematian untuk memperkirakan angka korban secara ilmiah.
“Kematian terkait panas sering kali luput dari perhatian publik. Mereka adalah ‘pembunuh diam-diam’,” tambah Konstantinoudis, dilansir AFP.
Copernicus juga menyebutkan bahwa Juni 2025 merupakan bulan Juni terpanas ketiga secara global, hanya kalah dari tahun 2023 dan 2024. Namun untuk wilayah Eropa Barat, bulan tersebut menjadi yang terpanas sepanjang sejarah pencatatan. Sekolah, tempat wisata, hingga aktivitas luar ruangan banyak dihentikan sebagai respons terhadap kondisi ekstrem tersebut.
Dalam laporan tahun lalu, para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 61.000 orang meninggal dunia akibat gelombang panas di Eropa selama musim panas 2022. Angka tinggi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap cuaca ekstrem masih sangat kurang.
“Di dunia yang semakin memanas, gelombang panas akan menjadi lebih sering, lebih parah, dan berdampak pada lebih banyak orang,” kata Samantha Burgess, pemimpin strategi iklim di Copernicus.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
-
Kementerian PANRB Minta Tambah Anggaran Rp314 M di 2026, Jadi Rp522 M!
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengusulkan pagu tambahan untuk belanja 2026.
Hal tersebut disampaikan Rini saat Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu (9/7/2025).
Berdasarkan pemaparan Rini, pagu indikatif 2026, Kementerian PANRB adalah senilai Rp208,16 miliar dengan rincian untuk program dukungan manajemen senilai Rp166,66 miliar dan program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN senilai Rp41,5 miliar.
” Alokasi pagu indikatif tersebut tentunya belum mengakomodir kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program-program nasional ketujuh dalam RKP 2026,” ucap Rinni dalam rapat tersebut.
Oleh karena itu, KemenPANRB mengusulkan penambahan anggaran 2026 sebanyak 314,75 triliun.
Usulan penambahan pagu tersebut untuk menambah program dukungan manajemen sebanyak Rp162,15 miliar dan program dukungan teknis sebesar Rp152,6 miliar.
Sehingga total kebutuhan anggaran dari KemenPANRB adalah Rp522,9 miliar pada 2026.
(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]