Category: CNBCindonesia.com News

  • 1,3 Juta Ton Beras SPHP dari Bulog Siap Meluncur, Ini Harga-Aturannya

    1,3 Juta Ton Beras SPHP dari Bulog Siap Meluncur, Ini Harga-Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akhirnya mengeluarkan instruksi penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Perintah penyaluran itu ditugaskan kepada Perum Bulog melalui surat penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per tanggal 8 Juli 2025.

    Dalam surat itu,  Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog agar dapat melaksanakan penyaluran SPHP beras dalam 6 bulan ke depan, yakni Juli sampai Desember 2025. Target penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk SPHP adalah 1.318.826.629 kilogram (kg).

    “Mulai Juli ini program SPHP beras juga telah pemerintah mulai seiring dengan program bantuan pangan beras. Tentunya diharapkan melalui implementasi dua instrumen intervensi ini, harga beras di masyarakat dapat lebih ditekan dan tidak semakin berfluktuasi,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).

    Dia menambahkan, SPHP beras juga dapat disalurkan Bulog melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan ini diharapkan penyaluran SPHP beras semakin dapat dirasakan masyarakat karena kalau Koperasi Merah Putih kan outletnya jelas,” imbuhnya.

    “Dalam pelaksanaan SPHP beras ini, tentu kami sangat membutuhkan bantuan pengawasan dari banyak pihak. Mulai dari Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Kami sangat berharap beras SPHP ini tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak wajar sesaat setelah disalurkan,” tambah Arief.

    Harga Beras SPHP

    Terkait harga beras SPHP, Arief menjelaskan, untul pengambilan di gudang Bulog oleh mitra penyalur ditetapkan sebesar Rp11.000 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian Rp11.300 per kg untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

    Serta, untuk wilayah Maluku dan Papua ditetapkan harga Rp11.600 per kg.

    “Beras SPHP dapat dibeli oleh masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024,” ujarnya.

    “Terhadap penjualan beras SPHP yang melebihi HET yang telah ditetapkan, maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui Satgas Pangan Polri,” warning Arief.

    Disebutkan, penyaluran kembali beras SPHP dilakukan menyusul tren harga beras medium yang cenderung terus meningkat.

    Bapanas mencatat, per 9 Juli 2025, rata-rata harga beras medium di Panel Harga Pangan telah melampaui HET. Rata-rata harga beras medium Zona 1 berada di Rp13.728 per kg atau 9,82% lebih dari HET. Zona 2 berada di Rp14.388 per kg atau 9,83% melebihi HET. Zona 3 berada di Rp16.052 per kg atau 18,9% di atas HET.

    Petunjuk Teknis Penyaluran Beras SPHP

    Arief menerangkan, dalam lampiran surat penugasan SPHP beras terdapat Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disesuaikan untuk keakuratan penyaluran SPHP beras ke depannya. Salah satunya dengan ditambahkannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra penyalur Bulog.

    “Juknis tersebut juga mengatur larangan kepada semua mitra penyalur SPHP beras untuk melakukan pencampuran beras SPHP dengan beras jenis lainnya. Selain itu, jumlah pembelian oleh konsumen ada limitasi maksimal 2 pak atau 10 kg dan tidak boleh diperjualbelikan kembali,” kata Arief.

    “Kendati begitu, SPHP beras dengan kemasan 50 kg dapat disalurkan khusus terhadap daerah tertentu, seperti wilayah Maluku dan Papua serta daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) serta wilayah lain sesuai keputusan dalam rapat koordinasi,” pungkasnya.

    Foto: Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi ungkap penugasan penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog, Kamis (10/7/2025). (Dok. Bapanas)
    Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi ungkap penugasan penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog, Kamis (10/7/2025). (Dok. Bapanas)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Minta ke DPR Tambah Anggaran 2026 Jadi Rp2,23T

    KPK Minta ke DPR Tambah Anggaran 2026 Jadi Rp2,23T

    Jakarta, CNBC Indonesia-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto mengusulkan penambahan anggaran 2026 lantaran dianggap belum mencakup pencegahan dan penindakan perkara korupsi.

    Berdasarkan pemaparan Setyo Budianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (10/7/2025), pagu indikatif KPK 2026 sebesar Rp878,04 miliar, turun Rp359,4 miliar atau 29% dibandingkan 2025.

    Ia mengatakan bahwa dalam pagu indikatif tersebut, program pencegahan dan penindakan perkara korupsi belum mendapatkan alokasi anggaran.

    “Alokasi pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp878,04 miliar oleh Kementerian Keuangan seluruhnya untuk dukungan manajemen yang digunakan untuk gaji dan tunjangan serta operasional kantor,” ujarnya.

    Setyo memaparkan bahwa total kebutuhan KPK pada tahun anggaran 2026 senilai Rp2,23 triliun. Sehingga ia mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun.

    “Untuk itu kami mengusulkan tambah anggaran sebesar Rp1,34 triliun,” ucap Setyo.

    Usulan anggaran untuk 2026 senilai Rp2,23 triliun tersebut digunakan untuk dua program, yakni dukungan manajemen dengan usulan anggaran Rp1,37 triliun atau bertambah Rp491,32 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp 878,04 miliar.

    Kemudian, usulan anggaran untuk pencegahan dan penindakan perkara korupsi sebesar Rp856,64 miliar dari pagu indikatif sebesar Rp0.

    Ia mengatakan penambahan anggaran tersebut untuk menunjang kinerja KPK dalam memberantas tindak korupsi.

    “KPK dalam melaksanakan tugas membutuhkan dukungan nyata DPR sebagai wakil rakyat yaitu dalam bentuk dukungan anggaran dalam rangka melaksanakan output prioritas nasional dalam mencapai RKP 2026 serta untuk menjalankan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diamanatkan dalam UU No 19 tahun 2019,” ucapnya dalam meminta dukungan DPR.

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Siap-Siap! Trump Bakal Kenakan Tarif Baru ke Minimal 7 Negara

    Video: Siap-Siap! Trump Bakal Kenakan Tarif Baru ke Minimal 7 Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Donald Trump pada hari Rabu (09/07/2025) kemarin, mengirim surat tarif impor baru AS pada setidaknya tujuh negara lainnya, dengan pendekatannya yang agresif, untuk mengatur ulang hubungan perdagangan global Amerika.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 10/07/2025) berikut ini.

  • Menhub Beri Kabar Terbaru Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Menhub Beri Kabar Terbaru Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui bahwa sudah ada pembicaraan untuk memperpanjang kereta cepat atau semi cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ini juga sudah coba ditawarkan kepada sejumlah investor, namun hingga kini masih dalam tahap pembahasan.

    “Kereta cepat memang ada pembicaraan melanjutkan kembali, namun pastinya akan ada kajian karena dalam beberapa kesempatan kami coba tawarkan kereta semi cepat atau dan harapan kami baik kereta cepat atau semi cepat, harapan kami nggak pakai APBN, ini harus dibicarakan lebih detil memang ada pembicaraan untuk perpanjang,” kata dia di Kantor Kemenhub dikutip Kamis (10/7/2025).

    Mengenai calon investor yang masuk, Ia membuka kesempatan bagi siapapun. Termasuk China untuk melanjutkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, maupun pihak lain seperti Jepang.

    “Kereta kita akan diskusikan, apa masih China lagi? apa Shinkansen (Jepang)? tapi kita tawarkan,” sebut Dudy.

    Foto: KA Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)
    KA Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)

    Namun perkembangan saat ini masih dalam tahap kajian semua opsi baik kereta cepat maupun kereta semi cepat, termasuk opsi melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung maupun membuat trayek baru.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran Rp 200,2 miliar pada 2026. Tambahan anggaran itu untuk menambah pagu indikatif kementeriannya yang sebesar Rp 115,7 miliar tahun depan.

    “Kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung, diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur,” ujar AHY.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video:Respons Tarif Trump,RI Incar Tarif Setara dengan Negara Tetangga

    Video:Respons Tarif Trump,RI Incar Tarif Setara dengan Negara Tetangga

    Video

    Video:Respons Tarif Trump,RI Incar Tarif Setara dengan Negara Tetangga

    News

    2 jam yang lalu

  • 6 Update Perang Dagang: Trump Ancam Tarif 200%-Airlangga Datang ke AS

    6 Update Perang Dagang: Trump Ancam Tarif 200%-Airlangga Datang ke AS

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang global kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan gelombang baru tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Langkah agresif ini menambah ketegangan global dan memicu respons cepat dari berbagai negara serta pelaku pasar.

    Berikut enam perkembangan terbaru seputar perang dagang Trump hingga Rabu (9/7/2025):

    1. Trump Kenakan Tarif Tembaga dan Obat, Ancaman hingga 200%

    Dalam rapat kabinet Gedung Putih pada Selasa (7/7/2025), Trump mengumumkan rencana mengenakan tarif 50% untuk impor tembaga dan mengancam tarif hingga 200% untuk produk farmasi.

    “Hari ini kita bahas tembaga,” ujar Trump, dikutip AFP. “Kita juga akan membuat pengumuman soal farmasi… Mereka akan dikenai tarif sangat tinggi, seperti 200%.”

    Meski begitu, tarif untuk farmasi disebut tidak langsung berlaku. Pemerintah AS akan memberikan masa transisi 12-18 bulan. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan, kebijakan tarif farmasi dan semikonduktor masih dalam tahap finalisasi, dan studi pendukung akan selesai akhir bulan ini.

    2. Malaysia Kritik Tarif Trump, ASEAN Waswas

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyindir keras kebijakan tarif terbaru Trump dalam pertemuan para diplomat ASEAN di Kuala Lumpur.

    “Alat yang dulunya digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan membatasi,” kata Anwar. Ia menilai tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini berubah menjadi senjata persaingan geopolitik.

    Pernyataan ini muncul saat Menlu AS Marco Rubio dijadwalkan menghadiri forum ASEAN dua hari di Malaysia, mulai Kamis (10/7/2025).

    3. Airlangga Bertolak ke AS, Bahas Tarif Impor RI 32%

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu tiga pejabat penting AS: Mendag Howard Lutnick, Menkeu Scott Bessent, dan USTR Jamieson Greer. Pertemuan ini sebagai respons atas surat tarif dari Trump yang mengenakan bea masuk 32% atas produk asal Indonesia.

    “Kita harap Pak Menko sudah tiba di AS hari ini,” kata Jubir Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. “Pertemuan dengan Lutnick sudah terjadwal, sementara dengan Bessent dan Greer masih disesuaikan.”

    Surat tarif disebut telah diterima Presiden RI Prabowo Subianto dan akan efektif berlaku mulai 1 Agustus 2025.

    4. RI Tetap Berkomitmen Impor Barang AS US$ 34 Miliar

    Meski dikenai tarif tinggi, Indonesia tetap melanjutkan kerja sama strategis dengan AS. Pada 7 Juli, pemerintah mengumumkan komitmen impor senilai US$ 34 miliar melalui penandatanganan MoU antara perusahaan RI dan AS, melampaui defisit perdagangan RI-AS yang diklaim Trump sekitar US$ 18-19 miliar.

    “Komitmen ini mencakup sektor pertanian dan energi,” ujar Airlangga. Acara penandatanganan di Washington D.C. dihadiri perusahaan strategis seperti Pertamina, FKS Group, Busana Apparel Group, dan Sorini Agro Asia Corporindo.

    5. RI Masih Punya Waktu Negosiasi hingga 1 Agustus

    Wakil Menlu RI Arif Havas Oegroseno menegaskan pemerintah masih bisa bernegosiasi. “Surat dari AS memberi ruang negosiasi sampai 1 Agustus,” ujarnya usai rapat dengan Komisi I DPR.

    Menurut Havas, surat tarif yang dikirim Trump bersifat standar dan tidak hanya ditujukan kepada negara BRICS. Ia menyebut, Jepang dikenai 24%, Korea Selatan 25%, Myanmar 44%, Laos 48%, dan Indonesia 32%.

    “Sudah ada beberapa tawaran dari Indonesia, tapi tidak bisa diungkap semua karena sifat negosiasi yang sensitif,” tambahnya.

    6. Pasar Tak Gentar, Investor Justru Alihkan Fokus ke Asia

    Kepala Eksekutif CGS International Securities Group Carol Fong mengatakan, pasar mulai “mati rasa” terhadap kebijakan dagang Trump.

    “Dalam dua hari terakhir setelah tenggat tarif berakhir, pasar tak bereaksi tajam,” katanya dalam forum Reuters Next Asia di Singapura.

    Sebaliknya, Asia kini menarik minat baru. CEO ING Asia Pasifik Uday Sareen menyebut kawasan ini unggul dalam menarik FDI, sementara CEO Eastspring Investments Vis Nayar menyoroti India sebagai pasar yang menjanjikan, meski perlu waspada terhadap valuasi yang tinggi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Potret Jembatan Ambruk Saat Jam Sibuk, 4 Mobil Hanyut-10 Orang Tewas

    Potret Jembatan Ambruk Saat Jam Sibuk, 4 Mobil Hanyut-10 Orang Tewas

    Sebuah tragedi maut terjadi di negara bagian Gujarat, India, pada Rabu (9/7/2025) ketika sebagian struktur jembatan Gambhira-Mujpur di kawasan Padra, Vadodara, ambruk saat jam sibuk, menyebabkan setidaknya sembilan orang tewas dan sejumlah kendaraan tercebur ke Sungai Mahisagar (Mahi). (REUTERS/Stringer)

  • Putin Ngamuk! Kirim Serangan Terbesar, Ukraina Hujan Drone dan Rudal

    Putin Ngamuk! Kirim Serangan Terbesar, Ukraina Hujan Drone dan Rudal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia melancarkan serangan drone dan rudal terbesar ke Ukraina sejak invasi dimulai lebih dari tiga tahun lalu. Militer Ukraina mencatat serangan terbaru itu sebagai rekor baru, dengan 728 drone dan 13 rudal ditembakkan dalam satu hari.

    “Ini adalah serangan yang jitu, dan ini terjadi tepat di saat begitu banyak upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian, untuk menetapkan gencatan senjata, namun hanya Rusia yang terus menolak semuanya,” tulis Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui media sosial pada Rabu (3/7/2025).

    Menurut angkatan udara Ukraina, dari total serangan tersebut, 711 drone berhasil dicegat dan setidaknya tujuh rudal dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. Serangan ini melampaui rekor sebelumnya pada pekan lalu, yakni 550 unit drone dan rudal.

    Zelensky menyerukan negara-negara sekutu untuk memperketat sanksi terhadap Rusia, terutama dengan menyasar sektor energi.

    “Mitra kami tahu bagaimana memberikan tekanan sedemikian rupa sehingga akan memaksa Rusia untuk berpikir tentang mengakhiri perang, bukan melancarkan serangan baru,” tegasnya.

    Laporan AFP dari Kyiv menyebut ledakan dan suara dengungan drone terdengar di atas ibu kota sesaat setelah sirene serangan udara berbunyi.

    Serangan skala besar ini juga berlangsung tidak lama setelah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan dukungan militer kepada Ukraina akan ditingkatkan, sekaligus membatalkan rencana pengurangan bantuan dari Washington sebelumnya.

    Kepala staf Presiden Ukraina, Andriy Yermak, menyebut waktu serangan ini bukan kebetulan. “Sangat jelas bahwa Rusia melancarkan serangan ini tepat ketika Amerika Serikat secara terbuka mengumumkan akan memasok senjata kepada kami,” ujarnya melalui media sosial.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim berhasil menembak jatuh 86 drone Ukraina yang diarahkan ke wilayah barat Rusia.

    Sementara itu, di kota Lutsk, Ukraina barat, Wali Kota Igor Polishchuk melaporkan terjadinya kebakaran di sebuah perusahaan setelah serangan, namun tidak ada korban jiwa.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Jumlah Ruang Kantor di Jakarta Tak Bertambah Hingga 2028

    Video: Jumlah Ruang Kantor di Jakarta Tak Bertambah Hingga 2028

    Video

    Video: Jumlah Ruang Kantor di Jakarta Tak Bertambah Hingga 2028

    News

    3 jam yang lalu

  • LCS Membara! Tetangga RI Tantang China, Kerahkan Kapal Penjaga

    LCS Membara! Tetangga RI Tantang China, Kerahkan Kapal Penjaga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Vietnam dilaporkan telah mengerahkan kapal penjaga perikanan untuk menghadang kapal riset milik China yang beroperasi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka di Laut China Selatan (LCS).

    Berdasarkan data pelacakan dari Global Fishing Watch, kapal riset China bernama Bei Diao 996, diketahui memasuki wilayah laut Vietnam sejak pertengahan Juni dan menetap hingga awal Juli. Kapal ini kerap melakukan manuver berulang menyerupai pola pemetaan dasar laut.

    “Kegiatan ini jelas menunjukkan pola survei hidrografi, dan keberadaannya yang berkepanjangan di ZEE Vietnam menunjukkan potensi pelanggaran yurisdiksi,” ujar Ray Powell, Direktur SeaLight, kelompok analisis maritim yang berafiliasi dengan Universitas Stanford, lewat unggahannya di X.

    Pada 19 Juni, kapal Vietnam Kiem Ngu 471 dikerahkan dari pantai dan langsung menuju Bei Diao 996. Kapal Vietnam tersebut terus membayangi aktivitas riset China hingga akhirnya kapal tersebut kembali ke Hainan pekan lalu.

    Kementerian Luar Negeri Vietnam secara tegas menyebut aktivitas riset asing di ZEE Vietnam tanpa izin sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Setiap kegiatan penelitian dan survei di wilayah kami tanpa izin merupakan pelanggaran kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982,” kata juru bicara Kemlu Vietnam, Pham Thu Hang, dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (9/7/2025).

    Bei Diao 996 merupakan kapal riset besar sepanjang 100 meter dengan bobot hampir 7.400 ton, dan dilaporkan dilengkapi untuk uji coba peralatan laut dalam. Para analis memperingatkan bahwa kapal semacam ini bisa saja melakukan pengumpulan data intelijen, termasuk lokasi kabel bawah laut atau aset militer strategis.

    Jun Kajee, peneliti di Korea Institute for Maritime Strategy, menilai aktivitas riset China kini bukan hal sporadis, melainkan bagian dari strategi kawasan.

    “Operasi survei China di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Selat Taiwan sudah menjadi bagian tetap lanskap maritim Asia. Misi ini terus menantang keteguhan negara-negara tetangga dalam mempertahankan klaim mereka,” tulis Jun dalam laporan SeaLight.

    Ketegangan Vietnam-China meningkat sejak Beijing kembali menetapkan larangan penangkapan ikan tahunan di wilayah yang mencakup ZEE Vietnam dan negara lain seperti Filipina. Selain itu, pada 2024, China juga memperkenalkan garis dasar baru di Teluk Tonkin yang secara sepihak berusaha mengubah batas yurisdiksi wilayah tersebut.

    China belum merespons secara terbuka protes terbaru dari Vietnam. Namun, aktivitas survei, patroli penjaga pantai, dan klaim sepihak Beijing diperkirakan akan terus menjadi pemicu gesekan diplomatik di kawasan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]