Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dinilai bisa mendorong program transisi energi di dunia memalui hilirisasi. Namun, proses produksi nikel ditekankan harus memenuhi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang sesuai dengan standar.
Wakil Koordinator Bidang Pengembangan Model Bisnis Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Imanuddin Abdullah mengungkapkan aspek ESG dalam proses produksi nikel di Indonesia sangat krusial. Hal itu lantaran produk nikel Indonesia berisiko tidak bisa terjual di kancah dunia jika tidak memenuhi aspek ESG.
“Karena kita akan menjual produk ini untuk negara dan final consumer yang peduli dengan lingkungan. Kalau misalnya kita tidak memenuhi checkbox ini, kita khawatir produk kita itu tidak bisa dijual,” jelasnya pada acara Mining Zone Special Dialogue CNBC Indonesia, dikutip Jumat (11/07/2025).
Pentingnya aspek ESG dalam proses pembuatan nikel, kata Imanuddin, juga akan berdampak pada perekonomian negara bahkan hingga tingkat masuknya investasi dalam negeri.
“Sudah dipanggungkan pabriknya, jangan-jangan tidak ada yang mau beli. Nah, itu yang menjadi titik tekan, saya pikir. Saya pikir, memang dalam konteks nilai tambah sudah sangat kuat, didorong,” imbuhnya.
Pengusaha sulit capai aspek ESG
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan para pengusaha nikel di Indonesia saat ini tengah meningkatkan aspek ESG agar nikel Indonesia bisa diterima oleh pasar dunia yang saat ini mengedepankan aspek tersebut.
Namun, Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan standar ESG yang ditetapkan secara global, dinilai belum bisa dicapai oleh Indonesia. Bahkan hanya segelintir perusahaan di dunia yang sudah tersertifikasi memenuhi aspek ESG.
“Kan, proses audit ini nggak gampang, Mbak. Itu kembali bahwa apa yang mereka lakukan, list parameter dari ESG Standar Internasional itu kalau saya bilang nggak proper untuk Indonesia. Kita cari mana yang proper, tapi diterima market,” katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Kamis (10/7/2025).
Kendati demikian, pihaknya sudah berdiskusi dengan beberapa perusahaan pengukur standar ESG untuk bisa diterapkan pada operasi nikel di Indonesia.
Pihaknya saat ini juga tengah menyusun aspek apa saja dalam standar ESG di Indonesia yang perlu dilengkapi oleh perusahaan-perusahaan nikel Tanah Air. Tidak main-main, Meidy mengungkapkan setidaknya ada 57 aspek yang harus dipenuhi untuk menilai sebuah perusahaan sudah menerapkan ESG yang baik.
“Dan kita mencari gap analisis, 57 aturan di Indonesia yang mengatur tentang ESG. Itu sudah kita rekap, dan apa gapnya, dan bagaimana kekosongan itu yang akan kita isi. Dan mudah-mudahan itu bisa diterima oleh market,” tambahnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
