Jakarta, CNBC Indonesia – Menyambut tahun ajaran baru, PT Pertamina Persero menghadirkan kebahagiaan dan senyuman kepada seribu anak pengemudi ojek online ojol dan ojek pangkalan lewat bantuan seragam dan perlengkapan sekolah.
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (14/07/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Utara (Korut) menuduh Amerika Serikat (AS) mengancam perdamaian regional di sekitar kawasan Asia Timur. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kebijakan Kementerian Pertahanan Korut, Minggu (13/7/2025).
Dalam pernyataannya, Pyongyang mengklaim bahwa kegiatan militer gabungan antara AS dan kedua sekutunya, Korea Selatan dan Jepang, merupakan “faktor bahaya utama” yang meningkatkan ketegangan militer di Semenanjung Korea. Pasalnya, Washington membawa pesawat pengebom B-52H, Tokyo membawa F-2, dan Seoul membawa dua jet tempur KF-16.
“Merupakan hak kedaulatan kami untuk mengambil tindakan balasan terhadap tindakan militer provokatif seperti langkah-langkah untuk memperkuat aliansi militer multilateral yang mengancam keamanan kawasan dan latihan militer gabungan yang jelas-jelas bersifat agresif,” demikian peringatan pernyataan tersebut dikutip Newsweek.
Kementerian Pertahanan Korut juga menyatakan bahwa angkatan bersenjata negara tersebut tetap berada dalam “kesiapsiagaan militer yang konstan” untuk melawan apa yang disebutnya “provokasi kolektif” oleh AS dan sekutunya, mencegah agresi mereka, dan menanggapi “tindakan perang”.
“Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tindakan permusuhan (AS, Jepang, dan Korea Selatan) yang terus-menerus melakukan tindakan militer yang provokatif dan mengancam,”
“Sementara dengan sengaja mengabaikan masalah keamanan (Korut) dan memperingatkan dengan tegas konsekuensi serius yang akan ditimbulkannya terhadap situasi regional,” tuturnya.
Pesawat pengebom B-52H mampu membawa hingga 70.000 pon persenjataan, seperti bom dan rudal, menurut Angkatan Udara AS. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, 46 dari 76 pesawat pengebom B-52H berkemampuan nuklir, sementara sisanya hanya bersenjata konvensional.
Belum jelas apakah pesawat pengebom AS yang berpartisipasi dalam latihan gabungan tersebut berkemampuan nuklir. Namun, setiap pesawat B-52H yang berkemampuan nuklir dapat membawa hingga 20 rudal jelajah AGM-86B yang diluncurkan dari udara.
Atas pengerahan armada ini, Komando Indo-Pasifik AS mengatakan bahwa niatnya hanya untuk melindungi wilayah Indo-Pasifik menjadi tempat yang kondusif dan bebas dari ancaman.
“Komitmen teguh kami menumbuhkan kepercayaan, memperkuat kerja sama, dan memperkuat tekad serta kemampuan kolektif untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik,” paparnya.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Video
Video: Swasta – Pemerintah Hadirkan Sekolah Layak di Wilayah Banjir
News
1 jam yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 100 Giga Watt (GW) hingga 2040. Hal ini sebagai bagian dari strategi untuk pemenuhan kebutuhan energi sekaligus mendukung transisi energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, dari rencana tambahan 100 GW pembangkit listrik baru tersebut, setidaknya pemerintah menargetkan tambahan 70 GW di antaranya bisa terealisasi pada 2034.
Hal ini seiring dengan sudah diluncurkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Adapun dari tambahan kapasitas pembangkit listrik tersebut, energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) akan mendominasi hingga 76%.
Dari rencana tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun sebesar 69,5 Giga Watt (GW) selama 2025-2034, 76% berasal dari EBT, terdiri dari 42,6 GW berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT atau setara 61%, dan 10,3 GW atau setara 15% dari sistem penyimpanan (storage) baterai dari sumber energi terbarukan, seperti PLTA Pumped Storage dan baterai.
“Sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 Giga Watt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 Giga Watt di 2025 sampai 2034,” ungkap Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Menurut Bahlil, salah satu fokus pemerintah dalam memperluas akses listrik saat ini adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik bersih berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Terutama, untuk wilayah wilayah yang belum teraliri listrik.
“Dan kita akan memastikan arahan Bapak Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah, supaya ini adalah bagian daripada program Asta Cita,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menggenjot pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 2034. Hal tersebut menyusul disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu sempat menyampaikan bahwa dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL baru, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW.
Menurut Jisman, hal tersebut terjadi lantaran pembangkit listrik berbasis energi surya memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia karena intensitas panas matahari yang cukup tinggi.
“Karena kita punya potensi besar untuk surya, kita dianugerahi panas yang cukup di negara kita, sehingga kita mendorong PLTS 17,1 GW, yang akan kita dorong nanti adalah PLTS terapung, sebagaimana hanya contoh dari PLTS yang di Cirata, yang sudah sukses,” kata di Kantornya, Senin (2/6/2025).
Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari total rencana penambahan sebesar 69,5 GW, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.
Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut Surya: 17,1 GW, Air: 11,7 GW, Angin: 7,2 GW, Panas bumi: 5,2 GW, Bioenergi: 0,9 GW, Nuklir: 0,5 GW.
Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.
(ven/wia)
[Gambas:Video CNBC]
Video
Video: Kementerian PKP Minta Anggaran Rp 49,85 Triliun di 2026
News
26 menit yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA setelah 10 tahun proses negosiasi yang cukup alot.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Senin, 04/07/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi darurat pekerjaan layak di Tanah Air menciptakan fenomena overqualification dalam persaingan bursa kerja. Salah satunya, tampak pada lowongan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), atau yang dikenal sebagai “pasukan oranye”.
Fenomena ini ditangkap oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI dalam Laporan Market Brief Mei 2025 lalu.
LPEM melihat program PPSU juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menyerap tenaga kerja dan membantu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Ibu Kota.
Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan.
“Antusiasme masyarakat terhadap lowongan ini sangat tinggi, terbukti dengan jumlah pelamar yang mencapai lebih dari 7.000 orang, jauh melebihi kuota yang tersedia,” tulis LPEM dalam laporannya yang dikutip Senin (14/7/2025).
Menurut LPEM UI, setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas, tergantung pada kebutuhan masing-masing wilayah. Gaji petugas PPSU mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025, yaitu sebesar Rp5,3 juta per bulan.
Selain itu, mereka juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Menariknya, meskipun syarat pendidikan minimal untuk menjadi PPSU adalah lulusan Sekolah Dasar (SD), banyak pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, termasuk lulusan SMA dan perguruan tinggi,” ungkap laporan LPEM yang disusun oleh Muhammad Hanri dan Nia Kurnia ini.
Dengan demikian, fenomena overqualification ini mencerminkan keterbatasan lapangan kerja formal yang tersedia, sehingga pekerjaan sebagai PPSU menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang mencari stabilitas ekonomi.
Gaji Pasukan Oranye
Menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DK, proses rekrutmen akan diumumkan secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), untuk menjamin kepastian dalam memberikan peluang yang sama bagi semua calon penyedia jasa yang memenuhi syarat.
Tugas PPSU yang tidak mudah diganjar dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan sempat menaikkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1% atau setara Rp 225.667 melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021. Berdasarkan aturan tersebut, UMP DKI Jakarta 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.651.864.
Namun, pada tahun ini, gaji PPSU sudah berubah. Gaji petugas PPSU pada tahun 2025 mengikuti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Adapun, berdasarkan ketetapan terbaru, gaji PPSU DKI Jakarta 2025 berkisar Rp5.396.791 atau dibulatkan menjadi Rp5,4 juta per bulan.
Selain mendapatkan gaji UMP DKI Jakarta, petugas PPSU juga memperoleh sejumlah peralatan kerja hingga jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan tunjangan lain sesuai undang-undang yang berlaku.
Petugas PPSU dengan tugas khusus seperti operator alat berat juga mendapatkan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan koefisien risiko pekerjaannya.
Misalnya PPSU yang menjadi petugas operator alat berat di TPA Bantar Gebang bakal mendapatkan tambahan penghasilan berkisar Rp 1,2 juta per bulan. Namun, angka ini bisa berubah seiring dengan perkembangan kebijakan dan aturan di era gubernur dan wakil gubernur yang baru.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di depan mata. Kesepakatan didapatkan usai pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, yang berlangsung di Markas Besar UE, di Brussels, Belgia, Minggu.
Penandatanganan exchange of letters (pertukaran surat) juga dilakukan antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Perekonomian dan Komisioner UE untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi, Maros Sefcovic, di sana. Sebelumnya, sejak negosiasi diumumkan Juli 2016, sudah ada 19 putaran pertemuan resmi dilakukan dan sejumlah pertemuan antar sesi, hingga mencapai tahap kemajuan ini.
“Kita telah menyepakati untuk menandatangani CEPA. Kita telah mencapai banyak kesepakatan yang akan mengakomodasi kepentingan ekonomi masing-masing pihak,” kata Presiden Prabowo, dikutip Senin (14/7/2025).
“Indonesia menyambut baik kesepakatan politik yang telah dicapai dan hal ini menjadi tonggak penting menuju penyelesaian IEU-CEPA pada bulan September 2025. Pencapaian bersama ini juga menunjukkan nilai strategis kontribusi kedua pihak dalam memperkuat kemitraan jangka panjang antara Indonesia dan Uni Eropa,” ujar Airlangga.
Hal ini pun disambut pengusaha Indonesia. Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Bakrie memperkirakan total perdagangan Indonesia dan UE akan meningkat signifikan pada masa akan datang.
“Ini adalah sebuah breakthrough dalam perdagangan internasional di Indonesia dan Uni Eropa yang telah memakan hampir satu dekade dalam negosiasi,” katanya dalam pernyataan di Brussels.
Perlu diketahui, pada tahun 2024, nilai perdagangan Indonesia dan UE mencapai 27,3 miliar Euro (Rp 511 triliun). Ini terdiri atas ekspor UE ke Indonesia senilai 9,7miliar Euro dan impor UE dari Indonesia senilai 17,5miliar Euro.
Ia merujuk contoh UE-Vietnam CEPA. Menurutnya total perdagangan kedua pihak naik setelah kesepakatan dibuat sebesar 20%, yakni dari 56 miliar Euro sebelum penandatangan CEPA menjadi 67 miliar Euro.
“Saya bertemu dengan CEO Business Europe yang merupakan Kadin-nya Eropa, Kadin Indonesia dan Business Eropa akan melakukan kolaborasi intensif agar pelaku usaha dan pemimpin bisnis di Uni Eropa dan Indonesia bisa memanfaatkan CEPA,” ujarnya.
Sejumlah produk RI menjadi unggulan di Eropa. Produk tersebut antara lain tekstil serta komoditas palm oil.
(sef/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Video
Video: Oleh-Oleh Prabowo, Eropa Permudah WNI Dapat Visa Schengen
News
10 menit yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 435,6 miliar, atau Rp 7.074 triliun (kurs Rp 16.240/US$) pada Mei 2025. Posisi ini lebih tinggi dari posisi April 2025 yang sebesar US$ 431,5 miliar.
Namun, pertumbuhannya tercatat melambat. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar US$ 435,6 miliar, atau secara tahunan tumbuh 6,8% (yoy). Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2% (yoy).
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers, Senin (14/7/2025).
Adapun, BI juga mencatat ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar US$ 209,6 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% (yoy) pada April 2025.
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Denny mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).
“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.
Sementara itu, BI juga merekam ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 196,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4% (yoy).
Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8% menjadi 1,2% pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2% (yoy) pada April 2025.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5% terhadap total ULN swasta.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6% dari total ULN,” tegas Denny.
Dia menambahkan dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]