Jakarta, CNBC Indonesia – China kembali mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan Antariksa. Dengan keberhasilan peluncuran kapal kargo Tianzhou-9 ke stasiun ruang angkasa Tiangong.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Selasa (15/07/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sempat berencana untuk menaikkan tarif iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2026. Alasannya, besaran iuran BPJS Kesehatan belum disesuaikan dalam lima tahun terakhir.
Lantas, apakah rencana itu akan jadi dilaksanakan?
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana tersebut.
“Masih belum dibahas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sempat buka suara mengenai rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa rencana itu sudah termasuk dalam 8 skenario untuk memastikan operasionalnya berkelanjutan.
Ia mengatakan, pihaknya sudah memiliki kalkulasi atas rencana kenaikan. Akan tetapi, Ghufron mengatakan rinciannya belum bisa dipublikasikan. Menurutnya, skenario kenaikan tarif tersebut tengah didiskusikan dengan pemerintah dan akan diputuskan oleh pemerintah.
“Namanya skenario ya ada penyesuaian sekian apa ini, tetapi kan ini bukan pengambilan putusan dan BPJS tidak mengambil keputusan itu, tapi BPJS itu sadar sekali apa yang dilakukan dan tahu persis punya datanya dan lain sebagainya, tapi bukan pengambil keputusan,” terang Ghufron di Public Expose Kinerja BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
Ketika ditanya apa saja isi dari delapan skenario tersebut, Ghufron hanya memberikan satu contoh, yaitu bagaimana melakukan cost sharing dan seperti apa dampaknya.
“Jadi kalau seandainya nih, kan ada delapan skenario, kalau cost sharing sekian kira-kira dampaknya terhadap utilisasi berapa,” terang Ghufron.
Sebagai informasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menegaskan pentingnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan saat ini, setelah lima tahun terakhir sejak 2020 tidak mengalami kenaikan. Padahal, belanja kesehatan masyarakat kata dia terus naik dari tahun ke tahun dengan kisaran 15%.
“Sama aja kita ada inflasi 5%, gaji pegawai atau menteri tidak boleh naik selama 5 tahun, itu kan agak menyedihkan juga kalau kita bilang ke karyawan atau supir kita gak naik 5 tahun padahal inflasi 15% kan enggak mungkin,” ucap Budi di DPR, pada Februari lalu.
“Ini memang bukan sesuatu yang populer, tapi somebody harus ngomong itu kalau enggak nanti di ujung-ujungnya meledak, kaget, bahaya. Lebih baik kita jujur bilang dengan kenaikan kesehatan 10-15% per tahun sedangkan tarif BPJS enggak naik 5 tahun itu kan enggak mungkin, jadi harus naik,” tegasnya.
Menurut Budi, kenaikan belanja kesehatan masyarakat saat ini pun telah lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp 614,5 triliun atau naik 8,2% dari 2022 yang senilai Rp 567,7 triliun. Sebelum periode Covid-19 pun pada 2018 belanja kesehatan naik 6,2% dari Rp 421,8 triliun menjadi Rp 448,1 triliun.
Budi menegaskan, kenaikan belanja kesehatan yang sudah melampaui pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir itu tidak sehat.
“Kita hati-hati Bapak Ibu bahwa pertumbuhan belanja kesehatan nasional itu selalu di atas pertumbuhan GDP, itu akibatnya tidak sustain Bapak Ibu,” ungkap Budi.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan di Bastille Day Paris menutup rangkaian lawatan luar negerinya. Prabowo kini bertolak kembali ke Tanah Air.
Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (15/07/2025).
Video
Video: Ekonomi China Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Global
News
30 menit yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Amerika Serikat (AS), Chevron, dikabarkan tertarik untuk kembali mengelola blok migas di Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno mengakui bahwa Chevron kembali melirik blok migas di Tanah Air. Pemerintah pun kini tengah menyiapkan beberapa blok migas yang akan ditawarkan kepada Chevron.
“Yang jelas kita sedang nyiapin beberapa blok-blok, tapi dia tertariknya sebelah mana nanti kita lihat,” kata Tri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Beberapa waktu lalu Tri sempat mengatakan bahwa setidaknya masih ada beberapa sumur migas potensial yang bisa dikelola oleh investor asing, termasuk salah satunya Area Warim yang saat ini pengelolaannya dibagi menjadi dua wilayah kerja yakni Akimeugah 1 dan Akimeugah 2.
“Ya beberapa kan memang ada sumur-sumur kita kan masih ada yang potensial, yang belum dieksplorasi juga ada. Ya, semua kita tawarin,” kata dia ditemui di sela acara The 49th IPA Convention and Exhibition di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada Selasa (20/5/2025).
Di samping itu, pemerintah juga berencana untuk melelang sebanyak 60 Wilayah Kerja (WK) atau blok migas hingga 2028. Hal ini dilakukan guna mengerek kenaikan produksi migas nasional.
Sementara, Koordinator Pokja Pengembangan Wilayah Kerja (WK) Migas Konvensional Maruf Affandi mengatakan, area Warim yang telah dibagi menjadi dua wilayah kerja tersebut saat ini masih dalam proses untuk dilelang.
Menurut dia, selain mempunyai potensi yang cukup besar, namun terdapat tantangan dalam pengembangan Warim, seperti letaknya yang mempunyai medan cukup sulit.
“Kendala di sana medan, tapi dari sisi sumber daya kita evaluasi masih cukup menjanjikan masing-masing sekitar 10 miliar (barel) minyak ekuivalen. Menantang tapi juga memiliki potensi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Seperti diketahui, Chevron melalui unit usaha Chevron Pacific Indonesia sebelumnya mengelola blok minyak terbesar RI, yakni Blok Rokan di Riau. Namun, sejak 9 Agustus 2021, pengelolaan Blok Rokan resmi dialihkan kepada PT Pertamina Hulu Rokan, cucu usaha PT Pertamina (Persero).
Kemudian, Chevron pun melepas proyek besarnya di Indonesia, yakni Indonesia Deepwater Development (IDD) di Kalimantan Timur kepada perusahaan asal Italia, Eni, pada Juli 2023 lalu.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan 13.035 penindakan atas berbagai pelanggaran dengan total nilai barang mencapai Rp 3,9 triliun sepanjang semester pertama 2025.
Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi menyampaikan bahwa mayoritas penindakan tersebut berasal dari rokok ilegal, yang menyumbang 60,2% dari total barang yang diamankan.
Selain rokok, komoditas lain yang menjadi target utama penindakan meliputi handphone, gawai serta besi dan baja sebesar 29,7%, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 6,8% dan tekstil sebesar 3,3%.
“Dalam menjalankan misi menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, Dirjen Bea dan Cukai terus memperkuat kinerja pengawasan melalui sinergi antar instansi dengan hasil selama semester 1 telah melakukan 13.035 penindakan nilai barang sebesar Rp 3,9 triliun,” ujarnya.
Dalam kategori barang terlarang, Ditjen Bea dan Cukai juga mencatat sebanyak 679 penindakan terhadap narkoba, psikotropika, dan prekursor dengan barang bukti mencapai 6,46 ton.
“Sinergi dengan instansi penegak hukum seperti PORI dan BNN dan BPOM terus ditingkatkan melalui kerjasama operasi bersama, pertukaran data intelijen, dan sharing knowledge,” ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar bagi komoditas batu bara dan emas. Rencananya, kebijakan ini diberlakukan mulai tahun depan, 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memang berencana untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor batu bara. Dengan catatan, bea keluar tersebut akan dikenakan jika harga batu bara dunia tengah ‘meroket’.
Bahlil menyebutkan, jika harga batu bara global mengalami peningkatan di atas harga keekonomiannya, maka sudah sewajarnya negara mendapatkan pendapatan lebih dari peningkatan harga batu bara tersebut.
“Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Selain itu, dia mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.
“Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.
Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.
Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno. Tri menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut kemungkinan akan diterapkan pada tahun depan dengan menyesuaikan kondisi harga.
“Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.
Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).
“Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.
Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.
Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.
“Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.
“Mungkin bahan mentah nya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.
“Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batubara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Pimpinan pusat, Muhammadiyah Resmi meluncurkan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPRS, atau disebut Bank Syariah Matahari, BSM. BPRS ini merupakan hasil konversi dari BPR Matahari Artadaya yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 15/07/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kehadiran delegasi militer Indonesia dalam perayaan Bastille Day di Paris, Senin (14/7/2025).
Dalam unggahan resmi di akun Instagram-nya, @emmanuelmacron, Presiden Prancis itu menyebut keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lambang eratnya hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis.
“Terima kasih atas kehadiran Anda di hari perayaan nasional kami, sahabat @Prabowo. Saya sangat bangga melihat tentara Indonesia berbaris bersama pasukan kami,” tulis Macron.
Dalam unggahan yang sama, Macron juga mengenang kunjungannya ke Indonesia pada Mei 2025, termasuk saat dirinya mengunjungi Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah.
“Saya masih menyimpan kenangan kuat dari kunjungan saya pada bulan Mei lalu, terutama saat berada di Akademi Militer Akmil di Magelang, di jantung Pulau Jawa, dan pertemuan kami dengan para prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sedang belajar bahasa Prancis,” ujar Macron.
Presiden Prancis tersebut menegaskan bahwa hubungan bilateral antara Jakarta dan Paris kini berada dalam momentum positif. Ia menggambarkan kerja sama kedua negara “semakin hidup dan kuat”.
“Dari Jakarta hingga Paris, kemitraan strategis kita semakin hidup dan kuat!” tambahnya.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengapresiasi tercapainya IEU-CEPA karena ekspor produk Indonesia ke Eropa kini tak lagi dikenai tarif alias 0%. Namun Eddy mengungkapkan, khusus untuk ekspor CPO dan sejumlah produk perkebunan masih terkena hambatan nontariff, yakni regulasi EUDR. Menurutnya, IEU-CEPA menjadi percuma karena saringan pertama produk ekspor RI ke eropa adalah EUDR.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 15/07/2025) berikut ini.