Jakarta, CNBC Indonesia – Prabowo Subianto mengaku telah melakukan negosiasi langsung dengan Donald Trump.Sementara itu, Badai phk masih terus berlanjut di tahun 2025. Para lulusan kuliah juga kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan standar masing-masing.
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (16/07/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Dua buah drone bermuatan bahan peledak menghantam tiga ladang minyak di wilayah otonomi Kurdistan Irak pada hari Rabu (16/7/2025). Hal ini terjadi sehari setelah serangan serupa menghentikan operasi di ladang minyak yang dikelola AS.
Mengutip AFP, ledakan terjadi di dua ladang yang dioperasikan oleh grup Norwegia DNO ASA. Saat ini, operasional kilang telah dihentikan sementara. Kementerian Sumber Daya Alam regional mengatakan serangan terbaru telah menyebabkan “kerusakan signifikan” dan mengecamnya sebagai tindakan “terorisme”.
“Pada pukul 06.00 dan 06.15, dua drone bermuatan bahan peledak menyerang ladang minyak Peshkabir yang dioperasikan oleh DNO di distrik Zakho,” ungkap layanan kontraterorisme Kurdistan.
Operator Norwegia tersebut mengatakan pihaknya menghentikan operasinya menyusul ledakan, satu yang melibatkan tangki penyimpanan kecil di Tawke dan yang lainnya melibatkan peralatan pemrosesan permukaan di Peshkabir. Mereka menambahkan bahwa mereka sedang menaksir kerusakan.
“Pukul 07.00, sebuah pesawat nirawak serupa menyerang ladang minyak Tawke yang dioperasikan DNO di area yang sama,” tambahnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, Kurdistan telah mengalami serangkaian serangan drone yang tidak diklaim. Ini di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah daerah dan otoritas federal di Baghdad terkait ekspor minyak.
Serangan serupa pada hari Selasa memaksa perusahaan ASHKN Energy untuk menangguhkan operasi di ladang minyak Sarsang di provinsi Dohuk. Pada Senin, dua pesawat nirawak menghantam ladang minyak Khurmala sementara satu lagi ditembak jatuh di dekat bandara di ibu kota regional Arbil.
Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Baghdad telah menjanjikan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelakunya. Meski begitu, para politisi yang dekat dengan otoritas Kurdi menyalahkan kelompok pro-Iran atas serangan tersebut, tanpa memberikan bukti.
Serangan itu juga terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara otoritas regional dan Baghdad terkait kendali atas pendapatan ekspor dari ladang-ladang minyak Kurdistan. Perselisihan hukum dan masalah teknis telah membuat jalur pipa ekspor yang mengalir dari wilayah itu ke Turki ditutup sejak 2023.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Video
Video: Harga Beras Terus Menanjak, Walau Stok Berlimpah
News
49 menit yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Hasbi mengatakan pemerintah akan menggelar perayaan hari kemerdekaan indonesia ke -80 di Jakarta.
Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (16/07/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Inflasi Amerika Serikat bulan Juni kembali memanas, bahkan naik paling tinggi dalam 5 bulan terakhir. Indeks harga konsumen Amerika Serikat naik 0,3% secara bulanan, lebih tinggi dari inflasi bulanan Mei 0,1%.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 16/07/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis aturan baru yang mengharuskan pengusaha e-commerce memungut pajak penghasilan para pedagang online atau merchant-nya.
Aturan ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut, Penyetor, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dalam aturan ini, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce akan disebut sebagai pihak lain, dan akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Artinya, PPh Pasal 22 yang akan dipungut e-commerce atau marketplace terhadap para pedagang di dalamnya. Mereka terdiri dari pedagang online perorangan atau merupakan wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan atau wajib pajak badan.
Untuk pedagang online yang merupakan wajib pajak orang pribadi, ialah omzet atau peredaran bruto nya dalam setahun di antara Rp 500 juta sampai dengan di atas Rp 4,8 miliar per tahun. Sedangkan badan ialah di bawah maupun di atas Rp 4,8 miliar setahun.
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menegaskan, dengan catatan ini maka pedagang online yang omzetnya di bawah atau sampai dengan Rp 500 juta tidak akan dipungut PPh nya oleh para marketplace.
“Sampai dengan peredaran bruto nya Rp 500 juta memang enggak kena PPh, UU HPP pasal 7 mengatur itu,” kata Yoga saat media briefing di Kantor Pusat DJJP, Jakarta, dikutip Selasa (15/7/2025).
Oleh sebab itu, untuk wajib pajak orang pribadi yang omzetnya di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar per tahun akan terkena tarif PPh Final sebesar 0,5% bila masih memenuhi ketentuan yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022.
Sementara itu, bila sudah di atas Rp 4,8 miliar atau tidak memenuhi ketentuan PP 55/2022 atau memilih ketentuan umum tarifnya masih tetap sama saat dipungut para marketplace, yakni tetap 0,5%. Bedanya PPh sebesar 0,5% yang dipungut itu dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan.
Ketentuan yang sama berlaku bagi wajib pajak badan yang omzetnya di atas Rp 4,8 miliar. Namun, bila masih di bawah ambang batas itu, masih bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5% asal memenuhi ketentuan PP 55/2022.
“Kalau di atas Rp 4,8 miliar jadi semacam kredit pajak bukan final lagi. Jadi semua dimudahkan, ini menjadi kata kunci PMK yang kita keluarkan ini,” ucap Yoga.
Contoh Perhitungan Pajak PPh di e-Commerce, dikutip dari situs DJP:
Omzet 1 tahun: Rp600 juta
Bagian tidak kena pajak: Rp500 juta
Bagian yang dikenai pajak: Rp100 juta
PPh Final UMKM: 0,5% × Rp100 juta = Rp500.000
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), baik PT Pertamina (Persero), SPBU Shell, BP-AKR, hingga PT Vivo Energy Indonesia resmi menaikkan harga jual BBM non subsidi per 1 Juli 2025.
Pertamina misalnya, resmi menaikkan harga BBM Pertamax (RON 92) menjadi Rp 12.500 per liter dari sebelumnya Rp 12.100 per liter pada periode Juni 2025. Tak cuma Pertamax, harga Pertamax Turbo (RON 98) juga naik menjadi Rp 13.500 per liter dari sebelumnya Rp 13.050 per liter.
Sementara harga Pertamax Green atau RON 95 naik menjadi Rp 13.250 per liter dari yang sebelumnya Rp 12.800 per liter.
Begitu juga dengan jenis diesel/ Solar non subsidi. Harga Dexlite (CN 51) juga mengalami kenaikan menjadi Rp 13.320 per liter dari sebelumnya Rp 12.740 per liter.
Pertamina Dex (CN 53) harganya juga naik menjadi Rp 13.650 per liter dari sebelumnya Rp 13.200 per liter. S
Namun demikian, kenaikan harga ini tidak terjadi pada jenis BBM Khusus Penugasan dan Subsidi, tepatnya pada Pertalite dan Solar subsidi. Harga Pertalite dan Solar subsidi tidak ada perubahan, masing-masing masih dibanderol Rp 10.000 dan Rp 6.800 per liter.
Meski harga BBM Pertalite tidak mengalami kenaikan, namun ternyata harga asli alias harga keekonomian BBM Pertalite sudah cukup tinggi, melebihi Rp 10.000 per liter.
Hal ini bisa terlihat dari harga jual BBM Revvo 90 di SPBU Vivo. Harga BBM Revvo 90 atau setara Pertalite ini kini dibanderol Rp 12.730 per liter per 1 Juli 2025. Sementara untuk BBM Revvo 92 atau setara Pertamax dibanderol pada Rp 12.810 per liter.
Artinya, harga keekonomian BBM Pertalite tak jauh berbeda dengan harga BBM RON 92 atau setara Pertamax.
Berikut daftar harga BBM di sejumlah SPBU, berlaku sejak 1 Juli 2025:
SPBU Pertamina:
Solar Subsidi: Rp 6.800/liter
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamax: Rp 12.500 per liter
Pertamax Turbo: Rp 13.500 per liter
Pertamax Green: Rp 13.250 per liter
Pertamina Dex: Rp 13.320 per liter
Dexlite: Rp 13.650 per liter
Pertamax di Pertashop: Rp 12.400 per liter.
SPBU Shell
Shell Super: Rp 12.810
Shell V-Power: Rp 13.300
Shell V-Power Diesel: Rp 13.830
Shell V-Power Nitro+: Rp 13.540
SPBU BP-AKR:
BP Ultimate: Rp13.300 per liter
BP 92: Rp12.600 per liter
BP Ultimate Diesel: Rp13.800 per liter
SPBU Vivo:
Revvo 90: Rp12.730 per liter
Revvo 92: Rp12.810 per liter
Revvo 95: Rp13.300 per liter
Diesel Primus Plus: Rp13.800 per liter.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – PT Goto Gojek Tokopedia buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, yang turut menyeret nama para mantan petinggi perusahaan, termasuk Nadiem Makarim dan Andre Soelistyo.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 16/07/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah hingga saat ini belum menerapkan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, kebijakan ini seharusnya sudah berlaku paling lambat 1 Juli 2025, sesuai dengan amanat Perpres 59/2024.
Sistem KRIS ini pun nantinya digadang-gadang akan menghapus klasifikasi kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Terkait dengan penerapan KRIS ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara. Menurutnya, pemerintah tengah membahas bersama level Kementerian Koordinator.
Sayangnya, Budi Gunadi Sadikin tidak mengungkapkan Kementerian Koordinator mana yang dimaksud. Namun, jika ini terkait dengan kebijakan kesehatan, maka kemungkinan terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
“Kita sedang bahas di levelnya Menko,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (15/7).
Budi hanya memastikan bahwa pemerintah tengah menggodok Pemerintah tengah merancang aturan baru setingkat peraturan presiden yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Peraturan presiden ini juga akan menegaskan mengenai implementasi KRIS.
Sebelumnya, Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan pada 15 Juni 2025, draf Perpres baru tentang Jaminan Kesehatan masih berada di panitia antar kementerian, belum sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, penerapan KRIS menurutnya masih menunggu rampungnya Perpres baru itu.
“Tunggu Perpresnya diundangkan ya yang jelas RS sudah mempersiapkan diri untuk KRIS,” ujar Kunta kepada CNBC Indonesia.
Beberapa waktu lalu, saat rapat dengar pendapat (RDP) pada 30 Mei 2025 di Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar implementasi kebijakan KRIS mundur menjadi 31 Desember 2025. Alasannya, rumah sakit yang memenuhi 12 kriteria penerapan KRIS baru 1.436 atau 57,28% dari target pemerintah yang sebanyak 2.554 rumah sakit.
Sementara itu, masih sebanyak 786 RS yang baru berhasil menerapkan 9-11 kriteria KRIS, 189 rumah sakit baru bisa memenuhi lima sampai delapan kriteria KRIS, 46 rumah sakit bahkan hanya bisa satu sampai empat kriteria KRIS dan 70 rumah sakit belum memenuhi satupun kriteria KRIS.
“Karena itu kita usulkan yang implementasi Juni diperpanjang sampai 31 Desember 2025, karena data yang tadi kita lihat 90% itu baru selesai di akhir 2025,” ujar Budi.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Video
Video: Prabowo-Macron Makan Malam, Bahas Kerja Sama RI-Prancis
News
36 menit yang lalu