Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Sanksi Trump ke Putin Bisa Jadi Bumerang, Warga AS dalam Bahaya!

    Sanksi Trump ke Putin Bisa Jadi Bumerang, Warga AS dalam Bahaya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif sekunder kepada negara-negara yang membeli minyak dari Rusia dapat meningkatkan harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat Amerika. Hal ini diungkapkan sejumlah pakar kepada Newsweek, dikutip Jumat (25/7/2025).

    Pada bulan Maret, Trump memperingatkan bahwa ia akan mengenakan tarif tersebut, yang akan memengaruhi negara-negara pihak ketiga yang berdagang dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin jika Moskow gagal menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Ia mengulangi janji ini kepada para wartawan minggu lalu di Ruang Oval.

    “Kita akan menerapkan tarif sekunder,” kata Trump. “Jika kita tidak mencapai kesepakatan dalam 50 hari, caranya sangat mudah, dan tarifnya akan mencapai 100%.”

    Sementara itu, Senator Lindsey Graham, seorang Republikan dari Carolina Selatan, dan Senator Demokrat dari Connecticut, Richard Blumenthal, telah mensponsori RUU bipartisan yang akan mengenakan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia dan entitas pendukung Rusia jika Putin tidak terlibat dalam perundingan damai.

    RUU tersebut bahkan mencakup pengenaan tarif 500% atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk Rusia lainnya.

    Menanggapi hal ini, profesor ekonomi di Universitas Lancaster Inggris, Hilary Ingham, memperingatkan bahwa hal ini dapat menjadi bumerang bagi AS. Pasalnya, banyak bahan-bahan penting yang terkena tarif.

    “Jika (Trump) menerapkan ini, maka harga energi di Amerika akan naik. Sektor-sektor yang mengonsumsi banyak energi akan paling terpukul. Manufaktur, terutama besi, baja, dan logam, adalah pengguna energi tertinggi, diikuti oleh pertanian dan teknik mesin,” tuturnya.

    “Namun, tentu saja, akibatnya adalah harga yang lebih tinggi bagi konsumen AS dan akan merusak popularitas Trump.”

    Mark Temnycky, seorang peneliti nonresiden di Eurasia Center, lembaga riset Atlantic Council, sepakat bahwa hal ini dapat berdampak pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seiring perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya input. Nantinya, hal ini akan membawa AS ke dalam inflasi yang tinggi.

    “Kenaikan biaya ini dapat berdampak pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seiring perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya input. Selain itu, inflasi akan menjadi perhatian banyak konsumen dan pembuat kebijakan Amerika,” paparnya.

    Dengan situasi ini, Nicholas Fenton, direktur asosiasi dan rekan peneliti Program Eropa, Rusia, dan Eurasia di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan sanksi-sanksi ini kemungkinan besar tidak akan diterapkan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tarif ini akan justru menyerang sejumlah negara pengguna energi Rusia seperti China, India, dan Eropa.

    “Kita merasakan gejolak obligasi yang dipicu tarif pada April 2025, sebelum Gedung Putih akhirnya menghentikan sebagian besar strategi tarif yang diumumkan sebelumnya,” ujarnya.

    “Oleh karena itu, kecil kemungkinan tarif sekunder ini akan benar-benar diterapkan sebagaimana dirancang saat ini, yang akan melemahkan kemampuannya untuk berfungsi sebagai pencegah yang kredibel terhadap agresi Rusia lebih lanjut di Ukraina.”

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Simak! Pernyataan Hasto Usai Divonis 3,5 Tahun Penjara

    Video: Simak! Pernyataan Hasto Usai Divonis 3,5 Tahun Penjara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan kekecewaannya usai sidang putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7) sore.

    Usai sidang, Hasto menyinggung hukum yang dijadikan alat kekuasaan.

  • BI: Transaksi LCT Tembus Rp 189 Triliun hingga Akhir Semester I-2025

    BI: Transaksi LCT Tembus Rp 189 Triliun hingga Akhir Semester I-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi Local Currency Transaction (LCT) mencapai US$ 11,7 miliar atau Rp 189 triliun (Rp 16.200/US$) pada pertengahan tahun ini. Nilai transaksi ini meningkat tajam dibandingkan nilai transaksi LCT pada semester I-2024 sebesar US$ 4,702 miliar.

    Bukan hanya nilai transaksinya, tetapi rata-rata jumlah nasabah LCT juga tumbuh signifikan, atau meningkat sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Untuk itu, Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Perkembangan positif LCT ini sejalan dengan komitmen dan konsistensi Satgasnas LCT dalam melakukan penguatan sinergi antarotoritas dan mitra strategis, penyesuaian kebijakan insentif, serta sosialisasi yang targeted, terintegrasi, dan terencana, termasuk kepada pelaku usaha ekspor-impor.

    Filianingsih menegaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh upaya menjangkau pemanfaatan LCT lebih luas di berbagai sektor dan wilayah, termasuk perluasan partisipan Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

    “Perluasan kerja sama LCT terus dilakukan dengan penambahan negara mitra baru, yaitu Korea Selatan pada September 2024 dan Uni Emirat Arab pada Januari 2025,” kata Filianingsih.

    Kerjasama dengan negara mitra eksisting seperti Malaysia dan Thailand, juga terus diperkuat melalui perluasan cakupan transaksi untuk mendukung investasi portofolio, yang mulai diimplementasikan Maret 2025 serta penandatangan MoU penguatan LCT dengan Tiongkok.

    Perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara diharapkan dapat semakin berkontribusi nyata terhadap penguatan stabilitas makroekonomi nasional, sekaligus memitigasi risiko volatilitas nilai tukar yang bersumber dari dinamika global.

    Ke depan, Kementerian/Lembaga anggota Satgas Nasional LCT akan makin memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan, serta menyelaraskan program kerja lintas sektor, termasuk melalui asesmen, survei berkala, dan pertukaran data, untuk mengoptimalkan implementasi LCT serta memastikan dampak positifnya bagi masyarakat.

    Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menyoroti peran penting LCT dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, di tengah dinamika global maupun domestik.

    “Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan baik untuk memitigasi dampak kebijakan tarif AS dan geopolitik global, melalui proses negosiasi tarif dengan AS dan juga menyepakati I-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), serta terus melakukan mitigasi risiko domestik melalui berbagai stimulus untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi serta investasi,” papar Ferry.

    Mengingat risiko global masih berpotensi mengganggu stabilitas nilai tukar, Ferry mengajak Kementerian dan Lembaga terkait untuk berkomitmen sesuai peranannya dalam mendorong perluasan penggunaan LCT, terutama pada sektor-sektor ekonomi potensial seperti sektor Pertambangan, Mineral, dan Migas serta sektor Pertanian dan Agroindustri.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Beda dari Bank Dunia, Pemerintah Belum Mau Ubah Perhitungan Kemiskinan

    Beda dari Bank Dunia, Pemerintah Belum Mau Ubah Perhitungan Kemiskinan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah belum ada rencana untuk mengubah standar perhitungan angka kemiskinan nasional.

    Pasalnya, Bank Dunia kini meningkatkan standar besaran paritas daya beli atau Parity Purchasing Power (PPP) 2017 menjadi 2022.

    Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih mengikuti acuan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur garis kemiskinan.Yakni Survei Ekonomi Sosial Nasional atau SUSENAS.

    “Jadi angka kemiskinan kita ikut pada angka statistik BPS dan perhitungan yang kita pakai. Karena tentu data kemiskinan masing-masing negara itu berbeda,” ujar Airlangga kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pendekatan PPP tentu menjadi penting dalam pengukuran garis kemiskinan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum ada rencana untuk mengubah standar pengukuran garis kemiskinan yang sudah ada.

    “Dan yang paling penting adalah terkait dengan projection power parity. Jadi itulah yang sekarang kita gunakan. Nanti kita lihat ke depannya tetapi saat sekarang pemerintah belum ada rencana untuk mengubah itu,” ujarnya.

    Namun di sisi lain, Badan Pusat Statistik menggunakan PPP untuk menghitung standar garis kemiskinan ekstrem.

    BPS pun telah menggunakan pendekatan baru World Bank dalam penggunaan metode PPP, yakni spasial deflator.

    Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan spasial deflator adalah alat statistik yang memperhitungkan perbedaan harga antarwilayah suatu negara. Di Indonesia, disparitas harga untuk satu kota dengan kota lainnya bahkan antar kabupaten, bisa sangat besar.

    “Jadi spasial deflator itu kan mencerminkan perbedaan harga antarwilayah di Indonesia, bahkan sampai kabupaten, kota. Jadi itu kita mengadopsi untuk kemiskinan ekstrim, karena di sini BPS merilis pertama kalinya,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Benarkah Dokter Cuma Dibayar Rp2.000? Simak Penjelasan BPJS Kesehatan

    Benarkah Dokter Cuma Dibayar Rp2.000? Simak Penjelasan BPJS Kesehatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – BPJS Kesehatan memastikan bahwa tidak ada dokter yang dibayar Rp2.000 dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan, meskipun Program JKN telah berjalan lebih dari satu dekade, masih terdapat tantangan dalam memahami bagaimana skema pembayaran layanan kesehatan pada Program JKN.

    “Jadi tidak benar kalau ada yang bilang dokter cuma dibayar BPJS Kesehatan Rp2.000 untuk setiap pasien yang dilayani,” jelas Rizzky dalam keterangan resmi, Jumat (27/5/2025).

    Rizzky menjelaskan, ada dua istilah yang kerap disebut namun masih sering disalahartikan adalah sistem kapitasi dan Indonesia Case-Based Groups (INA-CBG). Padahal, keduanya merupakan komponen penting dalam mekanisme pembiayaan layanan kesehatan untuk peserta JKN.

    Menurut Rizzky perbedaan antara kapitasi dan INA-CBG mencakup cara pembayaran, jenis layanan yang diberikan, serta fasilitas kesehatan yang menerima pembayaran.

    “Kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilakukan di awal secara prabayar setiap bulan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktik perorangan. Besaran pembayaran ditentukan berdasarkan jumlah peserta JKN yang terdaftar, tanpa memperhitungkan frekuensi kunjungan atau jenis layanan medis yang diberikan,” jelas Rizzky.

    Artinya, walaupun peserta tidak datang berobat, fasilitas kesehatan tetap menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan.

    Namun demikian, hal ini bukan berarti tanpa kewajiban, FKTP tetap dituntut untuk memberikan layanan secara optimal, termasuk layanan promotif, preventif, serta pengelolaan pasien penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan Program Rujuk Balik (PRB).

    “BPJS Kesehatan membayar ke FKTP, dan besaran tarif kapitasi ini telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Sedangkan pembagian jasa medis dokter dan tenaga medis kesehatan lainnya merupakan kewenangan faskes,” katanya.

    Lebih lanjut, Rizzky menjelaskan bahwa saat ini sistem kapitasi telah dikembangkan menjadi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Dalam skema ini, fasilitas kesehatan yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan insentif tambahan.

    “Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti seberapa aktif FKTP menjalin kontak dengan peserta, baik saat sehat maupun sakit. Kemudian efektivitas dalam mengendalikan tingkat rujukan yang seharusnya cukup ditangani di FKTP, serta keberhasilan dalam mengelola pasien diabetes melitus dan hipertensi agar tetap terkendali,” kata Rizzky.

    FKTP yang mencapai indikator kinerja yang ditetapkan bahkan dapat memperoleh insentif hingga 110 persen dari tarif kapitasi standar. Tujuannya adalah untuk mendorong FKTP menjalankan perannya secara optimal sebagai gatekeeper layanan kesehatan, bukan sekadar tempat berobat saat sakit saja.

    “Makin banyak peserta yang sehat, FKTP makin untung. Harapan kami, itu bisa memacu semangat FKTP untuk menggalakkan upaya promotif preventif,” jelas Rizzky.

    Berbeda dengan kapitasi, sistem INA-CBG digunakan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit.

    Besaran tarifnya diatur oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan paket tarif yang telah disesuaikan dengan diagnosis medis dan tindakan yang dilakukan. Sementara, BPJS Kesehatan berperan sebagai pihak yang melakukan verifikasi klaim sebelum dibayarkan ke pihak rumah sakit.

    “Kalau INA-CBG adalah pembayaran berdasarkan layanan yang benar-benar diberikan oleh rumah sakit kepada peserta JKN. Skema ini diterapkan sesuai dengan karakteristik pelayanan di rumah sakit yang menangani kasus medis spesialistik, atau membutuhkan penanganan lebih lanjut,” tambah Rizzky.

    Rizzky menambahkan, jika semua penyakit harus ditangani di rumah sakit, bukan hanya biaya yang membengkak, tapi juga bisa menyebabkan penumpukan pasien dan turunnya kualitas pelayanan di rumah sakit.

    “Oleh sebab itu FKTP diposisikan sebagai garda terdepan untuk penanganan awal, sementara rumah sakit fokus pada kasus yang memang memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan indikasi medis,” ujar Rizzky.

    Di sisi lain, rujukan menurut Rizzky hanya dilakukan bila FKTP tidak mampu menangani kondisi pasien berdasarkan kebutuhan medis, bukan keinginan pribadi atau pertimbangan biaya.

    Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, disebutkan bahwa pelayanan kesehatan harus terlebih dahulu melalui FKTP sebelum dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan.

    “Rumah sakit pun terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Klasifikasi rumah sakit umum dibagi menjadi berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanannya, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah membangun sistem pelayanan kesehatan sedemikian rupa, supaya pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan optimal,” tutup Rizzky.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Heboh Kasus Beras Oplosan dan Takaran Curang, Konsumen Teriak

    Heboh Kasus Beras Oplosan dan Takaran Curang, Konsumen Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus beras oplosan yang kini tengah diselidiki pemerintah dan Satgas Pangan ternyata menyulut kemarahan konsumen. Sejumlah pembeli mengaku merasa ditipu setelah mengetahui beras berlabel “premium” yang mereka beli, ternyata tidak sesuai mutu dan takaran dalam kemasan.

    Salah satu konsumen, Ety, mengaku kecewa berat setelah mengetahui kualitas dan isi beras yang ia beli selama ini tak sesuai label. Ia mengaku selama ini rutin membeli merek Sania dan Setra Ramos kemasan 5 kilogram (kg).

    “Iya pasti merasa dirugikan sekali. Selama ini beli beras Sania atau Setra Ramos itu 5 kg, nggak taunya nggak sampai 5 kg dan ternyata dioplos berasnya. Pasti, saya merasa ditipu,” kata Ety kepada CNBC Indonesia, Jumat (25/7/2025).

    Meski pemerintah menyatakan tak akan menarik beras bermasalah itu dari peredaran, Ety menilai hal itu tak jadi soal selama harga produk disesuaikan dengan kualitasnya.

    “Kalau kata pemerintah sudah nggak bisa ditarik dari peredaran, ya sudah nggak apa-apa, asal harganya benar-benar diturunin. Tapi kenyataannya, berasnya belum diturunin. Kemarin ke salah satu swalayan masih sama harganya. Saya kemarin mau beli masih Rp74.500 kok,” ungkapnya.

    Konsumen lain, Rina, juga mengaku kesal karena merasa tertipu dengan maraknya beras oplosan tak sesuai mutu. Ia bahkan menyebut beras yang dibelinya mudah basi setelah dimasak.

    “Ya saya kesal sama itu… karena yang bikin kesalnya itu di saat harga beras mahal gini, tapi isinya dikurangi. Oh tentu saya merasa ditipu. Kalau memang isinya nggak sesuai, harusnya harganya berkurang. Ini saya beli harga premium tapi berasnya jelek. Jadi gampang basi saya masak nasi, bau,” keluhnya.

    Foto: Beras premium di beberapa minimarket tampak langka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)
    Beras premium di beberapa minimarket tampak langka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

    Meski begitu, Rina sebenarnya tak mempermasalahkan praktik pencampuran beras selama dilakukan secara wajar dan tidak merugikan konsumen.

    “Kalau emang beras dioplos ya nggak apa-apa sebenarnya, asal masih bagus isinya, kualitasnya masih sama, dan yang utama layak dimakan dan harganya murah, ya oke-oke aja,” kata dia.

    Konsumen lainnya, Cika, juga merasakan hal serupa. Ia kecewa karena ternyata harga premium yang dibayar tidak sebanding dengan mutu produk yang diterima.

    “Merasa dibohongi. Nggak tahunya yang saya beli harganya aja premium, tapi kualitasnya sama kayak beras murah. Sangat dirugikan ya,” ujar Cika.

    Ia berharap pemerintah tidak hanya menegur produsen, tetapi juga memberi sanksi tegas dan mengembalikan kepercayaan konsumen.

    “Harapannya pemerintah bisa tindak tegas oknum pelaku dan menyesuaikan beras dengan mutu keasliannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Ia meminta agar produsen yang ketahuan menjual beras tak sesuai mutu dan label segera menyesuaikan harga produknya.

    “Segera! Jangan main-main. Turunkan harga yang macam-macam itu,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Menurut Zulhas, langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari perintah Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar praktik curang di sektor perberasan segera diberantas.

    “Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas,” ujarnya.

    Zulhas menyebut setidaknya sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Satgas Pangan.

    “Kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” tegas Zulhas.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Tok! Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun penjara

    Video: Tok! Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Divonis 3,5 Tahun penjara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara atas kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

    Sidang vonis Hasto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta, pada Jumat (25/7) sore.

  • Menteri Ara: Aturan KUR Perumahan Rampung Pekan Depan

    Menteri Ara: Aturan KUR Perumahan Rampung Pekan Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengunjungi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Dalam pertemuan tersebut terpantau Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut serta membahas program perumahan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, persiapan aturan terkait KUR Perumahan hampir rampung. Aturan tersebut berisi tentang sasaran penerima, profesi, plafon kredit, bunga, dan tempo dari fasilitas KUR perumahan.

    “Itu sedang kita bahas, ya sudah 90% lah. Harusnya (keluar) minggu depan, ya. Minggu depan harusnya bisa. Karena memang kan kami sudah berkomitmen, bulan Juli akhir itu sudah selesai, berarti minggu depan lah,” ujarnya saat ditemui di gedung Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (25/7).

    Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan, aturan KUR perumahan ini telah dipersiapkan selama sebulan mengingat ketersediaan dan permintaan rumah sangat banyak. “Niatnya baik, ya bagaimana untuk pertama kali Presiden Prabowo melahirkan, meng-create ya, create usaha rakyat untuk perumahan,” sebutnya.

    Ara menuturkan, pemerintah juga sedang merumuskan agar aturan tersebut tidak berdampak buruk pada perbankan dengan menciptakan kredit macet (non performing loan/NPL), serta dapat tersosialisasi dengan baik.

    “Ya tadi saya katakan, kita lagi rumuskan itu yang berhak mendapat siapa, supaya sosialisasinya menjadi efektif dan masif, ya. Karena kami kan mau itu tepat sasaran, NPL-nya juga, kalau bisa jangan ada NPL,” ungkapnya.

    Ara menyebut, dalam pertemuan bersama Menteri Airlangga dan Menteri Sri Mulyani juga membahas usulan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan rumah atau backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta orang.

    “Solusinya adalah melalui rumah subsidi. Rumah subsidi tahun ini kan 350.000, nah tentu tantangannya bagaimana menyerap Tapera ini 350.000. Hari ini saya langsung panggil Tapera, karena tadi arahan Pak Menko itu harus betul-betul terserap tahun ini,” jelasnya.

    Selanjutnya, pemerintah juga mengatasi rumah tak layak huni yang saat ini mencapai 26 juta. Solusinya, melalui program CSR dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Yaitu bantuan seluruh dunia usaha supaya rumah-rumah itu bisa dibantu,” imbuhnya.

    Terakhir, melalui skema KUR perumahan yang diyakini dapat mendongkrak perekonomian seara masif. “Karena tadi kan dari segi supply dan demand-nya semuanya ter-cover. Mudah-mudahan, doain ya minggu depan kami akan melakukan aturan,” pungkasnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Update Terkini Perang Thailand-Kamboja: Situasi Mencekam, Korban Baru

    Update Terkini Perang Thailand-Kamboja: Situasi Mencekam, Korban Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Korban jiwa akibat perang yang akhirnya pecah antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Thailand melaporkan 14 orang tewas, termasuk 13 warga sipil dan satu prajurit, akibat serangan roket dan artileri yang diluncurkan oleh pasukan Kamboja.

    Insiden berdarah ini terjadi di dekat kompleks kuil Hindu Khmer Ta Muen Thom yang terletak di wilayah sengketa sepanjang perbatasan timur, sekitar 360 km dari ibu kota Bangkok. Militer Thailand menyatakan bahwa bentrokan pecah setelah pasukan Kamboja membuka tembakan terlebih dahulu dan menggunakan drone pengintai sebelum mengerahkan pasukan bersenjata berat termasuk peluncur roket.

    “Pasukan udara kami telah melaksanakan serangan udara terhadap target-target militer di Kamboja,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Thailand, Richa Suksuwanon, dilansir The Guardian.

    Enam jet tempur F-16 telah disiagakan untuk patroli di wilayah tersebut, dan salah satunya dikonfirmasi telah menjatuhkan bom ke wilayah Kamboja dan menghancurkan satu target militer.

    Namun Kamboja membantah keras tuduhan tersebut. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyatakan bahwa justru militer Thailand yang lebih dahulu melakukan serangan bersenjata ke wilayah Kamboja.

    “Pasukan Kamboja bertindak secara ketat dalam kerangka bela diri, merespons infiltrasi tanpa provokasi oleh pasukan Thailand yang melanggar kedaulatan wilayah kami,” tegas pernyataan resmi kementerian.

    Mantan Perdana Menteri yang berpengaruh, Hun Sen, mengatakan bahwa dua provinsi Kamboja telah menjadi sasaran penembakan artileri dari pihak Thailand. Sementara itu, dalam pernyataan daring, Perdana Menteri Hun Manet menyampaikan bahwa Kamboja sejatinya selalu mengedepankan jalan damai.

    “Namun dalam kasus ini, kami tidak punya pilihan selain membalas dengan kekuatan bersenjata atas agresi bersenjata yang terjadi,” ujarnya.

    Kementerian Pertahanan Kamboja juga mengecam penggunaan jet tempur F-16 oleh Thailand, dan menyebut serangan udara yang menjatuhkan dua bom di jalan raya sebagai “agresi militer yang sembrono dan brutal terhadap kedaulatan serta integritas wilayah Kerajaan Kamboja”.

    Sementara itu, otoritas Thailand mengatakan bahwa serangan artileri Kamboja menyebabkan korban jiwa di tiga provinsi berbeda. Salah satu korban adalah anak laki-laki berusia delapan tahun.

    Enam titik di sepanjang perbatasan dilaporkan menjadi lokasi bentrokan aktif, dengan total 14 tentara dan 32 warga sipil mengalami luka-luka.

    Menteri Kesehatan Thailand, Somsak Thepsuthin, menuduh Kamboja melakukan kejahatan perang karena salah satu peluru artileri menghantam sebuah rumah sakit di Provinsi Surin.

    Rekaman CCTV yang disiarkan media lokal menunjukkan warga sipil berlindung di bawah struktur beton, sementara ledakan terdengar terus-menerus. Lebih dari 40.000 orang dari 86 desa di wilayah perbatasan telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman.

    Bentrokan ini menandai titik terburuk dalam sejarah konflik perbatasan kedua negara sejak rangkaian pertempuran antara 2008-2011 yang menewaskan sedikitnya 34 orang, melukai banyak lainnya, dan memaksa ribuan penduduk mengungsi. Perselisihan ini berakar dari perbedaan klaim atas peta warisan kolonial sepanjang 817 kilometer garis perbatasan.

    Ketegangan kembali mencuat pada Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat. Krisis kemudian semakin memburuk setelah lima tentara Thailand terluka oleh ranjau darat pada Rabu, insiden kedua dalam satu pekan.

    Pemerintah Thailand menuduh Kamboja baru saja menanam ranjau di wilayah sengketa, namun Phnom Penh membantah dan menyebut bahwa para prajurit Thailand keluar dari jalur patroli yang disepakati dan memicu ledakan dari ranjau-ranjau sisa perang sebelumnya.

    Sebagai respons diplomatik, Thailand menarik pulang duta besarnya dari Phnom Penh dan menyatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok. Pemerintah Thailand juga memerintahkan penutupan seluruh pos perbatasan di bawah yurisdiksi Angkatan Darat Kedua, serta melarang wisatawan mendekati kawasan konflik.

    “Para wisatawan dilarang keras masuk ke area perbatasan ini,” demikian pernyataan resmi dari Partai Pheu Thai yang saat ini berkuasa. Banyak pos lintas batas telah ditutup secara sepihak atau beroperasi dengan pembatasan ketat.

    Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan bahwa situasi di perbatasan sangat genting. “Kami harus berhati-hati. Kami akan mengikuti hukum internasional,” ujarnya kepada media.

    Konflik ini juga menarik perhatian internasional. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pecahnya bentrokan tersebut.

    “China akan terus melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri untuk mempromosikan perdamaian dan dialog,” kata Guo.

    Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim-yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN-mendesak kedua negara untuk segera menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

    Di dalam negeri Thailand, konflik ini juga memantik gejolak politik. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya sejak 1 Juli lalu, menyusul tuduhan pelanggaran etika dalam penanganan sengketa perbatasan.

    Rekaman percakapannya dengan Hun Sen yang bocor ke publik memicu kritik tajam dan tuduhan bahwa ia bersikap terlalu lunak terhadap Kamboja. Paetongtarn membela diri dengan menyatakan bahwa ia hanya berupaya meredam ketegangan dan mencari solusi damai.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Potret Pesawat Bawa Puluhan Orang Jatuh di Pedalaman, Semua Tewas

    Potret Pesawat Bawa Puluhan Orang Jatuh di Pedalaman, Semua Tewas

    Laporan awal diumumkan gubernur wilayah tersebut, Vassily Orlov, di Telegram. Pesawat Antonov-24 menghilang dari radar saat menuju kota Tynda dari kota Blagoveshchensk. Dilaporkan bahwa tim penyelamat Rusia telah menemukan badan pesawat penumpang. “Sebuah helikopter Mi-8 yang dioperasikan oleh Rosaviatsiya [otoritas penerbangan sipil Rusia] telah menemukan badan pesawat yang terbakar,” ungkap Kementerian Darurat Rusia, dilansi AFP. (Federal Air Transport Agency/Handout via REUTERS)