Jakarta, CNBC Indonesia –Industri mesin dan perlengkapan Indonesia mencetak lonjakan spektakuler dengan pertumbuhan mencapai 25% di kuartal II 2025, menjadi subsektor dengan akselerasi tercepat sejak beberapa tahun terakhir yang menjadikan sinyal kuat bahwa investasi tengah menggeliat di tengah perlambatan global.
Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia (Senin, 11/08/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Dinamika perang nuklir di Asia kembali disuarakan oleh militer Pakistan. Hal ini terjadi beberapa bulan setelah negara itu berada dalam konflik serius dengan tetangganya yang juga bersenjata nuklir, India.
Dalam sebuah keterangan di kunjungan ke Amerika Serikat (AS), Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, mengatakan akan menanggapi dengan tegas setiap eskalasi yang dilakukan India. Ia mengatakan “kesalahan apa pun” yang dilakukan negara tetangga tersebut dapat memicu konflik dahsyat antara dua negara nuklir tersebut.
“Kita adalah negara nuklir; jika kita berpikir kita akan hancur, kita akan membawa separuh dunia hancur bersama kita,” kata Munir, menurut situs berita India ThePrint, Minggu (11/8/2025).
Pejabat Pakistan itu juga mengancam akan menghancurkan “dengan 10 rudal” bendungan mana pun yang dibangun India di Sungai Indus. Ini tampaknya merujuk pada proyek bendungan India yang direncanakan yang menurut Pakistan mengancam keamanan airnya.
Munir juga memuji respons Pakistan terhadap Operasi Sindoor, operasi militer yang dilancarkan India menyusul serangan teror Pahalgam di Kashmir yang menewaskan 26 orang dan melukai 20 lainnya. Pakistan membantah mendukung militan yang dituduh melakukan serangan tersebut.
“Konflik bilateral akibat kesalahan apa pun dari India akan menjadi kesalahan besar,” tambah Munir.
Peringatan pejabat Pakistan menunjukkan bahwa ketegangan dengan India tetap tinggi. Meskipun ada gencatan senjata setelah konfrontasi militer pada bulan Mei di wilayah Kashmir yang disengketakan di Himalaya, hubungan keduanya masih tetap memanas.
Pernyataan ini sontak mendapatkan sorotan pejabat India. Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan publik mengatakan memang Pakistan merupakan negara yang gemar melemparkan ancaman nuklir. Namun, mereka menyoroti bagaimana pernyataan ini diutarakan di AS.
“Sangat disayangkan bahwa pernyataan ini dilontarkan dari negara ketiga yang bersahabat,” ujar lembaga resmi itu.
“India telah menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah pada ancaman nuklir. Kami akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional kami,” tambahnya.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara-negara berpengaruh di dunia Barat mulai perlahan mengakui kedaulatan Palestina. Hal ini dilakukan setelah serangan membabi buta Israel atas wilayah enklave negara itu, Gaza, yang telah menewaskan 60 ribu jiwa sejak 2023 lalu.
Sejumlah negara ini berpandangan bahwa pengakuan Palestina merupakan kunci perdamaian di kawasan itu. Hal ini juga sesuai dengan Solusi Dua Negara, yang menekankan adanya negara Israel dan Palestina yang hidup berdampingan dengan damai.
Berikut daftar 5 negara Barat yang berencana mengakui Palestina tahun ini:
1. Prancis.
Prancis, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah mengumumkan niatnya untuk secara resmi mengakui Negara Palestina. Langkah ini dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, yang menekankan pentingnya solusi dua negara yang kuat dan kredibel untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Rencana pengakuan ini juga merupakan bagian dari upaya Prancis untuk memulihkan momentum diplomatik dalam proses perdamaian Timur Tengah.
Sebagaimana dikutip oleh The New Arab, seorang pejabat Prancis menyatakan, “Pengakuan ini bukanlah hadiah, melainkan sebuah instrumen untuk membangun perdamaian.” Keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk memberikan Palestina status yang setara dengan Israel, memungkinkan mereka untuk bernegosiasi secara efektif di tingkat internasional.
2. Inggris.
Inggris juga telah menyatakan niatnya untuk mengakui Palestina sebagai negara, meskipun dengan beberapa syarat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dalam pernyataannya, menekankan bahwa pengakuan ini akan membantu menciptakan momentum bagi solusi dua negara.
Pengumuman ini datang di tengah meningkatnya tekanan domestik dan internasional terhadap pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menanggapi krisis di Gaza.
Seperti yang dilaporkan oleh Time Magazine, pengakuan ini juga dipandang sebagai cara untuk menekan Israel agar menyetujui gencatan senjata dan membebaskan sandera. Meskipun demikian, pengumuman ini mendapat kecaman dari Israel, yang berpendapat bahwa pengakuan tersebut akan “memberi imbalan kepada terorisme.”
3. Kanada.
Kanada, melalui perdana menterinya, telah mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025. Keputusan ini, seperti halnya Inggris, disertai dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti perlunya Palestina yang tidak dimiliterisasi dan tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan.
Dalam laporannya, The Guardian mengutip PM Kanada Mark Carney yang menyatakan, “Kami akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada bulan September jika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi.”
Keputusan ini mencerminkan pergeseran kebijakan luar negeri Kanada, yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini juga dilihat sebagai upaya untuk menyatukan kembali Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah satu otoritas Palestina.
4. Australia.
Australia menjadi salah satu negara terbaru yang mengumumkan rencana untuk mengakui Palestina. PM Anthony Albanese menyatakan bahwa Australia akan mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan September 2025.
Albanese, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera, mengatakan bahwa solusi dua negara adalah “harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah.”
Pengakuan ini, menurutnya, merupakan bagian dari “upaya global terkoordinasi” untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera.
Pengumuman ini juga memicu reaksi keras dari Israel, dengan utusan Israel untuk Australia yang menyatakan bahwa pengakuan tersebut “mengangkat posisi Hamas.” Namun, Australia menekankan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada komitmen yang diterima dari Otoritas Palestina mengenai pemerintahan di masa depan dan demiliterisasi.
5. Selandia Baru.
Selandia Baru sedang mempertimbangkan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Menteri Luar Negeri Winston Peters mengatakan kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan pada September, bertepatan dengan Pekan Pemimpin PBB.
“Kami bermaksud mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru,” ujar Peters dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025), seperti dikutip Reuters.
Ia menegaskan, Selandia Baru sejak lama memandang pengakuan Palestina sebagai “masalah waktu, bukan apakah akan terjadi.” Namun, keputusan akan bergantung pada penilaian apakah telah ada kemajuan signifikan menuju pembentukan negara Palestina yang layak dan sah.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia –Industri alas kaki Indonesia mencatat kinerja impresif di awal tahun ini. Nilai ekspor pada kuartal pertama 2025 melonjak 13,8%, mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia.
Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia (Senin, 11/08/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Petani Vietnam gusar. Di antaranya Nguyen Thi Huong.
Ia sudah kurang tidur sejak pihak berwenang memintanya meninggalkan lahannya untuk membangun resor golf yang didukung keluarga Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebagai imbalannya, ia akan diberikan uang US$3.200 (Rp 52 juta) dan beras.
Resor golf memang akan dibangun bulan depan. Pengembang sudah menawarkan paket kompensasi ke ribuan penduduk desa, meminta mereka meninggalkan lahan yang telah menjadi sumber penghidupan mereka selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, termasuk Nguyen Thi Huong.
Proyek ini merupakan kemitraan pertama bagi bisnis keluarga Trump di Vietnam. Bahkan menjadi salah satu bahan negosiasi, yang mempercepat deal negosiasi tarif impor Trump.
“Seluruh desa khawatir dengan proyek ini karena akan merampas tanah kami dan membuat kami kehilangan pekerjaan,” kata Huong (50 tahun), yang diminta untuk meninggalkan lahan seluas 200 meter persegi di Provinsi Hung Yen dekat ibu kota Hanoi, dengan gaji di bawah rata-rata selama satu tahun di Vietnam, dikutip Reuters, Senin (11/8/2025).
Sebenarnya perusahaan real estat Vietnam, Kinhbac City dan mitranya, adalah pihak yang mengembangkan klub golf mewah Trump Organization. Nilai proyek itu diketahui sebesar US$5 juta untuk hak lisensi merek saja.
Bisnis keluarga Trump akan mengelola klub tersebut setelah selesai dibangun, tetapi tidak terlibat dalam investasi dan kompensasi kepada para petani. Trump mengatakan asetnya dalam bisnis-bisnis tersebut disimpan dalam sebuah perwalian yang dikelola oleh anak-anaknya, tetapi pengungkapan pada bulan Juni menunjukkan bahwa pendapatan dari sumber-sumber tersebut pada akhirnya menjadi milik presiden.
Sayangnya, Kementerian Pertanian Vietnam, otoritas Hung Yen, Trump Organization, dan Kota Kinhbac tidak memberi verifikasi. Seorang pejabat setempat menolak untuk berbicara tentang kompensasi tersebut tetapi mengatakan bahwa tingkat kompensasi untuk lahan pertanian di daerah tersebut biasanya tidak melebihi US$14 per meter persegi.
Perlu diketahui, lahan pertanian Vietnam dikelola oleh negara. Petani diberi lahan kecil untuk penggunaan jangka panjang, tetapi tidak memiliki banyak suara ketika pihak berwenang memutuskan untuk mengambil kembali lahan tersebut.
Tidak Punya Hak Negosiasi-Tawarkan Beras
Sementara itu, petani lainnya Do Dinh Huong, mengatakan bahwa lahannya akan diberi kompensasi sekitar US$12 per meter persegi. Namun dirinya tidak punya hak untuk bernegosiasi.
“Sungguh memalukan,” kata petani yang lahannya akan diberi kompensasi sekitar US$12 per meter persegi.
Ia mengatakan akan menerima apa yang ia yakini sebagai harga rendah jika lahan tersebut akan digunakan untuk membangun jalan atau infrastruktur publik lainnya. Tapi ini proyek bisnis.
“Saya tidak tahu bagaimana itu akan berkontribusi pada kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Pihak berwenang juga telah menawarkan beras sebagai kompensasi, dengan ketentuan bervariasi dari dua hingga dua belas bulan. Salah satunya dikatakan Nguyen Thi Chuc, seorang petani berusia 54 tahun yang menanam pisang di lahan yang akan menjadi klub golf Trump.
Ia diberi tahu oleh pihak berwenang bahwa ia mungkin menerima sekitar US$30 per meter persegi untuk lahan seluas 200 meter persegi miliknya.
“Saya sudah tua dan tidak bisa melakukan apa pun selain bekerja di pertanian,” katanya.
Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Sebaliknya, para pengacara dan investor di provinsi tersebut mengatakan bahwa klub golf akan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Ini akan memperkaya penduduk desa.
Le Van Tu, seorang penduduk lokal berusia 65 tahun yang akan menerima kompensasi atas lahannya yang kecil dan memiliki restoran di desa yang akan berbatasan dengan klub golf. Ia mengatakan ia akan merenovasi restorannya menjadi restoran untuk melayani klien yang lebih kaya.
Harga tanah di desa telah naik lima kali lipat sejak proyek tersebut diumumkan pada bulan Oktober. Ia juga senang peternakan babi di dekatnya akan hilang.
“Tidak akan bau lagi,” katanya.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyebut pemerintah akan menyiapkan 15.000 laptop untuk seluruh siswa sekolah rakyat. Nantinya setiap siswa akan mendapatkan satu unit laptop.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Senin, 11/08/2025) berikut ini.
HOME
MARKET
MY MONEY
NEWS
TECH
LIFESTYLE
SHARIA
ENTREPRENEUR
CUAP CUAP CUAN
CNBC TV
Loading…
`
$(‘#loaderAuth’).remove()
const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;
if (data.is_login) {
$(‘#connectDetikAvatar’).html(`
`);
$(‘#UserMenu’).append(`
${prefix}
My Profile
Logout
${suffix}
`);
$(“#alloCardIframe”).iFrameResize();
} else {
prefix = “
$(‘#connectDetikAvatar’).html(`
`);
$(‘#UserMenu’).append(`
${prefix}
REGISTER
LOGIN
${suffix}
`);
}
}
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) dan penyegelan empat hotel di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). “Tidak ada kompromi untuk pencemar lingkungan. Penyegelan ini adalah langkah tegas menyelamatkan Ciliwung dari hulu dan memastikan setiap pelaku usaha taat pada aturan,” ujar Hanif seperti dikutip dari siaran pers Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Senin (11/8/2025). (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup)
Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Konsumen atau Inflasi China di Juli 2025 stagnan dibandingkan Juli 2022. Angka ini melampaui perkiraan ekonom yang memproyeksikan deflasi 0,1%.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Senin, 11/08/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mulai 7-20 Agustus 2025 tengah membuka usulan penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di seluruh instansi pemerintah. Setelahnya, pengumuman alokasi kebutuhan PPPK paruh waktu akan dilakukan pada 22 Agustus-1 September 2025.
Jadwal lengkap pengusulan PPPK paruh waktu ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 yang terbit per 8 Agustus 2025 dan ditandatangani Menteri PANRB Rini Widyantini.
Dalam surat itu, disebutkan jadwal rekrutmen PPPK paruh waktu ini didasari dari Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2025, serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.
“Rincian kebutuhan PPPK paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan,” dikutip dari surat menteri PANRB itu, Senin (11/8/2025).
Dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 disebutkan bahwa kebutuhan jabatan yang bisa diisi oleh PPPK paruh waktu, yakni Guru dan Tenaga Kependidikan; Tenaga Kesehatan; Tenaga Teknis; Pengelola Umum Operasional; Operator Layanan Operasional; Pengelola Layanan Operasional; atau Penata Layanan Operasional.
“Pejabat pembina kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepada menteri PANRB melalui layanan elektronik BKN,” dikutip dari surat menteri PANRB itu.
Penting dicatat, proses rekrutmen PPPK paruh waktu ini tertutup untuk masyarakat umum, karena hanya dialokasikan bagi peserta yang memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dan diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“PPPK Paruh Waktu tertutup untuk masyarakat umum,” kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wisudo Putro Nugroho kepada CNBC Indonesia, Senin (11/8/2025).
Berdasarkan, KepmenPANRB No.16 Tahun 2025, mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya untuk Non ASN terdata yang telah mengikuti seleksi CASN Tahun Anggaran 2024 dan Peserta seleksi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun belum dapat mengisi lowongan kebutuhan.
“Usulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu dilakukan oleh Pejabat pembina Kepegawaian kepada Menteri PANRB melalui platform ASN Digital layanan Perencanaan Kebutuhan dengan melampirkan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK,” tegas Wisudo.
Adapun tahapan pengadaan PPPK paruh waktu akan dimulai dengan pengusulan formasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara rinci dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kepada menteri PANRB melalui layanan elektronik BKN.
Kriteria pelamar yang dapat diusulkan untuk memenuhi formasi PPPK Paruh Waktu terdiri dari pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus.
Pelamar yang dapat diusulkan juga bisa berupa pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
Selain itu, juga untuk para pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
“Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu yang diusulkan oleh PPK dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut: Non ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja; Non ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir; dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” dikutip dari surat menteri PANRB tersebut, Senin (11/8/2025).
Setelah usulan itu dilakukan masing-masing PPK, menteri PANRB akan menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap instansi pemerintah.
Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri dari kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
“PPK mengusulkan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu kepada kepala BKN paling lama tujuh hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari menteri PANRB,” sebagaimana tertulis dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025.
Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu, para PPK menetapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengusulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu ini akan dilaksanakan secara paralel sesuai dengan jadwal berikut ini:
7-20 Agustus 2025 usulan penetapan kebutuhan oleh instansi
21-30 Agustus 2025 penetapan kebutuhan oleh menteri PANRB
22 Agustus-1 September 2025 pengumuman alokasi kebutuhan
23 Agustus-15 September 2025 pengisian DRH PPPK Paruh Waktu
23 Agustus-20 September 2025 usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu
23 Agustus-30 September 2025 penetapan NI PPPK Paruh Waktu
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]