Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Peru telah menandatangani perjanjian kerja sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru Comprehensive Economic Agreement IP-Cepa pada 11 Agustus 2025.
Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia (Selasa, 12/08/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan menegaskan sektor pembiayaan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan lainnya atau PVML berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional
Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia (Selasa, 12/08/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan maritim di Asia Timur kembali meningkat. China dilaporkan menembakkan peluru peringatan ke kapal perang Jepang di Laut China Timur pada Juli 2024, insiden yang disebut pengamat sebagai eskalasi serius hubungan kedua negara.
Menurut laporan Kyodo News, insiden terjadi pada 4 Juli 2024 ketika kapal perusak kelas Akizuki milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (JMSDF), JS Suzutsuki, memantau latihan tembak langsung Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di lepas pantai Provinsi Zhejiang, utara Selat Taiwan.
Otoritas maritim Zhejiang telah menetapkan zona larangan berlayar pada 3-4 Juli. Namun, JS Suzutsuki justru berlayar memasuki perairan teritorial China sejauh 12 mil laut dari garis pantai, setelah beberapa kali peringatan radio diabaikan.
Pasukan China kemudian menembakkan sedikitnya dua peluru peringatan, di mana satu sebelum kapal melintasi batas, dan satu lagi setelah berada di dalam perairan teritorial.
Kyodo News menyebut, penyelidikan awal menemukan insiden itu dipicu oleh kesalahan awak kapal yang gagal mengaktifkan peta navigasi penanda batas perairan. Kapal tersebut bertahan sekitar 20 menit di perairan teritorial China sebelum keluar tanpa kerusakan.
Beijing mengecam tindakan itu sebagai “ilegal dan tidak pantas” serta meminta Tokyo menyelidiki insiden tersebut.
“Sesuai dengan ketentuan hukum China, kapal militer asing harus mendapatkan persetujuan sebelum memasuki perairan teritorial China. Jika tidak, akan kami tangani sesuai hukum,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian pada Senin (11/8/2024).
Kapten JS Suzutsuki kemudian dicopot pada bulan yang sama, meski Menteri Pertahanan Jepang saat itu, Minoru Kihara, enggan membeberkan alasan pergantian tersebut.
Pengamat pertahanan Collin Koh menilai insiden ini sebagai peningkatan risiko konflik. “Kapal-kapal China melepaskan tembakan peringatan ke JS Suzutsuki, termasuk sebelum kapal JMSDF memasuki laut teritorial China. Ini jelas eskalasi,” tulisnya di X.
Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengizinkan kapal perang asing melintas di perairan teritorial negara lain dengan prinsip lintas damai. Namun, China menegaskan kapal perang asing harus memiliki izin resmi.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya manuver militer China di sekitar Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang diperebutkan dengan Jepang. Buku Putih Pertahanan Jepang 2025 bahkan menyebut Beijing sebagai “tantangan strategis terbesar” bagi Tokyo, menyoroti kerja sama militer China-Rusia dan melebarnya kesenjangan kekuatan dengan Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya.
(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta,CNBC Indonesia – Perebutan harta terjadi di keluarga kaya India, pemilik perusahaan komponen mobil terkemuka Sona Comstar. Ibu dan istri sampai terlibat konflik.
Hal ini terjadi setelah crazy rich Sunjay Kapur (53), meninggal dunia pada 12 Juni lalu saat bermain polo di Surrey, Inggris. Mengutip BBC News Selasa (12/8/2025), masalah suksesi telah menjadikan Kapur dan keluarganya subjek spekulasi media.
Perlu diketahui, ibu Kapur, Rani Kapur, merupakan mantan pimpinan Sona Comstar. Pada 24 Juli, Rani Kapur mengirim surat kepada dewan direksi Sona Comstar, mempertanyakan kematian putranya dan penunjukan yang dilakukan oleh perusahaan setelah itu.
Dalam surat itu, ia ia menuduh bahwa kematian Kapur terjadi dalam “keadaan yang sangat mencurigakan dan tidak dapat dijelaskan”. Padahal kantor koroner di Surrey sudah menutup penyelidikan.
Rani Kapur pun mengatakan dirinya telah dipaksa menandatangani dokumen-dokumen penting di bawah tekanan. Ini terjadi baik mental maupun emosional akibat kematian putranya.
“Sangat disayangkan bahwa saat keluarga dan saya masih dalam masa berkabung, beberapa orang memilih ini sebagai waktu yang tepat untuk merebut kendali dan mengambil alih warisan keluarga,” tulisnya.
Ia juga meminta dewan direksi Sona Comstar untuk menunda rapat umum tahunan (AGM), yang dijadwalkan pada 25 Juli, untuk memutuskan direktur baru yang akan menjadi perwakilan keluarga. Ia menentang rapat AGM yang tiba-tiba menunjuk istri Sunjay, Priya, sebagai direktur non-eksekutif.
Dalam suratnya, Rani Kapur mengklaim ia adalah satu-satunya penerima manfaat dari warisan mendiang suaminya dalam surat wasiat yang ditinggalkan pada tahun 2015 yang mencakup saham mayoritas di Sona Group, termasuk Sona Comstar. Perusahaan itu sendiri memiliki nilai US$3,6 miliar (Rp58,6 triliun).
Sementara itu, manajemen perusahaan telah dengan tegas membantah klaim Rani Kapur. Mereka mengatakan bahwa ia tidak memiliki “peran, baik langsung maupun tidak langsung, di Sona Comstar sejak setidaknya tahun 2019”.
Dewan direksi juga mengatakan tidak ada paksaan untuk tunduk pada pemberitahuannya dan bahwa AGM dilakukan “sepenuhnya sesuai dengan hukum”. Perusahaan telah mengeluarkan pemberitahuan hukum kepada Rani Kapur, memintanya untuk berhenti menyebarkan pernyataan “palsu, jahat, dan merusak”.
Sebenarnya, pemegang saham publik- termasuk bank, reksadana, dan lembaga keuangan- memiliki 71,98% Sona Comstar, yang terdaftar di bursa India sebagai Sona BLW. Sisa 28,02% dipegang oleh promotor melalui perusahaan bernama Aureus Investments Pvt Ltd.
Menurut pengajuan perusahaan, Sunjay Kapur adalah satu-satunya penerima manfaat dari RK Family Trust. Ia mengendalikan saham promotor di Sona Comstar melalui Aureus Investments.
“Melihat struktur perusahaan, saat ini, Rani Kapur tidak terdaftar sebagai pemegang saham sehingga tidak memiliki hak suara. Tetapi ada masalah RK Family Trust dan investasi Aureus. Kita tidak bisa benar-benar tahu apakah Rani memiliki kepentingan langsung di sana sampai perjanjiannya dipublikasikan,” kata Tushar Kumar, seorang litigator perusahaan di Mahkamah Agung India.
Perusahaan Keluarga di India dan Perseteruan Waris
Sekitar 90% perusahaan yang terdaftar di India dikendalikan oleh keluarga. Namun, menurut PwC, hanya 63% yang memiliki rencana suksesi formal.
Hal ini karena struktur seringkali dipenuhi dengan perseteruan suksesi pahit. Mukesh Ambani, orang terkaya di Asia misalnya.
Ia pernah terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sangat terbuka dengan adik laki-lakinya atas kerajaan Reliance yang luas setelah ayah mereka, Dhirubhai Ambani, meninggal pada tahun 2002 tanpa meninggalkan surat wasiat. Ibunya, Kokilaben, yang menjadi penengah perdamaian bertahun-tahun kemudian.
Baru-baru ini, perselisihan keluarga meletus di Raymond Group, perusahaan tekstil paling terkenal di India, dan di antara Lodha bersaudara, yang perusahaannya membangun menara Trump di Mumbai.
Selain itu, Keluarga Bajaj, salah satu konglomerat terbesar di negara itu, menghadapi pertikaian internal mengenai suksesi hingga pengadilan turun tangan pada tahun 2000-an untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
Tahun lalu, salah satu rumah bisnis tertua di India, Godrej Group yang bergerak dari kunci hingga real estat, mengumumkan perpisahan bisnis multi-miliar dolarnya yang tidak biasa damai. Kavil Ramachandran dari Indian School of Business mengatakan sebagian besar bisnis keluarga di India beroperasi dengan “ambiguitas signifikan tentang hal-hal spesifik”.
“Salah satunya adalah siapa yang memiliki berapa banyak dan siapa yang mewarisi dan kapan,” tambahnya.
Para ahli mengatakan keterlibatan keluarga tanpa meritokrasi dan tidak adanya perjanjian formal memperumit masalah.
“Setelah kematian patriark (atau bahkan sebelumnya), perselisihan muncul, baik mengenai kepemilikan maupun manajemen, dan terlalu banyak hal yang telah terjadi sehingga masalah tidak dapat diselesaikan secara damai,” kata Ketan Dalal, yang merupakan konsultan bisnis keluarga India tentang struktur kepemilikan.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Putra Mahkota Arab Saudi, Mohamed Bin Salman (MBS), dilaporkan telah membeli sebuah yacht mewah berharga US$ 550 juta (Rp 8,9 triliun). Hal ini terungkap dari sebuah pesan transfer uang yang diungkap Supercar Blondie, Sabtu.
Yacht yang dibeli bernama Serene. Yacht ini sejatinya dimiliki pengusaha vodka Rusia Yuri Shefler. Yacht ini seringkali disewa dengan harga US$ 5 juta (Rp 81 miliar) per minggu.
“Dalam 24 hingga 48 jam, transaksi selesai, Shefler diminta untuk mengosongkan kapal,” ujar media yang berbasis di Dubai itu, dikutip Selasa (12/8/2025).
Serene sendiri adalah sebuah istana terapung: dibangun oleh galangan kapal Italia Fincantieri dan dikirim pada 2011, kapal ini awalnya dibeli oleh Yuri Shefler dengan harga sekitar US$ 330 juta (sekitar Rp5,3 triliun).
Dengan panjang 439 kaki, dengan ruang untuk 24 tamu dan 52 awak, kapal ini memiliki banyak fitur standar superyacht, seperti helipad, beberapa kolam, dinding panjat tebing, fasilitas spa, dan banyak lagi. Meskipun bukan megayacht terbesar di luar sana, kapal ini masih menjadi salah satu kapal pesiar terbesar di dunia.
Saat ini, Serene adalah bagian dari armada kerajaan Saudi dan dilaporkan pernah menampung lukisan Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci, yang dibeli oleh MBS pada 2017.
Langkahi Bill Gates
Pengusaha kondang Bill Gates dilaporkan juga sempat membidik yacht mewah ini. Gates dilaporkan memulai setiap hari dengan penerbangan helikopter ke Sardinia untuk bermain tenis, sebelum kembali ke kapal pesiar untuk snorkeling, jet ski, dan berjemur.
Ia begitu terkesan dengan pengalamannya sehingga ia mulai menjajaki kemungkinan untuk membeli kapal itu secara langsung. Namun pada 2015, MBS muncul, dan menjadikan putra mahkota Saudi itu sebagai pesaing Gates untuk mendapatkannya.
Dan bagi Bill Gates, kesempatan yang hilang ini mungkin telah memicu keinginan kuat untuk memiliki superyacht sendiri.
Beberapa tahun setelah insiden ini, ia memesan superyacht bertenaga hidrogen seharga US$ 645 juta (sekitar Rp10,5 triliun), yang bahkan lebih mahal dari Serene. Namun, dalam perkembangannta, ia tidak pernah menginjakkan kaki di superyacht besar itu sebelum ia menjualnya.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menunjuk seorang pemuda Indonesia untuk menjadi salah satu dari penasehatnya. ia adalah Zagy Berian, yang menjadi satu dari 14 Penasihat Muda Sekjen PBB untuk Perubahan Iklim (Youth Advisory Group on Climate).
Penobatannya diumumkan pada Hari Internasional Pemuda, Selasa (12/8/2025). Dalam sebuah pernyataan resmi PBB, Zagy merupakan satu-satunya pemuda dari Asia Tenggara yang masuk dalam posisi tersebut.
Zagy dan 13 pemuda lain akan memberikan masukan praktis, perspektif yang beragam dari anak muda, serta rekomendasi konkret untuk mendukung pekerjaan dalam menangkal masalah iklim. PBB mengatakan suara pemuda dalam aksi iklim penting mengingat tren global yang mengkhawatirkan.
“Advokasi tanpa kenal takut dari anak muda telah menjadi pendorong utama dalam perjuangan melawan krisis iklim,” kata Guterres dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia.
“Ini berarti lebih banyak ruang bagi suara muda di meja perundingan, lebih banyak ruang bagi kepemimpinan pemuda, dan lebih banyak ruang untuk membentuk aksi iklim. Kepada anak muda di seluruh dunia, jangan menyerah!,” tambahnya.
Perlu diketahui, Asia Tenggara termasuk kawasan yang paling rentan terhadap risiko iklim. Mulai dari kenaikan permukaan laut yang mengancam komunitas pesisir hingga cuaca ekstrem yang mengganggu sistem pangan dan mata pencaharian.
Di PBB, Zagy adalah pemimpin sosial di bidang lingkungan keberlanjutan yang berfokus pada pemberdayaan pemuda agar berperan aktif di sektor tersebut. Ia adalah pendiri Society of Renewable Energy (SRE) dan menjabat sebagai Regional Facilitator untuk Youth Climate Justice Fund di Asia Selatan.
Ia berkontribusi dalam strategi keterlibatan pemuda G20 Energy Transition Working Group bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Ia juga terlibat dalam B20 Task Force on Energy, Sustainability, and Climate, serta menjabat sebagai Chief di Southeast Asia Youth Forum on Energy di bawah ASEAN.
Salah satu inisiatif penting yang ia jalankan adalah program edukasi dan kesadaran energi terbarukan di Pati, Jawa Tengah. Di sana, ia bekerja sama dengan petani setempat untuk mengintegrasikan solusi energi bersih dalam praktik pertanian berkelanjutan.
“Bagi saya, ini berarti mendorong aksi iklim yang luar biasa melalui kolaborasi, sambil memastikan setiap suara didengar dalam membentuk masa depan global yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.
(tps/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Video
Video: Menteri ATR/BPN Klarifikasi Soal Tanah Nganggur
News
2 jam yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga think tank Prasasti Center for Policy Studies menemukan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia mampu menekan rasio yang selama ini mengukur ketidakefisienan ekonomi Indonesia, yakni Incremental Capital Output Ratio atau ICOR.
Dewan Penasihat Prasasti Burhanuddin Abdullah, yang juga merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dengan masa kepemimpinan periode 2003-2008 mengungkapkan, hasil riset Prasasti menunjukkan ekonomi digital di Indonesia ternyata selama ini mampu menurunkan angka ICOR di Indonesia.
Angka ICOR secara total di Indonesia dalam seluruh aktivitas perekonomian Indonesia menurut Prasasti saat ini masih di level 6,5. Namun, ekonomi digital justru ICOR nya hanya sebesar 4,3 sehingga mampu lebih cepat mendorong output perekonomian dari 4 dolar investasi yang masuk.
“Ternyata dari penelitian kawan-kawan di Prasasti ini ekonomi digital bisa efisienkan ekonomi kita dengan ICOR menjadi 4,3,” kata Burhanuddin saat memberikan kata pengantar peluncuran Laporan Riset Ekonomi Digital Indonesia oleh Prasasti, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Oleh sebab itu, Burhanuddin memastikan, jika ekonomi digital ini terus dikembangkan pemerintah dengan memastikan ketersediaan infrastruktur digitalnya, maka besaran investasi yang selama ini dibutuhkan untuk mendorong ekonomi 8% dengan angka ICOR 6,5 sebesar Rp 11 ribu triliun sendiri bisa terus ditekan.
“Karena dengan ICOR kita 6,5 dan kita ingin tumbuh 8%, maka kita perlu paling tidak 52% dari PDB untuk investasi. Dan 52% dari PDB kita itu kalau nilai PDB kita Rp 22 ribu triliun maka kita butuh Rp 11 ribu triliun,” ujar Burhanuddin.
“Sementara saving yang ada gross domestic saving kita hanya around 38% dari PDB, sehingga ada 14% yang gap nya harus diisi oleh external saving, savingnya orang lain either dari pinjaman atau foreign direct investment untuk bisa penuhi 52% tadi,” paparnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) akan mencapai level 4, dari yang selama ini mencapai 6, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kencang di kisaran 8%.
ICOR mencerminkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mengejar ICOR di level 4 itu, target utama yang akan ditempuh pemerintah selain digitalisasi adalah semakin banyak mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK). Sebab, angka ICOR di sejumlah KEK kata dia sebetulnya sudah di bawah level 4.
“Jadi untuk mencapai ICOR 4% kita perlu mengembangkan lebih banyak KEK,” kata Airlangga saat berbicara dalam forum Indonesia Business Council di Jakarta, Senin (13/1/2024).
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 148 negara kini mengaku kedaulatan negara Palestina. Ini menjadi update terbaru, dari total 193 negara yang tergabung dalam PBB.
Ke-148 negara itu merepresentasikan 75% dari total negara di dunia. Lalu apa saja negara itu?
Berikut daftarnya dari yang terbaru mengakui hingga yang paling awal, dikutip dari beragam sumber seperti Al-Jazeera dan CNN International, Selasa (12/8/2025).
1.Meksiko: 20 Maret 2025
2.Armenia: 21 Juni 2024
3.Slovenia: 4 Juni 2024
4.Irlandia: 22 Mei 2024
5.Norwegia: 22 Mei 2024
6.Spanyol: 22 Mei 2024
7.Bahama: 8 Mei 2024
8.Trinidad dan Tobago: 3 Mei 2024
9.Jamaika: 24 April 2024
10.Barbados: 20 April 2024
11.Saint Kitts dan Nevis: 29 Juli 2019
12.Kolombia: 3 Agustus 2018
13.Saint Lucia: 14 September 2015
14.Takhta Suci: 26 Juni 2015
15.Swedia: 30 Oktober 2014
16.Haiti: 27 September 2013
17.Guatemala: 9 April 2013
18.Thailand: 18 Januari 2012
19.Islandia: 15 Desember 2011
20.Brasil: 3 Desember 2011
21.Grenada: 25 September 2011
22.Antigua dan Barbuda: 22 September 2011
23.Dominika: 19 September 2011
24.Belize: 9 September 2011
25.Saint Vincent dan Grenadines: 29 Agustus 2011
26.Honduras: 26 Agustus 2011
27.El Salvador: 25 Agustus 2011
28.Suriah: 18 Juli 2011
29.Sudan Selatan: 14 Juli 2011
30.Liberia: 1 Juli 2011
31.Lesotho: 3 Mei 2011
32.Uruguay: 16 Maret 2011
33.Paraguay: 29 Januari 2011
34.Suriname: 26 Januari 2011
35.Peru: 24 Januari 2011
36.Guyana: 13 Januari 2011
37.Chile: 7 Januari 2011
38.Ekuador: 27 Desember 2010
39.Bolivia: 17 Desember 2010
40.Argentina: 6 Desember 2010
41.Republik Dominika: 15 Juli 2009
42.Venezuela: 27 April 2009
43.Pantai Gading: 1 Desember 2008
45.Lebanon: 30 November 2008
46.Kosta Rika: 5 Februari 2008
47.Montenegro: 24 Juli 2006
48.Timor Leste: 1 Maret 2004
49.Malawi: 23 Oktober 1998
50.Kirgistan: 1 November 1995
51.Afrika Selatan: 15 Februari 1995
52.Papua Nugini: 13 Januari 1995
53.Uzbekistan: 25 September 1994
54.Tajikistan: 2 April 1994
55.Bosnia dan Herzegovina: 27 Mei 1992
56.Georgia: 25 April 1992
57.Turkmenistan: 17 April 1992
58.Azerbaijan: 15 April 1992
59.Kazakstan: 6 April 1992
60.Eswatini: 1 Juli 1991
61.Filipina: 1 September 1989
62.Vanuatu: 21 Agustus 1989
63.Benin: 1 Mei 1989
64.Guinea Khatulistiwa: 1 Mei 1989
65.Kenya: 1 Mei 1989 Etiopia: 4 Februari 1989
66.Rwanda: 2 Januari 1989
67.Bhutan: 25 Desember 1988
68.Afrika Tengah: 23 Desember 1988
69.Burundi: 22 Desember 1988
70.Botswana: 19 Desember 1988
71.Nepal: 19 Desember 1988
72.Kongo: 18 Desember 1988
73.Polandia: 14 Desember 1988
74.Oman: 13 Desember 1988
75.Gabon: 12 Desember 1988
76.Sao Tome dan Principe: 10 Desember, 1988
77.Mozambik: 8 Desember 1988
78.Angola: 6 Desember 1988
79.Kongo: 5 Desember 1988
80.Sierra Leone: 3 Desember 1988
81.Uganda: 3 Desember 1988
82.Laos: 2 Desember 1988
83.Chad: 1 Desember 1988
84.Ghana: 29 November 1988
85.Togo: 29 November 1988
86.Zimbabwe: 29 November 1988
87.Maladewa: 28 November 1988
88.Bulgaria: 25 November 1988
89.Tanjung Verde: 24 November 1988
90.Korea Utara: 24 November 1988
91.Niger: 24 November 1988
92.Rumania: 24 November 1988
93.Tanzania: 24 November 1988
94.Hongaria: 23 November 1988
95.Mongolia: 22 November 1988
96.Senegal: 22 November 1988
97.Burkina Faso: 21 November 1988
98.Kamboja: 21 November 1988
99.Komoro: 21 November 1988
100.Guinea: 21 November 1988
101.Guinea-Bissau: 21 November 1988
102.Mali: 21 November 1988
103.China: 20 November 1988
104.Belarus: 19 November 1988
105.Namibia: 19 November 1988
106.Rusia: 19 November 1988
107.Ukraina: 19 November 1988
108.Vietnam: 19 November 1988
109.Siprus: 18 November 1988
110.Republik Ceko: 18 November 1988
111.Mesir: 18 November 1988
112.Gambia: 18 November 1988
113.India: 18 November 1988
114.Nigeria: 18 November 1988
115.Seychelles: 18 November 1988
116.Slowakia: 18 November 1988
117.Sri Lanka: 18 November 1988
118.Albania: 17 November 1988
119.Brunei Darussalam: 17 November 1988
120.Djibouti: 17 November 1988
121.Mauritius: 17 November 1988
122.Sudan: 17 November 1988
123.Afghanistan: 16 November 1988
124.Bangladesh: 16 November 1988
125.Kuba: 16 November 1988
126.Yordania: 16 November 1988
127.Madagaskar: 16 November 1988
128.Nikaragua: 16 November 1988
129.Pakistan: 16 November 1988
130.Qatar: 16 November 1988
131. Arab Saudi: 16 November 1988
132.Serbia: 16 November 1988
133.Uni Emirat Arab: 16 November 1988
134.Zambia: 16 November 1988
135.Aljazair: 15 November 1988
136.Bahrain: 15 November 1988
137.Indonesia: 15 November 1988
138.Irak: 15 November 1988
139.Kuwait: 15 November 1988
140.Libya: 15 November 1988
141.Malaysia: 15 November 1988
142.Mauritania: 15 November 1988
143.Maroko: 15 November 1988
144.Somalia: 15 November 1988
145.Tunisia: 15 November 1988
146.Turki: 15 November 1988
147.Yaman: 15 November 1988
148.Iran: 4 Februari 1988
Sementara beberapa negara akan mengakui di sidang PBB September nanti. Berikut antara lain:
Australia
Kanada
Prancis
Malta
Portugal
Inggris
Lalu negara mana saja yang belum sama sekali mengakui?
Amerika Serikat
Panama
Jerman
Italia
Austria
Denmark
Lithuania
Moldova
Kroasia
Latvia
Yunani
Eritrea
Kamerun
Myanmar
Korea Selatan
Jepang
Israel
Selandia Baru (masih akan diputuskan melalui sidang parlemen bulan ini)
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian ESDM mencatat kinerja positif produksi gas bumi nasional di paruh pertama tahun 2025 yang mencapai rata-rata 1.199,7 Million Barrel of Oil Equivalent per Day (MBOEPD) atau mencapai 119%. Sementara untuk pemanfaatan gas bumi di H1-2025 mencapai 5.598 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD), dimana untuk kebutuhan domestik mencapai 3.877 BBTUD atau 69%.
Tenaga Ahli Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Anggawira menyebutkan produksi gas saat ini sudah di atas target APBN dan mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga neraca sektor gas bumi mengalami surplus.
ESDM mencatat adanya tren peningkatan konsumsi gas bumi dalam negeri yang mencerminkan adanya pertumbuhan industri domestik. Meski demikian mengingat produksi gas bumi sudah dikontrakan maka saat terjadi penambahan konsumsi dari dalam negeri harus dilakukan alokasi kontrak ekspor.
Menghadapi kondisi ini, ESDM bersama SKK Migas tengah menyusun formula terhadap penyaluran gas bumi agar saat terjadi penambahan konsumsi domestik tidak mengganggu kontrak kerja produksi gas yang sudah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan dan peningkatan infrastruktur gas untuk memperluas pemanfaatan gas alam cair (LNG).
Pemerintah tengah membangun terminal LNG dan FSRU (Floating Storage Regasification Unit) sebagai penampung. Selain itu juga dibangun pipa transmisi CISEM yang ditargetkan terkoneksi di 2026 serta jalur pipa Duri- Sei Mangke yang bisa selesai 2028.
Seperti apa kinerja produksi gas bumi? Bagaimana pembangunan infrastruktur gas untuk memperluas jaringan pemanfaatan gas dalam negeri? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Tenaga Ahli Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Anggawira dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 12/08/2025)