Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • PBB: Tiap Rupiah Investasi MBG Hasilkan Nilai Tambah Rp389 Ribu

    PBB: Tiap Rupiah Investasi MBG Hasilkan Nilai Tambah Rp389 Ribu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan, investasi pemerintah untuk program makan bergizi gratis atau MBG tak akan sia-sia, asalkan pemenuhan gizi bagi anak hingga ibu hamil benar-benar terpenuhi.

    Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal mengatakan, setiap rupiah yang diinvestasikan pemerintah untuk program MBG akan menghasilkan nilai tambah ke perekonomian sekitar Rp 384,92 ribu (US$23), karena menciptakan SDM unggul.

    “MBG merupakan investasi strategis bagi kemakmuran masa depan Indonesia. Bukti global sudah jelas, setiap dolar yang diinvestasikan dalam gizi menghasilkan imbal hasil ekonomi hingga US$23,” kata Gita dalam Konferensi Utama SDGs Melalui Program Strategis Nasional MBG 2025, Rabu (19/11/2025).

    Ia menekankan, MBG akan memberi manfaat bagi perekonomian karena pemenuhan gizi sangat penting bagi anak dan ibu hamil untuk terus tumbuh, belajar, dan berkembang.

    Selain itu, Gita menekankan, bila seluruh rantai pasokan program MBG dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat luas, akan menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian dan UMKM.

    “Negara-negara yang telah meningkatkan program pemberian makanan di sekolah telah menyaksikan peningkatan kehadiran di sekolah, hasil belajar yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih sehat.,” paparnya.

    “Dan program makanan yang dirancang secara berkelanjutan juga menghasilkan nilai bersama di seluruh perekonomian melalui pengadaan dari petani dan UMKM,” tegas Gita.

    Ia pun menegaskan, PBB sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui MBG sebagai landasan kerangka kerja sama. Badan-badan PBB pun ia sebut telah bekerja sama erat dengan Bappenas, BGN, dan kementerian terkait, serta pemerintah daerah untuk memperkuat program MBG.

    Misalnya, UNICEF mengembangkan pedoman dan standar nasional, mendukung optimalisasi pangan, melatih staf dapur, menguji model terpadu untuk pemberian makan bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui di daerah terpencil, memperkuat kualitas pencucian di dapur, dan mendukung pusat keunggulan nasional yang mendokumentasikan praktik terbaik.

    WFP atau World Food Programme menyediakan keahlian operasional dalam rantai pasokan, menghubungkan petani dengan dapur MBG. UN Global Pulse menggunakan citra satelit untuk penargetan, perencanaan, dan alokasi sumber daya bagi program MBG.

    WHO memastikan keterkaitan keamanan pangan antara MBG dan layanan kesehatan esensial. FAO mendukung sumber pangan lokal, menghubungkan petani dengan dapur MBG.

    IFAD atau Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural pun ia sebut telah membangun kapasitas petani kecil untuk memasok pangan bergizi yang diproduksi secara lokal dalam skala besar.

    “PBB sepenuhnya mendukung prioritas pembangunan Presiden, dengan MBG sebagai landasan kerangka kerja sama kami,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Gita turut memberikan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pemerintah untuk memperkuat program MBG, berdasarkan pengalaman yang ia klaim diperoleh dari hasil melihat langsung praktik pelaksanaan MBG di lapangan.

    Rekomendasi pertama ialah terkait dengan perlunya mengintegrasikan pangan lokal yang diproduksi untuk membangun sistem pangan yang tangguh.

    Kedua, pentingnya mengurangi lembah makanan dengan mengintegrasikan bank makanan ke dalam program MBG. Ketiga, ialah memperkuat peran masyarakat dalam program MBG, bukan segelintir orang tertentu saja.

    “Jika kita meningkatkan inisiatif terpadu tentang pangan lokal dan nol sampah sambil memperkuat rasa kepemilikan masyarakat, kita akan mewujudkan keberlanjutan di sini,” paparnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Pemerintah Salurkan MBG, Ini Sasarannya

  • Mengenal Epstein Files, Skandal Seks yang Buat Trump Terancam

    Mengenal Epstein Files, Skandal Seks yang Buat Trump Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Skandal Jeffrey Epstein kembali mengguncang politik Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS baru saja memerintahkan pembukaan “Epstein Files”, berkas yang selama bertahun-tahun disegel dan disebut-sebut berpotensi menyeret tokoh bisnis hingga politisi ternama, termasuk mantan Presiden Donald Trump.

    DPR AS pada Selasa menyetujui Undang-Undang Transparansi Arsip Epstein yang mewajibkan pemerintah merilis seluruh dokumen penyelidikan terkait Jeffrey Epstein dalam 30 hari. Langkah ini membuka jalan bagi publik untuk melihat tumpukan bukti yang selama ini disimpan rapat oleh Departemen Kehakiman (DOJ) dan FBI.

    “Ini adalah kemenangan transparansi publik. Tidak ada lagi ruang bagi spekulasi tanpa bukti,” ujar seorang anggota DPR yang mendukung RUU tersebut, seperti dikutip AFP, Rabu (19/11/2025).

    Apa Itu Epstein Files?

    Epstein Files merujuk pada bukti yang dikumpulkan aparat sepanjang penyelidikan kejahatan seksual Epstein, mulai dari kasus Florida tahun 2008 hingga dakwaan di New York sebelum ia ditemukan tewas di penjara pada 2019. Hanya sebagian kecil dokumen yang pernah dipublikasikan.

    Keluarga Epstein sempat merilis sejumlah email dalam beberapa hari terakhir, namun inti berkas pemerintah tetap tersegel. RUU terbaru menuntut pembebasan “semua catatan, dokumen, komunikasi, dan materi investigasi yang tidak diklasifikasikan” terkait Epstein dan kaki tangannya, Ghislaine Maxwell, yang kini menjalani hukuman 20 tahun karena merekrut gadis di bawah umur.

    FBI & DOJ Bantah Ada Pemerasan Elite

    Pada Juli lalu, FBI dan DOJ memicu kontroversi lewat memo yang menyatakan tak ada rencana merilis dokumen tambahan. Mereka menegaskan tidak ada bukti bahwa Epstein memeras tokoh-tokoh elite atau memiliki “daftar klien”.

    “Kami tidak menemukan bukti kredibel yang dapat mengarah pada penyelidikan pihak ketiga yang tidak didakwa,” tulis memo itu. Aparat bahkan menyebut Epstein “menyakiti lebih dari seribu korban”, namun tidak menemukan dasar hukum untuk menjerat nama lain.

    Penyisiran digital dan fisik terhadap properti Epstein, termasuk pulau pribadinya di Karibia, menghasilkan lebih dari 300 gigabyte data dan bukti fisik.

    Mengapa Trump Bisa Terancam?

    Trump sebenarnya dapat merilis berkas ini kapan saja selama menjabat sebagai presiden. Namun ia justru membatalkan niat tersebut setelah masuk Gedung Putih pada 2017. Baru pekan ini ia mendukung rencana pembukaan berkas, setelah jelas bahwa Kongres akan memaksakannya.

    Sebelumnya, Trump memerintahkan Jaksa Agung Pam Bondi membuka penyelidikan terkait hubungan Epstein dengan tokoh-tokoh Partai Demokrat, termasuk Bill Clinton. Kedua mantan presiden tersebut pernah dekat dengan Epstein, meski tidak pernah dituduh melakukan kejahatan.

    Seorang analis politik mengatakan kepada media AS, “Sikap Trump yang berubah-ubah soal Epstein Files menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada sesuatu di dalam dokumen itu yang berpotensi merugikannya?”

    RUU yang disahkan DPR memungkinkan penahanan dokumen tertentu bila dinilai dapat mengganggu penyelidikan federal yang masih berjalan, membuka kemungkinan bahwa sebagian berkas akan tetap disunting.

    Namun, dengan semakin dekatnya perilisan, tekanan politik untuk mengungkap semua detail skandal Epstein kini makin besar. Publik menunggu apakah nama-nama besar, termasuk Trump, akan benar-benar muncul dalam dokumen yang selama ini jadi misteri.

    (tfa/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Trump Makin Terseret Skandal Seks Jeffrey Epstein, Ini Temuan Barunya

  • Video: Inovasi Teknologi & Kebijakan Atasi Masalah Darurat Sampah RI

    Video: Inovasi Teknologi & Kebijakan Atasi Masalah Darurat Sampah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

    Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

    Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

    Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

    Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

    Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

    Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

    Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

    Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

  • Putin Ngamuk! Detik-Detik Apartemen Dibombardir, Buat Kebakaran Besar

    Putin Ngamuk! Detik-Detik Apartemen Dibombardir, Buat Kebakaran Besar

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Video: Olah Sampah Jadi Listrik di PLTSa, Ahli ITB Ungkap Masalah Ini

    Video: Olah Sampah Jadi Listrik di PLTSa, Ahli ITB Ungkap Masalah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

    Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

    Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

    Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

    Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

    Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

    Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

    Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

    Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

  • Perintah Prabowo ke Menkes: Setiap Kabupaten Harus Ada RS Modern

    Perintah Prabowo ke Menkes: Setiap Kabupaten Harus Ada RS Modern

    Solo, CNBC Indonesia – President Prabowo Subianto wants every district to have state-of-the-art and modern hospitals. This is part of the government’s efforts to provide adequate healthcare to the public, a direct order from Health Minister Budi Gunadi Sadikin .

    This was stated by Prabowo when inaugurating the Emirates Cardiology Hospital – Indonesia ( KEI ), in Solo, Central Java, Wednesday (11/19/2025).

    “I also told the Minister of Health that I want every city and district to have a sophisticated hospital like this. In the next four years, we will strive to achieve that,” said Prabowo , referring to the Emirates Cardiology Hospital – Indonesia.

    Prabowo stated that his current government has allocated significant funds for healthcare services. He not only aims to improve hospital standards, but also wants to increase the number of medical personnel, including doctors and nurses, to meet the needs across the region.

    This includes increasing the number of medical education facilities in various regions and providing full scholarships to students who wish to pursue a career in medicine.

    “The Minister of Health suggested to me that we need to add 30 new medical faculties. That’s 30, and I also asked for an increased allocation of students specifically for doctors at the existing ones,” Prabowo said .

    “I’m trying to ensure that most, if possible all, God willing , will receive full scholarships. Full scholarships. So, our education will include full scholarships for medical, nursing, and paramedical personnel,” he continued.

    On that occasion, Prabowo also revealed plans to build 66 new hospitals, commissioned by the Minister of Health. He specifically requested that these hospitals meet state-of-the-art standards.

    “And I’ve actually allocated and instructed the Minister of Health to immediately build 66 new hospitals, and construction has already begun. But I’ve asked that these 66 hospitals be built to the same standards as this hospital,” he said .

    (emy/wed)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Aturan Baru Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Tengah Digodok!

  • Video: Hasilkan Sampah 1.000 Ton Per Hari, Tangsel Siap Bangun PLTSa

    Video: Hasilkan Sampah 1.000 Ton Per Hari, Tangsel Siap Bangun PLTSa

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

    Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

    Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

    Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

    Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

    Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

    Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

    Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

    Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

  • Ini Alasan IMF Sebut RI Titik Terang di Tengah ‘Kegelapan’ Global

    Ini Alasan IMF Sebut RI Titik Terang di Tengah ‘Kegelapan’ Global

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dana Moneter Indonesia (IMF) menyebut Indonesia sebagai negara “bright spot” atau titik terang di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, akibat intensitas perang dagang yang tak kunjung mereda hingga tingginya gejolak pasar keuangan.

    IMF memberikan penilaian itu setelah menggelar misi konsultasi Pasal IV 2025 di Indonesia yang dipimpin Kepala Misi IMF Maria Gonzalez pada 3-12 November 2025. Dalam misi itu, tim IMF bertemu dengan para pejabat pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga publik lainnya, serta perwakilan sektor swasta dan masyarakat sipil.

    “Indonesia tetap menjadi titik terang global, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang, dan inflasi diperkirakan tetap stabil dalam kisaran sasaran,” dikutip dari siaran pers IMF No. 25/375, Rabu (19/11/2025).

    Perekonomian Indonesia dianggap IMF masih menjadi titik terang karena ekonominya telah menunjukkan ketahanan di tengah guncangan yang merugikan perekonomian banyak negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia IMF perkirakan akan tetap stabil di angka 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026.

    “Meskipun menghadapi lingkungan eksternal yang menantang, mencerminkan dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter,” tulis IMF.

    Inflasi umum tanah air pun IMF sebut masih terjangkar dengan baik dan diproyeksikan akan konvergen menuju titik tengah kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Defisit transaksi berjalan akan tetap terkendali dengan baik pada tahun 2025-2026, dengan cadangan devisa yang memadai.

    Indonesia mereka anggap juga telah mampu melakukan reformasi struktural yang lebih berani, termasuk dorongan yang lebih cepat di bidang perdagangan, dan dampak positif dari pertumbuhan yang lebih kuat di antara mitra dagangnya.

    IMF juga menganggap pelonggaran kebijakan moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan BI Rate, dengan penyelarasan kembali berbagai instrumen BI ke arah yang suportif, merupakan langkah yang tepat. Pemotongan suku bunga 150 bps dan langkah-langkah peningkatan likuiditas akan secara bertahap memperkuat pertumbuhan kredit; permintaan kredit akan didorong oleh upaya untuk mendukung kepercayaan dan prediktabilitas kebijakan.

    “Ke depannya, mungkin ada ruang untuk beberapa pemotongan suku bunga kebijakan lebih lanjut. Tingkat dan laju pemotongan tersebut harus terus bergantung pada data, mempertimbangkan efek tertunda dari tindakan BI yang telah diambil, dan memperhitungkan impuls fiskal yang suportif serta kebutuhan untuk menjaga ruang terhadap guncangan eksternal,” kata IMF.

    Dari sisi nilai tukar rupiah, IMD menang masih menganggap, kebijakan intervensi dapat menjadi bagian dari respons kebijakan mengingat pasar valuta asing Indonesia yang relatif dangkal, jika terjadi guncangan penghindaran risiko yang memicu pengetatan kondisi keuangan yang berlebihan.

    Intervensi semacam itu perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk menjaga penyangga di dunia yang rentan terhadap guncangan. Penilaian awal terhadap posisi eksternal Indonesia pada 2025 menunjukkan secara umum sejalan dengan fundamental jangka menengah dan pergerakan kurs yang diinginkan.

    Dari sisi sistem keuangan secara umum juga mereka anggap tetap tangguh. Di dukung sikap makroprudensial akomodatif jangka pendek BI tengah kesenjangan kredit yang negatif.

    Namun, ke depannya, IMF menilai secara bertahap BI harus beralih ke sikap netral seiring dengan pertumbuhan kredit yang meningkat, sehingga akan melindungi dari potensi risiko makrofinansial. Apalagi, di tengah upaya pemerintah berupaya memobilisasi sektor keuangan untuk agenda pertumbuhannya, memastikan adanya pagar pembatas yang tepat akan membantu menjaga ketahanan sektor tersebut.

    Dalam kesempatan itu, IMF juga memperingatkan ada risiko pelebaran defisit APBN pemerintah menjadi sekitar 2,8% dari PDB pada tahun 2025, dan sekitar 2,9% tahun depan berdasarkan proyeksi pertumbuhan dan pendapatan yang lebih konservatif dibandingkan dengan yang diperkirakan dalam anggaran tahun 2026 sebesar 2,7% dari PDB.

    Pengelolaan pelaksanaan anggaran yang cermat untuk mengamankan target anggaran pemerintah akan memberikan dukungan fiskal yang dibutuhkan bagi perekonomian sekaligus menjaga ruang fiskal untuk dimanfaatkan jika risiko penurunan terjadi.

    “Menjaga risiko fiskal tetap terkendali akan membutuhkan pengelolaan fiskal yang cermat dan berkelanjutan serta perlindungan yang kuat dan pengawasan yang ketat terhadap operasi kuasi-fiskal,” tulis IMF dalam laporannya.

    Mereka juga menganggap mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, dengan fokus pada belanja berkualitas tinggi dan efisiensi belanja, akan semakin meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    IMF Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,8% di 2025

  • RI Bakal Bangun Pembangkit Tenaga Sampah PLTSa 452 MW Sampai 2034

    RI Bakal Bangun Pembangkit Tenaga Sampah PLTSa 452 MW Sampai 2034

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2034, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) direncanakan bisa terbangun hingga 452 Mega Watt (MW).

    Eniya mencatat, dari 452 MW PLTSa itu tersebar di beberapa wilayah, diantaranya: Jawa, Madura, Bali Sumatera hingga Sulawesi. “Sampai 10 tahun ke depan ada 452 MW. Suma sudah diakomodasi dan di sini proses tadi, sudah di eliminir. Sudah ditetapkan (harganya) 20 sen per kwh.” ungkap Eniya dalam Waste to Energy Invesment Forum 2025, Rabu (19/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, harga listrik dari PLTSa tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.

    Melalui aturan itu, kata Eniya, batas waktu penetapan harga listrik atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) hanya membutuhkan waktu 10 hari.

    “Lalu konsumsi, lalu layak dan dikeluarkan, tidak ada lagi negosiasi dengan PLN dan disetujui Menteri ESDM, masuk OSS,”

    “Kita terobos, dan ini baru, jual dengan cara seperti itu, setelah pemilihan Danantra, Pemda, lalu ke ESDM,” tandas Eniya.

    Eniya menambahkan, bahwa sejatinya sampah menjadi energi bukan hanya menjadi pembangkit listrik. Produk dari sampah itu sendiri bisa diakomodasikan menjadi bioenergi, BBM Terbarukan, gas hingga biomassa lainnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Sampah Bisa Jadi Listrik, Aturannya Terbit Bulan Ini

  • Video: KLH: Butuh Langkah Ekstrem Atasi Masalah Sampah Yang Menggunung

    Video: KLH: Butuh Langkah Ekstrem Atasi Masalah Sampah Yang Menggunung

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

    Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

    Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

    Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

    Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

    Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

    Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

    Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

    Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)