Jakarta, CNBC Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas anggaran pada tahun 2026. Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah berencana akan menggelontorkan Rp 335 triliun sepanjang tahun 2026 untuk program tersebut. Anggaran MBG pada 2026 ini meningkat tajam sebesar 96% dari tahun ini sebesar Rp 171 triliun.
Adapun anggaran tersebut ditargetkan untuk 82,9 juta peserta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga usia sekolah. Tujuannya, untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Nantinya, anggaran akan digunakan untuk mengolah sumber pangan lokal untuk memenuhi standar gizi sesuai usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Menu terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, hingga susu sebagai pelengkap.
“Program ini juga mengutamakan penggunaan sumber pangan lokal dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan dan keterjangkauan makanan,” dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 dikutip Rabu (20/8/2025).
Penyaluran MBG akan dilakukan melalui Satuan layanan Pemenuhan Gizi(SPPG)sebagai unit yang bertugas mengelola dan mendistribusikan makanan kepada peserta.
SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Pelaksanaan MBG juga mengikutsertakan UMKM lokal khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman sebagai mitra dalam penyediaan makanan bergizi. Hal ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM.
“Kerjasama dengan petani dan pelaku UMKM juga sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga kebutuhan pangan dapat tersedia dengan cepat dan efisien,” tulisnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan Insya Allah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya pada Selasa (12/8/2025).
SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.
“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp 28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.
Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp 8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
