Category: CNBCindonesia.com News

Awas Pabrik Gula Meledak-Swasembada Terancam, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia – Kekhawatiran baru muncul di kalangan petani tebu terkait penumpukan tetes tebu atau molase di pabrik gula. Jika disimpan terlalu lama dalam jumlah besar, molase berpotensi menimbulkan kecelakaan industri serius, termasuk ledakan.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menjelaskan, sifat molase bisa berubah ketika lama tersimpan. Cairan hasil samping produksi gula itu dapat mengeras dan mengalami reaksi kimia berbahaya, bahkan berpotensi bisa meledak.

Sementara itu, molase yang disimpan terlalu lama juga akan mengalami proses fermentasi. Jika gas hasil fermentasi menumpuk di tangki tanpa ventilasi atau pengamanan memadai, tekanannya dapat meningkat hingga berujung ledakan.

“Dia (molase) bisa berubah sifatnya. Sudah berfermentasi dan itu bahkan kalau itu tidak segera ditangani, dikeluarkan, itu bisa meledak. Kalau meledak bisa juga terjadi pencemaran lingkungan,” kata Soemitro dalam Seminar Ekosistem Gula Nasional di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Soemitro menegaskan, persoalan molase bukan hanya soal harga yang anjlok dan tidak terserap pasar, tetapi juga membawa risiko lingkungan.

“Jadi dampak tidak bisa terjualnya molase (tetes tebu) itu lebih berbahaya, tidak hanya secara ekonomis, pada lingkungan juga bisa berdampak kurang bagus,” ujarnya.

Ia menambahkan, tumpukan molase yang tak tertangani bisa memaksa pabrik gula menghentikan penggilingan tebu.

Kondisi itu berpotensi merugikan petani sekaligus mengganggu target swasembada gula nasional, meski tahun ini produksi tebu diperkirakan meningkat.

Karena itu, APTRI mendesak Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk menunda penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Soemitro meminta aturan tersebut dikaji ulang dan untuk sementara kembali menggunakan Permendag 8/2024 agar tidak menimbulkan kerugian lebih luas.

“Tidak apa-apa itu diadakan peninjauan kembali, asal itu ada alasannya. Nah alasannya sekarang sudah cukup. Tinggal waktunya ini. Tunda dulu lah, jangan tanggal 29 Agustus (diimplementasikan), itu sudah besok lusa ya,” pungkasnya.

(dce)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 21:20
Bos Tapera Dapat Arahan Khusus dari Sri Mulyani, Ini Bocorannya

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan arahan khusus kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera untuk terus meningkatkan tata kelola dan inovasi pembayaran khususnya dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho setelah melakukan rapat dengan para anggota komite Tapera.

“Ibu Menteri Keuangan mengharapkan ada upaya-upaya keterlibatan atau alokasi APBN untuk pembiayaan perumahan ke depan bisa semakin efisien, namun leverage output-nya semakin meningkat,” ujar Heru di Gedung Jusuf Anwar, Rabu (27/8/2025).

Heru pun menjelaskan, Program FLPP telah menyalurkan 161.500 unit rumah hingga 27 Agustus 2025 dari total 350 unit yang ditargetkan oleh pemerintah. Angka tersebut setara dengan 47% dari target tahun berjalan.

Dari sisi pembayaran, realisasi penyaluran telah mencapai Rp 20 triliun melalui alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jumlah tersebut, menembus 57% dari total alokasi sebesar Rp 35,2 triliun.

Selain itu, Heru pun menyampaikan sejumlah perbaikan tata kelola yang telah dilakukan. Mulai dari pengelolaan dana, peningkatan kualitas SDM hingga penguatan infrastruktur.

Namun dirinya mengatakan, Sri Mulyani selaku anggota komite BP Tapera pun menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara dalam pembiayaan perumahan.

“Kemudian juga tadi ada arahan-arahan khusus kepada tTpera agar terus meningkatkan kualitas research and development bagaimana alokasi APBN ke depan semakin efisien,” ujarnya.

(dce)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 21:15
Negara Kaya Ini Hukum Israel, Good Bye Perusahaan & Bank Yahudi

Jakarta, CNBC Indonesia – Dana kekayaan negara terbesar di dunia, Norges Bank Investment Management (NBIM), resmi menghentikan investasi pada produsen mesin asal Amerika Serikat Caterpillar Inc. serta lima bank Israel. Langkah ini diambil setelah dewan etik NBIM menilai ada risiko tak dapat diterima terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan Tepi Barat.

NBIM, yang mengelola dana sekitar US$2 triliun (Rp33.400 triliun) atas nama rakyat Norwegia, menyatakan keputusan divestasi didasarkan pada rekomendasi etik.

“Ada risiko yang tidak dapat diterima bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi pada pelanggaran serius terhadap hak-hak individu dalam situasi perang dan konflik,” ujar manajemen NBIM dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).

Menurut NBIM, buldoser Caterpillar digunakan otoritas Israel dalam penghancuran properti warga Palestina yang dinilai melanggar hukum. Per akhir 2024, NBIM memegang saham Caterpillar senilai US$2,4 miliar (Rp40,1 triliun), setara 1,2% kepemilikan.

NBIM juga akan melepas kepemilikan pada sejumlah bank, yakni First International Bank of Israel, FIBI Holdings, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, dan Bank Hapoalim. Kelima institusi tersebut dinilai memberikan layanan keuangan bagi pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat yang dianggap ilegal oleh hukum internasional.

Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik domestik, dengan pemilu Norwegia yang hanya bersisa dua pekan. CEO NBIM Nicolai Tangen bahkan mengakui dana tersebut menghadapi “krisis” karena keterlambatan melaporkan kepemilikan saham di perusahaan jet tempur Israel saat konflik Gaza memanas.

Awal bulan ini, NBIM juga mengumumkan akan meninjau investasi di 56 perusahaan Israel. Hingga pertengahan Agustus, jumlah tersebut telah dikurangi menjadi 38. Selain itu, NBIM berkomitmen menjual saham Israel di luar indeks acuannya serta mengakhiri kontrak dengan manajer aset eksternal di negara tersebut.

Meski menghadapi tekanan politik, NBIM menegaskan tetap menjaga mandat utamanya: menghasilkan imbal hasil maksimal. Sekitar 55% portofolio ekuitas dana ini berada di AS, dengan sektor teknologi menjadi motor laba tahunan sebesar US$222 miliar (Rp3.707 triliun) tahun lalu. Namun pada kuartal I-2025, dana ini merugi sekitar US$40 miliar (Rp668 triliun).

Wakil CEO NBIM Trond Grande menekankan, divestasi ini bukan semata pengurangan bobot investasi, melainkan penyelarasan portofolio dengan pedoman etik.

“Yang penting bagi kami adalah kami tidak berinvestasi di perusahaan yang dapat berkontribusi pada pelanggaran pedoman etika yang kami miliki,” kata Grande kepada CNBC International.

Peneliti Oxford University, Ana Nacvalovaite, menilai langkah NBIM ini menunjukkan benturan tak terelakkan antara bisnis dan hak asasi manusia.

Pengecualian oleh NBIM menyoroti bahwa mandat etik diterapkan secara universal, baik untuk industri AS maupun pemberi pinjaman Israel,” ujarnya.

Meski begitu, kritikus menilai NBIM masih berinvestasi di aset negara lain yang juga menghadapi tuduhan pelanggaran HAM, termasuk sektor minyak. Menariknya, Bursa Efek Tel Aviv justru mencatat rekor tertinggi tahun ini meski Israel tengah menghadapi perang di berbagai front.

Bagaimana dampak jangka panjang keputusan NBIM terhadap portofolio globalnya masih harus dilihat, namun secara historis, kebijakan etik dana tersebut tidak banyak mempengaruhi imbal hasil jangka panjang.

(tfa/luc)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 21:10
Jepang Terpanggang! Suhu Mendidih Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Jakarta, CNBC Indonesia – Tokyo, ibu kota Jepang, menghadapi gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan suhu mencapai 35 derajat Celsius atau lebih selama 10 hari berturut-turut. Badan Meteorologi Jepang (JMA) pada Rabu (27/8/2027) menegaskan bahwa catatan ini merupakan yang pertama sejak pencatatan dimulai pada 1875.

“Ini adalah pertama kalinya sejak survei dimulai pada 1875 terjadi rentetan panas seperti ini,” kata JMA kepada AFP, menyebut Rabu sebagai hari ke-10 berturut-turut dengan suhu ekstrem.

Fenomena ini terjadi setelah Jepang mengalami Juni dan Juli terpanas sepanjang sejarah pencatatan sejak 1898, dan Agustus ini negara itu juga mencatat suhu tertinggi sepanjang masa, yakni 41,8°C di Kota Isesaki, Prefektur Gunma.

Adapun gelombang panas membawa dampak serius terhadap kesehatan. Badan Manajemen Kebakaran dan Bencana Jepang melaporkan lebih dari 8.400 orang dirawat di rumah sakit akibat heatstroke pekan lalu, dan 12 orang dilaporkan meninggal dunia.

Pejabat kesehatan mendesak masyarakat, terutama kelompok lanjut usia yang menjadi populasi terbesar kedua di dunia setelah Monako, agar berlindung di ruangan ber-AC selama musim panas untuk mencegah dehidrasi dan serangan panas.

Para ahli menegaskan bahwa gelombang panas dan cuaca ekstrem ini merupakan bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Musim panas tahun lalu tercatat sebagai yang terpanas sepanjang sejarah bersama tahun 2023, disusul musim gugur terhangat sejak pencatatan 126 tahun lalu.

Pemanasan global juga memengaruhi ikon alam Jepang. Pohon sakura yang terkenal kini mulai berbunga lebih awal atau bahkan tidak mekar sempurna karena musim gugur dan dingin yang terlalu hangat. Salju abadi di puncak Gunung Fuji pun semakin jarang terlihat; tahun lalu salju baru muncul pada awal November, padahal biasanya muncul di awal Oktober.

Data NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) menunjukkan bahwa Asia termasuk wilayah dengan percepatan pemanasan tercepat sejak 1990, hanya sedikit di belakang Eropa.

Pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan peringatan bahwa kenaikan suhu global membawa dampak semakin buruk terhadap kesehatan dan produktivitas pekerja. Dalam laporan bersama badan kesehatan dan iklim PBB disebutkan bahwa produktivitas pekerja menurun 2-3 persen untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat di atas 20°C.

Risiko kesehatan yang ditimbulkan meliputi heatstroke, dehidrasi, gangguan fungsi ginjal, hingga masalah neurologis. Kelompok pekerja manual seperti petani, buruh konstruksi, dan nelayan termasuk yang paling rentan terhadap dampak kenaikan suhu ekstrem ini.

Di sisi lain, sebagian wilayah Jepang justru dilanda hujan lebat yang juga mencetak rekor. NHK melaporkan bahwa sebuah kota di pulau utara Hokkaido, Toyotomi, diguyur curah hujan setara rata-rata satu bulan penuh dalam hanya 12 jam pada Selasa (26/8/2025).

Di Prefektur Yamaguchi bagian barat, sekitar 400 rumah tangga di Kota Hagi diminta untuk segera mengungsi karena risiko tanah longsor yang meningkat akibat curah hujan ekstrem.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 13:35
Video: Lisa Cook Sebut Trump Tak Bisa Pecat Dirinya Dari The Fed

Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Federal Reserve, Lisa Cook, menegaskan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump tidak memiliki wewenang untuk memecat dirinya dari kursi Dewan Bank Sentral AS.

Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Rabu 27/08/2025) berikut ini.

27/08/2025 13:33
IKN Persiapan Pisah dari Kaltim, Patok Batas Wilayahnya Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penegasan batas wilayah IKN dengan daerah sekitarnya, termasuk Kota Balikpapan.

Pada Selasa (26/8/2025), digelar rapat koordinasi di Balai Pertemuan Umum Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Rapat dihadiri jajaran pemerintah daerah serta dilanjutkan survei lapangan ke titik perbatasan IKN-Balikpapan.

Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan Otorita IKN, Kuswanto, menjelaskan pentingnya penegasan batas di lapangan. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 telah menetapkan batas IKN, namun petanya skalanya 1: 400.000. Di lapangan perlu pendetailan dengan peta skala besar, serta dilakukan penataan wilayah terhadap desa/kelurahan yang terdampak adanya IKN.

“Di dalam undang-undang sudah ditetapkan batas yang ditetapkan. Namun pendetailan di lapangan diperlukan agar garis batas tidak memotong rumah penduduk, jalan, sungai, bidang tanah, atau fasilitas umum sehingga kewenangan pengelolaan jelas. Ini proses yang normal yang mana penegasan batas akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Penegasan ini penting dalam pelaksanaan fungsi IKN sebagai Pemda Khusus,” tegas Kuswanto.

Kegiatan penegasan batas wilayah mengacu pada beberapa dasar hukum. Dasar utamanya adalah UU 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU 3 Tahun 2022 tentang IKN dan memperhatikan Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Permendagri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menurut Kuswanto, regulasi tersebut perlu dilakukan penyesuaian karena terjadi perubahan entitas wilayah.

“Dulu Balikpapan berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Namun sekarang, dengan adanya IKN, maka batas ini harus direview ulang dan ditegaskan kembali. Jadi rapat ini tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan sebelumnya,” ujarnya.

Foto: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025). (Dok.Nusantara)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memimpin Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025). (Dok.Nusantara)

Penegasan batas ini juga melibatkan pemerintah daerah setempat (Kabupaten/Kota serta Provinsi Kaltim) bahkan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga dilibatkan. Kuswanto menyebutkan, sebelumnya Otorita IKN bersama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah beberapa kali melakukan pembahasan.

“Bukan hanya soal garis batas, tapi juga penataan wilayah. Tim dari Kemendagri pun sudah turun langsung. Dengan Balikpapan, meskipun sudah ada regulasinya, kami perlu menyesuaikan kembali karena entitas wilayah berubah. Sepanjang tahun ini, koordinasi kami cukup intens untuk menyelesaikan batas ini,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Balikpapan, Zulkifli, menegaskan bahwa secara prinsip batas wilayah Balikpapan sudah jelas sesuai regulasi yang berlaku.

“Bagi Balikpapan, batas wilayah sebenarnya sudah jelas karena sudah ditegaskan melalui Permendagri Nomor 30 Tahun 2017 untuk Balikpapan dengan Kutai Kartanegara, serta Permendagri Nomor 48 Tahun 2012 untuk Balikpapan dengan Penajam Paser Utara. Dua penegasan inilah yang menjadi batas Balikpapan dengan IKN. Jadi, sebenarnya tidak ada persoalan berarti. Kita hanya menegaskan ulang,” jelasnya.

Meski demikian, Zulkifli mengakui ada beberapa segmen batas yang memerlukan penyesuaian agar lebih jelas dan sesuai dengan kaidah penataan batas.

“Dalam penataan batas, kita mengutamakan batas alam atau batas buatan yang permanen. Kita melihat ada segmen-segmen yang sebelumnya belum jelas, karena tidak ada batas alam maupun buatan yang bisa dijadikan tanda. Maka hari ini, dalam rapat koordinasi, kita bersepakat menyesuaikan kembali,” ungkapnya.

Dari rapat koordinasi dan survei lapangan, disepakati beberapa poin penting. Salah satunya adalah penyesuaian garis batas di empat kelurahan IKN yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, yakni:

Kelurahan Salok Api Laut (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Teritip (Balikpapan Timur), dengan batas alami berupa sungai. Seluruh badan sungai masuk wilayah IKN, namun pemanfaatannya dapat digunakan bersama.
Kelurahan Salok Api Darat (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Teritip (Balikpapan Timur), dengan batas berupa jalan dan Pilar Batas Utama (PABU) sebagaimana diatur dalam Permendagri 30/2017.
Kelurahan Karya Merdeka (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Karangjoang (Balikpapan Utara), dengan batas berupa jalan yang menyesuaikan Jalan Vico dan PABU sesuai aturan.
Kelurahan Mentawir (Sepaku) berbatasan dengan Kelurahan Kariangau (Balikpapan Barat), dengan batas jalan dan PABU sebagaimana diatur dalam Permendagri 48/2012.

Selain itu, rapat menyepakati perlunya penambahan, rehabilitasi, dan pembangunan PABU/Titik Koordinat di beberapa lokasi strategis, di antaranya di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Km 18,8, serta di titik PABA 1, PABU 8, PABA 2, dan PABU 35.

Pemerintah Kota Balikpapan juga diminta untuk menyesuaikan regulasi tata wilayah, termasuk melakukan revisi atau pembentukan aturan baru terkait kecamatan dan kelurahan, sebagai dampak dari perubahan batas wilayah akibat keberadaan IKN.

Tahap berikutnya, tim teknis dari Otorita IKN dan Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan pemetaan bersama menggunakan peta kartometrik. Hasil pemetaan kemudian akan dibahas dan disepakati secara teknis sebelum dilaporkan kepada pimpinan masing-masing.

“Setelah ada kesepakatan terkait penegasan batasnya hasilnya akan ditandatangani bersama oleh Kepala Otorita IKN, Walikota Balikpapan, Bupati Kutai Kartanegara, dan Bupati Penajam Paser Utara. Selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan secara resmi,” terang Kuswanto.

Ia menambahkan, kepastian batas wilayah sangat penting untuk menghindari potensi sengketa antarwilayah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Dengan adanya penegasan batas ini, maka pengelolaan wilayah IKN akan lebih jelas, tidak tumpang tindih, dan bisa menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan ke depan,” pungkasnya.

(wur/wur)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 13:20
Menteri LH: Tutupan Es di Puncak Carstensz Papua Akan Hilang di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia – Salju abadi di Puncak Carstensz di Pegunungan Jayawijaya, Papua Tengah diprediksi akan hilang atau mencair pada tahun 2026 mendatang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan ini disebabkan karena dampak dari pemanasan global.

“Kita menyatakan dunia global telah berupaya untuk menurunkan gas rumah kaca tetapi alam tidak bisa dibohongi. Alam telah melakukan kalibrasinya dengan sangat nyata,” ungkap Hanif saat memberikan sambutan secara virtual di acara Forum Nasional Pekan Iklim Bali 2025, Denpasar, Senin lalu (25/8/2025).

“Kita lihat bahwa hari ini es yang ada di puncak Carstensz, salah satu puncak tertinggi di Indonesia telah mencair dan diproyeksikan oleh BMKG, maka es ini, tutupan es akan habis pada tahun 2026 nanti,” imbuhnya.

Foto: Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan paparan dalam Sesi Pembukaan & Pleno Forum Nasional Pekan Iklim Bali 2025. (Tangkapan Layar Youtube/Pekan Iklim Bali)
Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan paparan dalam Sesi Pembukaan & Pleno Forum Nasional Pekan Iklim Bali 2025. (Tangkapan Layar Youtube/Pekan Iklim Bali)

Hanif mengaku sempat berkunjung ke Puncak Carstensz pada 2023 lalu. Pada saat itu katanya es masih ada lebih dari 1/3 nya.

“Hari ini es di puncak Carstensz tinggal tersisa di relung-relung dari gunung-gunung batunya,” sebutnya.

Oleh karena itu, ini harusnya menjadi perhatian serius semua pihak bahwa harus ada tindakan nyata untuk menekan emisi gas rumah kaca.

“Ini yang kemudian mensimbolkan ke kita, apa yang kita gembor-gomborkan dengan semangat kuat tetapi alam melakukan kalibrasi berbeda. Upaya kita belum membawa dampak yang serius untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua,” ucapnya.

(wur/wur)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 13:17
Video: Kolaborasi Pengusaha & Danantara Kejar Target Ekonomi 8%

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung konsep Indonesia Incorporated guna memberantas kemiskinan dan mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Melalui konsep Indonesia Incorporated, pemerintah dan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, BUMN, UMKM dan Koperasi untuk bersinergi dan bekerja sama untuk memperkuat ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie memastikan dukungannya terhadap pencapaian Indonesia Inc, salah satunya lewat pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) yang diharapkan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi RI melalui pengelolaan aset lebih dari USD 1 Triliun dengan target dividen USD 7-8 Miliar per tahun.

Kadin berharap kolaborasi BUMM melalui Danantara dengan sektor swasta termasuk UMKM dan Koperasi juga dapat memperkuat kepercayaan investor asing. Hal ini penting untuk mengerek ekonomi RI menuju target pertumbuhan ekonomi 8%.

Seperti apa peran Kadin mendorong perekonomi RI? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 27/08/2025)

27/08/2025 13:12
Kantor Sri Mulyani Siap Bahas Ide Gaji Tunggal ASN

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary belum akan diterapkan pada 2026, karena sesuai dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026 diterapkan dalam periode jangka menengah.

Hingga saat ini, pemerintah pun masih membahas secara mendalam penerapan sistem yang akan merombak sistem penggajian ASN itu lintas kementerian, seperti Kementerian Keuangan bersama Kementerian PANRB. Tujuannya supaya tidak mengganggu postur APBN secara radikal.

“Ya dalam jangka menengah nanti tentunya kita melihat perkembangan keadaan dan sebagainya, jadi nanti akan jadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skema gajinya,” kata Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

“Nanti tentu kita harus hitung-hitungan lagi kan, harus review lagi,” tegas Rofyanto.

Pemerintah pun belum bisa memastikan kapan penerapan sistem penggajian tunggal itu diberlakukan bagi para ASN. Yang jelas, arah sistem penggajian ke depan akan menerapkan sistem single salary.

“Ya ini kan artinya ada wacana dari Kementerian PANRB, itu kita coba bahas, kita coba diskusikan, kita persiapkan untuk jangka menengahnya seperti apa,” ungkap Rofyanto.

Wacana pemerintah untuk menerapkan penggajian tunggal atau single salary kembali muncul dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Jauh sebelum muncul dalam dokumen itu, sistem gaji terbaru bagi ASN itu telah lama dibahas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Misalnya oleh Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri melalui Webinar Korpri Menyapa ASN Sesi ke-35 bertema “Single Salary (Gaji Tunggal) bagi ASN pada Oktober 2023 silam. Saat itu, Ketua 1 Dewan Pengurus Korpri Nasional Reydonnyzar Moenek mengungkapkan salah satu manfaat penerapan single salary bagi ASN.

Ia bilang, dengan sistem penggajian tunggal, maka ASN akan menerima gaji pokok lebih besar dari yang ada selama ini. Sebagaimana diketahui, gaji pokok ASN terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan ke-19 atas PP Nomor 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

“Kita menyambut bangga dan gembira manakala pemerintah akan memberlakukan single salary terkait dengan di mana ada wacana bahwa PNS hanya akan menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya lah yang diperbesar,” ucap pria yang akrab disapa Donny itu sebagaimana dikutip kembali, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, konsep single salary secara garis besar menyatukan seluruh komponen gaji yang selama ini terpisah, seperti tunjangan anak dan istri, hingga tunjangan beras dan sebagainya ke dalam gaji pokok para aparatur sipil negara. Hanya tunjangan jabatan dan fungsional yang masih akan di luar perhitungan.

“Yang saya tangkap dengan skema tersebut tentunya tunjangan anak dan istri, dan beras, dan tunjangan-tunjangan lain sudah masuk semua menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional tetap diatur dan kita lihat nanti,” tegasnya.

Dalam Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil: Design Gaji dan Tunjangan yang terbit pada 2017, telah dijelaskan sistem single salary memang hanya akan membuat para ASN menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan). Sistem grading akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS.

Gaji dalam sistem itu disebut merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaanya. Sedangkan grading adalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukan posisi, beban kerja, tanggungjawab dan resiko pekerjaan.

Setiap grading akan dibagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Untuk perhitungan tunjangan kinerja diberikan sesuai capaian kinerja PNS yang berfungsi sebagai penambahan bagi penghasilan atau pengurang penghasilan. Tunjangan kinerja akan diberikan sebagai tambahan penghasilan, apabila capaian kinerja PNS dinilai baik atau sangat baik.

Tunjangan kinerja dapat diberikan sebagai penurunan penghasilan apabila output kinerjanya kurang atau buruk, Besaran tunjangan kinerja sebesar 5% dari gaji PNS yang penerapannya sama di setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Oleh karena itu dalam tunjangan kinerja, dimungkinkan PNS yang mempunyai kontrak kinerja jabatan yang sama bisa mendapatkan tunjangan kinerja berbeda, tergantung pada hasil capaian kinerjanya.

Sedangkan untuk perhitungan tunjangan kemahalan berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja.

Indeks harga yang berlaku di daerah penempatan PNS akan dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indeks harga masing-masing daerah akan dievaluasi paling lama setiap tiga tahun. Secara otomatis PNS yang ditempatkan di daerah yang indeknya berbeda, akan berbeda pula tunjangan kemahalannya.

Dengan penjelasan itu, maka sistem penghasilan PNS dalam konsep single salary ini nantinya akan ditentukan dengan rumus indeks gaji ditambah indeks tunjangan kinerja ditambah indeks kemahalan daerah, berdasarkan Civil Apparatus Policy Brief Nomor: 010-Agustus 2017.

Konsep sistem penggajian single salary menjadi pilihan pemerintah karena bila merujuk jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara Edisi II Tahun 2012, sistem penggajian ASN khususnya para pegawai negeri sipil atau PNS selama ini sebatas didasarkan pada pangkat dan masa kerja, dan belum didasarkan pada bobot pekerjaan atau jabatan.

Selain itu, besaran Gaji PNS selama ini juga dinilai tidak mencerminkan penghasilan yang sesungguhnya, karena di samping menerima gaji pokok, PNS juga menerima tunjangan (keluarga, pangan, jabatan, khusus) dan sejumlah honorarium dari berbagai sumber lainnya. Struktur Gaji PNS yang sangat kompleks itu, lalu disebut sulit dijadikan barometer kinerja bagi seorang PNS.

(arj/mij)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 13:10
Tsunami PHK Otomotif Berlanjut, 114 Ribu Lapangan Kerja ‘Hilang’

Jakarta, CNBC Indonesia – Industri Jerman kembali diguncang badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam 12 bulan hingga akhir Juni 2025, sebanyak 114.000 lapangan kerja hilang, dengan hampir separuh berasal dari sektor otomotif.

Menurut analisis EY berdasarkan data kantor statistik Jerman (Destatis), industri otomotif memangkas sekitar 51.500 posisi atau hampir 7% dari total tenaga kerja dalam periode tersebut. Jika dibandingkan dengan era pra-pandemi 2019, jumlah pekerjaan di sektor ini sudah turun 112.000.

“Tidak ada sektor industri lain yang mencatat pengurangan lapangan kerja sebesar ini,” tulis laporan EY, dikutip CNBC International, Rabu (27/8/2025).

Jan Brorhilker, Managing Partner Divisi Assurance EY Jerman, menyebut pemangkasan tenaga kerja itu tak terhindarkan di tengah kondisi sulit yang melanda industri otomotif Negeri Bavaria.

“Penurunan laba yang besar, kelebihan kapasitas, dan pasar luar negeri yang lesu membuat pengurangan lapangan kerja yang signifikan mustahil dihindari,” ujarnya dalam keterangan resmi.

EY mencatat pendapatan sektor otomotif turun 1,6% pada kuartal II-2025 dibanding periode yang sama tahun lalu. Volkswagen bahkan melaporkan penurunan tajam laba kuartalan dan merevisi turun proyeksi tahunan.

Meski begitu, kontraksi otomotif masih lebih kecil dibanding penurunan 2,1% yang dialami industri Jerman secara keseluruhan.

Sektor otomotif Jerman selama ini menghadapi persaingan sengit, terutama dari China yang unggul dalam biaya produksi dan inovasi kendaraan listrik (EV). Hambatan birokrasi dan regulasi dalam negeri juga membuat transisi ke EV lebih lambat dibanding pesaing global.

Kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menambah beban. Ekspor mobil dan suku cadang Jerman ke AS anjlok 8,6% pada semester I-2025 dibanding tahun lalu.

“Label ‘Made in Germany’ masih dihargai di AS, tapi ketidakpastian tarif jelas membebani industri,” tulis EY.

Meski kesepakatan perdagangan baru AS-Uni Eropa memberi sedikit kelegaan, bea masuk 15% untuk otomotif tetap akan diberlakukan setelah regulasi industri Eropa direvisi.

Di dalam negeri, perekonomian Jerman juga lesu. Produk domestik bruto (PDB) negara itu menyusut pada 2023 dan 2024. Setelah tumbuh 0,3% pada kuartal I tahun ini, ekonomi kembali terkontraksi 0,3% di kuartal II-2025.

Selain itu, Brorhilker juga memperingatkan tekanan terhadap ekspor otomotif Jerman kemungkinan masih berlanjut.

“Ekspor ke AS akan terdampak tarif, sementara ke China terganggu lemahnya permintaan domestik,” ujarnya.

Dengan berbagai raksasa otomotif Jerman tengah melakukan restrukturisasi dan efisiensi biaya, ia menegaskan prospek tenaga kerja belum cerah. “Jumlah lapangan kerja di industri ini akan terus menurun,” katanya.

(tfa/șef)

[Gambas:Video CNBC]

27/08/2025 13:05