Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menilai bahwa selama hampir tiga dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia telah menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan. Ia menyebut masa reformasi membuat Indonesia terlalu bergantung pada pasar bebas dan impor. Padahal pada zaman orde baru di Bawah rezim Soeharto impor pakan bisa ditekan.
“Bapak-bapak tahu, 28 tahun memang kita ini dirusak betul-betul. Saya berani katakan melalui yang pahamnya kurang lah, saya berani katakan itu. Sekarang kita impor gandum 13 juta ton per tahun, pakan kita pindah ke gandum, kita nggak bisa bikin, kita nggak bisa tanam. Kita impor gula 6 juta, kita impor kedelai 3 juta, dulu Pak Harto bisa produksi kedelai 2 juta per tahun. Kita impor garam 2,8 juta, kita impor jagung 3 juta, kita impor beras tahun lalu 4,5 juta,” kata Zulhas pada Hari Ritel Nasional, Selasa (11/11/2025).
Ia menyoroti kondisi sektor pangan dan industri dalam negeri yang kini banyak bergantung pada impor. Menurutnya, kondisi ini membuat ekonomi nasional rapuh dan mudah dipengaruhi modal asing.
“Kita mau gagal dari mana? Ritel mau gagal dari mana, wong hasil di ritel dari impor semua. Apalagi minyak, minyak produksi turun terus, 70-80% kita impor semua,” ujarnya.
Situasi ini merupakan dampak dari sistem ekonomi pasar bebas dan politik liberal yang berjalan selama 28 tahun terakhir.
“Kita udah 28 tahun reformasi, semua yang kita lakukan itu ekonomi pasar bebas, politik sangat liberal. Tentu kalau pasar bebas, politiknya liberal, pasti semua akan dipengaruhi oleh modal, dan sebagainya, neolib dan lain-lain. Modal segalanya, karena kita pasar bebas, itu 28 tahun,” jelasnya.
Namun, Zulhas mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi kini mulai dikoreksi setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan ini menjadi langkah besar untuk mengembalikan Indonesia pada prinsip ekonomi Pancasila.
“Setelah Pak Prabowo terpilih, ini dikoreksi. Karena itu kebijakan mendasar, besar, luas, dan berdampak signifikan. Karenanya nggak mudah. Saya perlu jelaskan karena perlu dipahami, nggak separuh-separuh nanti paham salah atau salah paham,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat memahami bahwa perubahan besar seperti ini membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Melalui koreksi kebijakan ini, Zulhas optimistis Indonesia bisa kembali menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kekuatan modal.
“Karenanya, koreksi kebijakan yang sangat liberal itu hari-hari ini mungkin seperti orang baru ganti sesuatu, ada sedikit-sedikit perubahan, mungkin kerasa, mungkin ada oleng dikit, mungkin bertanya-tanya,” ujar Zulhas.
Lebih lanjut, arah kebijakan baru di bawah pemerintahan Prabowo diklaim akan menyesuaikan diri dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial dan gotong royong.
“Pertama ingin kebijakan disesuaikan, diluruskan sesuai cita-cita Indonesia merdeka. Harus seiring sejalan, nggak bisa lari dari cita-cita Indonesia merdeka, kesepakatan waktu kita merdeka. Ada UUD, ekonomi Pancasila, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, gotong royong – itu prinsip dasar. Karena itu negara mesti kuat,” pungkasnya.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
