Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Jasa Marga: 7 Gerbang Tol Rusak Imbas Demo Kembali Beroperasi Besok

    Jasa Marga: 7 Gerbang Tol Rusak Imbas Demo Kembali Beroperasi Besok

    Jakarta, CNBC Indonesia-Gerbang Tol (GT) di Ruas Tol Dalam Kota (Cawang-Tomang-Pluit) yang terdampak aksi unjuk rasa tengah dalam proses perbaikan. Percepatan dilakukan agar segera beroperasi normal pada esok hari (3/9) bersama dengan 7 gerbang tol lain yang terdampak.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono dalam siaran pers, Selasa (2/9/2025)

    “Hingga hari ini, empat dari tujuh GT terdampak telah dioperasikan dan dapat dilintasi pengguna jalan tol dengan dukungan petugas mobile reader melayani transaksi, GT tersebut adalah GT Slipi 1 (arah Grogol), GT Senayan (arah Grogol), GT Semanggi 1 (arah Cawang), dan GT Semanggi 2 (arah Cawang),” kata Rivan.

    “Mulai besok Rabu (03/09), semua gerbang tol terdampak sudah dapat diakses oleh pengguna jalan tol dengan bantuan petugas menggunakan mobile reader untuk transaksi tol sementara, hal ini dimaksudkan untuk menjaga arus lalu lintas berjalan lancar dengan tetap memberikan ruang bagi tim teknis untuk menyelesaikan perbaikan pada lokasi terdampak lainnya,” jelasnya.

    Dalam hal memastikan operasional terus berjalan, Jasa Marga telah memiliki Prosedur Early Warning System (EWS), bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dan mitigasi risiko untuk mengantisipasi kejadian force majeure, salah satunya dengan mengasuransikan aset gerbang tol milik perusahaan.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan kepada pengguna jalan selama proses perbaikan ini. Setiap langkah perbaikan dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan mengutamakan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol serta tak lupa aspek estetika bangunan. Untuk pemulihan sistem transaksi, Jasa Marga selalu berkomitmen untuk melayani secara optimal dengan intensif melakukan perbaikan dan pengujian integrasi perangkat. Jasa Marga menyiapkan pada tanggal 7 September 2025 seluruh gerbang tol terdampak pada Ruas Tol Dalam Kota sudah dapat dioperasikan kembali dan diakses oleh pengguna jalan tol,” tambah Rivan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Penjualan Mobil Lesu, Gaikindo Soroti Dampak Gejolak Politik

    Video: Penjualan Mobil Lesu, Gaikindo Soroti Dampak Gejolak Politik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan kekhawatiran atas penurunan penjualan mobil akibat gejolak politik dan demonstrasi yang berkepanjangan di berbagai daerah dalam negeri.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (02/09/2025).

  • Pemerintah Sulit Akui RI Tidak Baik-baik Saja, CSIS Beri Bukti Ini!

    Pemerintah Sulit Akui RI Tidak Baik-baik Saja, CSIS Beri Bukti Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pemerintah masih menyangkal bahwa demonstrasi yang berlangsung pada akhir pekan lalu merupakan bentuk keresahan masyarakat akan kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja

    Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri menilai hingga saat ini para pengambil kebijakan belum mengakui adanya permasalahan fundamental yang berasal dari kondisi sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga kondisi politik yang ada.

    “Ada kecenderungan bahwa situasi saat ini dilihat sebagai situasi political chaos belaka yang memerlukan penanganan cepat dan bahkan juga mungkin bertendensi untuk menggunakan kekuatan. Tetapi belum kelihatan adanya pengakuan untuk bahwa kondisi kesejahteraan dan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar Yose dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah perlu mencari strategi untuk menata kembali kebijakan-kebijakan ekonomi dan kesejahteraan serta memperbaiki sistem dan mekanisme politik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

    “Tanpa adanya tindakan solutif yang komprehensif untuk jangka pendek maupun jangka panjang, kita akan terjebak di dalam situasi yang lebih buruk lagi dan beresiko untuk mengulangi berbagai hal-hal yang terjadi belakangan ini di kemudian hari,” ujarnya.

    Di sisi lain, Researcher bagian ekonomi untuk Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan menjelaskan bahwa krisis kepercayaan kepada pemerintah akibat runtuhnya legitimasi fiskal menjadi akar dari gelombang demonstrasi.

    Menurutnya, masyarakat diminta membayar pajak, iuran, hingga menerima kebijakan efisiensi pemerintah. Namun di sisi lain, publik melihat tanda-tanda pemborosan, seperti penambahan jumlah kementerian dan lembaga, praktik rangkap jabatan di BUMN, serta menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat dan anggota DPR.

    “Kontradiksi ini menciptakan krisis legitimasi fiskal. Karena pada dasarnya fondasi kepercayaan yang menopangnya itu runtuh. Dalam teori ekonomi politik kita ketahui bahwa pajak adalah kontrak sosial antara rakyat dengan negara,” ujar Deni dalam diskusi publik CSIS, Selasa (2/9/2025).

    Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan ketimpangan dan beban ekonomi yang semakin berat. Pertumbuhan ekonomi memang stabil di kisaran 5%, namun Deni menilai distribusinya semakin timpang karena bias pada sektor padat modal.

    Gini ratio masih di angka 0,39, kelas menengah yang terus menurun, dan banyaknya masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan.

    “Kalau pakai standar Bank Dunia yang sekarang mungkin tingkat kemiskinannya lebih tinggi lagi. Belakangan ini tingkat inflasi umum itu rendah, tapi pada waktu tertentu tingkat volatile food sangat tinggi. Misalnya hari ini harga beras itu kisaran Rp14.000 sampai Rp18.000, tengahnya misalnya Rp16.000 itu sangat-sangat membebani masyarakat,” ujarnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negara Asing Warning Warganya di RI, Pengusaha Hotel Bali Bilang Gini

    Negara Asing Warning Warganya di RI, Pengusaha Hotel Bali Bilang Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beberapa negara sudah mengeluarkan peringatan kepada warganya yang sedang berada di Indonesia, merespons aksi demonstrasi yang sempat memanas sejak 25 Agustus 2025. Negara-negara tersebut mengingatkan warganya menghindari lokasi-lokasi yang rawan dan potensi pusat peningkatan massa.

    Meski begitu, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan, peringatan yang dikeluarkan masing-masing negara tersebut hingga saat ini tidak berdampak signifikan ke sektor perhotelan maupun pariwisata Bali,

    “Terkait dengan travel warning saya bilang tidak signifikan pengaruhnya. Karena travel warning itu kewajiban pemerintahnya untuk mengeluarkan itu, agar warga negara yang ke Jakarta dan ke Bali, yang ke Indonesia lebuh berhati-hati kan. Itu sangat wajar sih,” katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Peringatan itu dinilai wajar karena pemerintah bertanggungjawab terhadap keselamatan warganya di negara lain. Ia bersyukur karena sejauh ini tidak ada negara yang melarang warga negaranya datang ke Indonesia melalui travel ban.

    “Yang penting kan nggak travel ban, kalau travel ban kan memang dilarang. Kalau travel warning diingatkan saja, himbauan aja, itu bedanya,” sebutnya.

    Hingga kini kunjungan wisatawan yang datang ke Bali pun masih tergolong tinggi, dengan okupansi hotel masih di angka 75-80%.

    “Ngga ngaruh, masih stabil. Sampai saat ini masih stabil sekalipun negaranya udah mengeluarkan travel warning. Travel warning itu hanya sebuah advice saja mengingatkan, tidak melarang dia untuk berkunjung ke Bali gitu,” sebutnya.

    Apalagi untuk wisatawan yang sudah tau banyak mengenai pariwisata di Indonesia.

    “Kalau orang Australia sudah tau persis Bali, itu second home dia, apapun dibilang (seperti) travel warning datang aja. Nekat datang aja dia. Nggak pernah mikirin. Dia tau suasana Balinya, bahkan banyak yang nikah dengan orang sini. Banyak yang bikin usaha juga,” ujar Rai.

    Beberapa negara meminta warganya yang tinggal maupun sedang ada di Indonesia untuk lebih berhati-hati serta menghindari lokasi demonstrasi yang tengah berlangsung di berbagai wilayah, diantaranya Singapura, Malaysia, Jepang hingga Australia.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Momen Gibran Temui 8 Driver Perwakilan Pengemudi Ojol

    Video: Momen Gibran Temui 8 Driver Perwakilan Pengemudi Ojol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebelumnya Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan dengan perwakilan pengemudi Ojek Online atau Ojol di Istana Wakil Presiden pada Minggu 31 Agustus kemarin.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 02/09/2025) berikut ini.

  • Sri Mulyani Taruh Rp 16 Triliun di Bank BUMN Buat Kopdes Merah Putih

    Sri Mulyani Taruh Rp 16 Triliun di Bank BUMN Buat Kopdes Merah Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui telah mencairkan saldo anggaran lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 16 triliun untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Penggunaan SAL ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Aturan yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025 adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dikutip dari PMK tersebut, SAL yang dicairkan kemudian ditempatkan pada bank Himbara, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “Untuk memberikan dukungan kepada Bank yang menyalurkan pinjaman kepada KKMP dan/atau KDMP, pemerintah menggunakan SAL untuk penempatan dana pada Bank,” ungkap Pasal 2 Ayat 2 PMK No.63 Tahun 2025 tersebut, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Adapun, penggunaan SAL ini dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah. Dalam PMK ini, Sri Mulyani menegaskan penggunaan SAL dilakukan dengan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas SAL ke RKUN dalam rupiah sebesar besaran dana SAL.

    “Penggunaan SAL dari RKUN untuk penempatan dana pada Bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen,” tulis Menkeu dalam PMK ini.

    Kemudian, rincian penetapan pembiayaan akan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • No Party & No Flexing! Pejabat Daerah Dilarang Lakukan Ini

    No Party & No Flexing! Pejabat Daerah Dilarang Lakukan Ini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada kepala daerah dan pejabat publik agar menjaga sikap sederhana di tengah kondisi sosial yang sedang sensitif. Tito menekankan, pesta mewah maupun pamer kekayaan alias flexing hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat.

    “Kami juga sudah menyampaikan, (untuk) menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Menurutnya, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya digelar sederhana. Ia mencontohkan cukup dengan tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    “Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

    No Party, No Flexing

    Tito mengingatkan, pesta dengan musik dan kemewahan justru bisa memicu sentimen negatif.

    “Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat, dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi nggak baik. Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan,” tegas dia.

    Imbauan itu tak hanya berlaku bagi pejabat, tapi juga bagi keluarga mereka. Tito meminta semua pihak berhati-hati dalam cara berpakaian maupun penggunaan barang-barang mewah.

    “Baik pejabat maupun keluarganya. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan, hati-hati,” tutur Tito.

    Hati-Hati Acara Pribadi dan Media Sosial

    Tito juga memberi wanti-wanti soal acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun. Menurutnya, lebih baik dirayakan sederhana agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.

    “Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” ucapnya.

    Ia menambahkan, di era media sosial, terutama TikTok, potongan video bisa dengan mudah memicu provokasi. “Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok,” katanya.

    Larangan ke Luar Negeri

    Selain melarang pesta dan flexing, Tito juga meminta pejabat menunda perjalanan ke luar negeri, baik untuk dinas maupun perjalanan pribadi, hingga situasi kembali tenang.

    “Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif,” ujar Tito.

    Ia menegaskan, kepala daerah harus tetap berada di wilayahnya masing-masing demi menjaga kendali.

    “Kemudian yang berikutnya, mohon untuk semua kepada era, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Situasi Terkini Gedung DPR RI di Tengah Rencana Demo Lanjutan

    Video: Situasi Terkini Gedung DPR RI di Tengah Rencana Demo Lanjutan

    Video

    Video: Situasi Terkini Gedung DPR RI di Tengah Rencana Demo Lanjutan

    News

    19 menit yang lalu

  • Ojol Bakal Aksi Damai Siang Ini, Pengendara Hindari Rute-Rute Ini

    Ojol Bakal Aksi Damai Siang Ini, Pengendara Hindari Rute-Rute Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia– Aksi damai akan dilakukan pengendara ojek online (ojol), Selasa (2/9/2025) siang ini. Aksi bertajuk “Tebar Sejuta Mawar kebaikan” itu akan dilakukan pukul 14.00 WIB di dengan titik kumpul Monumen Nasional (Monas).

    Dalam pernyataan pers Unit Reaksi Cepat (URC) Bergerak, konvoi akan dilakukan para odol. Adapun rutenya antara lain Monas, Mako Brimob (Kitang), Polres Jakpus, Kodim Kemayoran, Polres Jakut, Polres Jaktim dan kembali ke Monas.

    “Ojol memang sedang berduka, tapi kami sadar bahwa kami tidak bisa larut dalam kepedihan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum perusak bangsa,” tulis pernyataan itu.

    “Sakitnya negeri ini disebabkan atas meninggalnya saudara kita (Alm. Affan Kurniawan) sehingga menimbulkan gejolak massa yang tak kunjung usai diberbagai daerah. Kekecewaan yang berujung pembakaran, penjarahan hingga pelanggaran hukum yang tak terbendung lagi telah membuka mata hati kami untuk segera bangkit dan pulihkan kembali NKRI,” tambahnya.

    “Kami (ojol) yang telah mengawali dengan kekecewaan yang tak pernah padam, kini kami (ojol) yang akan memperbaiki situasi bangsa ini kembali normal,” ujarnya lagi.

    “Kita tunjukkan bada negeri ini bahwa kami (ojol) juga sangat berguna buat bangsa ini.”

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Beli Beras SPHP Rusak-Kurang Timbangan? Kata Mentan Langsung Tukar Aja

    Beli Beras SPHP Rusak-Kurang Timbangan? Kata Mentan Langsung Tukar Aja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat yang menerima beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kondisi rusak berhak menukarkannya langsung.

    Amran mengklaim hasil panen petani sebenarnya baik, sehingga jika ditemukan kerusakan pada beras SPHP, besar kemungkinan penyebabnya berasal dari proses penyimpanan di gudang Perum Bulog.

    Sebagai catatan, beras SPHP merupakan program pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Beras tersebut diperoleh melalui penyerapan langsung dari petani untuk menjaga ketersediaan sekaligus stabilitas harga di pasaran.

    “Gini, yang kalau ditemukan (beras) rusak. Ini diskresi saya sebagai Mentan, karena kami produksi semua beras baik. Mungkin penyimpanannya (yang bermasalah). Ditukar aja langsung. Kalaupun kemasannya sudah dibuka, (kemudian dilihat) merah, (boleh) ditukar,” tegas Amran ditemui di Kementerian Pertanian, dikutip dari detikFinance, Selasa (2/9/2025).

    “(Jika ditemukan) rusak berasnya, sudah digunting, (minta) ganti oleh Bulog,” tambahnya.

    Kurang Timbangan Juga Boleh Tukar

    Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, beras program SPHP yang beratnya kurang dari 5 kilogram (kg) bisa ditukar. Ia menekankan, semua pedagang wajib menyediakan timbangan untuk memastikan konsumen tidak dirugikan.

    “Sebelum dipasarkan keluar dari gudang Bulog, itu sudah kita kemas dalam bentuk 5 kg, dan diyakinkan 5 kg. Tidak boleh ada yang di bawah 5 kg,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Ia menyebut standar minimum yang dijamin Bulog adalah 5 kg per kemasan. “Saya bilang, minimal 5 kg, lebih dikit boleh,” lanjutnya.

    Jika ada konsumen yang membeli beras SPHP namun ternyata beratnya kurang dari 5 kg, Rizal menegaskan, pembeli berhak menukarnya.

    “Karena di counter pas habis beli, semua harus timbang. Konsumen timbang, yakinkan 5 kg. Kalau kurang, tukar yang 5 kg,” tegas dia.

    Rizal mengatakan, pihak pengecer pun bisa mengajukan penggantian ke gudang Bulog apabila terdapat sejumlah kemasan yang kurang takaran.

    “Nanti yang jual atau retailernya, komplain lagi ke gudang Bulog, ‘Pak, ini ada sekian kotak nih, sekian packaging yang belum 5 kg’. Boleh begitu,” ujarnya.

    Sejalan dengan itu, ia menyoroti pentingnya ketersediaan timbangan di setiap tempat penjualan beras SPHP.

    “Semua wajib punya timbangan yang jualan. Kalau nggak punya timbangan, bagus nggak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat,” tegas Rizal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]