Category: CNBCindonesia.com News

  • Putin Keluarkan Ancaman Baru, Siaga Hancurkan Militer Asing di Ukraina

    Putin Keluarkan Ancaman Baru, Siaga Hancurkan Militer Asing di Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan ancaman terbaru, mengingatkan tentara-pasukan asing yang bakal masuk ke Ukraina. Dia menyatakan, tentara-pasukan asing yang datang ke Ukraina akan dianggap sebagai target sah untuk diserang.

    “Jika ada pasukan muncul di sana, terutama saat ini, selama operasi militer, kami berasumsi bahwa mereka akan jadi target penghancuran yang sah,” kata Putin, dikutip dari Reuters, Sabtu (6/9/2025).

    “Dan, jika keputusan yang diambil mengarah ke perdamaian, perdamaian jangka panjang, saya melihat sama sekali tidak ada gunanya kehadiran mereka di wilayah Ukraina. Titik,” tegas Putin.

    Janji Prancis, Eropa & AS Jaga Ukraina

    Pernyataan Putin itu merespon ucapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan, ribuan tentara asing dapat dikerahkan ke negaranya di bawah jaminan keamanan pascaperang. Meski, pejabat Eropa memandang tanda-tanda perdamaian antara kedua negara masih jauh. Namun, memutuskan untuk bersiap.

    Pernyataan Zelensky itu usai janji 26 negara yang siap menjamin keamanan pascaperang kepada Ukraina. Yang diungkapkan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Kamis (4/9/2025), usai mengadakan pertemuan dengan sekutu Kyiv.

    Menurut Macron, usai pertemuan itu, dia dan para pemimpin Eropa lainnya, bersama Zelensky dan Presiden AS Donald Trump pun telah berbicara lewat telepon. Membahas kontribusi AS dalam jaminan yang dijanjikan itu.

    “Saat konflik berakhir, jaminan keamanan akan diterapkan,” kata Macron dalam konferensi pers di Istana Elysee di Paris, berdiri di samping Zelenskiy, seperti dilansir Reuters.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS “Serbu” Pabrik Baterai Hyundai-LG, Langsung Tahan Ratusan Orang

    AS “Serbu” Pabrik Baterai Hyundai-LG, Langsung Tahan Ratusan Orang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) melakukan penggerebekan besar-besaran ke pabrik baterai Hyundai di negara bagian Georgia, Kamis (4/9/2025) malam, waktu setempat. Setidaknya, 475 orang ditahan akibat penggerebekan itu, sekitar 300 orang di antaranya disebut warga negara Korea Selatan.

    AP News mengutip pernyataan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang menyebut penggeledahan-penggerebekan itu ditujukan untuk penyelidikan kriminal atas tuduhan praktik ketenagakerjaan yang melanggar hukum dan kejahatan serius lainnya.

    Disebutkan, akibat penggerebekan itu, aktivitas pembangunan pabrik baterai tersebut terhenti. Padahal, pabrik ini ditetapkan sebagai investasi terbesar yang masuk ke Georgia.

    Dilansir Reuters, pabrik tersebut merupakan investasi patungan antara Hyundai Motor dengan perusahaan Korea Selatan lainnya, LG Energy Solutions. Pabrik itu direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025 ini.

    Penggerebekan ini pun dikhawatirkan menambah ketegangan antara Korea Selatan dengan AS di tengah negosiasi kesepakatan perdagangan, termasuk investasi sebesar US$350 miliar.

    Reuters mengutip Pejabat Keamanan Dalam Negeri AS yang mengungkapkan, pekerja yang ditangkap dilarang bekerja di AS karena melintas perbatasan secara ilegal atau melebihi batas waktu visa. Ditambahkan, sebelumnya telah dilakukan penyelidikan selama beberapa bulan.

    Reaksi Korea Selatan dan Hyundai Motor

    Menyusul penggerebekan dan penahanan warganya itu, Korea Selatan pun telah mendesak AS segera mengklarifikasi dan memastikan perlindungan hak-hak perusahaan dan warganya.

    “Aktivitas ekonomi perusahaan kami yang berinvestasi di Amerika Serikat dan kepentingan warga negara kami tidak boleh dilanggar secara tidak semestinya selama proses penegakan hukum AS,” ujar juru bicara kementerian Lee Jae-woong, dilansir Reuters.

    Sementara Hyundai menyebut tidak ada di antara yang ditahan adalah pekerjanya.

    “Kami sedang menilai situasi. Hingga saat ini, telah dipastikan bahwa tidak satu pun warga Korea yang ditahan merupakan karyawan Hyundai Motor. Kami berkomitmen untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna memastikan keselamatan semua personel yang bekerja di lokasi,” demikian pernyataan Hyundai Motor Group, dikutip dari The Korea Herald, Sabtu (6/9/2025).

    LG Energy Solutions pun telah memberikan pernyataan resmi.

    “Kami memantau situasi dengan saksama dan berupaya memverifikasi detailnya. Bekerja sama dengan pemerintah Korea dan otoritas terkait, kami mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk dukungan penerjemahan dan bantuan hukum, untuk melindungi karyawan dan staf mitra kami serta memastikan pembebasan mereka segera,” seperti dilansir The Korea Herald.

    Disebutkan, pabrik ini dirancang memproduksi 30 gigawatt-jam baterai per tahun, yang dapat digunakan untuk memasok kebutuhan 300.000 kendaraan listrik performa tinggi. Sementara pabrik kedua direncanakan lebih kecil, untuk memasok kebutuhan 200.000 unit kendaraan per tahun.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump memang tengah meningkatkan penindakan tegas terhadap imigran di AS. Hal ini menjadi ironi di tengah upaya AS menarik investor asing lebih banyak masuk.

    Reuters menyebut, Trump ingin mendeportasi mereka yang disebutkan sebagai penjahat yang terburuk dari terburuk. Hal ini pun mengundang kecaman keras dari aktivis hak asasi manusia.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rentetan Gempa Guncang Afghanistan dalam 24 Jam

    Rentetan Gempa Guncang Afghanistan dalam 24 Jam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dua gempa susulan dahsyat mengguncang Afghanistan timur dengan selisih 12 jam setelah Gempa berkekuatan M 6,2 mengguncang Afghanistan tenggara pada Kamis (4/9) waktu setempat.

    Melansir Reuters, gempa susulan tersebut memicu kekhawatiran akan lebih banyak korban jiwa dan kerusakan pada hari Jumat di wilayah yang telah dilanda gempa bumi dan menewaskan sekitar 2.200 orang saat tim penyelamat berjuang melawan medan pegunungan dan cuaca buruk.

    Para korban di wilayah rawan gempa tersebut berjuang keras untuk mendapatkan kebutuhan dasar sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan lainnya memperingatkan akan kebutuhan mendesak akan dana, makanan, pasokan medis, dan tempat tinggal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang mengupayakan dana sebesar US$4 juta.

    Gempa susulan terbaru ini menyusul dua gempa bumi yang menghancurkan negara yang telah hancur akibat perang, kemiskinan, dan menyusutnya bantuan. Pemerintahan Taliban memperkirakan 2.205 korban tewas dan 3.640 korban luka hingga Kamis.

    Ambulans mengangkut 13 orang yang terluka ke rumah sakit setelah gempa berkekuatan 6,2 skala Richter pada Kamis malam di Provinsi Nangarhar, dengan episentrum di Distrik Shiwa dekat perbatasan Pakistan, kata juru bicara kesehatan regional Naqibullah Rahimi.

    Sepuluh orang dipulangkan setelah perawatan dan tiga orang dalam kondisi stabil, tambahnya. Seorang saksi mata Reuters mengatakan detail kerusakan masih dikumpulkan setelah gempa susulan terus-menerus terjadi di Nangarhar, berjarak sekitar 150 km (95 mil) dari Kabul.

    Gempa bumi berkekuatan 5,4 magnitudo pada hari Jumat mengguncang wilayah tenggara pada kedalaman 10 km (6,2 mil), ungkap Pusat Penelitian Geosains Jerman (GFZ), hanya beberapa jam setelah gempa pada hari Kamis.

    Dengan rumah-rumah yang sebagian besar dibangun dari batu bata kering, batu, dan kayu, beberapa keluarga lebih memilih untuk tinggal di tempat terbuka untuk melindungi diri dari guncangan, daripada kembali ke rumah.

    Warga distrik Nurgal di Kunar telah meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di tenda-tenda, di dataran tinggi di sekitarnya dekat sungai, atau di tempat terbuka, karena khawatir akan terjadi gempa susulan.

    Batu dan tanah yang runtuh menghalangi akses ke beberapa desa yang terdampak parah, sehingga menghambat upaya penyelamatan dan bantuan, kata mereka.

    Gempa bumi pertama minggu ini pada hari Minggu (31/8/2025), merupakan salah satu gempa paling mematikan di Afghanistan, mengakibatkan kerusakan dan kehancuran di provinsi Nangarhar dan Kunar ketika gempa terjadi pada kedalaman dangkal 10 km.

    Gempa kedua berkekuatan 5,5 pada hari Selasa menyebabkan kepanikan dan mengganggu upaya penyelamatan karena menyebabkan batu-batu meluncur menuruni gunung dan memutus jalan menuju desa-desa di daerah terpencil.

    Dua gempa awal meratakan desa-desa di kedua provinsi, menghancurkan lebih dari 6.700 rumah, dan petugas penyelamat mengevakuasi jenazah dari reruntuhan pada hari Kamis. Gempa bumi Afghanistan sebagian besar terjadi di pegunungan Hindu Kush, tempat bertemunya lempeng tektonik India dan Eurasia.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bendungan Jragung Rampung di 2026, Bakal Jadi Motor Program Presiden

    Bendungan Jragung Rampung di 2026, Bakal Jadi Motor Program Presiden

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai salah satu infrastruktur strategis untuk mewujudkan swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tercatat saat ini progres konstruksinya telah mencapai 88% dan ditargetkan rampung pada September 2026.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Bendungan Jragung akan menjadi penopang utama Daerah Irigasi Jragung seluas 4.053 hektare serta membuka tambahan lahan potensial seluas 473 hektare. Dengan ketersediaan suplai air irigasi dari bendungan, petani dapat memanfaatkan irigasi premium untuk menambah masa tanam, paling tidak bisa tiga kali masa tanam setiap tahun.

    “Harapan saya di tahun 2027 sudah dapat mengairi 4.500-an hektare lahan pertanian, sehingga akan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 200% menjadi 300%. Dan dapat men-support program Bapak Presiden Prabowo dalam swasembada pangan,” kata Menteri Dody saat meninjau Bendungan Jragung, Jumat (5/9/2025).

    Bendungan Jragung memiliki kapasitas tampung 90 juta m³ dengan luas genangan 451 hektare berpotensi menyuplai air bagi 4.528 hektare lahan pertanian di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak (Kecamatan Karangawen, Mranggen, dan Guntur), termasuk pengembangan ke Kecamatan Tegowanu dan Tanggung Harjo di Grobogan.

    Pembangunan bendungan dimulai sejak Oktober 2020 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di sisi hulu Sungai Jragung yang merupakan induk dari Sungai Klampok dan Sungai Meranak, dengan luas daerah tangkapan sungai 94 km².

    Selain untuk irigasi, Bendungan multifungsi ini juga berpotensi untuk menyediakan air baku sebesar 1.000 liter/detik, yang akan didistribusikan ke Kota Semarang (400 liter/detik), Kabupaten Grobogan (250 liter/detik), dan Kabupaten Demak (350 liter/detik). Infrastruktur ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir dengan mereduksi sekitar 45%, serta berpotensi menjadi sumber energi terbarukan melalui PLTS berkapasitas 90 MW dan PLTMH 1,4 MW.

    Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, menambahkan, keberadaan Bendungan Jragung turut membuka peluang ekonomi baru, khususnya di sektor pariwisata. “Sepanjang akses menuju bendungan yang dibangun 9,4 km, sudah banyak warung yang memanfaatkan pemandangan bendungan. Ini jelas menggerakkan ekonomi warga,” ujarnya.

    Salah satu pedagang Nur Samsiyah mengaku mulai berjualan makanan di sepanjang akses Bendungan Jragung sejak Idul Fitri 2025. “Sejak Ramadhan lalu banyak warga ngabuburit ke sini untuk menikmati pemandangan bendungan, jadi kami manfaatkan peluang itu untuk berjualan,” ungkapnya.

    Dengan beragam manfaatnya, Bendungan Jragung tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga mendukung ketersediaan air bersih, pengendalian banjir, sumber energi, dan pengembangan ekonomi loka yang selaras dengan visi swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Mau Ganti ‘Departemen Pertahanan’ Jadi ‘Departemen Perang’

    Trump Mau Ganti ‘Departemen Pertahanan’ Jadi ‘Departemen Perang’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berencana untuk mengganti nama Departemen Pertahanan AS menjadi ‘Departemen Perang’.

    Melansir Reuters, berdasarkan informasi dari pejabat Gedung putih, perintah eksekutif tersebut berencana akan ditandatangani oleh Trump pada Jumat (5/9/2025) waktu setempat.

    Perintah tersebut akan mengizinkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Departemen Pertahanan, dan pejabat di bawahnya untuk menggunakan gelar sekunder seperti “Menteri Perang,” “Departemen Perang,” dan “Wakil Menteri Perang” dalam korespondensi resmi dan komunikasi publik, menurut lembar fakta Gedung Putih.

    Langkah tersebut akan menginstruksikan Hegseth untuk merekomendasikan tindakan legislatif dan eksekutif yang diperlukan agar penggantian nama tersebut permanen.

    Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah berupaya mengganti nama berbagai tempat dan lembaga, termasuk Teluk Meksiko, dan mengembalikan nama asli pangkalan militer yang diubah setelah protes keadilan rasial.

    Perubahan nama departemen jarang terjadi dan memerlukan persetujuan Kongres, tetapi rekan-rekan dari partai Republik Trump memegang mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Departemen Pertahanan AS sempat disebut Departemen Perang hingga tahun 1949, ketika Kongres menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara setelah Perang Dunia Kedua. Nama tersebut dipilih sebagian untuk menandakan bahwa di era nuklir, AS berfokus pada pencegahan perang, menurut para sejarawan.

    Mengganti nama lagi departemen tersebut akan n membutuhkan biaya besar dan memerlukan pembaruan tanda dan kop surat yang tidak hanya digunakan oleh pejabat di Pentagon di Washington, D.C., tetapi juga instalasi militer di seluruh dunia.

    Upaya mantan Presiden Joe Biden untuk mengganti nama sembilan pangkalan yang menghormati para pemimpin Konfederasi dan Konfederasi direncanakan akan menelan biaya Angkatan Darat sebesar US$39 juta.

    Upaya tersebut dibatalkan oleh Hegseth awal tahun ini. Tim perampingan pemerintah pemerintahan Trump, yang dikenal sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, telah berupaya melakukan pemangkasan anggaran di Pentagon untuk menghemat anggaran.

    “Mengapa tidak mengalokasikan dana ini untuk mendukung keluarga militer atau mempekerjakan diplomat yang membantu mencegah konflik sejak awal?” kata Senator Demokrat Tammy Duckworth, seorang veteran militer dan anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat.

    “Karena Trump lebih suka menggunakan militer kita untuk mencetak poin politik daripada memperkuat keamanan nasional kita dan mendukung prajurit kita yang berani beserta keluarga mereka – itulah alasannya,” katanya kepada Reuters dikutip Jumat (5/9/2025).

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggaran Kementerian PU Tembus Rp 118,5 T,  Swasembada Jadi Prioritas

    Anggaran Kementerian PU Tembus Rp 118,5 T, Swasembada Jadi Prioritas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 118,5 triliun. Fokus kementerian adalah untuk melaksanakan dan menyelesaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk mendukung untuk swasembada pangan.

    Menteri PU Dody Hanggodo mencontohkan beberapa program lain seperti penyediaan air baku lewat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga pelaksaan Inpres Jalan Daerah.

    “Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, dan sekolah rakyat serta mendukung pelaksanaan kegiatan committed dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (5/9/2025).

    Pagu Anggaran itu bertambah sebesar Rp 47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp 70,86 triliun. Komisi V DPR telah menyetujuinya dalam Rapat Kerja pada Kamis (4/9/2025).

    Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan pihaknya dan Kementerian PU sepakat membahas lebih detil soal pemanfaatan dan alokasi anggaran pada rapat mendatang.

    Dari total Pagu Anggaran dilokasikan untuk yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun.

    Berikutnya juga diperuntukkan bagi Ditjen Prasarana Strategis Rp24, 10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 147,13 miliar, BPIW sebesar Rp172,93 miliar, dan BPSDM sebesar Rp403,93 miliar.

    “Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Dody.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tok! Anutin Charnvirakul Terpilih Jadi PM Baru Thailand

    Tok! Anutin Charnvirakul Terpilih Jadi PM Baru Thailand

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Terpilih Jadi Perdana Menteri Thailand, Ini Sosok Anutin Charnavirakul

    Terpilih Jadi Perdana Menteri Thailand, Ini Sosok Anutin Charnavirakul

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anutin Charnvirakul resmi terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand pada Jumat (5/9/2025). Dirinya menang telak dalam pemungutan suara parlemen, mengalahkan kandidat Partai Pheu Thai yang selama ini identik dengan dominasi keluarga mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

    Melansir Reuters, Anutin dengan mudah melewati ambang batas lebih dari separuh suara majelis rendah yang dibutuhkan untuk menjadi perdana menteri dengan dukungan kuat dari oposisi.

    Anutin, seorang pembuat kesepakatan yang cerdik, telah menjadi andalan dalam politik Thailand selama bertahun-tahun penuh gejolak, menempatkan partainya, Bhum Jai Thai, secara strategis di antara para elit yang bertikai dalam perebutan kekuasaan yang sulit diatasi dan menjamin tempatnya dalam serangkaian pemerintahan koalisi.

    Kekalahannya atas pesaingnya, Chaikasem Nitisiri, merupakan penghinaan bagi partai berkuasa Pheu Thai, raksasa populis yang dulu tak terhentikan dari miliarder berpengaruh Thaksin Shinawatra, yang meninggalkan Thailand pada Kamis malam menuju Dubai, tempat ia menghabiskan sebagian besar 15 tahun hidupnya dalam pengasingan.

    Krisis Pheu Thai dipicu pada bulan Juni oleh mundurnya Anutin dari aliansinya, yang membuat pemerintahan koalisi tetap berkuasa dengan mayoritas tipis di tengah protes dan popularitas yang merosot. Pukulan telak tersebut adalah pemecatan putri sekaligus anak didik Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, oleh Mahkamah Konstitusi pekan lalu.

    Dirinya adalah perdana menteri keenam dari atau yang didukung oleh keluarga Shinawatra yang akan dicopot oleh militer atau pengadilan.

    Kemenangan Anutin dalam pemungutan suara DPR hari Jumat merupakan hasil dari pakta dengan Partai Rakyat, partai oposisi progresif, kekuatan terbesar di parlemen.

    Anutin merupakan seorang veteran politik yang pernah memimpin perusahaan konstruksi keluarganya, adalah mantan wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan yang menjabat sebagai tsar COVID-19 Thailand.

    Sebagai seorang royalis yang teguh, Anutin dianggap sebagai seorang konservatif, meskipun ia membuat namanya sendiri dengan memimpin kampanye yang sukses untuk mendekriminalisasi ganja di Thailand, yang menyebabkan ledakan ribuan pengecer ganja.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR RI Bakal Terima Gaji & Tunjangan Rp 65,59 Juta per Bulan

    Anggota DPR RI Bakal Terima Gaji & Tunjangan Rp 65,59 Juta per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan sejumlah keputusan merespons demonstrasi minggu lalu. Salah satu poin kesepakatan dari pemimpin DPR adalah perihal penghentian tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah adanya evaluasi terkait dengan biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif hingga tunjangan transportasi.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” paparnya dalam Konferensi Pers DPR RI, Jumat (5/9/2025).

    Sayangnya, Dasco tidak menjabarkan secara rinci perihal besaran tunjangan dan fasilitas tersebut. Dia hanya berjanji akan memberikan rinciannya kepada media.

    Berikut ini rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) pada anggota DPR RI:

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan :

    Gaji Pokok Rp 4,2 juta
    Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu
    Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu
    Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta
    Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu
    Uang Sidang/Paket Rp 2 juta

    Tunjangan Konstitusional

    Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta
    Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta
    Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta
    Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta

    Dari gaji pokok dan tunjangan ini, anggota dewan mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan ketika dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay-nya sebesar Rp 65,59 juta. Sebagai catatan, anggota DPR yang berhenti dengan hormat mendapatkan pensiun sesuai masa jabatannya. Besaran uang pensiun sekurang-kurangnya 8% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun.

    Berdasarkan PP No. 75 tahun 2000 perhitungan pensiun paling tinggi Rp 3,639 juta untuk 2 periode, Rp 2,935 juta untuk 1 periode dan Rp 401 ribu untuk 1-6 bulan.

    Foto: Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)
    Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sah! DPR Setop Tunjangan Rumah & Moratorium Perjalanan Dinas LN

    Sah! DPR Setop Tunjangan Rumah & Moratorium Perjalanan Dinas LN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan telah menyepakati sejumlah langkah strategis dalam rangka merespons demonstrasi minggu lalu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI kemarin, Kamis (4/9/2025).

    Terdapat enam poin kesepakatan. Adapun, kesepakatan ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).

    Salah satu poin kesepakatan dari pemimpin DPR adalah perihal penghentian tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025.

    Tidak hanya tunjangan perumahan, DPR juga memutuskan untuk melakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali undangan kenegaraan.

    Dasco mengatakan DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah adanya evaluasi terkait dengan biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif hingga tunjangan transportasi.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” paparnya dalam Konferensi Pers di DPR RI, Jumat (5/9/2025).

    Sayangnya, Dasco tidak menjabarkan secara rinci perihal besaran tunjangan dan fasilitas tersebut. Dia hanya berjanji akan memberikan rinciannya kepada media.

    Pada poin keempat,Dasco mengatakan anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Selanjutnya, kelima, pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR melalui mahkamah partai politik masing-masing dan DPR akan berkoordinasi dengan mahkamah parpol masing-masing.

    Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya

    Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani oleh para pimpinan dewan, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR RI setelah rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada 4 September 2025.

    Pimpinan DPR pun memutuskan besaran rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) pada anggota DPR RI, berikut ketetapan besarannya:

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan: 

    Gaji Pokok Rp 4,2 juta
    Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu
    Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu
    Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta
    Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu
    Uang Sidang/Paket Rp 2 juta

    Tunjangan Konstitusional: 

    Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta
    Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta
    Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta
    Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta

    Dari gaji pokok dan tunjangan ini, anggota dewan mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan ketika dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay-nya sebesar Rp 65,59 juta. Sebagai catatan, anggota DPR yang berhenti dengan hormat mendapatkan pensiun sesuai masa jabatannya. Besaran uang pensiun sekurang-kurangnya 8% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun.

    Berdasarkan PP No. 75 tahun 2000 perhitungan pensiun paling tinggi Rp 3,639 juta untuk 2 peride, Rp 2,935 juta untuk 1 periode dan Rp 401 ribu untuk 1-6 bulan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]