Category: CNBCindonesia.com News

  • Kesehatan Aung San Suu Kyi Memburuk, Ini Penyakitnya

    Kesehatan Aung San Suu Kyi Memburuk, Ini Penyakitnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan pemimpin Myanmar yang ditahan, Aung San Suu Kyi, menderita masalah jantung yang semakin parah dan membutuhkan perawatan medis. Informasi itu berasal dari anaknya, Kim Aris yang juga sekaligus memohon agar Suu Kyi segera dibebaskan dari tahanan. Suu Kyi berada dalam tahanan militer sejak kudeta tahun 2021.

    Kim Aris mengatakan kepada Reuters bahwa ibunya yang berusia 80 tahun, telah meminta untuk bertemu dengan ahli jantung sekitar sebulan yang lalu, tetapi ia tidak dapat memastikan apakah permintaannya telah dikabulkan.

    “Tanpa pemeriksaan medis yang tepat … mustahil untuk mengetahui kondisi jantungnya,” ujarnya melalui telepon dari London. “Saya sangat khawatir. Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah ia masih hidup.”

    Peraih Nobel Perdamaian itu juga menderita masalah tulang dan gusi serta kemungkinan besar ia terluka dalam gempa bumi pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.700 orang. Dalam sebuah video Facebook, ia memohon agar Suu Kyi dan semua tahanan politik di Myanmar dibebaskan.

    Juru bicara pemerintah sementara Myanmar yang didukung militer tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar, dan kementerian informasinya tidak segera menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email.

    Myanmar telah dilanda kekerasan sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021, yang memicu demonstrasi massa yang kemudian ditumpas dengan kekerasan brutal, memicu pemberontakan bersenjata yang meluas.

    Suu Kyi, simbol lama gerakan pro-demokrasi Myanmar, menjalani hukuman 27 tahun penjara atas berbagai pelanggaran, termasuk penghasutan, korupsi, dan kecurangan pemilu, yang semuanya ia bantah.

    Salah satu penampilan publik terakhirnya adalah di pengadilan pada Mei 2021, beberapa bulan setelah kudeta, ketika gambar-gambar yang ditayangkan oleh televisi pemerintah menunjukkan dirinya duduk tegak di kursi terdakwa, dengan tangan di pangkuan dan mengenakan masker bedah.

    Puluhan Tahun dalam Penahanan

    Militer mengklaim pengambilalihan kekuasaannya atas dasar apa yang disebutnya sebagai kecurangan yang meluas dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak, meskipun pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan. Pemerintah asing dan kelompok hak asasi manusia secara konsisten menyerukan pembebasannya.

    Mulai akhir Desember, pemerintah sementara yang didukung militer berencana mengadakan pemilihan umum baru dalam beberapa tahap, yang merupakan pemilihan umum pertama sejak pemilihan yang memicu kudeta.

    Kelompok-kelompok anti-junta, termasuk partai Suu Kyi, memboikot atau dilarang mencalonkan diri, dengan hanya partai-partai yang didukung dan disetujui militer yang berpartisipasi. Pemerintah Barat mengkritik pemungutan suara tersebut sebagai langkah untuk memperkuat kekuasaan para jenderal.

    Suu Kyi lahir pada tahun 1945 dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Suu Kyi telah menghabiskan hampir dua dekade dalam tahanan, termasuk sekitar 15 tahun dalam tahanan rumah di keluarga bergaya kolonialnya di Danau Inya, Yangon, atas perintah junta sebelumnya.

    Menempuh pendidikan di Universitas Oxford, ia menikah dengan sarjana Inggris Michael Aris pada tahun 1972 dan memiliki dua putra bersamanya, sebelum kembali ke Myanmar pada tahun 1988 untuk merawat ibunya yang sakit.

    Saat itulah ia bergabung dalam protes nasional terhadap pemerintahan militer, membentuk partai Liga Nasional untuk Demokrasi, dan naik menjadi pemimpin pro-demokrasi paling terkemuka di Myanmar.

    (fys/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Istana Buka Suara Soal Tindak Lanjut Tuntutan 17+8

    Istana Buka Suara Soal Tindak Lanjut Tuntutan 17+8

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah pusat memastikan akan menindaklanjuti tuntutan 17+8 yang belakangan ini disuarakan publik dan telah disampaikan secara resmi ke DPR. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

    “Udah, kan sudah diterima. Saya yang terima sama menteri. Semua ditindaklanjut,” kata Juri saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dikutip dari detikcom, Sabtu (6/9/2025).

    Meski demikian, Juri tidak memerinci langkah maupun waktu tindak lanjut dari pemerintah. Ia menegaskan penjelasan terkait sudah disampaikan sebelumnya oleh menteri terkait.

    “Jangan tanya kapan. Udah, udah cukup. Kemarin kan sudah dijelasin sama Menteri,” tambahnya.

    Sebelumnya, pimpinan DPR juga telah menyampaikan sikap resmi terhadap tuntutan rakyat yang diberi tenggat hingga Jumat (5/9/2025). Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa seluruh fraksi sepakat mengambil sejumlah langkah pengetatan anggaran.

    Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat konsultasi pimpinan DPR bersama seluruh fraksi yang dipimpin langsung Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (4/9/2025). Beberapa keputusan penting yang diambil antara lain penghentian tunjangan perumahan anggota DPR, moratorium kunjungan luar negeri kecuali menghadiri undangan kenegaraan, hingga pemangkasan berbagai tunjangan dan fasilitas dewan.

    Langkah DPR ini menjadi bagian dari jawaban atas “tuntutan 17+8” yang merupakan rangkuman dari tuntutan buruh, influencer, dan kelompok masyarakat sipil. Salah satu poin utama dalam tuntutan tersebut adalah agar pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip transparansi, efisiensi anggaran dewan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Promo Hemat BBM, Masyarakat Hingga Ojol Rasakan Manfaat MyPertamina

    Promo Hemat BBM, Masyarakat Hingga Ojol Rasakan Manfaat MyPertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Antusiasme masyarakat, terutama pengemudi ojek online, mewarnai promo hemat BBM yang dihadirkan Pertamina Patra Niaga pada momentum Hari Pelanggan Nasional.

    Melalui aplikasi MyPertamina, konsumen dapat menikmati potongan Rp500 per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, maupun Pertamax dengan total hemat hingga Rp20 ribu.

    “Promo ini sangat membantu, terutama bagi kami pengemudi ojol. Bisa mengurangi pengeluaran sehari-hari. Harapannya, promo seperti ini lebih sering diberikan,” ucap Ahmat, pengguna Pertamax di SPBU COCO 31.128.02 MT Haryono, Jakarta Selatan, Jumat (5/9/2025).

    Pelanggan lain, Angga, warga Citeureup, juga merasakan manfaat serupa. “Potongan Rp500 per liter ini terasa sangat membantu, terutama untuk pekerja seperti saya. Cukup meringankan biaya harian,” ungkap Angga usai mengisi Pertamax di SPBU COCO 13-1691 Cibinong.

    Sementara itu, Dian dari Cibinong menyampaikan bahwa dirinya mengetahui informasi promo melalui media sosial. “Begitu coba langsung dapat potongan harga,” kata Dian.

    Selain memberikan pengalaman mengisi BBM lebih hemat, promo ini juga diapresiasi oleh konsumen setia MyPertamina.

    “Aplikasinya praktis, banyak promo, dan informasinya jelas. Pertamina sudah konsisten menghadirkan layanan yang baik, tinggal terus dijaga,” imbuh Ivan.

    Di momentum hari pelanggan, Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo hemat Rp500 per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, atau Pertamax pada 5-7 September 2025, pukul 06.00-18.00 WIB di SPBU yang terintegrasi MyPertamina.

    Dengan pembelian minimal Rp25.000 menggunakan aplikasi MyPertamina, pelanggan langsung mendapat potongan harga (maksimal 40 liter atau total hemat Rp20.000).

    Tidak ketinggalan, mulai 6 September, bagi pengguna kendaraan diesel, promo hemat Rp300 per liter untuk Pertamina Dex berlaku sepanjang September 2025.

    “Promo ini wujud terima kasih Pertamina Patra Niaga untuk pelanggan setia. Harapannya melalui aplikasi MyPertamina, kami bisa terus menghadirkan kemudahan sekaligus keuntungan bagi seluruh pelanggan,” kata Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait promo, masyarakat dapat mengunduh aplikasi MyPertamina, mengakses website mypertamina.id, mengikuti media sosial @mypertamina dan @pertaminapatraniaga, atau menghubungi Pertamina Call Center 135.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Warga RI Keluhkan Kualitas Beras SPHP Bulog, Apa Solusinya?

    Video: Warga RI Keluhkan Kualitas Beras SPHP Bulog, Apa Solusinya?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ombudsman RI menyoroti keluhan masyarakat terkait kualitas beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Perum Bulog yang sering ditemukan dalam kondisi rusak.

    Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta menyebutkan persoalan pengelolaan distribusi yang belum efektif dan efisien menjadi penyebab masih ditemukannya persoalan kualitas beras maupun masalah ketersediaan stok beras di pasar.

    Seperti apa persoalan dan upaya mengatasi masalah beras nasional? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 04/09/2025)

  • Gaji Anggota DPR Kini Rp 65,5 Juta/Bulan, Ini Rincian Tunjangannya

    Gaji Anggota DPR Kini Rp 65,5 Juta/Bulan, Ini Rincian Tunjangannya

    Daftar Isi

    Rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) anggota DPR RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI mengumumkan enam keputusan dalam menjawab tuntutan rakyat, merespons aksi demonstrasi pekan lalu.

    Kesepakatan ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025) malam.

    Poin pertama dalam kesepakatan dari pemimpin DPR adalah perihal penghentian tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025.

    DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

    Poin ketiga yang disampaikan, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi, biaya langganan daya listrik dan jasa telepon. Kemudian biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.

    Selanjutnya, bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan partai politiknya, tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya.

    Disebutkan, pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing, dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dimaksud.

    Dan pada poin terakhir, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

    Demikian dikutip dari Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI, Kamis (4/9/2025), ditandatangani oleh jajaran pimpinan DPR RI. Yaitu, Puan Maharani selaku Ketua, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua, Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua, dan Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Wakil Ketua.

    Foto: Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)
    Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)

    Rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) anggota DPR RI

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan:

    Gaji Pokok Rp 4,2 juta
    Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu
    Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu
    Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta
    Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu
    Uang Sidang/Paket Rp 2 juta

    Total Gaji dan Tunjangan Melekat: Rp 16,7 juta.

    Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta
    Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta
    Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta
    Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta

    Total Tunjangan Konstitusional: Rp 57,4 juta.

    Dari gaji pokok dan tunjangan ini, anggota dewan mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan ketika dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay (THP) sebesar Rp 65,59 juta.

    Sebagai catatan, anggota DPR yang berhenti dengan hormat mendapatkan pensiun sesuai masa jabatannya. Besaran uang pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun.

    Berdasarkan PP No. 75 tahun 2000 perhitungan pensiun paling tinggi Rp 3,639 juta untuk 2 periode, Rp 2,935 juta untuk 1 periode dan Rp 401 ribu untuk 1-6 bulan.

    Keputusan DPR RI ini muncul di tengah mencuatnya tuntutan 17+8 rakyat. Di mana, salah satu poin dari tuntutan ini adalah mempublikasikan transparansi gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

    Foto: Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)
    Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Harmoni di PIK2, Agung Sedayu Gelar Peringatan Maulid Nabi

    Video: Harmoni di PIK2, Agung Sedayu Gelar Peringatan Maulid Nabi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan PIK2 menjadi momentum untuk refleksi kebangsaan. Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono menekankan Maulid bukan sekadar seremonial, melainkan energi moral untuk meneladani sifat Rasulullah dalam membangun bangsa.

    Selengkapnya dalam program Property Point CNBC Indonesia, Sabtu (06/09/2025).

  • Maaf Warga RI, Bantuan Beras Gratis Bakal Hilang Tahun 2026

    Maaf Warga RI, Bantuan Beras Gratis Bakal Hilang Tahun 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kemungkinan besar program bantuan pangan beras tidak akan ada lagi pada 2026. Kecuali usulan tambahan anggaran yang diajukannya disetujui pemerintah dan DPR.

    “Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah,” kata Arief di depan Komisi IV DPR RI, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Pemerintah, kata Arif, hanya akan menyalurkan beras dengan harga lebih murah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Kedua program itu memang disebut sebagai langkah intervensi pemerintah menahan laju kenaikan harga beras. Bedanya, bantuan pangan diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah yang jadi penerima manfaat. Sedangkan beras SPHP dijual komersial dengan harga yang ditetapkan pemerintah lebih murah dari beras medium-premium.

    Arief menjelaskan, bantuan pangan hilang karena keterbatasan anggaran. Pagu indikatif Bapanas tahun depan hanya Rp233,29 miliar, jumlah yang dinilai jauh dari cukup.

    Untuk itu, ia mengajukan tambahan anggaran Rp22,53 triliun agar bantuan pangan beras, penyaluran SPHP setahun, dan bantuan pangan bencana tetap bisa berjalan. Bila usulan itu disetujui pemerintah dan DPR, bantuan pangan masih berpeluang dilanjutkan.

    “Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,76 triliun yang terdiri atas Rp233,29 miliar SBPA (surat bersama pagu anggaran), serta Rp22,53 triliun usulan tambahan,” terangnya.

    Siap-Siap Kisruh Beras Lagi

    Merespons hal ini, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan, kekacauan polemik beras yang terjadi di Indonesia akan berulang.

    Sebagai catatan, polemik beras pernah menimpa Indonesia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina yang pecah di awal tahun 2022 lalu. Dan, tak hanya Indonesia, perberasan dunia juga ikut kena efeknya. Ditambah lagi, fenomena iklim El Nino yang terjadi tahun 2023. Ini menambah persoalan di perberasan, menyebabkan harga beras terus naik.

    Pada Maret 2023, Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan pangan 10 kg beras. Program ini digelontorkan hingga tahun 2024.

    Seyogiayanya, program bantuan pangan 10 kg beras ini diguyur lagi di awal tahun 2025, yaitu bulan Januari-Februari. Dan akan dilanjutkan 4 bulan kemudian dengan jadwal acak. Namun, rencana itu dibatalkan. Anggaran yang disiapkan Rp16,6 triliun yang disiapkan dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.

    Bukan tidak mungkin, kata Khudori, perberasan di Indonesia akan kembali amburadul tahun depan. Jika tidak ada persiapan matang dan terjadi perubahan rencana secara tiba-tiba. Seperti, kembali mengalihkan anggaran untuk hilir jadi ke hulu.

    “Sebetulnya yang tahun ini, yang amburadul ini. Itu pun sebetulnya sudah direncanakan oleh Badan Pangan Nasional tahun lalu,” kata Khudori kepada CNBC Indonesia.

    “Maksudnya, Badan Pangan tahun lalu itu sudah merencanakan bahwa tahun ini ada bantuan pangan untuk 6 bulan. Itu sudah ada. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Termasuk untuk operasi pasar, total anggarannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar itu Rp16,6 triliun. Yang kemudian dengan semena-mena dialihkan untuk pengadaan (menyerap beras) kepada Bulog,” terangnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Memang Raksasa, Ekonomi 4 Negara Bersatu dengan China Tetap Kalah

    AS Memang Raksasa, Ekonomi 4 Negara Bersatu dengan China Tetap Kalah

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beijing menjadi pusat perhatian dunia pada Rabu (3/9/2025) saat parade militer besar digelar untuk memperingati 80 tahun kemenangan China dalam Perang Dunia II. Parade tersebut dihadiri sejumlah pemimpin negara, mulai dari Presiden Vladimir Putin, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, hingga Presiden Prabowo Subianto.

    Dari Rusia hingga Indonesia, para kepala negara hadir sebagai bentuk dukungan diplomatik sekaligus penghormatan. Parade ini tercatat menjadi yang terbesar sepanjang sejarah China, yang turut menampilkan kekuatan militer dan visi strategis Beijing di masa depan.

    Prabowo diketahui berangkat ke Beijing pada Selasa (2/9/2025) malam, memenuhi undangan khusus dari Presiden Xi Jinping. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, undangan itu bersifat istimewa karena China secara khusus meminta kehadiran Prabowo dalam parade militer peringatan bersejarah tersebut.

    “Dalam beberapa hari belakangan ini ada permohonan yang sangat dari pemerintah China agar Bapak Presiden dapat menghadiri paling tidak di satu hari acara peringatan 80 tahun dan parade militer pemerintah China,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari situs resmi Setneg, Sabtu (6/92025).

    Kekuatan Ekonomi Negara-Negara yang Hadir

    Selain menjadi ajang unjuk kekuatan militer dan diplomasi, pertemuan para pemimpin dunia di Beijing juga sarat makna dari sisi ekonomi. Hal ini terlihat dari besarnya bobot ekonomi negara-negara yang hadir, yang jika dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB) mampu merepresentasikan porsi signifikan dalam perekonomian global.

    Tahun 2024 menegaskan kembali posisi China sebagai salah satu pusat ekonomi dunia. Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$18,74 triliun, Negeri Tirai Bambu tetap kokoh di urutan kedua ekonomi terbesar global, hanya kalah dari Amerika Serikat yang mencatat sekitar US$29 triliun.

    Pertumbuhan 5,0% yang diraih China selaras dengan target resmi pemerintah dalam Sidang Dua Sesi 2024. Meski sedikit lebih rendah dibandingkan 5,2% pada 2023, laju ini tetap mencerminkan pemulihan yang solid ditopang oleh kinerja ekspor yang impresif serta rangkaian stimulus fiskal dan kebijakan terarah yang menjaga momentum pertumbuhan.

    Dominasi China tentu mencuri perhatian, namun forum ini tidak hanya soal Beijing.

    Negara-negara lain yang turut hadir juga membawa bobot ekonomi yang signifikan dalam percaturan global. India, Rusia, Indonesia, hingga Korea Utara, masing-masing berkontribusi membentuk peta kekuatan ekonomi baru yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

    Jika digabungkan, lima negara ini mencatat PDB total sekitar US$26,24 triliun, menurut data Bank Dunia. Angka itu setara dengan 23,5% dari PDB dunia yang pada 2024 diperkirakan sebesar US$111,3 triliun.

    Dengan kata lain, hampir seperempat kekuatan ekonomi global terwakili dalam pertemuan di Beijing ini sebuah fakta yang menegaskan bahwa pertemuan politik juga sekaligus menjadi ajang pertemuan raksasa ekonomi dunia.

    Berikut Pendapatan Domestik Bruto (PDB) April 2025, menurut data dari International Monetary Fund:

    1. Dunia

    Total PDB dunia tercatat sebesar US$ 125,44 triliun.

    2. Amerika Serikat

    PDB: US$ 30,51 triliun.

    3. China

    PDB: US$ 19,23 triliun.

    4. India

    PDB: US$ 4,19 triliun.

    5. Rusia

    PDB: US$ 2,08 triliun.

    6. Indonesia

    PDB: US$ 1,43 triliun.

    7. Korea Utara

    PDB: US$ 0,03 triliun

    Perbandingan dengan Kekuatan Amerika Serikat

    Meski gabungan kekuatan ekonomi China, India, Rusia, Korea Utara, dan Indonesia sangat besar, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, posisinya masih sedikit lebih kecil.

    Pada 2024 PDB Amerika Serikat mencapai US$30,51 triliun atau sekitar 24,6% dari total PDB dunia. Angka ini menegaskan dominasi AS sebagai satu-satunya negara dengan bobot ekonomi paling besar secara individual.

    Artinya, meskipun China dan negara-negara mitranya di forum ini memiliki gabungan ekonomi besar, Amerika Serikat tetap berdiri sebagai satu kekuatan tunggal terbesar dalam perekonomian global.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Sanksi 3 Kelompok HAM Palestina Penuntut Israel di ICC

    AS Sanksi 3 Kelompok HAM Palestina Penuntut Israel di ICC

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi atas tiga kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Palestina. Ketiga kelompok HAM itu adalah Pusat HAM berpusat di Gaza, Pusat HAM Al Mezan, dan Pusat HAM Al-Haq yang berbasis di Ramallah. Namun belum jelas diungkapkan jenis sanksi yang dimaksud.

    Ketiganya, akhir November 2023 lalu, telah menuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyelidiki dan menangkap pemimpin Israel atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Di mana, ICC pada akhir tahun 2024 lalu telah mengeluarkan perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan seorang pejabat senior Hamas yang sekarang sudah meninggal.

    “(Ketiga kelompok HAM tersebut) terlibat langsung dalam upaya Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki, menangkap, menahan, atau mengadili warga negara Israel, tanpa persetujuan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam keterangannya, seperti dikutip dari CNN International, Sabtu (6/9/2025).

    Sanksi ini muncul beberapa hari setelah para pakar genosida terkemuka dunia menyatakan, tindakan Israel di Gaza memenuhi definisi hukum genosida.

    Disebutkan CNN International, pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah menggencarkan kampanye untuk menghukum organisasi-organisasi yang terlibat dalam upaya ICC menghukum Israel dalam perang di Gaza.

    Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi kepada 9 orang yang bekerja untuk ICC. AS juga telah menetapkan penolakan dan mencabut visa bagi anggota Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina.

    Kata Rubio, “AS akan terus merespons dengan konsekuensi yang signifikan dan nyata untuk melindungi pasukan kami, kedaulatan kami, dan sekutu kami dari pengabaian kedaulatan ICC, dan untuk menghukum entitas yang terlibat dalam pelanggaran wewenangnya.”

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Berita Duka, Ekonom Juga Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Berita Duka, Ekonom Juga Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar duka telah meninggal dunia Ekonom sekaligus Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Muhammadiyah, Arif Budimanta Sebayang, hari ini, Sabtu (6/9/2025). Kabar tersebut disampaikan langsung oleh keluarga Arif Budimanta.

    “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh duka cita, kami mengabarkan bahwa ayah kami, Bapak Arif Budimanta, telah berpulang ke Rahmatullah pada hari ini, 6 September 2025, pukul 00.06 WIB di Jakarta,” demikian pernyataan dari pihak keluarga.

    Disebutkan, Arif Budimanta dibawa ke rumah duka yang berlokasi di Jalan Rawamangun Muka Golf No 3, Rawamangun, Jakarta Timur.

    “Mohon doa dari Bapak/Ibu/Saudara sekalian agar beliau diampuni segala dosanya, dilipatgandakan amal baiknya, dilapangkan kuburnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” tulis keluarga Arif Budimanta.

    “Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian yang diberikan, serta memohon maaf atas segala kesalahan kami. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu/Saudara sekalian.”

    Arif Budimanta lahir di Medan, Sumatra Utara, pada tanggal 15 Maret 1968. Dan merupakan lulusan jurusan Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor.

    Sebelumnya Arif Budimanta pernah ditunjuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi. Arif Budimanta juga tercatat pernah menjadi kader PDI-Perjuangan.

    Arif Budimanta tercatat pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014, Arif Budimanta Sebayang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, pada periode 2005 hingga 2010. Dan, sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari 2009 hingga 2013.

    Dan, Arif Budimanta juga pernah didapuk sebagai Direktur Eksekutif Megawati Institute, Wakil Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia 2007-2012, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Dewan pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI).

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]