Category: CNBCindonesia.com News

  • Kemenkeu Banjir Karangan Bunga Buat Menkeu Purbaya

    Kemenkeu Banjir Karangan Bunga Buat Menkeu Purbaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, kemarin, Senin (8/9/2025).

    Purbaya dilantik bersama beberapa menteri lainnya. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Purbaya sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun, jabatannya berakhir pada akhir tahun ini.

    Foto: Karangan bunga ucapan selamat untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa penuhi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC Indonesia/Zahwa Madjid)
    Karangan bunga ucapan selamat untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa penuhi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC Indonesia/Zahwa Madjid)

    Hari ini, Selasa (9/9/2025), Sri Mulyani akan melakukan serah terima jabatan dengan Purbaya Yudhi Sadewa. Acara akan dimulai pukul 09.00 WIB di Aula Mezanin Gedung Juanda I.

    Jelang serah terima jabatan, tampak kantor Kementerian Keuangan dibanjari karangan bunga ucapan selamat bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Dari pantauan CNBC Indonesia, ada sebanya 15 papan karangan bunga yang berjajar di kantor Kemeneterian Keuangan.

    Karangan bunga tersebut berasal dari BUMN, salah satunya dari PT PLN (Persero) hingga BTN dan sejumlah perbankan seperti Standard Chartered. Adapun, beberapa karangan bunga lainnya ditempatkan di lobby Gedung Kementerian Keuangan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tambang Gag Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi

    Tambang Gag Nikel di Raja Ampat Sudah Beroperasi Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberikan izin operasi kembali untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat. Izin tersebut diberikan terutama setelah PT Gag Nikel sempat dihentikan kegiatannya pada Juni 2025 lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemberian izin tersebut telah melalui proses evaluasi yang melibatkan lintas kementerian. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Selain itu, Tri beralasan, pemberian izin operasi tersebut mempertimbangkan peringkat PROPER Hijau sebagai salah satu faktor penting yang telah diraih oleh perusahaan.

    “Kan secara PROPER dia dapat hijau. Hijau itu artinya, kalau PROPER itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pemberdayaan masyarakatnya ada,” ungkap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya, Kementerian ESDM memutuskan untuk menghentikan sementara waktu operasional PT Gag Nikel Indonesia, yang merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk selaku pemegang Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat.

    Hal ini menyusul dugaan aktivitas perusahaan yang disebut-sebut telah merusak ekosistem alam sekitar di wilayah tersebut. PT Gag sendiri memulai operasinya di wilayah tersebut berdasarkan Kontrak Karya (KK). Adapun kontrak karya sendiri mulai ditandatangani pada tahun 1997-1998.

    Sementara itu, pada tahun 2017, perusahaan memperoleh izin operasi produksi. Perusahaan juga telah mengantongi dokumen AMDAL dari pemerintah.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Capai Ekonomi 8%

    Video: Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Capai Ekonomi 8%

    Video

    Video: Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Capai Ekonomi 8%

    News

    10 menit yang lalu

  • Video: Majukan Pariwisata, InJourney Dorong Kolaborasi BUMN

    Video: Majukan Pariwisata, InJourney Dorong Kolaborasi BUMN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menegaskan sektor aviasi dan pariwisata tidak bisa dikelola secara terpisah. Menurutnya, kolaborasi lintas BUMN, kementerian, pemerintah daerah, hingga swasta sangat penting untuk menciptakan dampak ekonomi yang luas.

    InJourney saat ini menggandeng sejumlah BUMN, termasuk maskapai Garuda Indonesia, Citilink, hingga Pertamina, serta menjalin kerja sama dengan asosiasi dan pelaku industri perjalanan. Maya menambahkan, sinergi ini bertujuan memperkuat konektivitas internasional sekaligus mengelola ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir.

    Sebagai bagian dari transformasi, InJourney juga memantau sentimen publik secara real time, khususnya terkait bandara dan destinasi wisata. Maya menyebut salah satu agenda terdekat adalah revitalisasi Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, setelah sebelumnya menyelesaikan perbaikan di Terminal 3 dan Terminal 1.

    Saksikan dialog Shania Alatas bersama Direktur Utama InJourney Maya Watono di Program Danantara BUMN Performance Report CNBC Indonesia, Senin (08/09/2025).

  • Video: Ekspor Alas Kaki RI Diproyeksi Tumbuh 10% Pasca Tarif Trump

    Video: Ekspor Alas Kaki RI Diproyeksi Tumbuh 10% Pasca Tarif Trump

    Video

    Video: Ekspor Alas Kaki RI Diproyeksi Tumbuh 10% Pasca Tarif Trump

    News

    30 menit yang lalu

  • ‘Harta Karun Super Langka’ RI Ini Bakal Dikelola Oleh Negara!

    ‘Harta Karun Super Langka’ RI Ini Bakal Dikelola Oleh Negara!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kegiatan eksplorasi dan pemetaan potensi ‘harta karun super langka’ dalam hal ini Logam Tanah Jarang (LTJ) di berbagai wilayah Indonesia.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, meski LTJ di Indonesia merupakan mineral ikutan pada berbagai fasilitas pengolahan dan pemurnian, namun pengelolaannya bukan berada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).

    “Nanti kalau pas ada Badan Geologi lah ngomong LTJ. LTJ kan bukan di kami. Logam tanah jarang itu kemungkinan dikelola negara,” kata Tri di Gedung Kementerian ESDM, Senin (8/9/2025).

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

    Brian menjelaskan bahwa lembaga baru tersebut nantinya akan bertugas mengelola mineral-mineral strategis yang berkaitan erat dengan industri pertahanan. Mineral strategis yang dimaksud mencakup logam tanah jarang atau rare earth element (LTJ) dan mineral penting lainnya.

    “Material strategis ini cukup penting untuk kedaulatan bangsa. Juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi kita,” ujar Brian Yuliarto saat ditemui di Istana Negara, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Namun sayangnya, ia belum dapat membeberkan di bawah kementerian mana Badan Industri Mineral akan berada. Yang pasti, tugasnya sebagai Kepala Badan Industri Mineral tidak akan mengganggu perannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    “Karena ini diharapkan muatan teknologinya cukup banyak, jadi pengembangan di perguruan tinggi terkait mineral logam tanah jarang diharapkan bisa didorong diaplikasikan di industri,” tegas Brian.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: InJourney Fokus Transformasi Bandara & Destinasi Prioritas

    Video: InJourney Fokus Transformasi Bandara & Destinasi Prioritas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama InJourney Maya Watono menegaskan prioritas utama holding aviasi dan pariwisata saat ini adalah transformasi bandara agar masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Dengan mengelola 37 bandara, InJourney menargetkan peningkatan kapasitas tanpa perlu membangun terminal baru, sehingga bisa menghemat hingga Rp14 triliun.

    Selain bandara, InJourney juga menggarap transformasi destinasi wisata unggulan. Borobudur kini dikelola dengan single authority management untuk memastikan pengembangan terintegrasi berbasis edukasi, spiritual, dan UMKM. Sementara itu, kawasan ekonomi khusus (KEK) Sanur yang baru diresmikan Presiden dihadirkan sebagai destinasi health & wellness tourism pertama di Indonesia, guna menekan defisit devisa sekaligus menarik wisatawan premium.

    Saksikan dialog Shania Alatas bersama Direktur Utama InJourney Maya Watono di Program Danantara BUMN Performance Report CNBC Indonesia, Senin (08/09/2025).

  • Ramai Media Asing Sorot Pencopotan Sri Mulyani, Singgung Insiden Ini

    Ramai Media Asing Sorot Pencopotan Sri Mulyani, Singgung Insiden Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media internasional mulai ramai menyoroti perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025), termasuk pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Kantor berita asal Inggris, Reuters, dalam tulisan berjudul Indonesia removes finance minister Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Sri Mulyani dicopot.

    “Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu menteri keuangan dengan masa jabatan terlama di Indonesia, bekerja di bawah tiga presiden, serta sempat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia dipuji atas reformasi sistem perpajakan dan kebijakan fiskal yang membantu Indonesia melewati pandemi Covid-19 hingga krisis keuangan global,” tulis Reuters.

    Senada, Business Times, dalam tulisan berjudul Indonesia replaces Finance Minister Sri Mulyani in Cabinet reshuffle, turut melaporkan pencopotan Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Menurut media Singapura tersebut, pergantian Sri Mulyani menandai “perubahan besar dalam tim ekonomi Presiden Prabowo” di tengah upaya pemerintah mendorong agenda baru setelah gelombang protes besar yang mengguncang Indonesia akhir Agustus. Sri Mulyani sendiri sempat menjadi sasaran aksi massa hingga rumahnya dijarah.

    Sementara itu, Channel News Asia (CNA) dalam tulisan berjudul Indonesian Finance Minister Sri Mulyani removed as Prabowo reshuffles Cabinet following weeks of protests menyoroti sepak terjang Sri Mulyani sebagai salah satu menteri keuangan dengan masa jabatan terlama.

    “Ia banyak menuai pujian atas reformasi sistem perpajakan serta perannya dalam mengarahkan perekonomian terbesar di Asia Tenggara melewati berbagai krisis, termasuk pandemi dan krisis keuangan global. Di antara masa jabatan pertamanya dan periode keduanya sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani sempat menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia,” tulis CNA.

    Media itu juga menyinggung aksi demonstrasi besar-besar yang berujung pada penjarahan rumahnya.

    “Kepergian Mulyani, meski tidak mengejutkan setelah kerusuhan belakangan ini, menandai berakhirnya era kredibilitas fiskal,” ujar Mohit Mirpuri, manajer investasi di SGMC Capital.

    “Ia telah meninggalkan fondasi yang kuat, dan dengan keberadaan teknokrat/ kandidat berpengalaman seperti Suahasil Nazara atau Chatib Basri, saya memperkirakan Indonesia akan segera bisa kembali bangkit,” tambahnya.

    Adapun dampak reshuffle langsung terasa di pasar keuangan. Media-media tersebut kompak menyoroti IHSG yang anjlok, sementara rupiah bergerak fluktuatif.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani

    Video: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa dilantik, sebagai menteri keuangan pengganti Sri Mulyani sebelum diangkat sebagai menteri keuangan, Purbaya menjabat sebagai ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan sejak tahun 2020.

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (08/09/2025).

  • Misi Rahasia Gagal, Navy SEALs AS Diduga Bunuh Warga Sipil Korut

    Misi Rahasia Gagal, Navy SEALs AS Diduga Bunuh Warga Sipil Korut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Operasi rahasia yang dilakukan pasukan elite Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), Navy SEALs, pada 2019 kembali menjadi sorotan setelah laporan investigasi mengungkap adanya korban sipil di Korea Utara. Misi yang diklaim mendapat persetujuan langsung dari Presiden AS saat itu, Donald Trump, disebut berakhir kacau dengan tewasnya sejumlah warga sipil.

    The New York Times dalam laporannya akhir pekan lalu menyebut operasi tersebut melibatkan SEAL Team 6, unit yang sama yang pernah menewaskan pemimpin al-Qaeda Osama bin Laden pada 2011. Tim elite itu ditugaskan menyusup ke Korea Utara untuk menanam perangkat penyadap yang ditujukan memata-matai pucuk pimpinan negara bersenjata nuklir tersebut.

    Namun, dalam operasi tengah malam dengan komunikasi terputus, rangkaian kesalahan justru membawa petaka. Sejumlah warga sipil Korea Utara, yang menurut laporan sedang mencari kerang di laut, secara tak sengaja bertemu dengan pasukan khusus AS yang baru saja mendarat.

    Mengutip sumber-sumber yang mengetahui operasi itu, The New York Times melaporkan para SEAL kemudian melepaskan tembakan dan menewaskan seluruh orang di sebuah kapal nelayan kecil. Jumlah pasti korban jiwa tidak disebutkan.

    Laporan tersebut juga menyebut tindakan ekstrem dilakukan untuk menyembunyikan jejak. Para anggota SEAL disebut “menarik tubuh korban ke laut untuk menghindari perhatian otoritas Korea Utara”. Bahkan, seorang sumber menggambarkan bahwa anggota tim “menusuk paru-paru awak kapal dengan pisau untuk memastikan tubuh mereka tenggelam”.

    The New York Times menyatakan informasi soal misi rahasia yang gagal ini diperoleh melalui wawancara dengan puluhan orang, termasuk pejabat sipil, anggota pemerintahan pertama Trump, serta personel militer yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.

    Seluruh narasumber berbicara tanpa menyebut identitas karena misi tersebut bersifat rahasia. Beberapa di antaranya mengaku berbicara karena khawatir kegagalan operasi khusus AS kerap ditutupi oleh kerahasiaan pemerintah.

    Sumber-sumber tersebut juga mengonfirmasi bahwa persetujuan akhir atas operasi itu datang dari Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya.

    Ketika dimintai tanggapan, Trump membantah mengetahui misi tersebut. “Saya bisa mengecek, tetapi saya tidak tahu apa-apa soal itu,” ujarnya. “Saya baru mendengarnya sekarang untuk pertama kali,” tambahnya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]