Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini menjadi sorotan publik dan pelaku pasar, mengingat besarnya tantangan ekonomi yang harus segera dihadapi.
Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Managing Editor CNBC Indonesia Ayyi Achmad Hidayah dan Maikel Jefriando di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (09/09/2025).
Jakarta, CNBC Indonesia – Somaliland, negara otonom di Tanduk Afrika, berambisi menjadi mitra strategis Amerika Serikat (AS) dalam persaingan global dengan China. Meski demikian, status Somaliland masih jadi ganjalan karena secara resmi diakui dunia internasional sebagai bagian dari Somalia.
“Amerika Serikat mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federal Somalia, yang mencakup wilayah Somaliland,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Newsweek, Selasa (9/9/2025).
Namun, Somaliland terus melobi Washington. Bashir Goth, perwakilan Somaliland untuk AS, menilai pendekatan lama yang mengandalkan pemerintah pusat Somalia gagal menciptakan stabilitas.
“Somaliland berharap dapat melanjutkan percakapan yang konstruktif dan pragmatis dengan para pejabat AS mengenai masa depan hubungan bilateral kita,” kata Goth.
Somaliland juga menawarkan dirinya sebagai mitra demokratis dan stabil di kawasan yang rawan konflik.
“Somaliland telah membangun masyarakat yang aman, stabil, dan demokratis, terbuka terhadap investasi asing, dan berupaya menjalin hubungan damai dengan tetangga,” tambah Goth.
Klaim Somaliland menarik perhatian di Washington, terutama di kalangan politisi Partai Republik. Senator Ted Cruz, misalnya, mendesak Donald Trump untuk mengakui Somaliland.
“Somaliland telah muncul sebagai mitra keamanan dan diplomatik penting bagi AS, membantu memajukan kepentingan keamanan nasional di Tanduk Afrika,” tegas Cruz dalam suratnya ke Trump.
Selain aspek keamanan, Somaliland juga menggoda AS dengan cadangan mineral penting, termasuk litium dan tembaga, yang dibutuhkan dalam rantai pasokan global. “Seiring upaya AS mendiversifikasi sumber mineral dari dominasi China, Somaliland adalah mitra potensial,” kata Goth.
Namun, sejumlah pakar mengingatkan risiko pengakuan Somaliland. David Shinn, mantan diplomat AS di Afrika, menyebut dampaknya bisa merusak hubungan dengan Mogadishu dan memicu resistensi di Uni Afrika.
“Saya bersimpati pada rakyat Somaliland, tapi menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland bukanlah kepentingan nasional AS saat ini,” ujar Shinn.
Adapun China telah menolak keras langkah Somaliland tersebut. “Somaliland adalah bagian dari Somalia. China mendukung penuh upaya pemerintah Somalia menjaga persatuan dan integritas teritorial,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Sentral AS atau The Fed akan menggelar FOMC meeting pada 16 hingga 17 September mendatang. Para pelaku pasar meyakini, kali ini The Fed akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 Basis Poin.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 09/09/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin operasi kembali untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa pemberian izin tersebut telah melalui proses evaluasi yang melibatkan lintas Kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Selain itu, Tri beralasan pemberian izin operasi tersebut mempertimbangkan peringkat PROPER Hijau sebagai salah satu faktor penting yang telah diraih oleh perusahaan.
“Kan secara PROPER dia dapat hijau. Hijau itu artinya, kalau PROPER itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Hijau itu artinya dia sudah comply semua terhadap tata kelola lingkungan plus dia untuk pemberdayaan masyarakatnya ada,” ungkap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (9/9/2025).
Lantas, siapa pemilik PT Gag Nikel?
PT Gag Nikel Indonesia merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) selaku pemegang Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat.
Izin operasi produksi tambang PT Gag Nikel ini sudah diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM sejak 2017. Namun sebelumnya, pengelolaan tambang di Pulau Gag ini dikelola oleh perusahaan asing berbentuk Kontrak Karya (KK).
Berdasarkan situs PT Gag Nikel, perusahaan merupakan pemegang Kontrak Karya Generasi VII No. B53 / Pres / I / 1998 tahun 1998 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998.
Awalnya, kepemilikan saham mayoritas PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd (APN Pty Ltd) sebesar 75% dan PT Antam Tbk sebesar 25%. Namun sejak 2008 PT Antam Tbk berhasil mengakuisisi semua saham PT Asia Pacific Nickel Pty Ltd, sehingga pada tahun 2008, PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh PT Antam Tbk.
Wilayah tambang yang dikelola PT Gag Nikel tercatat seluas 13.136 ha dan izin operasi produksi berlaku sejak 30 November 2017 hingga 30 November 2047.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Sepinya sentra onderdil dan aksesoris motor di Jalan Kebon Jeruk III, Mangga Besar Jakarta Barat tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga ke tukang parkir. Kini, mereka tidak dapat mengandalkan dari hanya parkir saja, karena penghasilan dari parkir sangat sedikit.
Salah satunya yakni Sarman, tukang parkir di lokasi tersebut, di mana pada waktu masih ramai, Ia dapat menghidupi dirinya. Namun kini, untuk keperluan makan saja cukup terbatas karena penghasilan dari parkir tidak cukup.
“Dulu waktu masih membludak, urusan dapur (makan) tidak usah mikir, pasti cukup. Sekarang, boro-boro,” ujar Sarman kepada CNBC Indonesia, Senin (8/9/2025).
Alhasil, Ia harus memutar otaknya lebih keras agar bisa menghidupi dirinya. Penghasilan yang Ia dapat dari parkir pun turun drastis.
“Dulu waktu masih ramai membludak sampai susah jalan, penghasilan dari parkir lumayan, ya ada mungkin Rp 100 ribu dapat, sekarang ya susah, Rp 50 ribu aja kadang tidak dapat, jangankan Rp 50 ribu, Rp 20 ribu saja susah,” imbuhnya.
Foto: Pusat onderdil dan aksesoris motor di Jalan Kebon Jeruk III, Mangga Besar Jakarta Barat. (CNBC Indonesia/Chandra)
Pusat onderdil dan aksesoris motor di Jalan Kebon Jeruk III, Mangga Besar Jakarta Barat. (CNBC Indonesia/Chandra)
Selain Sarman, adapula Tano, tukang parkir lainnya, di mana penghasilan dari parkir tak lagi cukup dan Ia terpaksa berjualan minuman untuk menambah penghasilan.
“Susah sekarang jadi tukang parkir di sini, makin nggak nentu, terpaksa jualan minuman ringan di sini,” terang Tano.
Menurutnya, dahulu masih ramai, Ia bisa mendapat Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu di masa ramai. Sehari-harinya bisa mendapat Rp 50 ribu.
“Sekarang mau Rp 20 ribu saja harus kerja keras, karena di sini yang parkir kebanyakan ya karyawan/pekerja di sini,” tambah Tano.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, langsung buka-bukaan soal arahan Presiden Prabowo Subianto begitu dirinya resmi dilantik. Katanya, Prabowo berpesan agar segera mendorong pertumbuhan ekonomi, agar target pertumbuhan 8% tercapai.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 09/09/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan dana yang dihimpun melalui Patriot Bond akan digunakan untuk proyek pengolahan sampah. Yaitu waste to energy atau mengubah sampah menjadi sumber energi berupa PLTSa.
“Ke waste to energy,” kata Rosan saat ditanya wartawan, di Kompleks Istana Negara, Senin (9/9/2025).
Rosan mengatakan bahwa dalam proyek waste to energy nantinya juga akan ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender.
“Proses tendernya kita akan launching juga secara terbuka dan kita harapkan prosesnya bisa berjalan dalam jangka waktu sesegera mungkin, agar bisa mulai ada yang bisa dilaksanakan pada akhir tahun ini,” kata Rosan.
Lebih lanjut saat ini proses penawaran Patriot Bond juga dinilai banyak yang berminat. Terutama dari para konglomerat besar di Indonesia.
“Ya akan yang diundang saja (Pengusaha) yang besar besar ya, semuanya itu berpartisipasi kok, yang besar-besar pasti tau semuanya (namanya),” kata Rosan.
Sayangnya, dia belum bisa menyebutkan nama-nama calon investor yang berminat membeli Patriot Bond.
“Ya kan kalau masa book building kita gak boleh sebutin dulu dong. Pasti kan udah tau kan, saya sudah bilang yang besar -besar ikut partisipasi,” kata Rosan.
Seperti diketahui, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah memperkenalkan instrumen baru bernama Patriot Bond, dengan target dana hingga Rp50 triliun. Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis berupa surat utang, yang diterbitkan dengan mekanisme private placement.
Patriot Bond sendiri akan ditawarkan secara langsung kepada sekelompok kecil investor terpilih, dalam hal ini kepada konglomerat dan kelompok usaha besar di Indonesia dan bukan kepada masyarakat umum. Dengan kata lain, surat utang ini tidak tersedia secara bebas dan tidak bisa diserap oleh investor ritel.
Adapun instrument ini ditawarkan dalam dua tenor berbeda yakni 5 dan 7 tahun. Sementara itu kupon atau imbal hasil yang ditawarkan berada di level 2%.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berlangsung hari ini, Selasa (9/9/2025), Acara akan dimulai pukul 10.00 WIB di Aula Mezanin Gedung Juanda I.
Tamu undangan telah berdatangan ke Gedung Kementerian Keuangan, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamendagri Ribka Haluk, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Anggota Dewan OJK Friderica Widyasari Dewi.
Foto: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun tiba di Kementerian Kuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, kemarin, Senin (8/9/2025).
Purbaya dilantik bersama beberapa menteri lainnya. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Purbaya sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Adapun, jabatannya berakhir pada akhir tahun ini.
Foto: Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman (CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
(CNBC INdonesia/Zahwa Madjid)
Adapun, Purbaya menegaskan sebagai Menteri Keuangan dirinya akan berfokus agar ekonomi bisa menuju ke arah 6%.
“Kalau tahun ini 8% mungkin agak sulit. Dua tahun, tiga tahun ke depan ada peluangnya dicapai,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (8/9/2025).
Pada kuartal I-2025, ekonomi tumbuh 4,87% dan kuartal II naik menjadi 5,12%. Kuartal III, ekonomi diperkirakan sedikit melambat karena belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah.
“Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let’s say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi,” terangnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa yang telah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan, telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.
Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 09/09/2025) berikut ini.
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting, dari kediaman pribadinya di Kertanegara, Senin (8/9/2025). Menurutnya perdagangan dan keuangan global sering dimainkan sebagai senjata politik di dunia.
Bahkan Prabowo mengatakan, praktik standar ganda sering muncul dalam penerapan hukum internasional.
“Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double bahkan triple standard, dimana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini, saatnya BRICS terus berkembang,” kata Prabowo, mengutip keterangan.
Untuk itu, Prabowo mendukung langkah yang diambil BRICS dalam memperkuat kerja sama multilateral.
Menurutnya BRICS juga telah menjadi pilar kuat dalam tatanan ekonomi global. Terlebih aliansi ekonomi dan politik dari negara berkembang ini telah merepresentasikan kekuatan ekononi, populasi, pasar, dan sumber daya alam terbesar di dunia.
“BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar – sumber daya kritis,” kata Prabowo.
Prabowo menekankan dengan kekuatan itu, BRICS kian menjadi salah satu poros kekuatan global yang harus diperkuat.
“KIta harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi satu sama lain,” katanya.
Pertemuan kali ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Putra Mahkota Uni Emirat Arab Khaled bin Mohamed bin Zayed, Menteri Luar Negeri Ethiopia Gedion Timothewos, serta Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar.
Awalnya Presiden Brasil membuka virtual meeting ini dengan memberikan pandanganannya. Kemudian dilanjut pernyataan dari Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, kemudian dilanjut Presiden Prabowo Subianto.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]