Category: CNBCindonesia.com News

  • Harga Emas Meroket, Tambang Ilegal Picu “Demam Merkuri” di Sini

    Harga Emas Meroket, Tambang Ilegal Picu “Demam Merkuri” di Sini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lonjakan harga emas internasional memicu “demam merkuri” di Meksiko tengah, ketika penambang ilegal mengeksploitasi logam beracun itu untuk mengolah emas.

    Melansir The Associated Press pada Selasa (16/9/2025), fenomena ini menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan warga dan lingkungan di kawasan Sierra Gorda, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di negeri itu.

    Harga merkuri, bahan utama dalam penambangan emas skala kecil, kini meroket ke level US$240-US$350 per kilogram, melambung lebih dari sepuluh kali lipat dalam 15 tahun terakhir.

    “Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, merkuri berharga. Para penambang berkata, ‘Meracuni diri sendiri itu sepadan jika ingin mendapatkan sesuatu,’” ujar Fernando Díaz-Barriga, peneliti medis yang meneliti tambang merkuri di Meksiko.

    Meksiko kini menjadi produsen merkuri terbesar kedua di dunia setelah China dengan produksi sekitar 200 ton per tahun, menurut data PBB. Sebagian besar logam tersebut diselundupkan ke Amerika Selatan, termasuk Kolombia, Peru, dan Bolivia, untuk mendukung operasi penambangan emas ilegal di Amazon.

    “Coyote, begitu kami menyebutnya, membeli merkuri murah di sini lalu menjualnya dengan harga berlipat di Peru,” kata Carlos Martínez, pemimpin salah satu tambang di San Joaquin, Queretaro.

    Namun, keuntungan ekonomi itu dibayar mahal dengan risiko kesehatan. Studi awal menemukan kontaminasi merkuri dalam kadar sangat tinggi di udara, tanah, hingga tubuh para penambang. Gejala yang muncul antara lain tremor, gangguan neurologis, serta keterlambatan perkembangan pada anak-anak.

    “Kami telah melihat kontaminasi besar-besaran pada anak-anak, perempuan, dan lingkungan sekitar. Pada dasarnya, wilayah ini penuh dengan merkuri,” tegas Díaz-Barriga.

    Pemerintah Meksiko sendiri telah menandatangani konvensi PBB untuk melarang penambangan merkuri dengan target penutupan tambang artisanal pada 2032. Namun, implementasi di lapangan masih minim. Program alternatif pekerjaan yang dijanjikan pun belum dirasakan para penambang.

    “Kami dilupakan oleh pemerintah Meksiko. Dengan pekerjaan di sini, kami hanya bisa berusaha memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Hugo Flores, penambang generasi ketiga di Sierra Gorda.

    Para peneliti memperingatkan, jika praktik ini dibiarkan, kerusakan permanen bisa meluas ke kawasan lindung Sierra Gorda, habitat spesies langka seperti jaguar, beruang hitam Meksiko, dan macaw militer.

    “Area ini bukan hanya tercemar. Ini wilayah yang diracuni,” kata Díaz-Barriga.

    (tfa/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Dorong Kerja Sama Lintas Batas Proyek Penangkapan Karbon

    RI Dorong Kerja Sama Lintas Batas Proyek Penangkapan Karbon

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya kerja sama lintas batas, terutama dalam penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS).

    Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Dwi Adi Nugroho menyampaikan bahwa pengaturan transportasi CCS lintas batas di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024.

    Adapun, Perpres ini mensyaratkan perjanjian bilateral antar negara sebagai pedoman bagi pihak terkait untuk mengeluarkan rekomendasi atau izin yang diperlukan, dimana mekanisme transportasi karbon (CO₂) tersebut hanya dapat berjalan melalui koordinasi antar lembaga dari negara pengirim dan penerima.

    “Ketika kita memiliki kolaborasi atau perjanjian dengan negara lain, kita harus tahu siapa yang mengirim CO₂, dan untuk transportasi, permohonan akan diselesaikan oleh agensi dari kedua negara,” ujar Dwi dalam kesempatan diskusi pada Fifth Asia CCUS Network Forum, dikutip Selasa (16/9/2025).

    Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa CO₂ yang masuk ke wilayah Indonesia dikategorikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai PP Nomor 74 Tahun 2021, sehingga wajib diregistrasi dalam sistem nasional.

    “Kami menganggap bahwa CO₂ adalah substansi bahaya, maka setiap impor CO₂ ke Indonesia harus diregistrasi. Bagi setiap segmen atau perusahaan, penting bagi kami untuk melihat spesifikasinya. Ini menjadi dasar bagi pengembangan aspek keselamatan, perubahan, dan identifikasi emitter,” tambah Dwi.

    Dwi juga menekankan bahwa proses CCS harus dilakukan dengan pengukuran CO₂ yang terkalibrasi di setiap tahapan proses, mulai dari titik pengiriman antara produsen dan pemegang izin pengangkutan hingga operator penyimpanan.

    “Kerja sama lintas batas dalam CCS membutuhkan komitmen jangka panjang, kejelasan tanggung jawab, dan penerimaan publik. Yang terpenting, tindakan lintas batas ini harus memberikan manfaat bersama (mutual benefit),” katanya.

    Ia pun berharap bahwa adanya forum diskusi tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyimpanan CO₂, sekaligus mendorong implementasi CCS yang efektif, aman, dan sesuai dengan standar Internasional.

    (ven/wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Siap-Siap! Warga BSD Sebentar Lagi Bisa Naik-Turun KRL di Stasiun Baru

    Siap-Siap! Warga BSD Sebentar Lagi Bisa Naik-Turun KRL di Stasiun Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stasiun Jatake di kawasan BSD, Tangerang Selatan, hingga kini belum juga beroperasi, meski sempat dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus lalu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akhirnya buka suara terkait keterlambatan tersebut.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menjelaskan bahwa proyek ini bukan dikerjakan oleh pemerintah, melainkan murni didanai oleh pihak swasta.

    “Jatake ini proyek yang dilakukan murni investor swasta, bukan projek DJKA, nanti konsesi dari BSD, kerja sama dengan KAI lalu ke DJKA,” ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/9/2025).

    Proyek Stasiun Jatake digadang-gadang menjadi penghubung baru bagi kawasan BSD dengan jalur KRL Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung yang dikelola oleh KAI. Lokasinya yang strategis diyakini bakal meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi. Warga pun menanti kehadiran stasiun ini yang seharusnya beroperasi Agustus lalu.

    Foto: Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI
    Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI

    “Memang waktu itu direncanakan dioperasikan sekitar bulan Agustus, tapi sampai saat ini belum selesai itu nanti dari Kereta (KAI) yang bisa menjelaskan,” ucap Arif Anwar.

    “Dari segi pemerintah sudah memenuhi semua perizinan, itu clear. Saat ini sedang menunggu kelengkapan dari investor,” lanjutnya.

    Stasiun baru di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dan jalur KRL lintas Rangkasbitung – Tanah Abang yakni Stasiun Jatake mampu menampung cukup banyak penumpang setiap harinya. Stasiun ini diharapkan dapat menjadi stasiun yang fasilitas pendukungnya cukup baik di kawasan BSD City. Dengan lahan seluas 2.435 meter persegi dan luas bangunan sekitar 3.000 meter persegi serta memiliki tiga lantai, stasiun ini diproyeksikan mampu melayani 20.000 penumpang setiap harinya.

    Hal ini untuk mendukung kemudahan masyarakat sekitar BSD City yang ingin berpergian menuju Jakarta dengan mudah. Lebih lanjut, panjang peronnya mencapai 250 meter yang memungkinkan untuk memuat rangkaian hingga 12 kereta (SF 12), dengan lebar peron masing-masing 6 meter.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Arab Ngamuk, Trump Janji Netanyahu Tak Akan Serang Lagi

    Arab Ngamuk, Trump Janji Netanyahu Tak Akan Serang Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada menegaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tidak akan menyerang Qatar lagi. Sebelumnya serangan terhadap Hamas di Doha pekan lalu yang membuat marah sekutu Teluk Washington itu dan negara-negara Arab lain.

    “Dia tidak akan menyerang Qatar,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Senin waktu AS, dikutip AFP, Selasa (16/9/2025).

    Dilaporkan Reuters, kemarin, para pemimpin negara-negara Arab dan Islam berkumpul di Doha, untuk menggelar KTT darurat. Ini sebagai respons atas serangan Israel terhadap Qatar.

    Dalam draf resolusi yang beredar, para pemimpin akan mengeluarkan peringatan keras bahwa serangan Israel dan “tindakan permusuhan” lainnya mengancam prospek perdamaian dan normalisasi hubungan di kawasan.

    Sebuah kutipan dari draf resolusi yang disusun oleh para Menteri Luar Negeri sebelum KTT menunjukkan bahasa yang sangat tegas dan mengancam batalnya upaya normalisasi yang saat ini dilakukan Israel kepada negara-negara Arab.

    “Serangan brutal Israel terhadap Qatar dan kelanjutan tindakan permusuhan Israel, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pengepungan, serta aktivitas kolonisasi dan kebijakan ekspansi, mengancam prospek perdamaian dan koeksistensi di kawasan,” tulis draf Reuters.

    “Tindakan-tindakan ini mengancam semua yang telah dicapai dalam jalur normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian-perjanjian yang ada saat ini dan di masa depan.”

    Qatar sendiri adalah sekutu AS di Arab. Di negara itu ada pangkalan militer tentara Paman Sam. Trump juga sempat mendapat hadiah pesawat terbang ketika berkunjung ke negeri itu.

    Akhir pekan lalu, diketahui Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melakukan kunjungan ke Yerusalem. Ia bersama Netanyahu mendatangi tembok ratap tangis, seolah memberi sinyal hubungan AS dan Israel yang makin dekat, setelah serangan ke Qatar.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Fahri Hamzah: Jamban Cemplung Bakal Dimusnahkan 2026

    Fahri Hamzah: Jamban Cemplung Bakal Dimusnahkan 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan memfokuskan program renovasi rumah di pedesaan pada 2026 dengan memperbaiki sanitasi. Salah satunya ialah dengan penyediaan toilet di tiap rumah desa, sehingga tidak ada lagi jamban cemplung atau sanitasi terbuka.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, di beberapa daerah, masyarakat yang masih memanfaatkan sanitasi terbuka bahkan masih mencapai 20%-25%, menyebabkannya sebagai tempat penyebaran penyakit.

    “Kalau kita keliling di daerah banyak masyarakat kita yang buang air dengan sanitasi terbuka, di beberapa daerah bisa 20-25% padahal ini menurut menteri kesehatan sanitasi terbuka ini sumber penyakit dan sumber penyebaran penyakit,” kata Fahri dalam acara Peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045, Senin (15/9/2025).

    Minimnya fasilitas sanitasi di rumah-rumah pedesaan ia sebut menjadi masalah tersendiri, karena dari sisi kepemilikan rumah dan lahan umumnya masyarakat desa cenderung sudah tak lagi perlu dibantu.

    “Karena data menunjukkan di desa itu umumnya masyarakat punya rumah dan tanah, tapi selama ini rumah dan tanahnya itu dibangun dalam keadaan tidak memadai dan tidak layak, karena itu di desa itu orientasinya adalah sebenarnya renovasi besar-besaran terutama renovasi hal-hal yang krusial di rumah, misalnya sanitasi,” kata Fahri.

    Ia pun menargetkan, pada 2025 masalah renovasi sanitasi di tiap rumah masyarakat desa akan selesai. Dengan begitu, pada tahun itu tak akan ada lagi jamban cemplung.

    “Maka kalau kita bisa di tahun depan, presiden kita informasikan bahwa paling tidak 2026 sebaiknya sanitasi diperbaiki semua, dan ini perlu kolaborasi banyak kementerian termasuk Kemenkes, sehingga 2026 sanitasi yang buruk sudah tidak ada yang jamin kesehatan masyarakat, termasuk stunting yang paling dekat,” paparnya.

    Melalui fokus program perbaikan sanitasi itu, Fahri Hamzah mengklaim bisa menurunkan anggaran renovasi rumah per unit yang selama ini mencapai kisaran Rp 21,8 juta.

    “Oleh karena itu, kami usulkan bila nanti orientasinya dikecilkan, karena selama ini renovasi rumah anggarannya sekitar Rp 21,8 juta per unit, kalau kita kurang biaya dan kita hantam sanitasi dulu bisa kita turunkan Rp 5-10 juta, sehingga kita cover dulu yang paling krusial dari rumah, yaitu sanitasinya dulu,” tegas Fahri Hamzah.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pastikan Rumah Subsidi Tepat Sasaran, BP Tapera Lakukan Pengawasan Ini

    Pastikan Rumah Subsidi Tepat Sasaran, BP Tapera Lakukan Pengawasan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kuota rumah subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 ditargetkan mencapai 350.000, dari sebelumnya sebanyak 220.000. Adapun realisasi hingga 15 September 2025 mencapai 175,456 unit atau 50,16% dari target sepanjang tahun.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan BP Tapera juga memiliki concern agar yang mengakses skema FLPP tepat sasaran, pasalnya dana yang digunakan adalah dana bergulir dari pemerintah melalui APBN.

    “Kami menjaga agar tepat sasaran dari sebelum akad hingga dihuni. Jadi kalau dihuni bukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diberi sanksi yaitu subsidinya dicabut dan mengangsur secara komersial,” ungkap Heru kepada CNBC Indonesia, dalam “Special Dialogue Merdeka Rumah” dengan tema “3 Juta Rumah Bukan Sekedar Impian”, Senin (15/9/2025).

    Menurut Heru, ada petugas khusus yang melakukan hal ini secara acak demi memastikan fasilitas ini tepat sasaran. Adapun sebelum akad, BP Tapera juga memastikan rumah yang diambil masyarakat sesuai spesifikasi yang diatur pemerintah dan sudah terbangun oleh pengembang.

    “Ada bukti di lapangan, bank juga sudah melihat bahwa rumah bagus dan layak huni. Masyarakat juga bisa lihat langsung dan membuktikan dan diunggah, dengan cara ini terbukti keterisian rumah MBR juga makin meningkat,” jelas Heru.

    Hingga akhir tahun, untuk bisa mengakselerasi capaian FLPP, BP Tapera akan melakukan akad massal 25.000 unit rumah secara hybrid. Secara onsite akan dilakukan 400 unit di Cileungsi dan sisanya online di 100 titik di seluruh Indonesia.

    “Insya Allah kalau terealisasi ini akan menjadi akad massal terbesar dalam sejarah,” pungkas Heru.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Chaos! Demo Tetangga RI Rusuh Gara-Gara DPR Mau Beli Mobil Dinas Baru

    Chaos! Demo Tetangga RI Rusuh Gara-Gara DPR Mau Beli Mobil Dinas Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polisi Timor-Leste menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi protes ribuan mahasiswa yang menentang rencana pembelian mobil dinas baru bagi anggota DPR di sana. Rencana tersebut memicu kemarahan publik di salah satu negara termiskin Asia Tenggara.

    Aksi unjuk rasa yang berlangsung Senin (15/9/2025) itu diikuti lebih dari 1.000 orang, sebagian besar mahasiswa, di depan gedung Parlemen Nasional di Dili. Massa menolak rencana pengadaan mobil Toyota Prado untuk 65 anggota parlemen yang telah disetujui dalam anggaran 2025.

    “Kami meminta anggota parlemen untuk membatalkan keputusan pembelian Prado demi perbaikan diri. Jika tidak, kami akan tetap berdiri di sini,” tegas Leonito Carvalho, mahasiswa Universidade da Paz di Dili, seperti dikutip AFP.

    Awalnya aksi berlangsung damai, namun kericuhan pecah ketika sejumlah demonstran melemparkan batu ke arah gedung parlemen dan merusak beberapa kendaraan. Polisi kemudian menembakkan gas air mata, yang menyebabkan sedikitnya empat orang luka-luka dan harus dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat.

    “Koordinator protes akan dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan,” kata pejabat Kepolisian Nasional, Justino Menezes.

    Sejumlah partai politik yang sebelumnya menyetujui anggaran kini berbalik arah. Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor, Partai Demokrat, dan Memperkaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor dalam pernyataan bersama menyebut rencana pembelian mobil tersebut “tidak mencerminkan kepentingan publik.”

    Menurut Bank Dunia, lebih dari 40% penduduk Timor-Leste hidup di bawah garis kemiskinan. Negara bekas jajahan Portugis yang meraih kemerdekaan pada 2002 itu masih bergulat dengan pengangguran, kekurangan gizi, dan ketergantungan besar pada pendapatan migas dengan minim diversifikasi ekonomi.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Negara Ini Tuduh AS Cari-Cari Insiden, Komunikasi Diplomatik Terhenti

    Negara Ini Tuduh AS Cari-Cari Insiden, Komunikasi Diplomatik Terhenti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuding Amerika Serikat (AS) sengaja memprovokasi insiden di Karibia. Ia menegaskan komunikasi diplomatik dengan Washington kini sebagian besar terputus setelah serangkaian aksi militer AS yang disebutnya sebagai agresi.

    “Ini bukan ketegangan. Ini agresi di semua lini, ini agresi yudisial ketika mereka mengkriminalisasi kami, agresi politik dengan pernyataan ancaman mereka setiap hari, agresi diplomatik, dan agresi berkelanjutan yang berkarakter militer,” kata Maduro dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025), yang dihadiri petinggi militer, seperti dikutip Reuters.

    Pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan kehadiran militer di Karibia selatan dengan alasan memberantas penyelundupan narkoba. Namun, awal bulan ini, operasi militer AS menewaskan 11 orang dan menenggelamkan kapal Venezuela yang dituduh membawa narkotika ilegal.

    Maduro menyebut tindakan itu sebagai upaya pembenaran atas “serangan kriminal” terhadap negaranya. “Komunikasi dengan pemerintah AS telah dibuang, komunikasi tersebut telah dibuang oleh mereka dengan ancaman bom, kematian, dan pemerasan,” ujarnya.

    Meski begitu, Maduro mengakui masih ada komunikasi terbatas untuk memfasilitasi pemulangan warga Venezuela dari AS. Caracas juga membantah tuduhan Washington bahwa korban tewas merupakan anggota geng narkoba Tren de Aragua.

    Di sisi lain, pemerintahan Trump hanya memberikan sedikit informasi soal operasi militer tersebut, meski anggota Kongres AS mendesak agar ada penjelasan resmi.

    Akhir pekan lalu, pemerintah Venezuela menuding kapal perusak AS secara ilegal mencegat dan menduduki kapal penangkap ikan tuna di Zona Ekonomi Eksklusif Venezuela selama delapan jam. Maduro menegaskan bahwa Washington “sedang mencari-cari insiden” untuk memicu konflik.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Awas Perang Asia, AS Pamer Rudal Ini di Jepang

    Awas Perang Asia, AS Pamer Rudal Ini di Jepang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya memamerkan sistem rudal jarak menengah Typhon di Jepang, langkah yang berpotensi memperuncing perlombaan senjata di Asia.

    Peluncur berbasis darat yang mampu menembakkan rudal jelajah Tomahawk itu ditampilkan dalam latihan tahunan Resolute Dragon, yang melibatkan 20.000 pasukan Jepang dan AS, kapal perang, serta baterai rudal. Dari Jepang, Tomahawk memiliki jangkauan cukup untuk mencapai pesisir timur China hingga sebagian wilayah Rusia.

    “Dengan menggunakan berbagai sistem dan berbagai jenis amunisi, sistem ini dapat menciptakan dilema bagi musuh,” ujar Kolonel Wade Germann, komandan satuan tugas pengoperasian Typhon, di Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni, pada Senin (15/9/2025), seperti dikutip Reuters. Ia menambahkan, kecepatan pengerahan Typhon memungkinkan AS menempatkannya di garis depan dengan cepat bila dibutuhkan.

    Germann menolak menjelaskan ke mana unit Typhon akan ditempatkan setelah Resolute Dragon berakhir, serta apakah akan kembali ke Jepang. Sebelumnya, sistem ini pernah dikerahkan di Filipina pada April 2024 dan menuai kritik keras dari Beijing dan Moskow, yang menuding AS memicu perlombaan senjata di kawasan.

    Analis menilai kehadiran Typhon di Jepang, yang jauh lebih dekat ke China dibandingkan Filipina atau Australia, dapat memicu reaksi lebih keras.

    “Di masa lalu, pengerahan pasukan ini akan ditolak oleh birokrat DC dan Tokyo karena takut akan reaksi China. Anda bisa lihat, itu bukan masalah besar seperti lima tahun lalu,” kata Grant Newsham, peneliti Forum Jepang untuk Studi Strategis sekaligus pensiunan kolonel Korps Marinir AS.

    AS menyebut penempatan di Iwakuni sebagai bagian dari “Rantai Pulau Pertama”, serangkaian pangkalan militer dari Jepang hingga Filipina yang ditujukan untuk membatasi ruang gerak militer China. Selain Tomahawk, Typhon juga dapat menembakkan rudal SM-6 yang dirancang menghantam kapal maupun pesawat pada jarak lebih dari 200 km.

    Washington tengah mempercepat produksi senjata antikapal untuk menandingi kekuatan rudal China, yang tahun ini meningkatkan anggaran pertahanannya 7,2%. Jepang pun mengikuti tren serupa, membeli rudal Tomahawk untuk kapal perangnya dan mengembangkan rudal jarak menengahnya sendiri dalam ekspansi militer terbesar sejak Perang Dunia II.

    “China tentu saja mengeluh setiap kali korban yang ditujunya bangkit dan mulai bersiap-siap untuk mengurus diri mereka sendiri,” tambah Newsham.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Arab-Islam Gelar KTT Darurat di Doha, Respons Serangan Israel ke Qatar

    Arab-Islam Gelar KTT Darurat di Doha, Respons Serangan Israel ke Qatar

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }