Situasi semakin genting setelah Washington menghentikan keringanan sanksi pada Maret lalu, yang sebelumnya memungkinkan Irak membayar listrik Iran. Akibatnya, kapasitas listrik nasional berkurang sekitar 3.000 megawatt, atau lebih dari 10 persen kebutuhan, setara pasokan untuk 2,5 juta rumah. Kementerian Kelistrikan Irak bahkan memperingatkan potensi kegagalan sistem nasional menjelang musim panas. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)
Category: CNBCindonesia.com News
-
Video: SPBU Swasta Beli BBM Pertamina-Trump Bawa Rp700 T ke Inggris
Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Badan Usaha Penyedia BBM Nonsubsidi seperti Shell, BP-AKR dan Vivo Energy telah sepakat membeli BBM dari Pertamina.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama sejumlah raksasa teknologi seperti Microsoft dan Nvidia melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Dalam kunjungan ini, mereka langsung mengucurkan investasi senilai USD 42 Miliar atau setara Rp 684 Triliun.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (19/09/2025).
-
Zulhas Gaspol Koperasi Merah Putih Demi Ketahanan Pangan
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan gaspol memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Provinsi Sumatera Utara. Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Sumut ini dihadiri jajaran pemerintah provinsi, para bupati dan wali kota, serta Satgas Nasional KDKMP.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi harus menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus pilar ketahanan pangan daerah. Pemerintah pun menyiapkan langkah konkret, termasuk pelatihan dan penugasan dua hingga tiga orang PPPK di setiap koperasi agar bisa langsung beroperasi.
“Koperasi ini bukan sekadar papan nama. Kita siapkan SDM yang siap kerja supaya manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025).
Rakortas menghasilkan beberapa kesepakatan penting: penguatan SDM melalui pelatihan dan penugasan PPPK, sinkronisasi program pusat dan daerah untuk pendampingan serta pendanaan berkelanjutan, dan penetapan target waktu beserta mekanisme evaluasi agar operasional koperasi berjalan tepat sasaran.
“Kita ingin koperasi hadir di setiap desa dan kelurahan sebagai tempat warga berdaya dan ekonomi lokal bergerak. Untuk Sumatera Utara, siap gaspol jadi motor ketahanan pangan,” tambah Zulkifli Hasan.
Melalui Rakortas ini, pemerintah menegaskan komitmen menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai motor ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Untuk diketahui, suasana pertemuan berlangsung hangat dan cair, setiap aspirasi kepala daerah didengar dan langsung ditindaklanjuti.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
-
Mentan Amran Mau Setop Impor Tepung Singkong, Petani Happy
Jakarta, CNBC Indonesia – Keran impor tepung tapioka kini tak lagi bebas. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan pemerintah menerapkan larangan terbatas (lartas) sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sejalan karena petani ubi kayu atau singkong mengeluh hasil panennya tidak terserap pasar.
Amran menegaskan, impor hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi. Apabila produksi lokal cukup untuk menyuplai industri, pintu impor akan ditutup.
“Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, kita akan terbitkan Lartas, larangan terbatas impor tepung tapioka. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan. Ini keputusan yang sangat strategis diperintahkan oleh Bapak Presiden,” ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Langkah ini diambil di tengah anjloknya harga singkong. Saat ini, petani hanya bisa menjual hasil panennya di kisaran Rp600-Rp700 per kilogram (kg), sementara biaya produksi mencapai sekitar Rp740 per kg. Kondisi tersebut membuat petani mengalami kerugian.
Untuk memperkuat kebijakan ini, Amran mengatakan Kementerian Perdagangan akan segera menerbitkan aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Koordinasi juga sudah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kemenko Perekonomian.
“Mudah-mudahan hari ini keluar (lartasnya), paling lambat Senin atau Selasa (bentuk payung hukum lartas) keluar,” jelas Amran.
Petani Happy Sambut Kebijakan Lartas
Kabar pembatasan impor ini langsung disambut positif oleh petani singkong. Mereka menilai kebijakan Presiden Prabowo melalui Mentan Amran menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani di dalam negeri.
“Kami mewakili petani singkong seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menghentikan impor,” kata Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin dalam kesempatan yang sama.
Menurut Dasrul, keputusan tersebut menjadi bukti negara hadir melindungi petani sekaligus memberi kepastian pasar. Dengan adanya lartas, industri diharapkan lebih banyak menyerap hasil panen lokal sehingga harga bisa stabil.
“Kalau impor dihentikan, otomatis hasil kami akan lebih banyak dibeli industri untuk diolah, sehingga harga stabil dan petani lebih sejahtera. Petani Singkong Sejahtera, Indonesia Jaya,” ujarnya.
Dasrul optimistis dukungan penuh pemerintah terhadap singkong akan meningkatkan semangat petani dalam berproduksi. Ia meyakini, jika hasil panen terserap optimal oleh industri, kesejahteraan petani singkong pun akan terangkat.
“Kalau impor dihentikan, otomatis hasil kami akan lebih banyak dibeli industri untuk diolah, sehingga harga stabil dan petani lebih sejahtera. Petani Singkong Sejahtera, Indonesia Jaya,” pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
-
Video: Erick Thohir Menangis saat Pamit dari Kementerian BUMN
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2019-2025 Erick Thohir tak kuasa menahan air mata saat berpamitan dengan jajaran karyawan Kementerian BUMN di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (19/9) sore.
Erick Thohir yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran yang telah bekerja bersamanya selama enam tahun terakhir.
-
Video: Kenaikan Gaji ASN, Bonus Ekonomi Atau Beban Fiskal?
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengubah fokus 8 Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu langkah yang disorot adalah rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari guru hingga pejabat negara.
Selengkapnya saksikan dialog Syarifah Rahma bersama managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal dan Editor CNBC Indonesia Lucky Leonarddi Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (19/09/2025).
-
Istana Dukung Purbaya Tarik Uang ‘Nganggur’ di Kementerian Lembaga
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin menyisir anggaran Kementerian/Lembaga yang minim penyerapan. Rencananya Purbaya ingin mengambil kembali anggaran kementerian yang tidak dibelanjakan.
Prasetyo menjelaskan bahwa anggaran kementerian memang harus dibelanjakan dengan optimal, sehingga langkah itu didukung oleh istana.
“Kalau menurut kami itu memang sesuatu yang harus dilakukan, Karena belanja pemerintah itu harus optimal sehingga kalau Menteri keuangan mengevaluasi tentu berdasarkan data,” katanya.
Namun menurut Prasetyo anggaran kementerian dan lembaga yang belum optimal akan didorong supaya pelaksanaan program di kementerian tersebut dijalankan. Sehingga serapan anggaran bisa optimal.
Lebih lanjut menurutnya, presiden juga menyoroti penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga.
“Tidak sekedar menyoroti, beliau fokus betul dan sekali lagi beliau bukan sekedar setuju, justru itu harus kita dorong bersama-sama apa yang menjadi kendala dicari jalan keluarnya,” kata Prasetyo.
Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sudah meminta izin kepada presiden untuk memantau langsung Kementerian dan Lembaga terkait penyerapan anggaran.
“Tadi saya izin ke pak presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu,” kata Purbaya, Selasa (16/9/2025).
Jika tidak terserap dengan baik, maka akan dialihkan ke program yang terasa langsung dengan pemerintah.
“Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober, kalau mereka pikir nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi ini kita akan sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat. saya nggak mau uang nganggur,” kata Purbaya.
(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]
-
Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan diutamakan untuk bisa dieksekusi. Hal itu menjadi kelanjutan dari fase pra feasibility study (Pra-FS) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan DME sendiri bisa mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri.
“Karena kan ada kebutuhan bagi kita untuk bisa mengelola produksi gas ya untuk LPG itu. Dan kita ada peluang untuk mensubstitusi LPG itu dari DME. Kalau itu bisa dilakukan kan bisa mengurangi impor gas tadi, LPG tadi,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Erani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyebutkan proyek DME itu sendiri sudah diajukan ke Danantara pada Juli 2025 lalu, termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang sudah dilakukan fase pra-Feasibility Study (Pra-FS).
Fase FS yang dilakukan oleh Danantara ditargetkan selesai setidaknya hingga akhir tahun ini. Meskipun, penyelesaiannya diperkirakan dilakukan secara bertahap.
“Ya saya kira pasti ini ya, pasti akan ada bertahap pasti ya. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini lah. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.
Berikut detail 18 proyek hilirisasi yang direncanakan untuk dibangun:
1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 14.700 orang.
2. Industri DME (batu bara) di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 34.800 orang.
3. Industri aspal di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 3.450 orang.
4. Industri Mangan Sulfat di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 5.224 orang.
5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 12.000 orang.
6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 9.700 orang.
7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 18.000 orang.
8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 7.100 orang.
9. Industri Oleoresin (Pala), di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.850 orang.
10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 4.800 orang.
11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 22.100 orang.
12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 33.000 orang.
13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 27.600 orang.
14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp212 miliar. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.700 orang.
15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp160 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 44.000 orang.
16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp72 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 6.960 orang.
17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 19.500 orang.
18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri CIkarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 10.152 orang.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
-
Video: Sejumlah KEK Indonesia Siap Adu Taji di Osaka Expo 2025
Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah terus menggelar diplomasi ekonomi untuk menarik Foreign Direct Investment atau FDI ke Indonesia. Salah satunya melalui forum presentasi khusus di Paviliun Indonesia Osaka Expo 2025 yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia SEZ Investment Summit and Awards 2025.
Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (19/09/2025).
-
Pertamina Buka Suara Soal Kolaborasi Pasokan BBM SPBU Swasta
Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri membantah tudingan praktik monopoli dalam praktik dalam kebijakan impor dalam proses distribusi Bahan Bakar Minyak.
Penyedia usaha BBM swasta juga sudah sepakat untuk melakukan pembelian BBM dari Pertamina. Usai pertemuan seluruh penyedia BBM di Kementerian ESDM, Jumat (19/9/2025).
“Kembali lagi pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak ada monopoli oleh Pertamina,” kata Simon, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).
Dia menjelaskan bahwa pemberian alokasi kepada badan usaha sudah sesuai dengan porsinya, hingga ada penambahan dari kuota yang ditetapkan. Pasalnya pemerintah sudah memberikan kuota impor hingga 110% dibandingkan tahun 2024.
Simon juga meluruskan bahwa impor satu pintu melalui Pertamina merupakan hal yang keliru. Pasalnya seluruh badan usaha penyedia BBM bisa melakukan impor dengan kuota yang ditentukan di awal tahun.
“Kebijakan itu sesuai seperti sebelumnya melalui badan usaha masing-masing, kecuali penambahan. Jadi tadi untuk penambahan sampai akhir tahun ini itu adalah penambahan dari alokasi yang sudah diberikan,” kata Simon.
“Nah untuk penambahan memang saran dari Kementerian untuk dikolaborasikan dengan Pertamina,” sambungnya.
Mekanismenya, Pertamina akan mengimpor BBM berupa base fuel yang akan diberikan kepada penyedia BBM swasta untuk diolah dengan spesifikasi produk masing-masing.
“Base fuel ini nanti akan diracik atau ditambah aditif sesuai resep atau rahasia dapur masing-masing badan usaha,” katanya.
Penyedia BBM swasta juga sudah bersedia berkolaborasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk penyediaan BBM berkualitas.
“Dengan demikian baik dari kualitas dari join surveyor bersama, termasuk dari sisi harga akan terbuka sama-sama SPBU swasta, kita open book dan transparan kita berharap tidak ada kenaikan harga di masyarakat,” katanya.
Seperti diketahui, ada empat hal yang disetujui dalam pertemuan pemerintah dan badan usaha penyedia BBM. Pertama, persetujuan pengambilan stok impor Pertamina oleh badan usaha swasta.
Kedua, para badan usaha swasta setuju akan adanya surveyor yang memastikan saat BBM yang diimpor untuk swasta tersebut belum dicampurkan dengan bahan aditif apapun.
Ketiga, para badan usaha swasta setuju agar BBM yang dijual ke pihaknya memiliki harga yang sama-sama menguntungkan termasuk dengan Pertamina. Terakhir, pemerintah memastikan bahwa stok BBM badan usaha swasta sudah dipenuhi dalam kurun waktu tujuh hari dari sekarang.
Dalam kesempatan itu Simon juga menyadari bahwa konsumsi BBM pertamina cenderung menurun pascapersoalan hukum. Menurutnya, Pertamina saat ini tengah bekerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Dengan rendah hati menyampaikan adanya kasus ini kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun, itu tentu PR besar bagi Pertamina kita harus kerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, dengan tata kelola yang baik dan semakin transparan,” kata Simon.
Dia juga menyadari bahwa tidak bisa melarang konsumen untuk melakukan pembelian BBM dari pilihan produk dan merek yang tersedia.
“Sebagian masyarakat ada juga yang beralih ke SPBU swasta itu adalah pilihan masyarakat dan kami tentunya tidak melarang,” katanya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]