Xcloud.id

Category: CNBCindonesia.com News

  • Hore! Diskon Tiket Pesawat, Kereta & Kapal Diumumkan Bulan Depan

    Hore! Diskon Tiket Pesawat, Kereta & Kapal Diumumkan Bulan Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan mengumumkan skema pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk diskon tarif pesawat pada Oktober 2025 mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini pemerintah tengah melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dalam penyusunan regulasi.

    “Itu sedang dalam proses dengan lintas kementerian, nanti mungkin di bulan Oktober akan diumumkan,” ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9/2025).

    Airlangga pun menegaskan nantinya, PPN DTP juga akan mencakup diskon tiket transportasi lainnya seperti kereta api dan kapal laut.

    “Termasuk diskon transportasi, kereta, kapal,” ujarnya.

    Sebelumnya Airlangga telah menjelaskan program-program stimulus akan menyentuh berbagai sektor. Seperti untuk sektor pembiayaan, pemerintah mempercepat implementasi Kredit Investasi Padat Karya untuk revitalisasi mesin produksi.

    Sementara stimulus sektor pariwisata melalui penyediaan event nasional dan bundling paket wisata pada libur Nataru 2025-2026.

    “Serta diskon sektor transportasi untuk kereta api, kapal laut, dan tarif tol,” ujar Airlangga di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (1/9/2025).

    Dari sektor perumahan, Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

    Selain itu, pemerintah melanjutkan implementasi Kredit Program Perumahan, dan melanjutkan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) Pembelian Rumah 100%.

    Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang ditargetkan menyasar 41 ribu rumah ditambah dan adanya Program Perumahan BPJS Naker untuk buruh.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satgas Pangan Polri Temukan 6 Merek di Balik Kebocoran Gula Rafinasi

    Satgas Pangan Polri Temukan 6 Merek di Balik Kebocoran Gula Rafinasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah kembali menyoroti praktik rembesan gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan hasil investigasi Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, di mana pada tahun 2025 ini Satgas Pangan Polri telah menemukan setidaknya enam merek gula bermasalah dari total 30 merek yang diuji di laboratorium.

    “Satgas Pangan Polri pada tahun 2025.. hasil investigasi menyeluruh dari hulu ke hilir ditemukan adanya 6 merek dari 30 merek gula yang dilakukan sampling dan uji di laboratorium, dari komposisi terbukti berbahan baku gula kristal rafinasi,” ujar Budi Santoso dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Menurut Budi, temuan ini memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan GKR yang seharusnya hanya untuk industri makanan dan minuman.

    “Hasil ini telah dilakukan pemeriksaan ke seluruh perusahaan importir gula dan masih dalam tahap penyelidikan, dalam rangka antisipasi rembesan gula rafinasi,” katanya.

    Untuk itu, ia menekankan perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola gula nasional, mulai dari mekanisme pemberian alokasi impor, izin edar, hingga ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) gula.

    “Satgas pangan terus melakukan pengawasan dan monitoring bersama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengawasi distribusi dan penyebaran GKR di masyarakat,” tegasnya.

    Revisi Permendag Terkait GKR

    Sejalan dengan temuan itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan langkah tambahan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait tata niaga gula. Salah satu klausul baru yang akan ditambahkan ialah larangan pencampuran GKR dengan bahan kimia tertentu untuk menghasilkan gula kristal putih (GKP).

    “Di lapangan itu ditemukan adanya gulavit, artinya GKR dicampur dengan bahan kimia,” ungkap Budi.

    Revisi aturan ini akan dimasukkan dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2022, yang sebelumnya telah merevisi Permendag Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Larangan tersebut, kata Budi, didasarkan pada temuan Satgas Pangan mengenai praktik penggunaan GKR untuk memproduksi GKP. “Seolah-olah melalui proses industri,” tambahnya.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak akan diambil sepihak. Kemendag tetap akan melibatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai instansi pembina sektor industri gula dalam pembahasan revisi aturan.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Antam Heboh Bolak-Balik Komunikasi dengan Kejagung, Ini Alasannya

    Antam Heboh Bolak-Balik Komunikasi dengan Kejagung, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) secara intensif sedang melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Hal itu menyangkut persoalan regulasi yang memicu ketidakpastian dalam penjualan produk mineral, khususnya feronikel dan bauksit.

    Aturan tersebut adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.268 tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyatakan, Kepmen itu mewajibkan perusahaan menjual produk tambangnya di atas atau minimal sesuai Harga Patokan Mineral (HPM).

    Menurutnya, ketentuan ini tidak selaras dengan pemahaman aparat penegak hukum (APH), sehingga pihaknya merasa perlu menjalin komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait.

    Adapun Antam sedang berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini JAMIntel dan JAM Datun. Kemudian juga sudah dilakukan komunikasi dengan BPKP dan juga BPK.

    “Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak. Karena ini kalau dalam tambang bauksit kami Pak, kami langsung gak bisa nambang Pak karena stockpile penuh,” tegas Achmad Ardianto.

    “Sementara kita hanya bisa menjual kepada yang terafiliasi dengan BAI dengan pihak Inalum. Untuk feronikel kita juga jadinya terkunci, kita stock-nya sudah hampir penuh. Kita hanya bisa jual kepada perusahaan yang kontraknya sudah berjalan dalam hal ini kemarin terakhir dengan Posco,” tambah Achmad Ardianto.

    Berdasarkan Kepmen No.268 tahun 2025 tersebut, perusahaan tambang mineral dan batu bara dalam melakukan penjualan mineral logam atau batu bara yang diproduksi harus mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) atau Harga Patokan Batu Bara (HPB).

    HPM atau HPB tersebut merupakan harga batas bawah penjualan mineral logam atau batu bara oleh perusahaan tambang atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi, IUPK ataupun Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    Namun, bila harga mineral logam atau batu bara yang dijual atau tertera pada kontrak penjualan di bawah HPM atau HPB, maka HPM atau HPB tetap digunakan dalam penghitungan kewajiban perpajakan dan menjadi harga dasar dalam pengenaan iuran produksi.

    Kepmen ESDM ini berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 8 Agustus 2025.

    Achmad Ardianto menambahkan, adapun industri yang tidak terdampak adalah perusahaan-perusahaan yang izinnya berasal dari Kementerian Perindustrian berupa IUI, atau bukan dari Kementerian ESDM.

    “Yang perusahaan-perusahaan China yang IUI dasarnya mereka tidak terikat kepada peraturan Kepmen 268 Pak,” paparnya.

    Situasi yang ada tersebut dinilai menghambat operasional Antam secara signifikan, terutama pada penjualan feronikel yang hanya bisa dilakukan kepada mitra lama seperti Posco. Sementara, penjualan ke pihak lain dinilai tidak memungkinkan karena harga jual yang di bawah HPM bisa dianggap melanggar aturan oleh APH. “Nanti dampaknya kepada dividen dan juga kepada pajak Pak,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) MAruarar Sirait membeberkan bukti-bukti kecocokannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kecocokan itu, kata dia, memberi dukungan positif membangun ekosistem pembangunan rumah bersubsidi di Tanah Air.

    Hal itu disampaikannya saat berpidato di depan Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci, Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Dalam kesempatan itu, Maruara mengucapkan terima kasih kepada Menkeu Purbaya dan Bank Indonesia (BI) karena turut mendukung program rumah subsidi. Hal senada disampaikannya kepada jajaran menteri-menteri Prabowo. 

    “Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan mereka ekosistem ini tidak bisa jalan,” kata Maruarar.

    Dia menjabarkan, ekosistem rumah subsidi membuka jutaan lapangan kerja. Tidak hanya pekerja langsung pembangunan rumah, tapi juga rentetan ekosistem ekonomi yang terkait. 

    “1 rumah subsidi tenaga kerjanya 5 orang. Kalau 330 ribu unit berarti 1.650.000 orang bekerja,” katanya.

    “Dan, nggak ada rumah subsidi tanpa warung makan, ibu penjual warung makan. Lalu dia ambil beras dari  pedagang, dari petani, jual beli ayam. Ini sudah ekosistem sendiri. Nggak ada rumah subsidi tanpa toko bangunan. Toko pasti kirim barang, ada truknya, ada kernet, pasti ada barang-barang, semen, pasir, kayu, cat dan sebagainya,” ucapnya.

    Kata dia, ini menunjukkan pembangunan rumah subsidi bisa menciptakan ekosistem yang melibatkan sampai jutaan orang.

    “Dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini, pak. Jadi kami cocok pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan perekonomian, pak,” ucapynya.

    “Hei pengembang, kita tepuk tangan kepada Presiden, bahwa bunga rumah subsidi tetap, tidak dinaikkan. Itu luar biasa keberpihakan, pak. Saya tadi lihat banyak yang terharu. Itu lah bukti negara hadir,” kata Maruarar menggebu-gebu.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Produsen Emas, Tapi Nyatanya Masih Impor Besar-Besaran!

    RI Produsen Emas, Tapi Nyatanya Masih Impor Besar-Besaran!

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menyampaikan masih harus melakukan impor emas dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mengingat, dari total kebutuhan puluhan ton, produksi perusahaan hanya mencapai 1 ton per tahun.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyatakan, kebutuhan masyarakat akan emas terus mengalami peningkatan. Tercatat, pada tahun lalu penjualan emas mencapai 37 ton, dan ditargetkan pada tahun ini mencapai 45 ton.

    Persoalannya, kata Achmad Ardianto, tambang milik Antam yang saat ini satu-satunya ada di Pongkor, Jawa Barat itu produksinya hanya mencapai 1 ton per tahun.

    “Jadi emas yang dihasilkan oleh Antam, ditambang oleh Antam itu cuma 1 ton setahun. Sementara kebutuhan masyarakat tahun lalu 37 ton, sekarang 43 ton,” ungkap Achmad Ardianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin (29/9/2025).

    Nah untuk memnuhi kebutuhan masyarakat akan emas itu, Antam memiliki beberapa opsi. Pertama, mengambil dari pasar lokal atau buycabk. “Jadi emas-emas masyarakat yang dulu dibeli di Antam kemudian butuh cash dijual kembali ke Antam, itu menjadi sumber bagi kami untuk dicetak dengan versi yang baru. Itu cuma 2,5 ton satu tahun dapatnya,”

    Kedua, emas berasal dari perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia yang memurnikannya di Antam. Di mana, Antam akan menawarkan pembelian emas kepada perusahaan tersebut.

    “Nah soalnya adalah tidak ada aturan yang mewajibkan mereka untuk menjual ke Antam. Jadi menjadi fleksibilitas bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk menjualnya di dalam negeri ataupun mengekspor,” ungkap Achmad Ardianto.

    Ketiga, membeli sourcing emas dari luar negeri atau impor yang berasal dari perusahaan dan lembaga yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association (LBMA). Baik itu bullion bank, refinery, maupun trader.

    “Jadi kita tidak asal Pak mengimpor, selalu dari perusahaan-perusahaan terafiliasi. Ada tiga Pak, bullion bank, refinery, maupun trader,” katanya. “Lalu kenapa Antam impor? Ya judulnya terpaksa Pak. Karena kebutuhan masyarakat besar sementara sumber tidak ada,” ungkapnya.

    Neraca Emas RI

    Dalam Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional Tahun 2025, data yang tercatat hingga akhir 2024, total cadangan bijih emas primer mencapai 3,46 miliar ton dengan total cadangan logam emas primer mencapai 3.444 ton.

    Sedangkan, sumber daya emas primer di dalam negeri juga masih melimpah. Total sumber daya bijih emas primer di Indonesia sebanyak 17,24 miliar ton dengan total sumber daya logam emas primer mencapai 12.364 ton.

    Tercatat, produksi logam emas primer di Indonesia per tahun 2024 mencapai 17 ton dan produksi konsentrat emas primer per tahun 2024 mencapai 1,4 juta ton.

    Meski terhitung masih melimpah, nyatanya cadangan emas di Indonesia masuk dalam urutan ke 46 negara dengan cadangan emas terbesar dunia.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Prabowo Bakal Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus berupaya mengurangi backlog perumahan yang jumlah sudah mencapai 9,9 juta. Selain menggeber program rumah subsidi, pemerintah juga akan menambah jumlah perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

    RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Ciri dari RLTH adalah rumah tidak memiliki konstruksi bangunan yang laik, hingga luas rumah tidak sesuai standar perorangan.

    Tinggal di hunian terkategori RLTH tentu sangat tidak dianjurkan, karena bisa membahayakan kesehatan dan keamanan penghuninya. Oleh karena itu, pemerintah akan merenovasinya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Bapak Presiden ada backlog 9,9 juta caranya rumah subsidi. Bapak naikkan 220 ribu per tahun belum 1 tahun presiden sudah naik 350 ribu. RTLH 26 juta, kami terima kasih ke DPR, kami ada 50 ribu untuk renovasi (tahun ini). Tahun depan 400 ribu RTLH akan kami renovasi. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) di acara serentak akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci dalam program Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    Ara pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan agenda pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan.

    “Terima kasih atas semuanya. Kepada Gubernur BI. Terima kasih Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Jaksa Agung,” ucapnya.

    Sementara itu soal rumah subsidi, Ara mengungkapkan kalau Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima manfaat paling banyak. Ini disebabkan karena Jabar memiliki tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di Indonesia.

    “Kami laporkan Jabar paling besar nomer 1. Kabupaten terbesar Bekasi dan Bogor. Bank BTN paling banyak,” sebutnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kucurkan Rp335 T Buat MBG, Prabowo: Perputaran Ekonomi Bisa Rp900 T

    Kucurkan Rp335 T Buat MBG, Prabowo: Perputaran Ekonomi Bisa Rp900 T

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto akan mengucurkan dana sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Dana tersebut diyakini akan bergulir hingga mencapai Rp900 triliun dalam perekonomian nasional.

    “(Dana) Rp335 triliun, yang adalah US$20 miliar kita kirim ke desa-desa. Rp335 T kita kirim ke desa saudara-saudara, yang selama berpuluh-puluh tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta,” ungkap Prabowo dalam Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025)

    Hal ini, kata Prabowo akan membantu perekonomian nasional lebih merata. Situasi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, di mana dana yang berputar di Jakarta atau kota besar lainnya.

    “Ada yang disebut Philosophy of Money. Kalau Rp1 beredar di satu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan 2, 3, 4 rupiah baru beredar,” ujarnya.

    “Jadi saudara-saudara kita bisa bayangkan kegiatan ini yang saya sebut tadi Rp300 triliun itu bisa menciptakan kehidupan ekonomi, senilai Rp600 triliun, mungkin Rp900 triliun,” jelas Prabowo.

    Prabowo menjelaskan, program MBG tidak hanya sekadar memberikan makanan kepada siswa yang membutuhkan. Program ini melibatkan masyarakat sekitar hingga para petani.

    “Karena tiap hari rakyat desa itu tahu bahwa dapur itu memerlukan sekian ratus beras, sekian timun, sekian sayur, sekian ikan, telur, ayam. Jadi dia punya captive market dia punya off take dia punya sesuatu harapan yang pasti,” paparnya.

    Sebelumnya, kata Prabowo para petani selalu risau ketika panen karena harganya cenderung jatuh.

    “Tapi sekarang yang akan menerima dan mengambil hasilnya adalah rakyat sendiri adalah saudara-saudara mereka sendiri, jadi mereka punya jaminan pasar dan mereka tidak punya panen yang tidak terserap ini sasaran kita dan kita hampir sampai di titik itu,” terang Prabowo.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Palestina Daftar BRICS Setelah Diakui Mayoritas Negara di PBB

    Video: Palestina Daftar BRICS Setelah Diakui Mayoritas Negara di PBB

    Jakarta, CNBC Indonesia- Palestina resmi mendaftar ke BRICS, setelah mayoritas negara di PBB termasuk negara barat mengakui kemerdekaannya. Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel-Hafiz Nofal mengatakan, pendaftaran tersebut telah resmi diajukan Otoritas Palestina baru-baru ini, namun belum mendapatkan jawaban.

    Selengkapnyadalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 29/09/2025) berikut ini.

  • Maruarar Pamer Office Boy Jadi Pengusaha Rumah di Depan Prabowo

    Maruarar Pamer Office Boy Jadi Pengusaha Rumah di Depan Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan secara serentak akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci dalam program Rumah Subsidi Menyala. Acara tersebut berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan ribuan rumah tersebut akan dibagikan untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk Affan Kurniawan Driver Ojek Online yang menjadi korban terlindas kendaraan taktis Brimob.

    “Sesuai arahan beri perhatian 4 korban di Makassar kami sudah berikan. Dan kemudian keluarga Affan di tempat ini. Ini tidak bisa obati mereka tapi negara hadir untuk korban,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu.

    Foto: Menteri PKP, Maruarar Sirait saat acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Menteri PKP, Maruarar Sirait saat acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    Ara pun mengungkapkan mengapa acara seremoni ini dilakukan di Bogor. Dia mengatakan Bogor salah satunya memiliki tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di Indonesia.

    “200 ribu lebih masuk kemiskinan ekstrem,” sebutnya.

    Namun katanya, kualitas perumahan di Bogor sangat bagus. Dia pun menunjukkan salah seorang pengembang bernama Angga yang dulunya bekerja sebagai office boy, kini menjadi pengembang terkenal di Bogor.

    “Ketiga pengembangnya adalah Angga. Bapak presiden hari ini Angga adalah pengusaha sukses dulu office boy. Tahun lalu 2.400 unit tahun ini 3.000 unit. Angga ini pengusaha yang hadir dari perumahan,” serunya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Ramai-ramai Ekonom Datangi Kantor Menko Airlangga, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama Aliansi Ekonom Indonesia pada Senin (29/9/2025).

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, sejumlah ekonom terlihat mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pukul 13.30 WIB.

    Diantaranya tampak ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dan Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison.

    Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.

    Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang.

    Penyampaian pernyataan bersama dari Aliansi Ekonom Indonesia ini diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya: Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, Mervin Goklas Hamonangan.

    Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

    Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

    Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

    Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

    Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

    Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

    Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

    Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]