Category: CNBCindonesia.com News

  • Dasco Tegur Pimpinan Komisi IX DPR, Ada Apa?

    Dasco Tegur Pimpinan Komisi IX DPR, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan teguran terbuka kepada Komisi IX DPR RI. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait pembahasan lanjutan terhadap regulasi penting tersebut, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan sejak Oktober 2024.

    “Saya minta Komisi IX saat ini menjelaskan pembahasan UU ini karena teman-teman buruh mengatakan belum dengar ada angin atau hujan terkait pembahasan,” tegas Dasco dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Pernyataan Dasco langsung menyorot perhatian publik, termasuk kalangan serikat buruh yang selama ini menagih komitmen DPR terhadap revisi UU Ketenagakerjaan pasca putusan MK yang membatalkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menjelaskan bahwa pembahasan masih dalam tahap penjaringan aspirasi dan belum masuk ke tahapan formalisasi draf.

    “Saat ini tahap mendengarkan masukan tadi, jadi masih hearing, kita dengar dari 22 konfederasi dan pihak lain, kami agendakan juga masukan dari daerah, yang penting kita dengarkan,” ujar Putih.

    Ia juga menambahkan bahwa proses penyusunan telah berjalan meski belum sepenuhnya rampung.

    “UU ketenagakerjaan udah berproses dan berjalan tapi masih menerima masukan, sebenarnya kemarin sudah dengarkan juga jadi catatan Panja RUU Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Di sisi lain, kalangan buruh menyampaikan kritik tajam kepada DPR yang dinilai lamban dan tidak transparan dalam menindaklanjuti putusan MK. Jubir Partai Buruh, Said Salahudin, mempertanyakan komitmen legislatif dalam mempercepat pembahasan yang menyangkut jutaan nasib pekerja.

    “Kami punya tanggungjawab moril untuk menindaklanjuti putusan MK, sayangnya 11 bulan udah berjalan sejak MK menjatuhkan putusan di Oktober 2024, rupanya kami belum mendengar kejelasan dari DPR RI sebagai pemegang kekuasaan untuk UU, apakah sudah ada draf resmi atau naskah akademik?” ujar Said.

    Lebih lanjut, Said mengaku pihaknya mengambil langkah inisiatif dengan menyusun masukan sendiri untuk disampaikan ke DPR karena merasa tidak ada kejelasan dari parlemen.

    “Di luar kami terima, tapi tidak jelas, belum bisa dikonfirmasi, karenanya kami inisiatif untuk menuangkan dulu secara garis besar masukan dari KSP PB (Presidium Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh),” katanya.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Netanyahu Setuju Akhiri Perang Tapi Beri Ancaman Ini ke Hamas

    Video: Netanyahu Setuju Akhiri Perang Tapi Beri Ancaman Ini ke Hamas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setuju untuk mendukung proposal perdamaian Gaza yang disponsori Amerika untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir dua tahun di sana.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung 20 poin rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Namun Netanyahu mengancam akan menghabisi Hamas jika menolak rencana tersebut.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 30/09/2025) berikut ini.

  • Video: Permintaan Turun, Industri Logam Hadapi Tantangan Berat

    Video: Permintaan Turun, Industri Logam Hadapi Tantangan Berat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO), Erwan Yulianto, mengungkapkan kondisi industri logam nasional memasuki paruh kedua 2025 tengah mengalami tren penurunan.

    Menurut Erwan, salah satu penyebab utama adalah melemahnya permintaan, terutama dari sektor otomotif dan pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama industri pengecoran logam. Selain itu, Erwan menilai tantangan besar yang dihadapi industri logam nasional juga terkait dengan kebutuhan modernisasi teknologi dan inovasi.

    Selengkapnya saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Ketua Umum Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (APLINDO) Erwan Yulianto di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (29/09/2025).

  • Video: Koperasi & UMKM Jadi Ikon Trade Expo Indonesia 2025

    Video: Koperasi & UMKM Jadi Ikon Trade Expo Indonesia 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbeda dengan tahun sebelumnya, Trade Expo Indonesia 2025 menghadirkan paviliun khusus UMKM bertajuk bisa ekspor dan juga koperasi. Paviliun tersebut menjadi ruang promosi bagi UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya sudah terkurasi.

    Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi mengatakan Trade Expo Indonesia tahun ini akan lebih banyak mengangkat UMKM dan juga koperasi sebagai salah satu ikon dari TEI 2025. Simak informasi selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (29/09/2025).

  • Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran saat ini mendapatkan tekanan baru. Hal ini disebabkan putaran sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang kembali berlaku sehubungan dengan proyek nuklir negara itu.

    Sanksi-sanksi tersebut secara otomatis diberlakukan kembali pada tengah malam hari Minggu setelah negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian nuklir Iran 2015. Mereka menggunakan mekanisme “snapback” dari perjanjian penting tersebut untuk mengaktifkannya kembali.

    Sanksi-sanksi tersebut mencakup embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan, serta sanksi nuklir, rudal, dan perbankan yang diperkirakan akan berdampak pada semua sektor ekonomi Iran yang terkepung, karena sebagian besar dari lebih dari 90 juta penduduknya akan menanggung akibatnya dalam beberapa bulan mendatang.

    Sanksi-sanksi tersebut mengikat semua negara anggota dan akan ditegakkan dengan menggunakan langkah-langkah nonmiliter.

    Situasi regional Iran yang bergejolak membuat beberapa pihak khawatir akan adanya serangan militer lebih lanjut oleh Israel dan Amerika Serikat. Tel Aviv dan Washington sendiri sempat melancarkan serangan selama 12 hari di sejumlah lokasi dan fasilitas pengayaan nuklir Iran pada bulan Juni yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.

    Beberapa warga Iran khawatir Israel akan menggunakan sanksi tersebut sebagai dalih untuk menyerang lagi, karena Israel menggunakan resolusi yang dikeluarkan oleh badan pengawas nuklir global pada bulan Juni sebagai dalih untuk perang yang disambut baik oleh para pejabat Israel dan publik.

    “Situasinya sama sekali tidak terlihat stabil,” kata Rouzbeh, pria berusia 35 tahun yang bekerja di Grand Bazaar Teheran, menjual motor listrik yang diimpor dari China dan negara-negara lain. “Seperti beberapa tahun terakhir, ketika dolar menguat, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal dan langka,” ujarnya kepada Al Jazeera.

    “Beberapa orang di sini menutup semua penjualan selama beberapa hari hingga harga stabil. Yang lain memanfaatkan situasi ini dan menaikkan harga. Ketika harga naik, penjualan turun karena daya beli masyarakat tidak meningkat.”

    Kaum garis keras di Teheran tampak senang dengan sanksi PBB yang diperbarui, kemungkinan karena hal itu berarti berakhirnya perjanjian nuklir yang mereka tentang dengan keras selama satu dekade karena dianggap sebagai “kerugian belaka”.

    Saeed Jalili, anggota ultrakonservatif Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan calon presiden yang telah lama gagal, mengunggah video pidatonya pekan lalu yang mengecam kesepakatan nuklir dan keterlibatannya dengan Barat.

    “Hari ini kita harus menetralisir tuntutan berlebihan musuh dan mencegah ancamannya lebih lanjut,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut caranya.

    Kehakiman Iran mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu bahwa mereka memantau aktivitas daring seputar berita snapback dan memperingatkan media bahwa mereka akan mengambil tindakan jika melakukan pelanggaran. Dikatakan bahwa sejumlah situs web dan kanal Telegram yang tidak disebutkan namanya telah dibuka kasusnya setelah mereka “mengganggu keamanan psikologis masyarakat” dengan menerbitkan “konten provokatif tentang kenaikan harga”.

    Mekanisme Snapback

    Proses snapback merupakan bagian dari kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dibentuk untuk menghukum Iran jika mengingkari batasan ketat yang ditetapkan untuk menjamin kedamaian program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

    Iran, China, dan Rusia berpendapat bahwa Barat telah menyalahgunakan mekanisme tersebut, yang akan berakhir pada 18 Oktober. Hal ini karena Presiden AS Donald Trump-lah yang menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan memberlakukan sanksi sepihak sementara Iran tetap berkomitmen.

    Teheran mulai secara bertahap meninggalkan pembatasan hanya setahun setelah itu, tetapi tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah berusaha membuat bom.

    Setelah berbagai langkah saling balas selama bertahun-tahun, pengayaan uranium Iran mencapai 60%. Namun Negeri Persia itu tidak berusaha membuat bom, seperti yang diklaim oleh Israel dan AS sebagai dalih mereka atas serangan tersebut.

    Nasib uranium yang diperkaya tinggi dan kerusakan pasti pada fasilitas nuklir bawah tanahnya masih belum jelas sejak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ditolak aksesnya ke sebagian besar lokasi setelah perang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tiba-tiba Bos ID Food Sebut Gula BUMN Jelek, Kenapa?

    Tiba-tiba Bos ID Food Sebut Gula BUMN Jelek, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food, Ghimoyo, menyebut kualitas gula produksi BUMN kurang bagus. Hal itu, menurutnya terjadi karena pabrik gula milik BUMN sudah terlalu tua dan perlu revitalisasi.

    “Kita hanya bisa jual massal (bulk). Karena kualitas gulanya itu nggak bagus yang punya BUMN, karena pabriknya tua. Kalau pabrik-pabrik yang sekarang itu walaupun waktu dia sama-sama produk dari tebu tapi dia lebih putih karena ada satu sistem yang kelewatan, hari ini harusnya revitalisasi,” kata Ghimoyo saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Ia menegaskan, masalah utama bukan pada usia pabrik, melainkan pada peralatan gilingan yang menentukan rendemen tebu.

    “Kalau pabrik gula nggak masalah umur 90 tahun, 100 tahun, nggak ada masalah. Yang penting gilingan. Karena gilingan itu menentukan rendemen. 1 persen rendemen dari 8 persen rendemen sudah berapa ribu ton. Ini yang kadang (terjadi) di perusahaan BUMN,” jelasnya.

    Ketika ditanya lebih lanjut seusai rapat, soal maksud gula BUMN tidak bagus, Ghimoyo menegaskan hal itu hanya terkait warna.

    “Enggak, itu mungkin karena tua dan kalau pabrik baru itu ada satu alat yang butuh supaya lebih putih saja. Sama kalau gula sama,” ucap dia saat ditemui usai rapat.

    Menurutnya, warna gula BUMN cenderung lebih kuning dibandingkan produk dari pabrik modern. “Bukan, kuning, wajar itu,” katanya ketika ditanya apakah gula terlihat lebih cokelat.

    Meski demikian, ia memastikan gula tersebut tetap layak dikonsumsi dan tidak diolah ulang. “Enggak, itu jadi. Jadi itu yang namanya ICUMSA (International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis),” jelasnya.

    Soal rencana revitalisasi pabrik gula BUMN, Ghimoyo menegaskan itu bukan ranah ID Food, melainkan ranahnya PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). “Itu urusan SGN, bukan ID Food. ID Food tukang jualan aja,” pungkasnya.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bak Jatuh Tertimpa Tangga, Dua Petaka Hantam Tetangga RI Sekaligus

    Bak Jatuh Tertimpa Tangga, Dua Petaka Hantam Tetangga RI Sekaligus

    FOTO Internasional

    Bak Jatuh Tertimpa Tangga, Dua Petaka Hantam Tetangga RI Sekaligus

    News

    6 jam yang lalu

  • Video: Pemerintah Targetkan Transaksi USD16,5 Miliar di Trade Expo RI

    Video: Pemerintah Targetkan Transaksi USD16,5 Miliar di Trade Expo RI

    Jakarta, CNBC Indonesia –Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia 2025, akan kembali digelar di Ice BSD Tangerang, pada tanggal 15- 19 oktober 2025

    Simak informasi selengkapnyadalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (29/09/2025).

  • Video: Marak Kasus Keracunan, Desakan Evaluasi MBG Makin Kuat

    Video: Marak Kasus Keracunan, Desakan Evaluasi MBG Makin Kuat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat, terutama terkait jumlah kasus keracunan massal yang terus bertambah di berbagai daerah. Komposisi mitra yang dinilai bukan berasal dari kalangan profesional gizi juga menjadi sorotan.

    Selengkapnya saksikan Shafinaz Nachiar bersama Managing Editor CNBC Indonesia Suhendra dan Muhammad Iqbal dalam Editor’s View di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (29/09/2025).

  • Bos Bulog Minta Ditugaskan Bikin Cadangan Gula Pemerintah, Ada Apa?

    Bos Bulog Minta Ditugaskan Bikin Cadangan Gula Pemerintah, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar pemerintah bersama DPR memberikan mandat resmi kepada BUMN Pangan itu untuk menyelenggarakan cadangan gula pemerintah (CGP). Menurutnya, langkah ini penting untuk menstabilkan harga sekaligus melindungi petani tebu.

    “Mohon kiranya ada usulan kebijakan penyelenggaraan cadangan gula pemerintah (CGP) kepada Bulog. Sehingga nanti konsepnya seperti juga cadangan beras pemerintah (CBP), supaya ini lebih terkontrol dan lebih terkendali harga-harga, termasuk juga menjamin agar petani-petani itu bisa dapat terserap seluruh produk-produk tebunya dan harga jualnya juga nanti tidak fluktuatif,” ujar Rizal dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Ia menegaskan, mandat resmi akan membuat Bulog lebih leluasa bertindak di lapangan. “Ini harapan kami. Kami mohon support dari Komisi VI DPR RI, dan Pemerintah dalam hal ini, sehingga kami di lapangan nanti lebih powerful, dalam arti memiliki pegangan tugas yang jelas,” ujarnya.

    Ditemui usai rapat, Rizal menjelaskan, usulan ini nantinya akan disampaikan ke DPR untuk kemudian dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

    “Oh kami kan menyarankan. Menyarankan supaya layaknya seperti beras (ada CBP). Jadi gula pun nanti harganya lebih terkendali. Termasuk juga menjamin supaya para petani-petani tebu itu bisa dengan harga yang diinginkan. Tidak terlalu rendah. Kalau seperti sekarang kan nggak ada yang beli, dia kasihan,” ucap dia.

    Ia menyebut konsep CGP yang digagas Bulog akan memberi solusi seimbang antara petani dan konsumen.

    “Ini kan konsep saya, ini konsepnya Bulog, mudah-mudahan diterima oleh anggota dewan maupun pemerintah dalam ini. Dan itu kan konsep yang terbaik, jadi win-win solution lah. Kita juga memperhatikan para petani, supaya selamat mereka dengan harga yang layak, dan juga menekan harga penjualan. Sehingga harapan para konsumen juga tidak terlalu mahal dengan harga gula tersebut,” jelasnya.

    Rizal menambahkan, penyerapan gula dalam konsep cadangan pemerintah akan dilakukan setiap kali musim giling. “Ya setiap panen,” katanya singkat.

    Namun, saat ditanya soal target serapan seperti halnya cadangan beras, ia menyebut hal itu masih perlu dibahas lebih lanjut ketika Bulog memang telah diberi mandat resmi mengelola CGP.

    “Nah itu nanti kita bicarakan. Ini kan belum, ini baru konsep,” tutur Rizal.

    Mengenai harga eceran tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen yang sampai sekarang belum diatur pemerintah, Rizal mengaku baru mulai mengusulkan setelah resmi memimpin Bulog.

    “Ya kan saya baru masuk Bulog. Yang dulu kan kita nggak tahu, saya masih di tentara dulu. Belum ngurusin beras sama gula,” ucapnya.

    Ia menegaskan, tujuan utama konsep ini adalah stabilitas harga sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

    “Ya karena untuk kepentingan nasional, supaya sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun para pimpinan Anggota Dewan, Indonesia itu supaya swasembada pangan, swasembada termasuk juga gula,” pungkas Rizal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]