Category: CNBCindonesia.com News

  • Breaking! Kilang Minyak di Dumai Kebakaran, Ini Kata Pertamina

    Breaking! Kilang Minyak di Dumai Kebakaran, Ini Kata Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kilang pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dumai, Riau, yang dioperasikan PT Kilang Pertamina Internasional mengalami kebakaran pada Rabu (01/10/2025) sekitar pukul 21.00 WIB malam.

    Area Manager Communication Relation & CSR Kilang Dumai Agustiawan mengatakan, tim pemadam di Kilang Dumai saat ini fokus pada penanganan kejadian di salah satu unit di kilang.

    Petugas penanganan diturunkan untuk dapat segera melakukan pemadaman ke lokasi kejadian untuk mengisolasi agar tidak meluas ke area lain.

    Penyebab kejadian belum diketahui, dan tim masih fokus pada upaya penanganan kejadian.

    Agustiawan pun menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang membuat masyarakat sekitar terganggu kenyamannya.

    “Mohon bantuan doa dari masyarakat, agar kejadian ini dapat segera kami tangani dengan baik,” pungkasnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: RI Catat 10 Juta Wisatawan Mancanegara, Tertinggi Sejak 2020

    Video: RI Catat 10 Juta Wisatawan Mancanegara, Tertinggi Sejak 2020

    Video

    Video: RI Catat 10 Juta Wisatawan Mancanegara, Tertinggi Sejak 2020

    News

    4 jam yang lalu

  • Ramai Warga Pindah ke BBM Non Subsidi, Negara Hemat Rp12,61 T di 2025

    Ramai Warga Pindah ke BBM Non Subsidi, Negara Hemat Rp12,61 T di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, bahwa terdapat peralihan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yakni RON 90 Pertalite ke BBM Non Subsidi. Dengan ini, keuangan negara ditargetkan menjadi lebih hemat mencapai Rp 12,6 triliun di tahun 2025 ini.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan bahwa terjadi hal yang tidak biasa sejak Juli-Agustus 2025 ini atau terjadi shifting dan perubahan pola konsumsi masyarakat atas BBM.

    “Jadi, konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih kepada RON yang lebih tinggi,” terang Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Rabu (1/10/2025).

    Mengacu data yang dipaparkan Laode, penjualan harian BBM Pertalite di tahun 2025 ini turun menjadi 76.970 Kilo Liter (KL) dari yang sebelumnya mencapai 81.106 Kilo Liter di tahun 2024.

    Adapun penjualan BBM Non Subsidi meningkat di tahun 2025 ini menjadi 22.723 KL dari yang sebelumnya 19.061 KL di 2024.

    “Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi RP 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar Rp 12,6 triliun dengan adanya shifting ini,” ungkap Laode.

    Adapun market share dari BBM Non Subsidi mengalami peningkatan. Pada Juli 2025 saja, market share sudah mencapai 15%. Di mana market share BBM Non Subsidi di tahun 2024 mencapai 11%.

    “Nah, estimasi penjualan bensin tahun 2025 sebesar 1,4 juta KL, kemudian penjualan bensin non-subsidi 7 juta KL, ini meningkat 0,8 juta KL atau 14,02%. Kemudian, estimasi penjualan bensin non-subsidi 2025 yang non-pertamina sebesar 1,35 juta KL atau meningkat 0,64 juta KL atau 91,3%,” tegas Laode.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Dunia Cetak Utang Jumbo, Apa Kabar Indonesia?

    Video: Dunia Cetak Utang Jumbo, Apa Kabar Indonesia?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Utang semakin jadi andalan banyak negara untuk menggerakkan roda ekonomi. Namun, di balik semuanya, tersimpan angka-angka yang mencengangkan dan terus melambung di tengah gejolak global. Berapa besar sebenarnya tingkat utang dunia saat ini? Di mana posisi Indonesia dalam peta utang internasional? Simak paparan Sarah Ariantie, selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 01/10/2025) berikut ini.

  • Kopdes Merah Putih Akan Jualan Obat & Multivitamin Murah Produksi TNI

    Kopdes Merah Putih Akan Jualan Obat & Multivitamin Murah Produksi TNI

    Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Kesehatan Dante saksono, Wakil Menteri Koperasi Farida Faricha, dan Wakil Panglima TNI Tandyo Budi melepas mobil truk bantuan yang membawa obat-obatan Produksi Pabrik Obat Pertahanan Negara Kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga multivitamin dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Kemhan RI, Jakarta, Rabu (1/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

  • Ramai Warga Pindah ke BBM Non Subsidi, Negara Hemat Rp12,61 T di 2025

    Ramai Warga RI Pindah dari Pertalite ke BBM Non Subsidi, Ini Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka-bukaan perihal adanya peralihan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi atau RON 90 yakni Pertalite ke BBM Non Subsidi. Hal ini terbukti terjadi sejak Juli-Agustus 2025 ini.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan bahwa terjadi hal yang tidak biasa sejak Juli-Agustus 2025 ini atau terjadi shifting dan perubahan pola konsumsi masyarakat atas BBM.

    “Jadi, konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih kepada RON yang lebih tinggi,” terang Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Rabu (1/10/2025).

    Mengacu data yang dipaparkan Laode, penjualan harian BBM Pertalite di tahun 2025 ini turun menjadi 76.970 Kilo Liter (KL) dari yang sebelumnya mencapai 81.106 Kilo Liter di tahun 2024.

    Adapun penjualan BBM Non Subsidi meningkat di tahun 2025 ini menjadi 22.723 KL dari yang sebelumnya 19.061 KL di 2024.

    “Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi RP 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar Rp 12,6 triliun dengan adanya shifting ini,” ungkap Laode.

    Adapun market share dari BBM Non Subsidi (non Pertamina) mengalami peningkatan. Pada Juli 2025 saja, market share sudah mencapai 15%. Di mana market share BBM Non Subsidi (non Pertamina) di tahun 2024 mencapai 11%.

    “Nah, estimasi (penurunan) penjualan bensin subsidi tahun 2025 sebesar 1,4 juta KL, kemudian penjualan bensin non-subsidi 7 juta KL, ini meningkat 0,8 juta KL atau 14,02%. Kemudian, estimasi penjualan bensin non-subsidi 2025 yang non-pertamina sebesar 1,35 juta KL atau meningkat 0,64 juta KL atau 91,3%,” tegas Laode.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Belum Swasembada, Impor Sapi Dilonggarkan-Begini Penjelasan Zulhas

    Belum Swasembada, Impor Sapi Dilonggarkan-Begini Penjelasan Zulhas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebutuhan daging dalam negeri belum bisa dipenuhi dalam negeri. Karena itu, pemerintah belum akan menutup keran impor sapi, baik hidup maupun daging. Impor sapi hidup diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan penggemukan sapi di Indonesia, dengan begitu akan memenuhi kebutuhan daging dan susu di dalam negeri.

    Apalagi, pemerintah memiliki program Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan pasokan daging sapi dan susu untuk menunya. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai memimpin rapat koordinasi neraca komoditas di kantornya, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Turut hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

    Dia mempersilahkan BUMN maupun swasta melakukan impor daging sapi betina demi mempercepat swasembada daging sapi di Tanah Air. 

    “Kalau kita ndak mampu maka dipersilahkan siapapun yang ingin untuk membeli yang sapi betina. Jadi bisa di sini breeding, jadi kita nggak perlu impor (daging) lagi kan,” ucap Zulhas.

    Penggemukan sapi ini tidak hanya terbatas pada sapi pedaging, tapi juga sapi perah untuk produksi susu. Terkait jumlah maupun sistem importasi menggunakan kuota atau tidak, Zulhas mengatakan tidak akan membatasi. Bahkan, berjanji akan mempermudah impornya. 

    “Terserah mereka (pengusaha) maunya berapa,” kata Zulhas.

    “Bisa ada (kuota), tapi kita longgarin, silahkan saja. Kalau perlu berapa saja yang mau, bikin surat saja ke kementerian terkait,” tambahnya menegaskan. 

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor sapi pedaging ini dilakukan untuk menghidupkan kembali ekonomi di pedesaan. Sehingga dari keputusan rapat agar membuka importasi sapi bakalan.

    “Ya, kemudian sapi bakalan, satu lagi sapi perah. Nah itu yang tadi Pak Menko sampaikan itu dibuka. Ya, itu dibuka (impor),” kata Arief usai rapat.

    Dia mengatakan, keputusan pemerintah mengizinkan impor sapi hidup agar penggemukan sapi dan peternakan sapi di Tanah Air berkembang. Hingga kemudian, secara bertahap, nantinya impor daging akan dibatasi dan dikurangi, hanya sesuai kebutuhan.

    Meski, imbuh dia, masih akan dilakukan perhitungan-perhitungan sesuai neraca kebutuhan di dalam negeri.

    “Jadi bukan hanya beli daging, habis itu untungnya ya nanti kalau seperti itu kan pedagang, importir itu yang untung. Tapi kalau ini kan nanti petani-petaninya,” ucap Arief.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemhan Hibahkan Obat & Multivitamin ke Kopdes Merah Putih, untuk Apa?

    Kemhan Hibahkan Obat & Multivitamin ke Kopdes Merah Putih, untuk Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koperasi mendapatkan distribusi obat-obatan dan multivitamin hasil produksi dari TNI dan Kementerian Pertahanan RI. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut bahwa obat-obatan ini bakal mendukung program makan bergizi gratis.

    “Kita menyadari bahwa keberhasilan program strategis nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini adalah contoh bagaimana sinergi antar instansi kementerian dan lembaga, serta TNI dapat menghadirkan manfaat langsung kepada rakyat,” kata Ferry di Kemhan, Rabu (1/10/2025).

    Koperasi desa dan kelurahan merah putih sebagai sebuah gerakan negara hadir sebagai pusat ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, yang juga salah satu kegiatannya adalah memberikan pelayanan kesehatan dasar berupa apotik dan klinik-klinik desa.

    “Kemudian hibah obat-obatan ini akan kami distribusikan melalui koperasi desa-kelurahan merah putih untuk meningkatkan akses kesehatan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa,” kata Ferry.

    Foto: Launching Multivitamin dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis, Rabu (1/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Launching Multivitamin dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis, Rabu (1/10/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Kementerian Kooperasi dan Kementerian Kesehatan serta Badan POM akan berkooperasi dalam mekanisme pendistribusian obat-obatan ini kepada seluruh kooperasi desa-kelurahan merah putih, terutama yang sudah menjalankan gerai apotik dan klinik.

    “Tentunya tidak hanya dalam konteks kooperasi desa-kelurahan merah putih, kita juga patut menegaskan bahwa TNI telah menunjukkan dukungan penuh terhadap berbagai agenda pemerintah. Kehadiran obat-obatan ini tentu akan memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Ferry.

    Sementara itu Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menyerahkan obat-obat hasil produksi lembaga farmasi TNI kepada gerai apotik koperasi desa merah putih.

    “Ini merupakan wujud nyata komitmen dalam menjamin ketersediaan obat yang bermutu. Inisiatif ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga menegaskan peran strategis sektor farmasi sebagai bagian integral dalam memperkokoh ketahanan serta pertahanan negara,” sebut Donny.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Efek Bersih-Bersih Tambang Ilegal, Pengusaha Sebut Produksi Timah Naik

    Efek Bersih-Bersih Tambang Ilegal, Pengusaha Sebut Produksi Timah Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengaku terdapat peningkatan produksi timah pasca komitmen pemerintah untuk memberantas praktik pertambangan dan penyelundupan ilegal, termasuk sektor timah.

    Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan penertiban aktivitas ilegal yang menjadi arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto memberi angin segar bagi pelaku usaha legal. Menurutnya, sejak penyelundupan ilegal mulai diberantas, produksi timah di dalam negeri mulai membaik.

    “Sekarang bahkan Presiden pun sekarang sudah mengarahkan bahwa akan memerangi praktik penyelundupan ilegal itu. Nah itu sekarang efeknya sangat bagus, sekarang produksi timah di Indonesia saat ini cukup meningkat,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Meski demikian, Harwendro menekankan bahwa peningkatan produksi saat ini tidak serta merta mencerminkan peningkatan produksi timah secara menyeluruh. Menurutnya, tantangan di sektor hilir dan soal regulasi masih harus dibenahi agar industri timah bisa berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

    “Terlepas dari kinerja PT Timah sendiri yang sedang menurun, terlepas dari itu semua produksi sedang bagus,” tambahnya.

    Selama ini, para pengusaha timah dalam negeri dinilai mengalami tekanan akibat maraknya penyelundupan timah ke luar negeri. Penyelundupan tersebut dilakukan secara terstruktur dan senyap.

    Bukan hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, aktivitas ilegal tersebut juga menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat bagi eksportir resmi. “Ya memang kerasa sekali di Indonesia kemarin ya sejak adanya praktik penyelundupan itu semakin marak di awal tahun ini ya. Itu ya memang kita sempat ada penurunan produksi di timah sendiri,” tambahnya.

    Dengan begitu, pihaknya berharap bersih-bersih tambang ilegal ini menjadi momentum awal dari pembenahan menyeluruh terhadap sektor pertimahan nasional.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya praktik penyelundupan hasil produksi tambang timah ilegal dari wilayah Bangka Belitung ke luar negeri.

    Menurut dia, setidaknya hampir 80% hasil timah dari wilayah Bangka Belitung selama ini diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

    “Hampir 80% hasil timah diselundupkan dan menyelundupkannya macem-macem ada yang pakai kapal, ada yang pakai ferry, sekarang tutup tidak bisa keluar, sampan pun tidak bisa keluar,” kata Prabowo dikutip Selasa (30/9/2025).

    Ia pun menilai bahwa kondisi yang terjadi saat ini merupakan bentuk perampokan sistemik akibat kelengahan para elite selama ini, sehingga kekayaan bangsa terkeruk.

    Prabowo menyebut di Bangka Belitung, yang sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat tambang timah terkemuka di dunia, terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi.

    Maka dari itu, Prabowo menyiapkan aksi tegasnya dan meminta kepada TNI, Polri serta Bea Cukai untuk melakukan operasi besar-besaran.

    “Mulai tanggal 1 September kemarin saya perintahkan TNI-POLRI bea cukai bikin operasi besar-besaran di Babel menutup, yang selama ini hampir 80% hasil timah diselundupkan,” ujarnya.

    Nah, selain timah, baik nikel, batu bara hingga bauksit kata Prabowo juga terdapat tambang-tambang ilegal.

    “Hampir semua terdapat tambang-tambang ilegal yang sangat besar dan banyak. Ini saya perintahkan untuk segera ditertibkan, dibersihkan tambang ilegal atau diambil alih negara. Dan ini menjanjikan bahwa bila kita tegakan ini Insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran kita tutup sehingga negara akan punya kemakmuran,” tandas Prabowo.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah AS Resmi Shutdown, 750 Ribu PNS Bakal Kena PHK

    Pemerintah AS Resmi Shutdown, 750 Ribu PNS Bakal Kena PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat (AS) resmi shutdown Rabu (1/10/2025). Penghentian pemerintahan federal ini terjadi setelah Kongres AS, yang berisi partai pemerintah, Republik, dan oposisi, Demokrat, gagal mencapai kata sepakat soal RUU pendanaan sementara pemerintah, Selasa malam.

    Sebenarnya para pekerja yang esensial akan tetap menjalankan peran mereka seperti biasa di pemerintahan. Hanya pekerja yang non-esensial yang berhenti bekerja.

    Namun, Kantor Anggaran Kongres (CBO) sempat menyebut “hingga 750.000 pekerja dapat dirumahkan setiap hari” dan tidak akan dibayar sampai penutupan berakhir. Ini terlihat dari surat yang diberikan badan itu ke politisi AS dari Republik, Joni Ernst.

    “Dengan menggunakan informasi dari rencana kontinjensi lembaga dan Kantor Manajemen Personalia (OPM), CBO memperkirakan bahwa jika terjadi berakhirnya pendanaan diskresioner (shutdown) untuk tahun fiskal 2026, sekitar 750.000 pegawai dapat dirumahkan setiap hari,” tulisnya, dilihat CNBC Indonesia, di website CBO.

    “Total biaya harian kompensasi mereka akan mencapai sekitar US$400 juta (Rp 6.661 triliun),” tambahnya.

    “Jumlah pegawai yang dirumahkan dapat bervariasi setiap harinya karena beberapa instansi mungkin akan merumahkan lebih banyak pegawai, semakin lama penutupan berlanjut dan yang lain mungkin akan memanggil kembali beberapa pegawai yang awalnya dirumahkan,” tambahnya.

    Dijelaskan pula bagaimana sebuah memo sudah diberikan oleh kantor budget yang disebut OBM, yang kemudian dirujuk oleh OPM. Memo itu mengarahkan instansi untuk mempertimbangkan

    Pemberitahuan ke pegawai tentang pengurangan tenaga kerja jika pekerjaan mereka adalah untuk program, proyek, atau kegiatan yang akan mengalami penghentian alokasi dana.

    “Pengurangan jumlah pegawai federal akan mengurangi biaya kompensasi harian bagi pekerja yang dirumahkan. Beberapa lembaga dapat menggunakan pendanaan wajib untuk mengurangi jumlah pekerja yang dirumahkan. Hal ini juga akan mengurangi biaya kompensasi harian bagi pekerja yang dirumahkan,” tambah badan itu.

    Namun dalam surat disebutkan pula bahwa personel militer yang bertugas aktif umumnya dianggap sebagai pegawai yang dikecualikan dari efisiensi. Dengan demikian mereka diwajibkan untuk bekerja selama penutupan pemerintah.

    “Seperti pegawai federal lainnya, mereka dibayar setelah alokasi anggaran disahkan,” muat surat itu lagi.

    “Sebagian dana dalam alokasi langsung Departemen Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Rekonsiliasi 2025 dapat digunakan untuk membayar personel yang bertugas aktif selama penutupan, sehingga mengurangi jumlah pegawai yang dikecualikan yang akan menerima kompensasi tertunda. Namun, CBO tidak memiliki informasi spesifik tentang rencana pemerintah terkait hal tersebut,” jelasnya.

    Pemerintah federal telah berhenti beroperasi 21 kali sejak 1976. Yang terlama dimulai pada 22 Desember 2018 ketika Partai Demokrat dan Trump menemui jalan buntu terkait tuntutan sang Presiden untuk membuat tembok perbatasan senilai US$5,7 miliar pada masa jabatan pertamanya.

    Mengutip AFP, Trump mengancam akan “menghukum” Partai Demokrat karena shutdown yang terjadi. Ia mengaku akan menargetkan kebijakan prioritas oposisi dan memaksakan PHK massal di sektor publik selama shutdown terjadi.

    “Jadi, kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka Demokrat, mereka akan tetap Demokrat,” kata Trump kepada para wartawan di Ruang Oval.

    “Banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari penutupan pemerintah,” ujarnya lagi mengisyaratkan ia akan memanfaatkan jeda tersebut untuk “menyingkirkan banyak hal yang tidak diinginkannya” seraya menyebut “mereka pasti akan berkaitan dengan Demokrat”.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]