Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Diperiksa KPK, Kepala BPH Migas Ngaku Tak Tahu Perkara Jual Beli Gas PGN (PGAS)

    Diperiksa KPK, Kepala BPH Migas Ngaku Tak Tahu Perkara Jual Beli Gas PGN (PGAS)

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas Erika Retnowati menyebut tidak mengetahui ihwal perjanjian jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE), yang diduga merugikan keuangan negara US$15 juta. 

    Hal itu disampaikan oleh Erika usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/6/2025), selama hampir tujuh jam lamanya. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PGN dan PT IAE. 

    Awalnya, usai menjalani pemeriksaan, Erika mengaku dimintai konfirmasi soal aturan-aturan yang berlaku untuk penyaluran gas bumi. 

    “Itu saja sih. Dan juga bagaimana tugas-tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengawasan untuk penyaluran gas bumi. Cuma seputar itu aja,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/6/2025). 

    Saat ditanya ihwal perjanjian jual beli gas yang diusut KPK, Erika mengaku tidak tahu menahu. Dia mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan business-to-business (B2B), dan tidak berurusan dengan BPH Migas. 

    Kepala BPH Migas sejak 2021 itu menegaskan tidak mengetahui soal perjanjian jual beli gas milik PT IAE dengan BUMN anak usaha PT Pertamina (Persero) itu. 

    “Kalau itu kan B2B ya. Enggak ada lah. Enggak [tahu soal perjanjian jual beli gas PGN dan PT IAE],” kata Erika. 

    Di sisi lain, Erika menyebut BPH Migas tidak memberikan rekomendasi, saran atau pemberitahuan dalam bentuk apapun ke pihak terkait mengenai perjanjian jual beli gas dimaksud. 

    Meski demikian, dia membenarkan bahwa pendahulunya, M. Fanshurullah Asa pernah melaporkan adanya penjualan bertingkat antara PGN dan PT IAE, kepada Ditjen Migas Kementerian ESDM pada 2020.

    Selain itu, Erika enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kasus yang tengah diusut KPK, termasuk kerugian keuangan negara US$15 juta. 

    “Wah kalau kerugian negara bukan ranahnya BPH migas. Silakan tanyakan aja ke KPK ya,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, penyidik hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Erika dan saksi lainnya yaitu mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, serta mantan Direktur Gas BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro. 

    Adapun, ini bukan pertama kalinya KPK memintau keterangan pejabat atau mantan pejabat di lingkungan BPH Migas maupun Kementerian ESDM. 

    Pada 22 Mei 2025 lalu, KPK memeriksa mantan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa. Dia menjabat sebagai Kepala BPH Migas pada 2017–2022. Fanshurullah kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

    Lembaga antirasuah menyebut, pada 2020 saat Fanshurullah masih menjabat, dia pernah mengirimkan surat kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM bahwa tidak dibolehkannya praktik kegiatan usaha niaga gas bumi bertingkat antara PT IAE dengan PT PGN karena hal tersebut melanggar Peraturan Menteri ESDM No.6/2016 tentang Ketentuan dan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

    KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Komersial PGN 2016-2019 Danny Praditya dan Komisaris PT IAE 2006-2023 Iswan Ibrahim.

    KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sebesar US$15 juta atas pembayaran uang muka perjanjian jual beli gas milik PT IAE oleh PGN. 

    Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • Menag Sebut Semua Jemaah Melaksanakan Haji, 2 Lansia yang Hilang, Ibadahnya Dibadalkan

    Menag Sebut Semua Jemaah Melaksanakan Haji, 2 Lansia yang Hilang, Ibadahnya Dibadalkan

    Bisnis.com, JEDDAH — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut hingga fase pemulangan, semua jemaah telah melaksanakan ibadah haji, termasuk dua orang lanjut usia (lansia) yang dibadalkan, atau diwakilkan ibadahnya.

    “Seluruh jemaah haji sudah menunaikan ibadah haji. Tidak ada satu orang pun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Ada dua yang hilang, sampai sekarang ini masih dicari ya, tapi itu sudah dibadalkan,” kata Nasaruddin di Kantor Urusan Haji Jeddah, Senin (16/6/2025).

    Dia melanjutkan, petugas badal haji juga sudah mewakilkan ibadah jemaah yang masih dirawat di rumah sakit sampai dengan puncak haji berlangsung di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna).

    Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) PPIH Arab Saudi Harun Arrasyid menyebut identitas mereka yang hilang yakni Nurimah dari kelompok terbang 19 Embarkasi Palembang (PLM-19) dan Sukardi bin Jakim dari kloter 79 Embarkasi Surabaya (SUB-79). Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, keduanya masuk gelombang II kedatangan tiba pada 25 Mei 2025 dari Jeddah, Arab Saudi.

    “Ini ada yang terlepas dari kloternya sejak kedatangan dua hari dan tiga hari di Tanah Suci. Terlepas dari rombongan sebelum Armuzna,” kata Harun.

    Menurut informasi orang hilang PPIH, Sukardi terakhir kali terlihat berada di Hotel Tala’ea Al-Khair, Makkah pada 29 Mei 2025. Sementara, Nurimah dilaporkan terlepas dari rombongan saat mengunjungi Masjidil Haram.

    “Ada pendampingnya karena usianya Ibu Nurimah sekitar 80 tahun, dan Bapak Sukardi menurut informasi ke kami itu dia 77 tahun,” sambungnya.

    Harun menerangkan pihak Linjam yang menerima laporan jemaah hilang segera membentuk dua tim pencarian, yakni Tim A dan Tim B. Dua tim itu setiap hari mencari Nurimah dan Sukardi di sekitar Makkah dan Jeddah.

    “Juga ke kantor-kantor polisi di wilayah Makkah. Kami juga koordinasi dengan pihak KJRI. KJRI juga bersama dengan tim kami melakukan pencarian, kemudian berkonsultasi dengan konsul haji di Jeddah serta rekan-rekan kesehatan yang ada di KKHI,” imbuh Harun.

    Rencananya, rombongan Kloter PLM 19 dan SUB 79 kembali ke Tanah Air pada 28 Juni 2025. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik terang,” kata dia.

  • SKK Migas Fokus Kejar Target Lifting Antisipasi Dampak Konflik Israel-Iran

    SKK Migas Fokus Kejar Target Lifting Antisipasi Dampak Konflik Israel-Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bakal fokus mengejar target lifting minyak dan gas (migas) demi mengantisipasi dampak dari gejolak geopolitik Israel-Iran.

    Hal ini juga dilakukan demi memperkuat ketahanan energi nasional. Apalagi, eskalasi konflik Iran-Israel memunculkan risiko bagi ketahanan energi di Tanah Air. Pasalnya, hingga kini Indonesia masih menjadi net-importir minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, kebijakan terkait antisipasi perang memang di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, pihaknya juga bakal mendukung dengan fokus mengejar target lifting migas dalam APBN.

    “Kalau SKK Migas masih tetap fokus kepada pemenuhan target lifting sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Hudi kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Adapun, target lifting migas nasional 2025 dipatok sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari (boepd), dengan perincian 605.000 barel minyak per hari dan 1,005 juta boepd untuk gas.

    Hudi menuturkan, upaya mengejar target lifting itu dilakukan dengan beberapa langkah seperti percepatan proyek-proyek onstream pada tahun ini.

    “Saat ini sudah tiga proyek yang onstream dari 15 yang ditargetkan,” ucap Hudi.

    Ketiga proyek itu yakni Balam GS Upgrade, NDD A14 Stage-2, dan Bentu Production Line.

    Untuk meningkatkan lifting, SKK Migas juga bakal melakukan ⁠optimalisasi aset-aset yang saat ini sudah berproduksi dan meminimalkan unplanned shutdown.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mendorong produksi migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, ini krusial untuk mengantisipasi memanasnya konflik Iran-Israel.

    Dia mengatakan, pemerintah akan menggenjot produksi migas nasional agar Indonesia tak lagi bergantung pada pasokan energi global, termasuk untuk kebutuhan minyak domestik.  

    “Jadi ya kan kita ada ketahanan energi. Jadi ya kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, terutama untuk crude [minyak mentah],” kata Yuliot kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Dia menerangkan, saat ini tingkat produksi minyak nasional mulai meningkat dari rata-rata produksi tahun lalu sebanyak 560.000-570.000 barel per hari, kini di atas 600.000 barel per hari.

    “Ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610.000 barel,” tegasnya.  

    Untuk mengantisipasi peningkatan harga minyak, Yuliot menyinggung terkait program renewable energy atau energi baru terbarukan (EBT) yang terus digaungkan, seperti mandatori biodiesel B50 pada tahun depan.

    Dia optimistis ketahanan energi akan terus meningkat. Tak hanya itu, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga akan beralih ke peningkatan pemakaian listrik.  

    “Itu kita percepat pembangunan untuk geotermal [panas bumi]. Dalam waktu dekat, itu ada empat geotermal yang segera akan diresmikan juga masuk fase produksi komersial. Jadi ya ini juga mengurangi ketergantungan kita terhadap minyak,” tuturnya.

  • DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    DPR Minta Prabowo dan Sri Mulyani Sigap Antisipasi Dampak Konflik Iran vs Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto meminta pemerintah untuk siap dan sigap mengantisipasi konflik yang kini sedang terjadi di Iran dan Israel. Menurutnya, saat ini dunia sedang dalam titik membahayakan (jeopardizing).

    Utut berujar ada tiga hal yang perlu dicermati dalam konflik kedua negara tersebut. Pertama, penyebab terjadinya konflik. Kedua, sampai di mana titik berakhirnya. Ketiga, konsep pertahanan negara Indonesia.

    “Kita harapkan Pak Presiden Prabowo harus siap dan sigap mengantisipasi. Pemahaman siap, tentu kita tidak berperang, tapi sigap terhadap dampak ikutan lainnya,” pintanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Selain itu, Wasekjen PDI Perjuangan (PDIP) ini turut mengusulkan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono bisa mengundang Duta Besar RI di Teheran, Iran untuk memberikan laporan tertulis soal kondisi di sana.

    “Karena beliau yang ada di Teheran dan di Teheran yang terluka atau yang wafat, atau instalasi apa saja yang rusak akibat perang yang baru berjalan 3 hari ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa perangnya tidak berkelanjutan, semua sama-sama bisa menahan diri,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Utut mengingatkan Indonesia perihal rute penerbangan dari Tanah Air yang melintasi wilayah udara di lokasi konflik kedua negara tersebut. Selain itu juga, dia menyoroti adanya potensi salah sasaran, karena namanya perang tidak mengenal kapan ada kesialan terjadi.

    “Karena apapun satu nyawa manusia adalah sangat berharga. Jadi kita enggak bisa menyebut hanya satu, we can not count numbers untuk nyawa. Jadi ini pemahaman sikap seperti itu dan idealnya memang Pak Dubes segera melapor ke Pak Menlu,” tutur dia.

    Di sisi lain, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini juga berpandangan perlu adanya semacam ‘tabungan’ dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk anggaran hal-hal urgent seperti konflik ini.

    “Kan tidak tahu bakal ada perang seperti ini, nah ini kita harus ada konsep untuk menabung untuk hal-hal yang urgent seperti ini. Ini catatan untuk Ibu Srimul [Sri Mulyani] dan Banggar kita,” tutupnya.

    Dalam catatan Bisnis, Israel melakukan serangan udara yang menghantam fasilitas nuklir dan rudal Iran pada Jumat (13/6) dini hari. 

    Serangan tersebut menewaskan lebih dari 104 penduduk Iran, termasuk komandan Garda Revolusi (IRGC), beberapa komandan tinggi, dan sembilan ilmuwan nuklir, serta melukai hampir 380 orang lainnya. 

    Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan beberapa wilayah di Israel. Serangan itu dikabarkan menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari ratusan orang lainnya.

  • Harga Minyak Dunia Memanas, Aspebindo: Swasembada Energi Tak Boleh Ditunda

    Harga Minyak Dunia Memanas, Aspebindo: Swasembada Energi Tak Boleh Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menilai memanasnya konflik Iran-Israel yang mengerek harga minyak dunia dapat menjadi momentum untuk percepatan swasembada energi.

    Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho menjelaskan, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 813.000 barel minyak mentah dan produk BBM per hari.

    Sementara itu, konflik Timur Tengah saat ini membuat harga minyak mentah global naik. Tercatat, harga minyak berjangka Brent untuk kontrak pengiriman Agustus 2025 menguat 2,8% menjadi US$76,29 per barel pada Senin (16/6/20525), setelah menguat 7% pada akhir pekan.

    Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak pengiriman Juli 2025 menguat 2,7% ke US$74,95 per barel. Adapun, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) untuk Mei dipatok sebesar US$79,78 per barel.

    Fathul mengatakan, kenaikan harga minyak global tentu akan langsung berdampak pada neraca perdagangan migas dan membebani APBN. Hal ini terutama karena asumsi harga ICP dalam APBN 2025 hanya sebesar US$82 per barel.

    Menurutnya, setiap kenaikan US$1 pada ICP dapat menambah beban subsidi dan kompensasi hingga Rp1,5 triliun per tahun. Dia menyebut, ketergantungan pada impor minyak membuat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

    “Justru karena sejarah telah menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah kerap memicu krisis energi global, maka agenda swasembada energi tidak boleh ditunda lagi,” tutur Fathul dalam keterangannya.

    Oleh karena itu, dia menilai bahwa penting bagi Indonesia meningkatkan kapasitas penyimpanan dan cadangan strategis BBM nasional. Fathul menyebut, saat ini Indonesia hanya memiliki cadangan operasional untuk sekitar 22 hari konsumsi, belum mencapai standar internasional.

    Fathul mengatakan, cadangan ini seharusnya ditingkatkan menjadi minimal 30 hari. Dengan begitu, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyerap stok ketika harga minyak sedang rendah dan mengantisipasi lonjakan harga seperti saat ini.

    “Swasembada energi bukan lagi pilihan, ini sudah jadi kebutuhan strategis bangsa. Kita tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif terhadap gejolak harga internasional,” katanya.

    Dia pun mengingatkan bahwa perang di Timur Tengah saat ini bukan hanya soal geopolitik atau militer, tetapi menyangkut stabilitas energi dan ekonomi dunia.

    “Harga BBM yang tinggi, tekanan APBN, risiko inflasi, semua itu bermuara dari satu sumber, ketergantungan kita pada minyak impor. Kalau kita tidak segera mewujudkan swasembada energi dari sekarang, krisis seperti ini akan terus berulang dan semakin menyulitkan bangsa,” tutur Fathul.

  • Treasury AS Tertekan Dampak Konflik Israel-Iran, Picu Kekhawatiran Inflasi

    Treasury AS Tertekan Dampak Konflik Israel-Iran, Picu Kekhawatiran Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — imbal hasil atau yield obligasi Treasury AS bergerak naik seiring lonjakan harga minyak akibat konflik Israel-Iran, yang turut memicu kekhawatiran inflasi.

    Dilansir dari Bloomberg, Senin (16/5/2025), yield obligasi AS tenor 10 tahun naik tiga basis poin (bps) menjadi 4,43%, bergerak lebih tinggi dibandingkan obligasi Jerman. Sementara itu, para pelaku pasar memangkas ekspektasi pemangkasan Fed Fund Rate, dengan proyeksi total penurunan sebesar 46 bps hingga akhir tahun, turun dari 49 bps pada akhir pekan lalu.

    Pergerakan ini makin menegaskan tekanan jual terhadap Treasury AS sejak ketegangan antara Israel dan Iran berubah menjadi konflik terbuka pada Jumat (13/6/2025). Analisis Bloomberg menunjukkan bahwa serangan langsung Iran pada April 2024 dan bentrokan ulang pada Oktober 2024 juga sempat mendorong yield obligasi AS naik tajam dan bertahan tinggi selama 30 hari berikutnya.

    “Pasar cukup volatil, dengan investor beralih ke aset safe-haven sekaligus mendorong harga minyak naik,” ujar Kepala Ekonom Asia di Union Bancaire Privée Carlos Casanova, Senin (16/6/2025).

    Adapun harga minyak sempat melonjak setelah Israel dan Iran berbalas meluncurkan rudal selama akhir pekan lalu, meski tekanan tersebut mereda menjelang penutupan pasar. Hanya saja, kekhawatiran peningkatan harga energi berkepanjangan semakin menambah tekanan inflasi, sehingga obligasi AS dan Eropa terus tertekan.

    “Dalam jangka pendek, sikap aversi risiko akan mencegah penurunan imbal hasil yang signifikan, sementara kenaikan harga minyak dan ekspektasi inflasi membatasi reli yield,” tulis Kepala Strategi Eropa di Jefferies International Mohit Kumar dalam catatan risetnya.

    Selain ketegangan geopolitik, investor Treasury kini juga dihadapkan pada tekanan inflasi akibat perang dagang yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump dan kekhawatiran utang pemerintah AS yang membengkak. Permintaan premi risiko yang lebih tinggi diperkirakan akan terus mendorong imbal hasil naik, khususnya ketika ketegangan di Timur Tengah berdampak pada pasokan energi.

    Yield di seluruh tenor AS memang naik, namun kenaikan pada tenor pendek relatif lebih kecil, sehingga kurva yield semakin menukik. Imbal hasil obligasi AS tenor 2 tahun tercatat naik dua basis poin menjadi 3,96% pada hari yang sama.

    Investor kini menantikan lelang obligasi tenor 20 tahun yang akan digelar pada hari ini, Senin (16/6/2025). Pekan lalu, lelang obligasi tenor 30 tahun mendapat permintaan yang lebih kuat dari perkiraan, meredam kekhawatiran bahwa investor akan menghindari surat utang jangka panjang pemerintah AS.

    Ahli Strategi Makro di DBS Group Holdings, Wei Liang Chang, pun meyakini tekanan lonjakan kurva yield Treasury kemungkinan akan berlanjut.

    “Investor mungkin mempertimbangkan kenaikan belanja militer jangka panjang karena lingkungan geopolitik yang lebih tidak pasti, serta risiko inflasi yang melekat jika harga minyak tetap tinggi,” jelasnya.

    Efek perang Israel-Iran terhadap imbal hasil (yield) obligasi Amerika Serikat atau US Treasury. / dok Bloomberg

  • Konjen RI Jeddah Tangani 37 WNI Pelaku Haji Ilegal, Masih Bisa Bertambah

    Konjen RI Jeddah Tangani 37 WNI Pelaku Haji Ilegal, Masih Bisa Bertambah

    Bisnis.com, JEDDAH — Konsulat Jenderal RI di Jeddah sejauh ini telah menerima permintaan bantuan untuk pemulangan 37 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bisa pulang ke Tanah Air karena catatan keimigrasian terkait haji ilegal. Umumnya, pelaku haji ilegal menggunakan visa ziarah atau visa kerja untuk bisa melaksanakan ibadah haji.

    Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B Ambary mengatakan jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena sejak sebelum puncak ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi menangkap setidaknya 300.000 jemaah haji ilegal dan membuang mereka keluar dari Makkah.

    “Jadi tadi sudah ada beberapa orang, yang sekarang sudah terdapat 37 orang, tapi tidak tertutup kemungkinan masih ada ratusan orang lagi yang akan datang meminta bantuan ke KJRI,” kata Yusron di Kantor Urusan Haji Jeddah, Arab Saudi, Senin (16/6/2025).

    Dia melanjutkan, pada saat ribuan pelaku haji ilegal tersebut diangkut ke luar dari Makkah, diikuti dengan pendataan dan langsung terkena denda. Tidak hanya pelaku yang terkena denda, tetapi juga perusahaan sponsor yang menjanjikan ibadah haji melalui jalur tak resmi kepada mereka.

    “Jadi menurut saya tahun depan mungkin para sponsor ini juga akan berpikir ulang untuk mendatangkan jemaah haji tanpa tasrikh [izin masuk Makkah] ke Arab Saudi. Kami mengantisipasi ke depan akan semakin banyak orang-orang yang datang,” katanya.

    Yusron menambahkan selain terkena denda, pelaku haji ilegal juga akan dicegah untuk masuk wilayah Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berhaji dan berumrah dalam waktu dekat.

    Adapun, mengenai besaran denda yang diberikan bervariasi mulai dari 2.000 riyal Arab Saudi per orang. Bagi perusahaan sponsor, tentu dendanya lebih besar lagi bergantung pada jumlah orang yang mereka bawa.

    “Sekali lagi, kami mengimbau kepada warga negara Indonesia yang ingin berhaji tahun depan, berpikir ulang untuk bisa mengambil jalan-jalan yang ilegal karena sekali lagi, proses yang sekarang yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita tidak tepat, kemungkinan akan berakhir dengan deportasi dan juga banned masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun,” jelasnya.

  • Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Gerindra DPRD Jakarta mempertimbangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bekerja sama dengan barak militer untuk pembinaan anak muda. Konsep tersebut sebelumnya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. 

    Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman menyampaikan bahwa usulan tersebut muncul karena anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, terlalu berdampak kecil kepada pemuda Jakarta. 

    Hal tersebut disampaikan dalam dalam Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (16/6/2025). 

    “Anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta lebih memilih sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa dari pada berkegiatan positif karena kurangnya dukungan anggaran,” jelasnya.  

    Sebab demikian, partainya menyarankan ide tersebut. Dikatakan bahwa pasca pelatihan juga perlu didukung anggaran agar mereka dapat melakukan kegiatan positif. 

    “Mohon Tanggapan,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, program serupa ini telah diimplementasikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa dengan KDM. 

    KDM menegaskan bahwa program barak militer untuk remaja bermasalah ini bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa. 

    Menurutnya, maraknya perilaku brutal hingga tindak kriminal di kalangan remaja menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara.  

    “Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar KDM, Selasa (29/4/2025). 

    Program barak militer ini mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. 

    Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obatan terlarang.

  • Alasan Utang RI Masih Aman meski Capai All Time High

    Alasan Utang RI Masih Aman meski Capai All Time High

    Bisnis.com, JAKARTA — Utang luar negeri Indonesia April 2025 disebut aman meski mencapai rekor all time high alias tertinggi sepanjang masa. 

    Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2025 senilai US$431,55 miliar atau sekitar Rp7.197,76 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp16.679 per dolar AS pada akhir April 2025). Nilai utang luar negeri itu tumbuh 8,2% secara tahunan (year on year/YoY). 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa sejauh ini ULN masih terkendali di tengah minat ULN sektor swasta sedikit menurun yang berimbang dengan kenaikan ULN pemerintah dan BI (via SRBI). Dirinya justru melihat hal positif dari kenaikan tersebut. 

    “Kenaikan ULN juga menjaga pasokan valas dalam negeri sehingga membantu stabilitas rupiah juga,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/62025). 

    Terkendalinya utang tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, dari 30,6% pada Maret 2025. 

    Selain itu, porsi ULN didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN. 

    Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto justru memandang posisi ULN tersebut dapat diterjemahkan bahwa investor asing masih memilih Indonesia untuk memarkirkan dananya. 

    Terlebih, di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian saat ini dan tensi geopolitik di berbagai wilayah tidak dapat ditebak. 

    “Kita masih dipercaya oleh kreditur asing, dalam manajemen ULN Indonesia itu betul-betul prudent, hati-hati, kredibel, dan memang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat seperti infrastruktur dasar,” jelasnya. 

    Kepercayaan investor asing tersebut semakin kuat karena Ryan mengungkapkan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan rescheduling akibat terlambat bayar utang ke pihak asing. 

    Meski demikian, Ryan mengingatkan agar pemerintah, bank sentral, maupun swasta agar tidak terlena dan bergantung pada sumber dana asing. Ryan memandang, perlu pengoptimalan pendanaan dari dalam negeri seperti menerbitkan saham maupun obligasi negara.

    Sayangnya, sumber pendanaan dalam negeri tengah terbatas bahkan Bank Indonesia mempersilahkan bank untuk menarik utang luar negeri lebih banyak. 

  • Pakar Sebut Impor LNG Jadi Solusi Defisit Gas Ketimbang Batasi Ekspor

    Pakar Sebut Impor LNG Jadi Solusi Defisit Gas Ketimbang Batasi Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Keterbatasan pasokan gas dalam negeri disebut dapat disiasati dengan mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari negara lain, alih-alih membatasi ekspor LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

    Founder & Advisor Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto mengatakan, impor LNG terbatas menjadi salah satu solusi untuk menjamin pasokan gas domestik tanpa mengorbankan volume ekspor. 

    “Dalam hal ini, terbatas, misal untuk BUMN, seperti PGN karena PGN dalam hal ini kan memang menguasai lebih dari 80%—90% infrastruktur dan jaringan transmisi distribusi gas bumi di Tanah Air,” kata Pri kepada Bisnis, Senin (16/6/2026). 

    Menurut dia, pengalihan ekspor LNG dari produksi lokal untuk kebutuhan domestik tidak selalu dapat dilakukan karena volume terbatas dan sudah terikat kontrak ekspor jangka panjang.

    Terlebih, jika harga domestik lebih rendah, bisa memengaruhi keekonomian pengembangan lapangan gas dan penerimaan negara. 

    “Ekspor agar bisa tetap jalan dengan harga pasar karena dari ekspor itu ada bagian penerimaan negara, semakin tinggi harga ekspor, penerimaan negara semakin besar juga,” ujarnya. 

    Apabila keran impor LNG dibuka bagi BUMN, dalam hal ini PGN, Pri melihat akan ada peluang untuk mendapatkan LNG impor dengan harga lebih murah karena pasar LNG global saat ini sedang relatif cukup dari sisi pasokan

    “Ada LNG dari AS, Qatar, Malaysia, dan juga Australia yg sama-sama mencari peluang pasar di Asia Pasifik,” ujarnya. 

    Di sisi lain, sekalipun jika LNG impor tidak lebih murah atau harganya sama, maka dari sisi jaminan keberlanjutan pasokan bagi PGN bisa lebih baik karena tidak bergantung pada keputusan alokasi ekspor ataupun domestik dari produksi LNG nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengakui keputusan untuk mengalihkan alokasi LNG jatah ekspor demi kebutuhan domestik. Dia menerangkan bahwa pemerintah meminta agar produk gas nasional dapat diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. 

    “Tetapi kita juga harus ingat bahwa teman-teman K3S [kontraktor kontrak kerja sama] ini sebelum melakukan develop terhadap wilayah kerja mereka itu mereka sudah mencari market captive-nya dan itu kontraknya panjang,” ujar Bahlil, belum lama ini. 

    Bahlil menilai kondisi defisit gas yang terjadi saat ini tidak perlu saling menyalahkan, kendati dia melihat memang terdapat ketidaktelitian dari stakeholder ketika merancang permintaan dan pasokan domestik beberapa tahun terakhir. 

    “Maka kemudian apa yang terjadi sekarang di 2025 ada bagian yang harusnya kita ekspor untuk memenuhi kontrak dengan buyer dan bagiannya kita potong, ini semua dalam rangka mewujudkan apa menjadi program pemerintah,” tuturnya. 

    Namun, Bahlil menyadari bahwa pengalihan LNG ekspor untuk domestik tidak dapat dilakukan terus-menerus karena dapat mengganggu kepercayaan investor. Untuk itu, dalam hal ini, dia mendorong untuk optimalisasi potensi gas yang dapat ditingkatkan dalam negeri. 

    Sebelumnya, Bahlil juga mengakui terdapat potensi defisit gas beberapa tahun ke depan. Defisit gas terjadi lantaran meningkatnya konsumsi dalam negeri karena kurangnya perhitungan kebutuhan.

    Kendati demikian, Bahlil menyebut setelah dilakukan reviu, seharusnya produksi gas untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih akan terjaga. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak akan ada impor gas.

    “Sampai dengan hari ini tidak ada impor gas, dan kami berusaha maksimal untuk tidak ada impor gas,” kata Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (1/5/2025).  

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menuturkan, pada 2026 dan 2027, diperkirakan lifting gas akan meningkat. Oleh karena itu, pada 2026, sebisa mungkin tidak ada impor gas, kecuali bila terdapat situasi mendesak.  

    “Terkecuali sudah sangat emergency banget, kita harus yakin bahwa yang dihasilkan dari dalam negeri bisa memenuhi dalam negeri kita,” katanya. 

    Di samping itu, Bahlil menyebut, pihaknya tidak akan melakukan revisi terhadap target produksi minyak dan gas bumi (migas), 1 juta barel per hari (bopd) pada 2030