Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Konjen RI Jeddah Tangani 37 WNI Pelaku Haji Ilegal, Masih Bisa Bertambah

    Konjen RI Jeddah Tangani 37 WNI Pelaku Haji Ilegal, Masih Bisa Bertambah

    Bisnis.com, JEDDAH — Konsulat Jenderal RI di Jeddah sejauh ini telah menerima permintaan bantuan untuk pemulangan 37 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak bisa pulang ke Tanah Air karena catatan keimigrasian terkait haji ilegal. Umumnya, pelaku haji ilegal menggunakan visa ziarah atau visa kerja untuk bisa melaksanakan ibadah haji.

    Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B Ambary mengatakan jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah karena sejak sebelum puncak ibadah haji, Pemerintah Arab Saudi menangkap setidaknya 300.000 jemaah haji ilegal dan membuang mereka keluar dari Makkah.

    “Jadi tadi sudah ada beberapa orang, yang sekarang sudah terdapat 37 orang, tapi tidak tertutup kemungkinan masih ada ratusan orang lagi yang akan datang meminta bantuan ke KJRI,” kata Yusron di Kantor Urusan Haji Jeddah, Arab Saudi, Senin (16/6/2025).

    Dia melanjutkan, pada saat ribuan pelaku haji ilegal tersebut diangkut ke luar dari Makkah, diikuti dengan pendataan dan langsung terkena denda. Tidak hanya pelaku yang terkena denda, tetapi juga perusahaan sponsor yang menjanjikan ibadah haji melalui jalur tak resmi kepada mereka.

    “Jadi menurut saya tahun depan mungkin para sponsor ini juga akan berpikir ulang untuk mendatangkan jemaah haji tanpa tasrikh [izin masuk Makkah] ke Arab Saudi. Kami mengantisipasi ke depan akan semakin banyak orang-orang yang datang,” katanya.

    Yusron menambahkan selain terkena denda, pelaku haji ilegal juga akan dicegah untuk masuk wilayah Arab Saudi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berhaji dan berumrah dalam waktu dekat.

    Adapun, mengenai besaran denda yang diberikan bervariasi mulai dari 2.000 riyal Arab Saudi per orang. Bagi perusahaan sponsor, tentu dendanya lebih besar lagi bergantung pada jumlah orang yang mereka bawa.

    “Sekali lagi, kami mengimbau kepada warga negara Indonesia yang ingin berhaji tahun depan, berpikir ulang untuk bisa mengambil jalan-jalan yang ilegal karena sekali lagi, proses yang sekarang yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita tidak tepat, kemungkinan akan berakhir dengan deportasi dan juga banned masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun,” jelasnya.

  • Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Fraksi Gerindra Usul Anak Muda Jakarta Dibina di Barak Militer Seperti KDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Gerindra DPRD Jakarta mempertimbangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bekerja sama dengan barak militer untuk pembinaan anak muda. Konsep tersebut sebelumnya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. 

    Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman menyampaikan bahwa usulan tersebut muncul karena anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, terlalu berdampak kecil kepada pemuda Jakarta. 

    Hal tersebut disampaikan dalam dalam Rapat Paripurna Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (16/6/2025). 

    “Anggaran pembinaan kepemudaan, karang taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta lebih memilih sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa dari pada berkegiatan positif karena kurangnya dukungan anggaran,” jelasnya.  

    Sebab demikian, partainya menyarankan ide tersebut. Dikatakan bahwa pasca pelatihan juga perlu didukung anggaran agar mereka dapat melakukan kegiatan positif. 

    “Mohon Tanggapan,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, program serupa ini telah diimplementasikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa dengan KDM. 

    KDM menegaskan bahwa program barak militer untuk remaja bermasalah ini bertujuan membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa. 

    Menurutnya, maraknya perilaku brutal hingga tindak kriminal di kalangan remaja menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara.  

    “Kita tidak boleh kehilangan satu generasi yang seharusnya memiliki sifat luhur sebagai manusia Indonesia,” ujar KDM, Selasa (29/4/2025). 

    Program barak militer ini mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang. 

    Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obatan terlarang.

  • Alasan Utang RI Masih Aman meski Capai All Time High

    Alasan Utang RI Masih Aman meski Capai All Time High

    Bisnis.com, JAKARTA — Utang luar negeri Indonesia April 2025 disebut aman meski mencapai rekor all time high alias tertinggi sepanjang masa. 

    Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2025 senilai US$431,55 miliar atau sekitar Rp7.197,76 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp16.679 per dolar AS pada akhir April 2025). Nilai utang luar negeri itu tumbuh 8,2% secara tahunan (year on year/YoY). 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa sejauh ini ULN masih terkendali di tengah minat ULN sektor swasta sedikit menurun yang berimbang dengan kenaikan ULN pemerintah dan BI (via SRBI). Dirinya justru melihat hal positif dari kenaikan tersebut. 

    “Kenaikan ULN juga menjaga pasokan valas dalam negeri sehingga membantu stabilitas rupiah juga,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/62025). 

    Terkendalinya utang tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3% pada April 2025, dari 30,6% pada Maret 2025. 

    Selain itu, porsi ULN didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1% dari total ULN. 

    Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto justru memandang posisi ULN tersebut dapat diterjemahkan bahwa investor asing masih memilih Indonesia untuk memarkirkan dananya. 

    Terlebih, di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian saat ini dan tensi geopolitik di berbagai wilayah tidak dapat ditebak. 

    “Kita masih dipercaya oleh kreditur asing, dalam manajemen ULN Indonesia itu betul-betul prudent, hati-hati, kredibel, dan memang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilihat seperti infrastruktur dasar,” jelasnya. 

    Kepercayaan investor asing tersebut semakin kuat karena Ryan mengungkapkan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan rescheduling akibat terlambat bayar utang ke pihak asing. 

    Meski demikian, Ryan mengingatkan agar pemerintah, bank sentral, maupun swasta agar tidak terlena dan bergantung pada sumber dana asing. Ryan memandang, perlu pengoptimalan pendanaan dari dalam negeri seperti menerbitkan saham maupun obligasi negara.

    Sayangnya, sumber pendanaan dalam negeri tengah terbatas bahkan Bank Indonesia mempersilahkan bank untuk menarik utang luar negeri lebih banyak. 

  • Pakar Sebut Impor LNG Jadi Solusi Defisit Gas Ketimbang Batasi Ekspor

    Pakar Sebut Impor LNG Jadi Solusi Defisit Gas Ketimbang Batasi Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Keterbatasan pasokan gas dalam negeri disebut dapat disiasati dengan mengimpor liquefied natural gas (LNG) dari negara lain, alih-alih membatasi ekspor LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

    Founder & Advisor Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto mengatakan, impor LNG terbatas menjadi salah satu solusi untuk menjamin pasokan gas domestik tanpa mengorbankan volume ekspor. 

    “Dalam hal ini, terbatas, misal untuk BUMN, seperti PGN karena PGN dalam hal ini kan memang menguasai lebih dari 80%—90% infrastruktur dan jaringan transmisi distribusi gas bumi di Tanah Air,” kata Pri kepada Bisnis, Senin (16/6/2026). 

    Menurut dia, pengalihan ekspor LNG dari produksi lokal untuk kebutuhan domestik tidak selalu dapat dilakukan karena volume terbatas dan sudah terikat kontrak ekspor jangka panjang.

    Terlebih, jika harga domestik lebih rendah, bisa memengaruhi keekonomian pengembangan lapangan gas dan penerimaan negara. 

    “Ekspor agar bisa tetap jalan dengan harga pasar karena dari ekspor itu ada bagian penerimaan negara, semakin tinggi harga ekspor, penerimaan negara semakin besar juga,” ujarnya. 

    Apabila keran impor LNG dibuka bagi BUMN, dalam hal ini PGN, Pri melihat akan ada peluang untuk mendapatkan LNG impor dengan harga lebih murah karena pasar LNG global saat ini sedang relatif cukup dari sisi pasokan

    “Ada LNG dari AS, Qatar, Malaysia, dan juga Australia yg sama-sama mencari peluang pasar di Asia Pasifik,” ujarnya. 

    Di sisi lain, sekalipun jika LNG impor tidak lebih murah atau harganya sama, maka dari sisi jaminan keberlanjutan pasokan bagi PGN bisa lebih baik karena tidak bergantung pada keputusan alokasi ekspor ataupun domestik dari produksi LNG nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengakui keputusan untuk mengalihkan alokasi LNG jatah ekspor demi kebutuhan domestik. Dia menerangkan bahwa pemerintah meminta agar produk gas nasional dapat diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. 

    “Tetapi kita juga harus ingat bahwa teman-teman K3S [kontraktor kontrak kerja sama] ini sebelum melakukan develop terhadap wilayah kerja mereka itu mereka sudah mencari market captive-nya dan itu kontraknya panjang,” ujar Bahlil, belum lama ini. 

    Bahlil menilai kondisi defisit gas yang terjadi saat ini tidak perlu saling menyalahkan, kendati dia melihat memang terdapat ketidaktelitian dari stakeholder ketika merancang permintaan dan pasokan domestik beberapa tahun terakhir. 

    “Maka kemudian apa yang terjadi sekarang di 2025 ada bagian yang harusnya kita ekspor untuk memenuhi kontrak dengan buyer dan bagiannya kita potong, ini semua dalam rangka mewujudkan apa menjadi program pemerintah,” tuturnya. 

    Namun, Bahlil menyadari bahwa pengalihan LNG ekspor untuk domestik tidak dapat dilakukan terus-menerus karena dapat mengganggu kepercayaan investor. Untuk itu, dalam hal ini, dia mendorong untuk optimalisasi potensi gas yang dapat ditingkatkan dalam negeri. 

    Sebelumnya, Bahlil juga mengakui terdapat potensi defisit gas beberapa tahun ke depan. Defisit gas terjadi lantaran meningkatnya konsumsi dalam negeri karena kurangnya perhitungan kebutuhan.

    Kendati demikian, Bahlil menyebut setelah dilakukan reviu, seharusnya produksi gas untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih akan terjaga. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak akan ada impor gas.

    “Sampai dengan hari ini tidak ada impor gas, dan kami berusaha maksimal untuk tidak ada impor gas,” kata Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (1/5/2025).  

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menuturkan, pada 2026 dan 2027, diperkirakan lifting gas akan meningkat. Oleh karena itu, pada 2026, sebisa mungkin tidak ada impor gas, kecuali bila terdapat situasi mendesak.  

    “Terkecuali sudah sangat emergency banget, kita harus yakin bahwa yang dihasilkan dari dalam negeri bisa memenuhi dalam negeri kita,” katanya. 

    Di samping itu, Bahlil menyebut, pihaknya tidak akan melakukan revisi terhadap target produksi minyak dan gas bumi (migas), 1 juta barel per hari (bopd) pada 2030

  • Sengketa 4 Pulau Aceh vs Sumut, Kemendagri Serahkan Bukti Baru ke Prabowo

    Sengketa 4 Pulau Aceh vs Sumut, Kemendagri Serahkan Bukti Baru ke Prabowo

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan bukti baru atau novum untuk menentukan nasib keempat pulau yang saat ini diperebutkan Gubernur Sumatra Utara dan Gubernur Aceh.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri telah melibatkan banyak pihak untuk menentukan nasib keempat pulau yang masih sengketa dari sisi wilayah.

    Keempat pulau yang menjadi sengketa provinsi Aceh dan Sumut adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. 

    Menurut Bima, Kemendagri tidak hanya melihat dari aspek batas teritorial keempat pulau tersebut. Tetapi, menurut Bima juga meninjau aspek fakta historis, kultural dan sosial-politis.

    “Tadi telah disampaikan data-data sebagai landasan untuk memutuskan secara final terkait dengan status 4 pulau tadi,” tutur Bima di Kantor Kemendagri, Senin (16/6).

    Pihaknya telah menemukan fakta baru atau novum untuk menuntaskan sengketa keempat pulau tersebut. Novum itu nantinya, kata Bima akan dibawa oleh Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan.

    Sayangnya, Bima masih merahasiakan apa novum tersebut dan keputusan Kemendagri dalam menentukan nasib keempat pulau itu. 

    “Nah, data yang baru ini, novum ini, tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian kami sampaikan, kami laporkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian beliau sampaikan kepada Bapak Presiden,” katanya

    Bima juga meminta publik untuk bersabar karena keputusan keempat pulau itu masuk ke wilayah mana akan disampaikan oleh Kemendagri setelah Presiden Prabowo Subianto mengetahui lebih dulu. 

    “Sabar ya, Presiden Prabowo harus tahu lebih dulu soal ini,” ujarnya.

  • Ikut Prabowo ke Singapura, CEO Danantara Rosan Roeslani Temui Bos Temasek

    Ikut Prabowo ke Singapura, CEO Danantara Rosan Roeslani Temui Bos Temasek

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Daya Anagata Nusantara atau Danantara Rosan Perkasa Roeslani telah bertemu dengan Chairman Temasek di tengah agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan rombongan ke Singapura, Senin (16/6/2025). 

    Rosan menyebut telah bertemu dengan Chairman Temasek di Singapura, dan pertemuan itu akan dilanjutkan dengan timnya. Menurut Rosan, kedua sovereign wealth fund (SWF) itu akan memiliki banyak kolaborasi. 

    “Saya yakin, akan banyak sekali beberapa kolaborasi antara Danantara dan juga Temasek, dalam hal ini saya sudah sempat ketemu Chairman-nya [Temasek] juga,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (16/6/2025). 

    Pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi itu mengatakan, kerja sama dengan Temasek salah satunya akan berfokus pada investasi pada sektor energi hijau atau terbarukan. 

    Rosan menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan agar kerja sama investasi antara Indonesia dan negara sahabat harus saling menguntungkan, dan tidak hanya satu pihak saja. 

    Oleh sebab itu, Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura dalam berinvestasi pada pembangunan kawasan industri energi hijau. Investasi itu sejalan dengan bakal dilakukannya ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura. 

    “Potensi investasi yang dijalankan salah satunya yang paling besar saat ini yang sudah menjadi pembicaraan selama ini dan akhirnya bisa difinalisasi oleh Menteri ESDM, Pak Bahlil dalam rangka kita melakukan ekspor ke Singapura tapi bersama-sama kita juga membangun industri kita di Indonesia ini melalui, tadi sampaikan, Batam, Bintan, Karimun dan ini adalah yang zero emission,” terang Rosan. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menyampaikan amanat Prabowo agar ekspor energi bersih ke Singapura turut menguntungkan Indonesia, alias win-win solution. 

    Menurut Bahlil, kesepakatan antara kedua negara itu telah melewati proses panjang komunikasi dan negosiasi yang saling menguntungkan. Tidak hanya soal permintaan ekspor energi bersih, Singapura juga disebut meminta agar Indonesia bisa menerima Carbon Capture and Storage (CCS). 

    Menurut Bahlil, nilai tambah dari kawasan industri itu nantinya adalah kehadiran industri solar panel di Indonesia. 

    “Nilai tambah yang kita bangun adalah solar panel itu, industrinya nanti di Indonesia. Bahkan untuk kabel, itu juga akan dibangun di Indonesia. Inilah nilai tambah yang katakan saya bilang itu win-win. Jangan hanya kita kirim ekspor, jangan kita hanya ekspor listriknya. Karena industrinya kalau kita enggak bangun kan enggak bisa,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo menghadiri Leaders’ Retreat di Singapura untuk bertemu dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Dia juga telah bertemu dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam. 

    Singapura merupakan negara dengan penanaman modal asing atau PMA terbesar di Indonesia. Per 2024, realisasi Penanaman Modal Asiang (PMA) dari Singapura mencapai US$20,1 miliar, mengalahkan Hong Kong, China dan Amerika Serikat (AS). 

    Saat menghadiri Parliament House Singapura, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa pembentukan Danantara terinspirasi dari Singapura. Prabowo mengaku bahwa kesuksesan SWF milik Singapura yakni Temasek menjadi cikal bakal kelahiran dari superholding BUMN itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa meniru praktik terbaik bukanlah hal tabu dalam kehidupan nyata.

    “Di sekolah, kita tidak diizinkan meniru pekerjaan rumah teman. Namun dalam kehidupan nyata, mengapa tidak meniru praktik terbaik? Itu disebut meniru dengan bangga,” tegasnya.

  • Evaluasi Sistem Multisyarikah dalam Penyelenggaraan Haji, Ini Kata Menag

    Evaluasi Sistem Multisyarikah dalam Penyelenggaraan Haji, Ini Kata Menag

    Bisnis.com, JEDDAH — Pemberlakuan sistem multisyarikah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi salah satu catatan evaluasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan banyak evaluasi terhadap pelayanan syarikah terhadap jemaah haji Indonesia tahun ini.

    Seperti diketahui, pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia tahun ini melibatkan 8 syarikah, yang merupakan perusahaan swasta Arab Saudi. Hal itu berbeda dari tahun lalu dimana pelayanan dilaksanakan hanya oleh satu syarikah tunggal.

    Sistem multisyarikah ini sebelumnya menimbulkan dinamina di lapangan karena pelayanan jemaah di Indonesia masih berbasis kelompok terbang (kloter). Pada perkembangannya, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mencetuskan sejumlah terobosan untuk mengatasi dinamika pelayanan jemaah.

    “Pasti banyak evaluasi kita kan, misalnya ada hal-hal yang tidak boleh terulang di masa-masa akan datang. Misalnya database yang berbeda dengan database di syarikah. Kemudian yang kedua juga tidak boleh terulang, kemah yang tidak sesuai dengan jumlah jemaah. Kemudian juga keterlambatan makanan beberapa hotel ya, juga ada faktor-faktor teknis yang lain,” kata Nasaruddin di Kantor Urusan Haji Jeddah, Arab Saudi, Senin (16/6/2025).

    Ditanya mengenai apakah ada kemungkinan pengurangan jumlah syarikah dalam penyelenggaraan haji mendatang, Menag mengatakan menyerahkan keputusan tersebut kepada penyelenggara tahun depan. Pada 2026, pelaksanaan ibadah haji akan diserahkan kepada Badan Penyelenggara (BP) Haji dan tidak lagi berada di bawah Direktorat Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama.

    Lebih lanjut Nasaruddin mengatakan sistem multisyarikah yang tahun ini diterapkan sebenarnya dimaksudkan agar tidak ada monopoli dalam pelayanan jemaah. Jika sistemnya berjalan baik sesuai rencana, justru jemaah yang akan diuntungkan karena masing-masing syarikah akan bersaing menyediakan pelayanan terbaiknya.

    “Sebetulnya syarikah-syarikah ini ada positif, negatifnya juga. Kalau syarikahnya tunggal, itu kan kesannya monopoli ya, tapi kalau syarikahnya banyak, itu juga ada dampaknya seperti kemarin. Tetapi saya pikir kalau sistemnya jalan, enggak ada masalah banyak atau sedikitnya, yang penting komunikasi, data itu sangat penting,” ujarnya.

  • Komdigi Pastikan Starlink Elon Musk Tunduk pada Pemerintah Indonesia

    Komdigi Pastikan Starlink Elon Musk Tunduk pada Pemerintah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk, tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya pemerintah memiliki kontrol atas ribuan satelit Starlink yang mengorbit di atas Tanah Air.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan satelit asing di Indonesia, termasuk Starlink milik Elon Musk, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 3 Tahun 2025.

    Dalam regulasi tersebut, setiap penyedia layanan satelit di Indonesia diwajibkan memiliki infrastruktur fisik yang berlokasi di wilayah Indonesia.

    “Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan kontrol dan monitoring trafik komunikasi, terminal, maupun konten yang disalurkan, demi perlindungan data dan keamanan sistem komunikasi nasional,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Wayan menambahkan, penyedia layanan juga diwajibkan memberikan akses atas infrastrukturnya kepada aparat penegak hukum jika diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, layanan satelit asing Non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO) seperti Starlink tidak dapat beroperasi secara sepihak di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban regulasi dan wajib membuka akses pengawasan bagi pemerintah.

    Penegasan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran bahwa layanan satelit asing dapat beroperasi tanpa kontrol pemerintah, yang berpotensi mengganggu kedaulatan digital dan keamanan nasional.

    “Dalam kondisi darurat seperti gangguan keamanan atau penyebaran disinformasi, pemerintah Indonesia tetap memiliki otoritas penuh untuk membatasi akses, termasuk terhadap layanan berbasis satelit, sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Wayan.

    Peluncuran Starlink dari Florida, AS

    Sebelumnya, kontrol terhadap satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk disebut menjadi hal yang mutlak jika Indonesia tidak ingin bernasib sama dengan Iran yang tengah menghadapi gempuran Israel.

    Serangan rudal Israel ke Iran baru-baru ini memicu langkah ekstrem pemerintah Iran untuk membatasi akses internet nasional hingga 70-80% demi mencegah kepanikan warga. Namun, di tengah pemadaman tersebut, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk justru tetap aktif dan membuka akses bagi masyarakat Iran.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis.

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Untuk mencegah hal tersebut, kata Firdaus, umumnya konstelasi satelit dibuat dalam sebuah jaringan tertutup dengan satu atau beberapa gateway. Sehingga ketika diperlukan, maka pemerintah bisa mengendalikan atau bahkan memerintahkan penutupan gateway tersebut sehingga jaringan satelit hanya bekerja secara tertutup.

    “Namun kembali lagi, itu hanya berlaku di level policy yang secara teknis bisa saja dipatuhi oleh Starlink, namun bisa juga tidak dipatuhi mengingat bahwa secara teknis Starlink tidak membutuhkan gateway di masing-masing region seperti konstelasi satelit konvensional,” kata Firdaus.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan, juga dapat terjadi di Indonesia.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” tegas Ian.

  • Komdigi Beri Waktu 2 Tahun untuk Facebook Cs Penuhi PP Tunas

    Komdigi Beri Waktu 2 Tahun untuk Facebook Cs Penuhi PP Tunas

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan tenggat waktu maksimal 2 tahun bagi platform digital seperti Facebook, Instagram, dan lainnya untuk mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

    PP Tunas diterbitkan sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai risiko di dunia digital, seperti penyalahgunaan data pribadi dan paparan terhadap konten yang tidak layak. Regulasi tersebut mengharuskan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melakukan penyaringan terhadap konten yang dapat membahayakan anak, menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, serta menjamin adanya proses penanganan yang cepat dan terbuka.

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan meskipun batas waktu maksimal adalah dua tahun, pemerintah tetap membuka ruang percepatan apabila para platform sudah siap.

    “Kalau di undang-undang yang tertulis adalah maksimal dua tahun. Namun demikian kami bisa melakukan dengan lebih cepat, kalau melihat para platform ini juga sudah siap. Kami harapkan mereka juga dengan menghormati aturan yang ada di Indonesia,” kata Meutya usai acara diskusi Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas ‘Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online’ di Makassar pada Senin (16/6/2025). 

    Meutya menekankan Komdigi sejatinya telah menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk mengawasi dan memastikan PSE lingkup privat, termasuk platform media sosial, mematuhi aturan terkait moderasi konten, terutama dalam hal penghapusan konten ilegal seperti pornografi anak, terorisme, perjudian online, dan lainnya.  Platform diwajibkan melakukan takedown dalam waktu tertentu maksimal 4 jam untuk konten prioritas dan 24 jam untuk kategori lainnya. Namun memang platform masih banyak yang belum patuh dan pihaknya tengah mengevaluasi hal tersebut. 

    Terkait implementasi PP Tunas, Meutya mengatakan pemerintah masih memberikan waktu adaptasi bagi platform digital, termasuk untuk menyesuaikan teknologi verifikasi usia pengguna. Namun, proses sosialisasi dan pemanggilan terhadap platform sudah mulai dilakukan.

    “Jadi kami memberikan waktu bagi mereka misalnya menyiapkan teknologi untuk membaca betul, orang ini verifikasi usia, orang ini betul dewasa atau apa-apa, dan sebagainya,” tambahnya.

    Jika setelah tenggat waktu yang diberikan masih ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap PP Tunas, Komdigi tak segan menjatuhkan sanksi, termasuk pencabutan izin operasi platform digital tersebut di Indonesia.

    Sebelumnya, Komdigi menegaskan sejumlah platform digital masih belum sepenuhnya mematuhi PP Tunas. Meutya mengatakan pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan, mulai dari perintah take down konten hingga pemanggilan langsung terhadap platform yang membandel. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran yang luput dari tanggung jawab penyelenggara platform.

    “Kadang platform tidak comply [patuh], jadi kalau ada yang tanya kenapa iklan judi online masih ada di Facebook, harusnya pada memahami bahwa kami sudah melakukan take down, tetapi kan mereka menjadi rumahnya,” katanya. 

    Meutya juga menjelaskan pemerintah tidak bisa langsung serta-merta menutup platform digital yang dianggap membahayakan anak-anak. Hal tersebut karena ruang digital tetap perlu memberikan kebebasan berekspresi bagi pengguna dewasa. 

    Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan lebih banyak menyasar pada pembatasan akses anak-anak terhadap konten yang berbahaya. Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan bahwa beberapa platform justru belum menggunakan alat moderasi konten secara optimal sebagaimana yang diatur dalam PP Tunas. Bahkan untuk konten yang sangat sensitif seperti pornografi anak, platform digital seringkali tidak segera melakukan penurunan (take down).

    “Jadi artinya mereka belum sepenuhnya comply,” tambah Meutya.

    Meutya juga menekankan, upaya menciptakan ruang digital yang aman tak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Publik juga harus berani mengkritik layanan platform yang dinilai lalai atau membahayakan.

    “Dari perspektif industri, mereka akan menurut pada pasar. Jadi, pasarnya yang harus sama-sama mengkritik: ‘Saya tidak mau anak saya pakai platform.’ Selama customernya tidak mengkritik tokoh-tokohnya, para penjualnya. Mereka akan dengan senang hati terus berjualan,” katanya.

    Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus memanggil dan mendorong platform-platform digital asing agar mematuhi ketentuan hukum di Indonesia. Jika tetapi tidak menunjukkan komitmen setelah berbagai peringatan, maka pemerintah siap mengambil tindakan lebih tegas.

    “PP ini juga nanti memang akan melakukan review, apakah perlu izin yang dicabut dan sebagainya. Jadi pada ujungnya, kalau memang terlalu tidak comply berkali- kali setelah diperingatkan, ada satu tindakan tegas yang akan diberikan kepada para platform ini,” pungkas Meutya.

  • BGN: Penerima MBG Hampir 5 Juta Orang pada Medio Juni 2025

    BGN: Penerima MBG Hampir 5 Juta Orang pada Medio Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program makan bergizi gratis (MBG) telah melayani hampir 5 juta penerima manfaat atau sebanyak 4,97 juta orang pada pertengahan Juni 2025.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penerima MBG telah tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Adapun hingga saat ini, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu telah memiliki 1.785 dapur alias Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

    “Sampai hari ini sudah 1.785 SPPG di 38 provinsi dan melayani 4.974.694 penerima manfaat [MBG],” kata Dadan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Dadan menyebut setidaknya terdapat tiga kunci sukses dalam menjalankan program MBG, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur atau gedung SPPG.

    “Dari 3 kunci ini, SDM dan infrastruktur yang masih memerlukan percepatan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa BGN melakukan pengawasan terhadap dapur SPPG secara sistematis, baik untuk penggunaan anggaran dan kualitas layanan yang diberikan.

    Dalam hal penggunaan anggaran, Dadan menjelaskan bahwa setiap SPPG harus menyusun laporan secara berkala kepada BGN. Selain itu, BGN juga melakukan pengawasan terhadap SPPG dalam menyajikan menu MBG kepada penerima.

    “Untuk penggunaan anggaran kewajiban menggunakan virtual account dan siklus laporan rutin bagian yang sangat penting. Sementara untuk kualitas pelayanan pengawasan dilakukan rutin dan berkala,” terangnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, BGN bakal mempercepat 32.000 SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG pada November 2025.

    Target jumbo 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

    BGN memperkirakan anggaran yang diserap akan setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

    “Insyaallah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dadan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkap program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap SDM masa depan Indonesia.

    “Karena Indonesia masih tumbuh enam orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.