Bisnis.com, JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang kembali marak di berbagai sektor pada 2024 dan awal 2025 bukanlah peristiwa biasa. Ini merupakan refleksi dari krisis struktural dalam sistem ketenagakerjaan dan perekonomian nasional.
PHK sering dianggap keputusan logis atas tekanan pasar dan perlambatan ekonomi global. Namun, jika dicermati lebih dalam, gelombang PHK massal tidak berdiri sendiri. Kondisi ini datang bersamaan dengan tren yang jauh lebih mengkhawatirkan: penurunan produktivitas tenaga kerja dan tingginya rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yang menandakan rendahnya efisiensi investasi nasional.
Kita tengah menghadapi kombinasi masalah sistemik yang membentuk bom waktu sosial-ekonomi. Jika tidak segera ditangani, ketiga indikator ini akan mengikis daya tahan nasional secara perlahan, memicu kemiskinan struktural, ketimpangan yang memburuk, dan bahkan potensi instabilitas keamanan.
Produktivitas Menurun, Daya Saing Terancam
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asian Productivity Organization mencatat bahwa pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada akhir 2024 mengalami kontraksi –1,55 persen secara tahunan (YoY). Ini menjadi sinyal serius bahwa tenaga kerja kita, khususnya di sektor industri dan jasa, belum mampu beradaptasi terhadap tantangan dan kebutuhan pasar yang terus berubah. Dalam jangka panjang, tren ini akan menurunkan daya saing nasional.
Selama hampir satu dekade terakhir, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia stagnan di kisaran 2,5 persen per tahun. Bandingkan dengan Vietnam yang mampu mempertahankan laju produktivitas di atas 5 persen.
Lemahnya pertumbuhan ini antara lain disebabkan tingginya proporsi pekerja informal, rendahnya kualitas pendidikan vokasi, serta kurangnya reskilling dan upskilling yang adaptif terhadap teknologi baru.
Investasi Mahal, Pertumbuhan Lambat
Sementara itu, ICOR Indonesia pada awal 2025 masih berada di kisaran 6. Artinya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, dibutuhkan investasi hingga enam persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini menunjukkan investasi yang digelontorkan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, belum menghasilkan output ekonomi yang optimal.
Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Vietnam dan Thailand memiliki ICOR di kisaran 4–5. Tingginya ICOR Indonesia mencerminkan inefisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek publik, tumpang tindih kebijakan sektoral, serta minimnya adopsi teknologi dalam proses produksi.
Produktivitas yang stagnan ditambah ICOR yang tinggi menciptakan paradoks pembangunan. Kita berinvestasi besar, tetapi pertumbuhan yang dihasilkan kecil. Sementara tekanan terhadap pembiayaan negara dan sektor keuangan semakin berat, terlebih dengan melambatnya penerimaan pajak dan meningkatnya belanja sosial.
Gejala dan Dampak Domino
PHK massal tidak hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan. Namun, mencerminkan dari gagalnya sistem produksi dalam menyerap dan mempertahankan tenaga kerja secara berkelanjutan. Akibatnya, beban negara meningkat karena harus menyalurkan bantuan sosial, tunjangan pengangguran, dan subsidi kebutuhan dasar.
Pada Maret 2025, BPS mencatat bahwa angka kemiskinan naik menjadi 8,57 persen, namun dan Bank Dunia mengumumkan laporan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 68,3% (lebih baik dari Zimbabwe). Sebagian besar berasal dari rumah tangga dengan anggota usia produktif yang kehilangan pekerjaan tetap. Di sisi lain, PHK menimbulkan tekanan psikososial—stres, kecemasan, bahkan konflik keluarga—yang bisa menjalar menjadi masalah sosial yang lebih kompleks.
Dalam skenario ekstrem, ketidakpuasan sosial akibat pengangguran dan ketimpangan ekonomi bisa menjadi lahan subur bagi radikalisasi, kriminalitas, dan konflik horizontal. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menggoyahkan stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Peningkatan Produktivitas dan Inklusivitas
Kita membutuhkan perubahan pendekatan. Pertama, pemerintah harus memperbesar investasi pada pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri. Reskilling dan upskilling tenaga kerja, terutama korban PHK, harus menjadi prioritas nasional.
Kedua, efisiensi investasi publik harus ditingkatkan. Proyek-proyek besar harus dievaluasi tidak hanya dari sisi serapan anggaran, tetapi juga dari kontribusinya terhadap produktivitas dan nilai tambah ekonomi.
Ketiga, insentif fiskal dan regulasi perlu diarahkan untuk mendorong perusahaan mempertahankan pekerja, misalnya melalui skema kerja fleksibel, pengurangan jam kerja, atau pelatihan internal. PHK seharusnya menjadi langkah terakhir, bukan pertama.
Keempat, pemerintah daerah perlu mengembangkan diversifikasi ekonomi lokal yang berbasis potensi wilayah. Ketergantungan pada satu sektor atau industri membuat daerah rentan terhadap krisis. Sektor pertanian modern, perikanan berkelanjutan, pariwisata berbasis budaya, dan ekonomi digital dapat menjadi alternatif penciptaan lapangan kerja yang berdaya saing.
Mengatasi Government Failure
PHK massal, produktivitas yang melemah, dan ICOR yang tinggi adalah tiga gejala dari satu penyakit: rapuhnya struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada pertumbuhan nominal dan kurang peduli pada kualitas pertumbuhan. Indonesia tidak bisa selamanya berharap pada ekspansi investasi dan konsumsi semata. Kita harus beralih ke strategi pembangunan yang produktif, efisien, dan inklusif.
Pada Q1-2025 menjadi bukti adanya kegagalan Pemerintah (Government Failure) dalam mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh sebesar 4,87% YoY. Berdasarkan berbagai perlambatan tersebut, tidak adanya seasonal event seperti hari raya keagamaan dan panen raya serta sebanyak 16 hari libur maka pada Q2-2025 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergerak pada rentang 4,65 – 4,8%.
Apabila Pemerintah tetap nyaman dengan rasionalisasi data perekonomian maka dapat dipastikan akan terjadinya butterfly effect pada perekonomian nasional ditengah dunia yang sedang bergejolak. Maka insentif yang lebih pro-pasar, dukungan pada inovasi, dan menciptakan kepastian dalam ekosistem perindustrian nasional sangat dibutuhkan.
