Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Bursa Kripto Terbesar Iran Kehilangan Rp1,47 Triliun Usai Diretas Hacker Israel

    Bursa Kripto Terbesar Iran Kehilangan Rp1,47 Triliun Usai Diretas Hacker Israel

    Bisnis.com, JAKARTA— Kelompok peretas anti-Iran yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel mengklaim telah menyerang salah satu bursa kripto terbesar di Iran, Nobitex, pada 18 Juni kemarin. 

    Kelompok bernama Gonjeshke Darande, atau dikenal sebagai Predatory Sparrow, disebut sebagai pihak dibalik serangan tersebut.

    Melansir laman Reuters pada Kamis (19/6/2025) sekitar US$90 juta atau setara Rp1,47 triliun (kurs Rp16.345 per dolar AS) dilaporkan musnah dalam serangan siber tersebut. Para peretas juga mengancam akan membocorkan kode sumber (source code) dari platform tersebut.

    Ini adalah serangan kedua yang diklaim kelompok tersebut dalam dua hari terakhir, setelah sebelumnya mereka menyatakan telah menghancurkan data milik Bank Sepah, bank milik negara Iran, di tengah meningkatnya ketegangan dan serangan rudal antara Israel dan Iran.

    Sasaran mereka kali ini adalah Nobitex, bursa kripto yang disebut-sebut mendukung pemerintah Iran dalam menghindari sanksi internasional serta membiayai operasi ilegal di berbagai belahan dunia. 

    Dalam pernyataannya di media sosial, kelompok peretas itu menuduh Nobitex membantu aktivitas yang berkaitan dengan Pasukan Garda Revolusi Islam (IRGC).

    Hingga Rabu, situs web Nobitex tidak dapat diakses, dan pesan yang dikirim ke saluran bantuan mereka di Telegram belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Gonjeshke Darande juga belum merespons permintaan komentar.

    Dalam pernyataan di platform X, Nobitex mengungkapkan bahwa mereka sengaja menonaktifkan situs dan aplikasi mereka guna meninjau akses tidak sah ke sistem internal mereka.

    Gonjeshke Darande dikenal sebagai kelompok peretas yang kerap meluncurkan serangan siber canggih terhadap Iran. Pada 2021, mereka mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menyebabkan pom bensin di seluruh Iran lumpuh. 

    Lalu pada 2022, mereka menyerang sebuah pabrik baja yang memicu kebakaran besar dan menyebabkan kerusakan fisik yang nyata.

    Meski pemerintah Israel tidak pernah secara resmi mengakui keterkaitan dengan Gonjeshke Darande, sejumlah media Israel secara luas menyebut kelompok ini terkait dengan Israel.

    Menurut perusahaan analisis blockchain TRM Labs, serangan kemarin dimulai sejak dini hari dengan pemindahan dana dari Nobitex ke dompet kripto yang dikendalikan peretas. 

    Dompet tersebut juga memuat pesan-pesan anti-IRGC. Menurut analis dari Elliptic, struktur dompet kripto yang digunakan menunjukkan bahwa peretas tersebut tampaknya tidak dapat mengakses dana yang dicuri, sehingga aksi ini lebih merupakan pesan politik kepada Nobitex daripada motivasi finansial. 

    Elliptic juga menyampaikan bukti bahwa Nobitex pernah mentransfer dana ke dompet kripto milik kelompok-kelompok yang bermusuhan dengan Israel seperti Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Houthi di Yaman.

    Kekhawatiran terhadap peran Nobitex dalam membantu Iran menghindari sanksi internasional sudah pernah disampaikan sebelumnya. 

    Dalam surat pada Mei 2024, Senator AS Elizabeth Warren dan Angus King menyoroti temuan Reuters pada 2022 yang menyebut Nobitex sebagai sarana evasi sanksi, dan meminta pemerintah AS mengambil tindakan.

    Kepala intelijen keamanan nasional di Chainalysis, Andrew Fierman, membenarkan kepada Reuters bahwa serangan ini bernilai sekitar US$90 juta dan sangat mungkin bermotif geopolitik, mengingat dananya tidak diambil, melainkan dimusnahkan.

    “Chainalysis sebelumnya telah mengamati aktor ransomware yang berafiliasi dengan IRGC menggunakan Nobitex untuk mencairkan hasil kejahatan, dan kelompok proksi IRGC lainnya juga memanfaatkan platform tersebut,” katanya. 

  • Mastel Ingatkan Urgensi Kedaulatan Jaringan, Belajar dari Kasus Starlink di Iran

    Mastel Ingatkan Urgensi Kedaulatan Jaringan, Belajar dari Kasus Starlink di Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta untuk lebih waspada dan sadar tentang pentingnya kedaulatan data dan jaringan telekomunikasi belajar dari kasus satelit orbit rendah Starlink di tengah konflik Iran versus Israel.

    Indonesia harus mampu mengatur seluruh lalu lintas (trafik) internet yang masuk dan keluar melalui media dan perangkat manapun. 

    Diketahui, pemerintah Iran kewalahan dalam mengatur trafik internet di dalam negeri di tengah gempuran rudah Israel. Pemerintah berupaya membatasi internet untuk mencegah kepanikan warga dan serangan siber dari hacker Israel, dengan memangkas 70%-80% trafik.

    Di tengah kerja keras tersebut, Starlink Elon Musk yang bermarkas di Florida, Amerika Serikat, justru membuka akses internet Iran.

    Starlink memiliki kemampuan untuk menyalurkan internet hingga 220 Mbps melalui ribuan satelit LEO mereka yang berada mengorbit ribuan kilometer di atas langit dunia termasuk di Iran dan Indonesia. 

    Mengenai hal tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengingatkan secara teknis, hal yang terjadi di Iran bisa terjadi juga di Indonesia, tetapi dengan tantangan yang berbeda dibandingkan Iran. 

    Kerangka Regulasi di Indonesia seperti UU Telekomunikasi, UU ITE dengan segala turunannya, bisa menjadi daya paksa untuk kepatuhan regulasi termasuk perizinan penyelenggaraan dan penggunaan frekuensi.
    “Pilihan upaya penegakkan regulasinya juga ada, tinggal seberapa efektif dapat dilakukan,” kata Sigit kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025). 

    Ketergantungan Jaringan Asing

    Sigit juga menyoroti mengenai isu kedaulatan, baik kedaulatan digital maupun kedaulatan jaringan, dari perspektif kebijakan atas kejadian tersebut. 

    Dia menjelaskan secara sederhana, kedaulatan digital merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengontrol data, infrastruktur digital, dan aliran informasi di wilayahnya sesuai hukum nasional, tanpa dominasi asing. 

    Sementara itu kedaulatan jaringan, merujuk pada Kemampuan negara menguasai infrastruktur telekomunikasi (jaringan internet, satelit, kabel bawah laut) untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kontrol lalu lintas data. 

    “Kondisi saat ini, baik untuk digital maupun jaringan ketergantungan Indonesia masih sangat tinggi, sehingga tanpa kebijakan yang jelas, bisa berdampak pada tergadaikannya kedaulatan,” kata Sigit. 

    Dia menuturkan negara-negara lain melakukan upaya serius untuk mengupayakan dan menjaga kedaulatan ini, dengan pendekatan yang tentunya berbeda seusia dengan kondisi masing-masing. Misalnya pendekatan kedaulatan di AS, Uni Eropa dan China berbeda-beda. 

    AS, kedaulatan digital melalui dominasi teknologi, kemitraan inovasi swasta dan global governance. Maka untuk digital, AS akan selalu mengupayakan meminimalisir intervensi digital melanggengkan dominasi platform global, atas nama inovasi, kebebasan ekspresi dan lain sebagainya. 

    “Sementara, untuk jaringan, berupaya punya kontrol terhadap infrastruktur dengan penguasaan root DNS, cloud computing, juga infrastruktur telekomunikasi, termasuk diatasnamakan kepentingan nasional, keamanan siber, dan lain sebagainya,” kata Sigit.

    Sementara Uni Eropa, kedaulatan digital melalui regulasi ketat & perlindungan hak termasuk data dan privasi. Alat yang digunakan EU misalnya GDPR untuk perlindungan privasi data, DMA/DSA untuk regulasi persaingan usaha yang adil. 

    “Sedangkan untuk Jaringan, masing-masing negara mempunyai upaya sendiri untuk mengamankan infrastruktur kritisnya,” kata Sigit.

    Kemudian untuk China, kedaulatan melalui kendali total, isolasi digital dan kemandirian teknologi. China melihat Internet adalah wilayah kedaulatan nasional, harus dikontrol penuh oleh negara. Ini bisa dilihat dalam Great Firewall, kewajiban lokalisasi data, dan lain sebagainya. 

    Sedangkan secara jaringan, lanjutnya, China sudah mencapai taraf kemandirian, dengan kesuksesan Huawei-ZTE di perangkat telekomunikasi, BeiDou di satelit, Alicloud di cloud computing, dan lain sebagainya. Bahkan konon China sudah bersiap dengan scenario kill-switch atau ‘saklar pemutus’ jika terjadi krisis.

    Dengan merujuk pada tiga kasus di atas, Sigit menegaskan Indonesia harus punya kejelasan. Indonesia harus berdaulat dalam memilih cara membangun kedaulatannya baik kedaulatan digital maupun kedaulatan jaringan, setelah mendefinisikan kepentingan nasional dalam hal ini.  

    “Dapat menjadi agenda bersama untuk Komdigi, BSSN, Polkam, DPN, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak serta merta, perlu langkah serius jangka menengah dan panjang,” kata Sigit.

  • BPKH Limited Salurkan Kompensasi Rp3,7 Miliar untuk 42.000 Jemaah Haji

    BPKH Limited Salurkan Kompensasi Rp3,7 Miliar untuk 42.000 Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia untuk 1446 Hijriah/2025 telah memasuki proses pemberangkatan jemaah ke Tanah Air. Gelombang pertama bahkan sudah mulai kembali ke Indonesia sejak 11 Juni 2025 melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi.

    Sementara itu, untuk jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu berada di Madinah sebelum bertolak ke Indonesia mulai 26 Juni 2025.

    Sejalan dengan itu, entitas anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi, BPKH Limited mengambil langkah cepat dalam merespons kekurangan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia pada 14 Dzulhijah 1446 Hijriah atau 10 Juni 2025.

    Hingga 16 Juni 2025, lebih dari 42.000 jemaah haji telah menerima kompensasi atas layanan konsumsi yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya pada hari puncak Mina tersebut. Total nilai kompensasi yang telah dibayarkan mencapai lebih dari 862.000 SAR atau sekitar Rp3,7 miliar.

    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab institusi serta wujud kepedulian terhadap jamaah haji Indonesia.

    “Kompensasi ini bukan sekadar bentuk pemulihan, tetapi juga simbol penghormatan atas hak-hak jemaah. Kami berharap langkah ini menjadi standar yang diteladani oleh seluruh penyedia layanan haji, demi menjaga integritas dan kualitas pelayanan haji secara keseluruhan,” kata Sidiq dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Adapun, penyaluran kompensasi tersebut dilakukan secara transparan dan cepat, sejalan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas yang dijunjung oleh BPKH Limited.

    Perusahaan juga telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menerapkan sejumlah perbaikan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    Sidiq berharap agar inisiatif yang dilakukan BPKH Limited dapat menjadi contoh bagi syarikah dan penyedia layanan haji lainnya agar turut bertanggung jawab apabila terjadi kekurangan layanan.

    “Kompensasi yang cepat dan tepat merupakan wujud kepekaan serta kepedulian terhadap hak-hak jemaah dalam menjalankan ibadah haji secara khusyuk dan nyaman,” tuturnya.

    Sebagaimana diketahui, pada musim haji 1446 H ini, BPKH Limited mendapatkan mandat untuk mengelola berbagai aspek layanan haji, termasuk penyediaan makanan siap saji (RTE), fresh meal pada 14 dan 15 Zulhijah, bumbu Nusantara, serta pengelolaan area komersial.

    Selain itu, BPKH Limited juga mendukung pengadaan lapak kuliner Nusantara dan layanan kargo barang untuk jemaah.

  • Saling Klaim Kejagung Vs Wilmar Soal Status Uang Rp11,8 Triliun pada Kasus Korupsi CPO

    Saling Klaim Kejagung Vs Wilmar Soal Status Uang Rp11,8 Triliun pada Kasus Korupsi CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Wilmar Group saling klaim terkait dengan status uang senilai Rp11,8 triliun ats perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) alias minyak goreng korporasi.

    Sitaan fantastis oleh penyidik korps Adhyaksa ini kemudian menuai sorotan lantaran penyitaan tersebut berlangsung ketika perkara belum berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

    Dalam hal ini, Wilmar Group selaku salah satu terdakwa kasus ekspor CPO yang menyerahkan uang ke penyidik Kejagung. Tak cuma-cuma, Wilmar menyatakan bahwa uang tersebut merupakan dana jaminan.

    Oleh karena itu, uang tersebut bisa dikembalikan apabila hakim agung di tingkat kasasi menguatkan vonis pengadilan pertama PN Tipikor Jakarta Pusat.

    Artinya, menguatkan vonis lepas alias ontslag. Vonis itu pada intinya telah menggugurkan kewajiban tiga terdakwa korporasi untuk membayar denda maupun uang pengganti senilai Rp17,7 triliun.

    “Dana jaminan akan dikembalikan kepada pihak Wilmar tergugat apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” tulis Wilmar International Limited dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (18/6/2025).

    Sebaliknya, apabila hakim pada Mahkamah Agung (MA) menyatakan Wilmar Group bersalah, maka korporasi sudah bersedia menyerahkan uang belasan triliun itu disita sebagian atau sepenuhnya ke pengacara negara.

    Di samping itu, Wilmar Group menyatakan tidak ada alasan lain terkait penyerahan uang Rp11,8 triliun ke Kejagung. Pasalnya, hal tersebut merupakan bentuk itikad baik perusahaan untuk penegakan hukum yang ada.

    “Pihak Wilmar [selaku] tergugat tetap menyatakan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan telah dilakukan dengan itikad baik dan tanpa niat koruptif apa pun,” pungkasnya.

    Kejagung Bantah Ada Dana Jaminan

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menekankan bahwa dalam proses penanganan tindak pidana korupsi tidak memiliki istilah dana jaminan. Oleh karena itu, uang Rp11,8 triliun tersebut berstatus sitaan.

    “Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara tidak ada istilah dana jaminan, yang ada uang yang disita,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (18/6/2025).

    Dia menambahkan, uang yang disita itu merupakan barang bukti untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat adanya uang perkara rasuah tersebut.

    Sebagai tindak lanjut, Harli menyatakan bahwa uang belasan triliun itu nantinya akan dimasukkan dalam barang bukti pada memori kasasi. Nantinya, hal itu diharapkan dapat dipertimbangkan oleh hakim agung pada pengadilan tingkat kasasi.

    “Karena perkaranya masih sedang berjalan maka uang pengembalian tersebut disita untuk bisa dipertimbangkan dalam putusan pengadilan,” imbuhnya.

    Lebih jauh, Harli tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan nasib uang Rp11,8 triliun itu ketika MA memutuskan untuk memperkuat putusan ontslag atau bebas pada pengadilan sebelumnya. Meskipun begitu, Kejagung menyatakan sikap optimistis atas pengajuan kasasi tersebut.

    “Kita harus optimis Mas karena kita juga menyitanya sdh mendapatkan persetujuan dari pengadilan dan JPU sesuai rilis telah memasukkan tambahan memori kasasi terkait penyitaan uang tersebut,” pungkas Harli.

    Dua Korporasi Diminta Serahkan Uang

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung RI, Sutikno meminta agar Musim Mas Group dan Permata Hijau Group melakukan langkah yang serupa dengan Wilmar group.

    Dalam catatan Bisnis, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya telah menuntut uang pengganti kepada Permata Hijau Group mencapai Rp937,56 miliar. Sementara itu, Musim Mas Group Rp4,9 miliar. Keduanya juga dibebani juga denda Rp1 miliar.

    “Untuk Permata Hijau dan Musim Mas Grup, kita berharap kedepan mereka juga membayar seperti yang dilakukan oleh Wilmar. Nanti akan kita rilis juga seperti kalau ada pengembalian yang dilakukan oleh kedua grup tersebut,” ujar Sutikno di Kejagung, Selasa (18/6/2025).

  • Data Center AI Damac Senilai Rp37,5 Triliun Siap Saingi DCII hingga Equinix

    Data Center AI Damac Senilai Rp37,5 Triliun Siap Saingi DCII hingga Equinix

    Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan pusat data (data center) khusus AI makin panas setelah perusahaan asal Dubai, EDGNEX Data Centers by DAMAC, di Jakarta dengan total investasi mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37,54 triliun (asumsi kurs Rp16.323 per dolar AS).

    Dalam 2 bulan terakhir, jumlah data center jumbo di Indonesia bertambah cukup banyak. Damac menyusul PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dan Kongsi Equinix-Astra yang sebelumnya juga telah merilis data center baru di Indonesia.

    Proyek milik perusahaan yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab itu menjadi salah satu pengembangan khusus AI terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas tambahan di masa mendatang sebesar 144 Megawatt (MW).

    Untuk diketahui, EDGNEX beroperasi di 11 negara, yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Thailand, Malaysia, Yunani, Spanyol, Finlandia, Italia, termasuk Indonesia.

    Pendiri DAMAC Group Hussain Sajwani mengatakan setelah proses akuisisi lahan yang diselesaikan pada Maret lalu oleh DAMAC, lokasi ini telah memasuki tahap awal konstruksi dengan fase pertama yang diperkirakan siap beroperasi pada Desember 2026.

    Nantinya, pusat data ini akan mengadopsi rak AI berdensitas tinggi, sehingga menetapkan standar baru untuk infrastruktur generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata Sajwani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sajwani mengatakan dengan pesatnya adopsi AI di berbagai sektor, proyek ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi.

    Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa proyek pusat data yang mengadopsi AI ini dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya.

    “Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” ungkapnya.

    Adapun, pusat data ini menargetkan power usage effectiveness (PUE) sebesar 1,32, yang secara signifikan akan meningkatkan efisiensi energi dan selaras dengan standar keberlanjutan global EDGNEX.

    Titik lokasi data center EDGNEX di Jakarta

    Untuk diketahui, pada 2024, EDGNEX mengumumkan pusat data perdananya di Indonesia dengan kapasitas terencana sebesar 19,2 MW yang akan dibangun di kawasan MT Haryono, Jakarta. Dia menjelaskan fasilitas ini dirancang untuk menjawab permintaan yang terus meningkat dari penyedia layanan cloud, node edge, dan potensi penerapan kecerdasan buatan. Fase pertama dijadwalkan rampung pada kuartal III/2026.

    Adapun secara regional, Sajwani menyatakan EDGNEX menargetkan kapasitas operasional lebih dari 300 MW di Asia Tenggara pada tahun mendatang.

    Penantang DCII dan Equinix

    Belum lama ini, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) juga meluncurkan data center berstandar global JK6 milik , pada Selasa (3/6/2025) di DCI H1 Campus, Cibitung, Bekasi. 

    Dengan kapasitas 36 megawatt, fasilitas ini diklaim sebagai salah satu pusat data terbesar di Asia Tenggara dan akan menjadi infrastruktur penting bagi penguatan ekonomi digital Indonesia. 

    Mengutip laporan GSMA 2024, digitalisasi di sektor energi, pertanian, perikanan, dan kehutanan diproyeksikan menyumbang nilai tambah hingga Rp1.271 triliun pada 2029. Dalam konteks tersebut, pusat data memiliki peran penting sebagai simpul penghubung yang menjamin efisiensi dan keamanan proses digitalisasi lintas sektor.

    Pada Mei 2025, Equinix, Inc. bekerja sama dengan PT Astra International Tbk. (ASII)  meresmikan pusat data (data center) International Business Exchange™ (IBX®) pertamanya di Jakarta, JK1. 

    Pusat data berkinerja tinggi JK1 menawarkan akses langsung ke ekosistem digital, yang mencakup lebih dari 50 penyedia layanan cloud, jaringan, dan internet exchange terkemuka, termasuk Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud. 

    Sementara itu Presiden Direktur Utama Equinix Indonesia Haris Izmee mengungkap potensi besar ekonomi digital Indonesia, terutama sektor e-commerce yang diproyeksikan mencapai US$120 miliar pada tahun 2025. 

    Pertumbuhan ini makin didorong oleh adopsi cloud yang pesat, yang meningkatkan permintaan akan konektivitas kuat dan infrastruktur digital berkinerja tinggi yang dapat diskalakan. 

    “Seiring Indonesia mempersiapkan diri untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, menjadi pusat digital utama di Asia akan sangat penting bagi transformasi ekonomi jangka panjang,” ujar Haris Izmee.

    Masih Tertinggal dari Malaysia …

  • Internet Iran Nyaris Lumpuh Total di Tengah Konflik dengan Israel, Trafik Turun 97%

    Internet Iran Nyaris Lumpuh Total di Tengah Konflik dengan Israel, Trafik Turun 97%

    Bisnis.com, JAKARTA — Akses internet di Iran hampir sepenuhnya hilang, menyusul eskalasi konflik militer dengan Israel yang memasuki hari keenam. Pemerintah Iran dikabarkan sengaja melakukan pemutusan untuk mencegah serangan siber hingga 

    Beberapa lembaga pemantau internet global seperti NetBlocks dan Cloudflare melaporkan bahwa lalu lintas internet di negara tersebut turun drastis hingga sekitar 97% dibandingkan pekan sebelumnya, menandai pemadaman internet nasional yang hampir total.

    NetBlocks, organisasi yang memantau kebebasan internet dunia, menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam kondisi blackout internet nasional yang hampir menyeluruh, setelah sebelumnya mengalami gangguan parsial beberapa hari terakhir. Data real-time dari sistem IODA juga mengonfirmasi runtuhnya konektivitas internet secara tiba-tiba di seluruh negeri.

    Dilansir dari Techcrunch, Kamis (19/6/2025) penyebab pasti pemadaman  belum dapat dipastikan, namun banyak indikasi bahwa pemerintah Iran sengaja membatasi akses internet sebagai respons terhadap serangan siber yang dilaporkan berasal dari Israel.

    Sejak awal konflik, Iran mengalami serangkaian serangan siber, termasuk peretasan terhadap bank besar dan bursa kripto di negara tersebut. Media Iran menyebutkan bahwa Israel melancarkan “perang siber besar-besaran” terhadap Iran, dan pemerintah mulai membatasi akses internet untuk mencegah potensi serangan lebih lanjut menurut laporan The Times of India.

    Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengonfirmasi pembatasan akses internet tersebut sebagai upaya menanggapi serangan siber Israel. Di sisi lain, pemadaman juga dilakukan untuk mencegah kepanikan warga atas serangan rudal yang menggempur Iran.

    Pemerintah juga menginstruksikan pejabat untuk tidak menggunakan perangkat yang terhubung internet dan menyarankan warga menghapus aplikasi seperti WhatsApp yang selama ini memungkinkan melewati sensor.

    Pemadaman ini berdampak besar pada kehidupan warga Iran, menghambat komunikasi, akses informasi, dan aktivitas ekonomi. Penduduk terpaksa bergantung pada aplikasi domestik yang seringkali kurang aman, sementara kemampuan mereka untuk mendapatkan berita terkini dan berkomunikasi dengan keluarga menjadi sangat terbatas.

    Iran memiliki kontrol penuh atas infrastruktur internet nasional melalui Telecommunication Company of Iran (TCI) dan sistem Border Gateway Protocol (BGP) yang mengatur rute lalu lintas internet keluar-masuk negara.

    Dengan menarik pengumuman rute BGP, Iran dapat memutus koneksi internet global secara efektif, metode yang pernah diterapkan saat protes besar tahun 2019 dan serupa dengan tindakan negara lain seperti Mesir pada 2011.

    Pemadaman internet berskala nasional bukan hal baru di Iran, yang sebelumnya pernah melakukan pemutusan akses internet selama enam hari pada 2019 saat terjadi demonstrasi besar. Tindakan ini sering digunakan untuk membatasi arus informasi dan mengendalikan situasi dalam negeri.

    Meski pemerintah melakukan pemadaman, Elon Musk berkomitmen untuk tetap menyalurkan internet ke Iran. Hal itu Elon umumkan melalui platform X (sebelumnya Twitter).

    Langkah ini diambil setelah pemerintah Iran memutus akses internet warganya menyusul serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer negara tersebut pada Jumat pagi. Pemerintah Iran tidak memiliki kontrol atas akses internet ini.

    “The beams are on,” kata Elon Musk yang menandakan bahwa koneksi Starlink telah diaktifkan di wilayah Iran.

  • Microsoft Bakal Kembali PHK Massal Karyawan, Divisi Penjualan jadi Sasaran

    Microsoft Bakal Kembali PHK Massal Karyawan, Divisi Penjualan jadi Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Microsoft Corp. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan, terutama di divisi penjualan (sales).

    Melansir Bloomberg, Kamis (19/6/2025), perampingan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi perusahaan di tengah gelombang investasi besar-besaran dalam teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Mengutip sumber yang mengetahui rencana tersebut, pengumuman PHK kemungkinan akan dilakukan pada awal Juli 2025, setelah berakhirnya tahun fiskal Microsoft. Namun, waktu pelaksanaan masih bisa berubah dan pemangkasan tidak akan terbatas pada tim penjualan saja.

    Adapun, hingga saat ini, Microsoft menolak memberikan komentar terkait kabar PHK tersebut.

    Langkah ini akan menjadi putaran PHK lanjutan setelah pada Mei lalu perusahaan memangkas sekitar 6.000 karyawan, yang mayoritas berasal dari divisi produk dan teknik, sementara posisi yang berhadapan langsung dengan pelanggan seperti penjualan dan pemasaran sebagian besar tidak terdampak.

    Sebelumnya pada April, Microsoft juga telah menginformasikan kepada karyawannya bahwa penjualan perangkat lunak untuk pelanggan usaha kecil dan menengah akan semakin banyak dialihkan ke pihak ketiga.

    Microsoft menyatakan pihaknya secara rutin mengevaluasi struktur organisasi untuk memastikan alokasi investasi difokuskan pada pertumbuhan jangka panjang. Dengan belanja puluhan miliar dolar AS untuk kebutuhan server dan pusat data, manajemen telah berkomitmen kepada investor untuk menekan pengeluaran di area lain.

    Per Juni 2024, Microsoft memiliki sekitar 228.000 karyawan, dengan sekitar 45.000 orang bekerja di divisi penjualan dan pemasaran. 

    Microsoft juga dikenal kerap melakukan perombakan struktur organisasi dan perubahan tim menjelang akhir tahun fiskalnya yang jatuh pada bulan Juni.

  • OpenAI Putus Kerja Sama dengan Scale AI Usai Investasi Besar Meta Rp472 Triliun

    OpenAI Putus Kerja Sama dengan Scale AI Usai Investasi Besar Meta Rp472 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, mengumumkan pemutusan kerja sama dengan Scale AI, startup penyedia data labeling, hanya beberapa hari setelah Meta (induk Facebook) menginvestasikan US$14,3 miliar atau Rp472 triliun dan mengambil 49% saham di Scale AI.

    Selain suntikan dana besar, Meta juga merekrut CEO Scale AI, Alexandr Wang, untuk memimpin unit “superintelligence” barunya.

    Dilansir dari Techcrunch dan Bloomberg, Kamis (19/6/2025) menurut juru bicara OpenAI, keputusan untuk menghentikan kerja sama ini sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak 6 hingga 12 bulan terakhir, jauh sebelum pengumuman investasi Meta.

    OpenAI menyatakan bahwa mereka tengah mencari penyedia data lain yang lebih spesifik dan mampu memenuhi kebutuhan pengembangan model AI terbaru yang semakin canggih

    Scale AI selama ini dikenal sebagai mitra utama bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti OpenAI, Google, dan Meta, dalam menyediakan data untuk pelatihan model AI. Namun, akuisisi besar-besaran oleh Meta memunculkan kekhawatiran di kalangan pelanggan lain, terutama terkait potensi akses Meta terhadap data sensitif milik kompetitornya.

    Tak hanya OpenAI, Google juga dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memutus kerja sama dengan Scale AI. Hal ini menimbulkan ketidakpastian besar bagi masa depan bisnis inti Scale AI di bidang data labeling.

    Beberapa pesaing Scale AI bahkan melaporkan adanya lonjakan permintaan dari pengembang model AI yang kini mencari mitra data yang dianggap lebih “netral”.

    Menanggapi kekhawatiran tersebut, Scale AI menegaskan bahwa Meta tidak akan mendapatkan perlakuan khusus atau akses ke informasi rahasia pelanggan lain. Alexandr Wang juga disebut tidak akan terlibat dalam operasional harian perusahaan setelah bergabung dengan Meta. Meski demikian, langkah para klien besar yang mulai meninggalkan Scale AI menandakan perlunya perubahan strategi bisnis bagi startup ini.

    Dalam blog terpisah, CEO interim Scale AI, Jason Droege, menyatakan perusahaan akan memperkuat bisnis aplikasi AI, khususnya dalam membangun solusi AI kustom untuk pemerintah dan perusahaan besar.

  • Habiburokhman: DPR Capek Bikin Undang-undang, Tapi Gampang Dipatahkan MK

    Habiburokhman: DPR Capek Bikin Undang-undang, Tapi Gampang Dipatahkan MK

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menyinggung Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggapnya kerap kali membatalkan produk perundang-undangan dengan alasan tidak terpenuhinya prinsip bermakna (meaningful participation).

    Hal tersebut dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), pada Selasa (18/6/2025).

    “Di DPR ini kadang-kadang kami sudah capek bikin undang-undang, dengan gampangnya dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    Menurut Ketua Fraksi Gerindra MPR RI ini, MK memiliki tiga senjata untuk membatalkan undang-undang dengan menggunakan alasan meaningful participation.

    “Senjatanya itu meaningful participation, the right to be heard [hak untuk didengar], the right to be considered [hak untuk dipertimbangkan pendapatnya], the right to be explained [hak untuk mendapat penjelasan],” urainya.

    Habiburokhman menjelaskan, RDPU yang pihaknya lakukan sejak Selasa (17/6/2025) hingga Jumat (20/6/2025) mendatang dengan berbagai elemen masyarakat merupakan bentuk implementasi dari meaningful participation.

    “Jangan sampai kami sudah capek-capek berbulan-bulan RDPU, dengan gampangnya pula oleh 9 orang itu dipatahkan lagi. ‘Oh ini tidak memenuhi meaningful participation’, karena keinginan mereka tidak terakomodasi dalam undang-undang ini,” singgungnya.

    Lebih jauh, dia menyindir bila berbicara soal partisipasi menurutnya keputusan MK juga tidak memenuhi hal itu, karena putusan hanya bergantung pada 9 hakim MK.

    “Padahal kalau dibilang partisipasi, keputusan MK itu sama sekali enggak melibatkan pertisipasi siapapun kecuali 9 orang itu. Ya nggak? Pendapat saya ini, silakan saja,” tutupnya.

  • Buruan Klaim! Update Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 19 Juni 2025

    Buruan Klaim! Update Kode Redeem FF Hari Ini Kamis 19 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah update kode redeem FF hari ini, Kamis 19 Juni 2025, yang bisa Anda tukar dengan beragam hadiah.

    Ya, pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

    Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

    Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

    Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

    Update kode redeem FF hari ini, Kamis 19 Juni 2025

    FTREWQ901YUIOP23

    FVBNMC678LKJHGF9

    FYUIOP456QWERT12

    FJKLPO123MNBVC67

    FSDFGH901AZXCVB3

    Cara klaim kode redeem FF

    1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

    2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

    3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

    4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

    5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.