Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Nama Eks Mendag Enggartiasto Lukita Disebut di Dakwaan 8 Pengusaha Perkara Impor Gula

    Nama Eks Mendag Enggartiasto Lukita Disebut di Dakwaan 8 Pengusaha Perkara Impor Gula

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama mantan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2016-2019 Enggartiasto Lukita disebut dalam surat dakwaan terhadap sembilan orang pengusaha terkait dengan perkara korupsi importasi gula kristal mentah atau GKM di lingkungan Kemendag.

    Dakwaan itu dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025). 

    Ada delapan orang yang didakwa merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri atas kegiatan importasi gula kristal mentah, yaituDirektur Utama PT Angels Products Tony Wijaya Ng, Direktur PT Makassar Tene Then Surianto Eka Prasetyo, serta Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya Hansen Setiawan. 

    Kemudian, Direktur Utama PT Medan Sugar Industry Indra Suryaningrat, Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama Eka Sapanca, serta Presiden Direktur PT Andalan Furnindo Wisnu Hendraningrat. 

    Selanjutnya, Kuasa Direksi PT Duta Sugar International Hendrogiarto A. Tiwow serta Direktur Utama PT Berkas Manis Makmur Hans Falita Utama. 

    Para pengusaha itu didakwa secara melawan hukum mengajukan persetujuan impor gula kristal mentah kepada dua Mendag, yakni Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong, serta Enggartiasto Lukita. 

    “Secara melawan hukum, yaitu […] mengajukan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada Thomas Trikasih Lembong dan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang diketahui Persetujuan Impor tersebut tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian,” demikian bunyi dakwaan jaksa yang dibacakan, Kamis (19/6/2025). 

    Persetujuan impor gula kristal mentah itu dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, Induk Koperasi Kartika (Kartika) serta Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol). 

    Adapun, beberapa perbuatan melawan hukum lain yang turut didakwakan kepada para terdakwa juga meliputi pengajuan persetujuan impor ke Tom dan Enggar tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

    Para terdakwa juga disebut bekerja sama dengan PPI dalam rangka penugasan dari Kemendag untuk menyepakati pengaturan harga jual dari produsen kepada PPI, serta pengaturan harga jual dari PPI kepada distributor di atas Harga Patokan Petani (HPP). 

    Di sisi lain, mereka juga didakwa hanya membayarkan bea masuk impor dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dengan tarif untuk gula kristal mentah. Padahal, harusnya bea masuk dan PDRI yang dibayarkan senilai tarif impor gula kristal putih untuk penugasan stabilisasi harga atau operasi pasar. 

    Pada dakwaan tersebut, JPU memaparkan bahwa perusahaan-perusahaan itu mengajukan pengakuan ke Tom sebagai perusahaan importir produsen gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, ketika produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi. 

    Salah satu perusahaan, PT Angels Products, juga menyalurkan gula rafinasi pada 2015 untuk operasi pasar yang bekerja sama dengan Inkopkar. Padahal, gula rafinasi hanya dapat diperjualbelikan atau didistribusikan kepada industri, dan dilarang diperdagangkan ke pasar dalam negeri. 

    Perbuatan-perbuatan itu, terang jaksa, bertentangan dengan sejumlah peraturan di antaranya pasal 36 ayat (1), pasal 36 ayat (2) UU No.18/2012 tentang Pangan; serta pasal 26 ayat (1), pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 UU No.7/2014 tentang Perdagangan.

    Kemudian, pasal 2 ayat (3), pasal 3 ayat (2) huruf f, pasal 7 ayat (2), ayat (6), pasal 8 dan 9 ayat (1) Kepmerindag No.527/Mpp/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula; serta pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4, pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula. 

  • Kontroversi Kabar Meta Rekrut Peneliti OpenAI dengan Gaji Selangit

    Kontroversi Kabar Meta Rekrut Peneliti OpenAI dengan Gaji Selangit

    Bisnis.com, JAKARTA— Meta dikabarkan gencar merekrut peneliti kecerdasan buatan (AI) dari OpenAI dan Google DeepMind dengan tawaran fantastis hingga Rp1,6 triliun.

    Hal itu diungkapkan CEO OpenAI, Sam Altman, dalam sebuah podcast bersama saudaranya, Jack Altman, pada Selasa (17/6/2025). Namun, menurut Altman, strategi agresif tersebut belum membuahkan hasil.

    Dia menyebut Meta aktif mencoba merekrut talenta OpenAI untuk bergabung dengan tim superintelligence baru yang dipimpin mantan CEO Scale AI, Alexandr Wang.

    Bahkan, posisi kerja tersebut dilaporkan berada satu ruangan dengan CEO Meta, Mark Zuckerberg.

    “[Meta] mulai memberikan tawaran sangat besar kepada banyak anggota tim kami, US$100 juta sebagai bonus penandatanganan, dan lebih dari itu dalam total kompensasi tahunan. Tapi sejauh ini, saya senang tak satu pun dari orang terbaik kami menerimanya,” kata Altman, dikutip dari TechCrunch, Kamis (19/6/2025).

    Altman menilai para pegawai OpenAI memutuskan bertahan karena percaya pada visi dan potensi OpenAI untuk menjadi perusahaan yang lebih unggul dalam mengembangkan Artificial General Intelligence (AGI).

    Dia juga menyinggung budaya perusahaan, dengan menyindir bahwa Meta terlalu berfokus pada iming-iming gaji tinggi ketimbang misi jangka panjang, yang menurutnya bisa berdampak pada budaya kerja yang kurang sehat.

    Meta sempat dikabarkan mencoba merekrut peneliti utama OpenAI, Noam Brown, serta arsitek AI dari Google DeepMind, Koray Kavukcuoglu. Namun, upaya tersebut gagal.

    Lebih lanjut, Altman menyebut budaya inovasi yang kuat menjadi salah satu kunci kesuksesan OpenAI. Dia menilai upaya Meta di bidang AI sejauh ini belum memberikan hasil signifikan. 

    “Saya menghormati banyak hal dari Meta, tapi saya tidak menganggap mereka perusahaan yang unggul dalam hal inovasi,” ujarnya.

    Meta sendiri telah mengakuisisi sejumlah nama besar di industri AI, seperti Jack Rae dari Google DeepMind dan Johan Schalkwyk dari Sesame AI. Selain itu, perusahaan juga mengumumkan investasi besar di Scale AI, perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh Alexandr Wang. 

    Namun, tantangan besar masih menanti Meta untuk membangun tim AI unggulan yang dapat bersaing dengan OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind yang saat ini tengah melaju kencang. 

    Di tengah persaingan itu, OpenAI dikabarkan tengah mengembangkan model AI open-source baru yang berpotensi membuat Meta semakin tertinggal.

    Menariknya, Altman juga membocorkan bahwa OpenAI tengah mengeksplorasi kemungkinan menciptakan aplikasi media sosial berbasis AI yang menyajikan konten sesuai preferensi pengguna yang berbeda dari feed algoritmik tradisional seperti di Instagram atau Facebook. 

    Hal ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap dominasi Meta di sektor media sosial. 

    Di sisi lain, Meta tengah menguji aplikasi sosial berbasis AI melalui platform Meta AI, namun peluncurannya sempat memicu kebingungan setelah sejumlah percakapan pribadi dengan chatbot AI tersebar ke publik.

  • Kontroversi Fadli Zon “Rewrite” Sejarah, Perihal Ekonomi Absen?

    Kontroversi Fadli Zon “Rewrite” Sejarah, Perihal Ekonomi Absen?

    Bisnis.com, JAKARTA- Penulisan sejarah resmi bukan saja wajib memuat peristiwa pelanggaran HAM, melainkan pula kegagalan kebijakan ekonomi termasuk pada akhir kekuasaan Orde Baru.

    Sejarah adalah ‘kaca benggala’, begitu ungkap Soekarno. Maksudnya, lintasan masa lalu bisa memantulkan bayangan agar masa depan tak mengulang kesalahan yang sama, termasuk dalam hal kebijakan ekonomi.

    Pada kenyataannya, peristiwa ekonomi dan momen politik seringkali bersinggungan dalam satu waktu.

    Peristiwa sebelum dan sesudah kejatuhan Orde Baru, misalnya, bertalian erat dengan krisis moneter serta terbitnya berbagai kebijakan yang lebih liberal.

    Tapi sayangnya, selain fakta adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia hingga perkosaan massal, kenyataan gagalnya kebijakan ekonomi pun cenderung tak tercatat dalam proyek sejarah resmi kali ini.

    Proyek ‘sejarah resmi’ yang kini digaungkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon inipun menuai banyak polemik. Kerangka narasi resmi itupun banyak disorot kalangan sejarawan, hingga sekarang muncul banyak versi yang belum terkonfirmasi.

    “Sejauh ini ada banyak rancangan naskah sejarah resmi itu, tim sejarawan yang terlibat pun belum menunjukkan versi sebenarnya. Alasannya masih butuh masukan banyak kalangan,” ungkap Sejarawan sekaligus Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Virdika, selain pelanggaran HAM wajib masuk dalam rancangan sejarah resmi itu, persoalan ekonomi pun patut dimuat. Lengsernya Presiden Soeharto tak lepas dari krisis moneter yang membuka gelombang protes massal.

    “Sayangnya, sejauh yang saya amati dari beberapa versi rancangan penulisan sejarah resmi, soal ekonomi pada periode itu [Orde Baru] tidak digarap, bahkan soal IMF,” jelas jebolan Jiao Tong University itu.

    Menukil ‘Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah’ karya Mantan Presiden Boediono, krisis moneter pada 1997 merupakan peristiwa yang tak pernah diantisipasi. Saat itu, tulisnya, seluruh indikator ekonomi nasional sangat baik, bahkan kurs rupiah cukup kuat, dan cadangan devisa tebal.

    Namun hanya dalam rentang waktu tiga bulan, stabilitas ekonomi jungkir balik. Dalam catatan Boediono, kondisi panik massal akibat mata uang negara-negara Asean yang ambrol, ditambah respon kebijakan tak tepat, serta tentunya praktik buruk perbankan membuat Indonesia masuk jurang krisis.

    KRISIS MONETER

    Menurut Virdika, upaya mengupas krisis moneter yang membelit, serta menyoal kebijakan ekonomi Orde Baru, setidaknya berbagai potensi konflik horizontal ke depan bisa dihindari. Masyarakat perlu dibekali hal demikian.

    “Andaikata masyarakat bisa dijelaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial karena kegagalan kebijakan konglomerasi atau tetesan ke bawah pada era Orba, tidak lagi ada kefrustrasian sosial yang dilampiaskan kepada etnis tertentu seperti dulu. Karena masyarakat dari etnis apapun sama-sama jadi korban,” jelasnya.

    Pembahasan soal ekonomi dalam penyajian sejarah memang langka. Padahal, kata Virdi, setiap peristiwa politik selalu bertautan dengan kondisi ekonomi ataupun ekses kebijakan.

    “UU PMA yang membolehkan Freeport masuk, itu lahir setelah adanya peristiwa 1965. Begitupun liberalisasi ekonomi, ataupun kehadiran konglomerasi yang ada saat ini, tak terlepas dari sejarah politik maupun kebijakan ekonomi,” ungkapnya.

    Dari sisi akademisi, ulasan persoalan ekonomi dalam membangun sejarah resmi juga dirasa penting.  Setidaknya, sebagaimana disinggung Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, memuat wajah ekonomi dalam sejarah bisa mencerahkan publik terkait kebijakan yang telah dicetuskan pada masa lalu.

    Lebih jauh, dia menyebutkan untuk menjelaskan kemunculan krisis politik, amat perlu pembahasan persoalan ekonomi yang melatari. Nailul mengatakan justru dalam studi ekonomi, peristiwa seperti krisis moneter 1997 itu dikaji sebab dan akibatnya.

    “Subyek ekonomi dalam sejarah ini akan mampu mencerahkan masyarakat atas persoalan ekonomi masa kini, adakah problem yang sama, dan jangan sampai terulang!” simpulnya.

     

  • Pemerintah Sambut Positif Investasi Jumbo EDGNEX di Indonesia

    Pemerintah Sambut Positif Investasi Jumbo EDGNEX di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut rencana investasi perusahaan global EDGNEX Data Centers by DAMAC senilai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun untuk pembangunan pusat data berskala besar di Cikarang, Jawa Barat. 

    Proyek tersebut disebut sebagai salah satu pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan investasi ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat fondasi transformasi digital nasional. 

    “Data center adalah bagian dari tulang punggung transformasi digital Indonesia. Kehadiran EDGNEX kami pandang sebagai sinyal positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem digital di tanah air,” kata Meutya dalam pernyataan resmi, Kamis (19/6/2025). 

    Pusat data yang akan dibangun EDGNEX di lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang diproyeksikan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan perluasan bertahap hingga 2028. 

    Proyek ini akan mengadopsi rak-rak AI berdensitas tinggi dan menargetkan Power Usage Effectiveness (PUE) sebesar 1,32, yang disebut sejalan dengan standar keberlanjutan global.

    Meutya menyebut investasi ini juga sejalan dengan peningkatan kapasitas pusat data nasional yang saat ini telah mencapai 290 megawatt (MW), naik dari 180 MW di awal masa pemerintahan. Adapun sebagai perbandingan, kapasitas pusat data Malaysia sekitar 400 MW. 

    “Indonesia bergerak cepat, berdasarkan data lahan siap bangun yang telah terpantau, kapasitas nasional diproyeksikan melonjak menjadi 900 MW pada akhir 2025,” tutur Meutya. 

    Dengan tren peningkatan tersebut, pemerintah menargetkan kapasitas nasional dapat menembus 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan, menjadikan Indonesia sebagai pusat data digital (digital data hub) utama di Asia Tenggara.

    “Peningkatan kapasitas yang cepat menandakan bahwa Indonesia tengah mengejar posisi strategis di kawasan. Ini harus terus dipercepat,” kata Meutya.

    Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar investasi seperti EDGNEX tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor pangan, perikanan, dan kesehatan.

    Sebelumnya, Meutya juga telah meresmikan pusat data canggih berbasis AI milik DCI Indonesia di Cibitung. 

    “Komdigi membuka diri untuk dialog dan kerja sama yang memperkuat kepentingan nasional dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

    EDGNEX merupakan bagian dari DAMAC Group, konglomerat asal Dubai yang telah menggelontorkan lebih dari US$3 miliar atau sebanyak Rp48,26 triliun untuk pengembangan infrastruktur digital di Asia Tenggara. 

    Fasilitas di Cikarang ini akan menjadi pusat data kedua EDGNEX di Indonesia setelah sebelumnya mereka mengumumkan pembangunan pusat data 19,2 MW di kawasan MT Haryono, Jakarta, pada 2024 lalu.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata pendiri DAMAC Group, Hussain Sajwani.

    Hussain mengatakan pihaknya bangga membangun salah satu pusat data paling canggih dan berkelanjutan di kawasan ini, yang dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya. 

    Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, lanjut dia, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh.

    “Dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$ 3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” katanya.  

    Secara regional, EDGNEX menargetkan kapasitas operasional lebih dari 300 MW di Asia Tenggara tahun depan, mencakup pasar-pasar utama seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. 

    Di Jakarta sendiri, fasilitas MT Haryono dijadwalkan rampung pada kuartal ketiga 2026 dan akan menyasar klien dari kalangan penyedia cloud, node edge, hingga aplikasi AI.

  • Sanksi Blacklist Dinilai Tidak Efektif Tekan Peternak Ayam Nakal

    Sanksi Blacklist Dinilai Tidak Efektif Tekan Peternak Ayam Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA — Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) mengeluhkan sanksi administratif yang dikenakan pemerintah terhadap peternak jika menjual ayam hidup (livebird) di bawah harga pokok produksi (HPP) Rp18.000 per kilogram.

    Untuk diketahui, terhitung per 19 Juni 2025, pemerintah resmi menetapkan HPP ayam hidup di tingkat peternak senilai Rp18.000 per kilogram dari semula Rp17.500 per kilogram.

    Ketua KPUN Alvino Antonio menilai sanksi administratif itu justru bisa merugikan peternak lantaran harus menanggung biaya tambahan, salah satunya denda keterlambatan bongkar jika rekomendasi impor ditahan.

    “Paling-paling sanksinya ditahan rekomendasi impornya, ujung-ujungnya peternak juga kok yang nanggung jika terjadi timbul biaya, misalnya seperti demurage kapal tidak bisa bongkar karena rekomendasi impor ditahan,” kata Alvino kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Menurut Alvino, selama ini sanksi yang diberikan tidak berjalan efektif, lantaran masih terjadi pelanggaran di lapangan.

    “Dari dulu bilangnya akan dikenakan sanksi, tetapi kenyataannya sampai hari ini masih pada melanggar, artinya sanksi itu tidak jalan atau ada sesuatunya,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan mencabut izin usaha hingga memasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) peternak nakal yang melakukan monopoli harga ayam hidup broiler (livebird).

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan pihaknya akan mengenakan sanksi administratif jika peternak melakukan monopoli harga.

    Adapun, sanksi ini mencakup pencabutan izin hingga penahanan rekomendasi impor bahan baku, baik pakan, grand parent stock (GPS) atau bibit induk ayam broiler atau day old chick (DOC) atau anak ayam yang baru menetas, maupun kebutuhan lainnya.

    “Untuk jangka pendeknya, kami awasi, kami datangi, kalau ada yang melanggar berdasarkan laporan, paling cepatnya adalah kami pastikan peternak yang [nakal]—kalau perusahaan besar gampang kami setop untuk rekomendasi impor GPS dan pakannya—kami setop semua,” jelas Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Namun, jika peternak nakal memang tidak melakukan importasi, maka Kementan akan menarik supplier agar tidak memasok bahan baku. “Karena ini ada patut dugaan untuk melakukan monopoli yang merugikan pihak lain. Jadi blacklist,” sambungnya.

    Dia mengungkap, jika ditemukan peternak nakal yang masih mendapatkan pasokan bahan baku, maka Kementan tak akan memberikan rekomendasi izin impor kepada pemasok.

    “Kami ancam semua. Kalau masih ada supply, nanti si [perusahaan] yang besarnya itu, kami tidak kasih rekomendasi impornya. Ini pemerintah harus hadir, dan pemerintah harus bisa mengatur ini,” kata Agung. 

    Agung menduga ada upaya instabilitas perunggasan nasional, jika masih ditemukan peternak yang menjual ayam hidup di bawah HPP.

    “Produsen kalau harganya di atas HPP atau minimal di atas HPP, seharusnya lebih senang dong. Masa dia jualan di bawahnya? Masa dia jualan rugi? Kalau dia jualan rugi, berarti ada something wrong dengan itu,” tutupnya.

  • KPK Duga Duit Hasil Pemerasan TKA Mengalir ke Eks Staf Khusus Menaker

    KPK Duga Duit Hasil Pemerasan TKA Mengalir ke Eks Staf Khusus Menaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan ihwal adanya aliran dana yang diterima oleh para staf khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terdahulu, dari hasil pemerasan terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

    Dugaan itu didalami penyidik KPK saat memeriksa salah satu mantan Staf Khusus Menaker, yakni Luqman Hakim, Selasa (17/6/2025). Dia merupakan Staf Khusus dari Menaker periode 2014-2019, Hanif Dhakiri.

    “Penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana dari para tersangka ke para Staf Khusus Kemenaker,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Kamis (19/6/2025). 

    Pemeriksaan terhadap Luqman merupakan penjadwalan ulang oleh penyidik setelah saksi berhalangan hadir pada panggilan pertama, Selasa (10/6/2025). 

    Pada saat itu, KPK turut memanggil dua orang saksi lainnya yaitu Staf Khusus Menaker periode 2019-2024, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa serta Risharyudi Triwibowo. Menteri yang menjabat saat itu adalah Ida Fauziyah. 

    Sebelumnya, KPK menyatakan bakal memeriksa dua mantan Menaker sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan kementerian tersebut. 

    Dua orang mantan menteri itu yakni Hanif Dhakiri, yang menjabat Menaker 2014-2019, serta Ida Fauziyah, yang menjabat selama 2019-2024. Keduanya kini merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo mengakui kedua mantan menteri itu bakal dimintai klarifikasi lantaran adanya dugaan penerimaan gratifikasi secara berjenjang dari staf hingga pimpinan tertinggi kementerian. Para tersangka yang ditetapkan mulai dari staf hingga selevel direktur jenderal (dirjen).  

    KPK menjerat sebanyak delapan orang tersangka dari internal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kemnaker, dengan pasal pemerasan dan gratifikasi. 

    Lembaga antirasuah menduga kedelapan tersangka itu melakukan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia.  

    Untuk diketahui, agar bisa bekerja di Indonesia, calon pekerja migran dari luar negeri itu harus mendapatkan RPTKA. Sementara itu, RPTKA dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta dan PKK.  

    Sampai dengan saat ini, terang Budi, KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar. 

    “Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” terang Budi.

  • Komdigi Diminta Siapkan Aturan AI yang Lebih Komprehensif, Bukan Sekadar Etika

    Komdigi Diminta Siapkan Aturan AI yang Lebih Komprehensif, Bukan Sekadar Etika

    Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat menilai etika saja tak memadai untuk menyusun regulasi Artificial Intelligence (AI).

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penyusunan peta jalan (roadmap) AI rampung pada Juni 2025. Salah satu fokus utama dalam tahap awal regulasi ini adalah etika penggunaan AI. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menekankan pentingnya pendekatan yang lebih luas dalam merumuskan peta jalan AI.

    “Kami mendukung kita memiliki Peta Jalan Pengembangan AI di Indonesia. Namun kalau kami melihat, ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan AI tersebut,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (19/6/2025). 

    Heru mengatakan etika memang merupakan salah satu aspek penting, namun masih banyak aspek lain yang perlu diperhatikan. Karena itu, ia berharap peta jalan ini disusun secara komprehensif dan dapat menjadi dasar untuk penyusunan RUU Kecerdasan Buatan.

    Lebih lanjut, Heru menyebut sejumlah aspek lain yang krusial, seperti transparansi dan akuntabilitas algoritma AI, perlindungan data dan privasi, serta potensi penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan chatbot penipuan. Dia juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dan nondiskriminasi dalam algoritma AI serta perlunya mekanisme audit yang melibatkan beragam pemangku kepentingan secara adil.

    “Terkait algoritma juga, ini harus dijaga keadilan dan nondiskriminasi, jadi ada rekomendasi mengembangkan pedoman untuk pengujian dan audit algoritma yang melibatkan representasi stakeholder secara adil,” tambahnya.

    Heru mendorong adanya regulasi yang tegas namun adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dia mencontohkan sejumlah negara yang telah lebih dahulu menyusun regulasi khusus AI seperti European Union AI Act (Uni Eropa), AI and Data Act (Kanada), serta undang-undang AI yang baru saja diadopsi Jepang. Di Amerika Serikat, pendekatan dilakukan lewat Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI.

    “Kita perlu mendorong regulasi yang jelas dan adaptif, termasuk menyusun UU khusus tentang AI,” kata Heru.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan bahwa aturan pertama dalam peta jalan AI kemungkinan akan mengatur soal etika penggunaan AI.

    “Jadi kemungkinan besar, ini sedikit bocoran, bahwa aturan pertama terkait artificial intelligence akan menyangkut dengan etika AI itu sendiri,” ujar Meutya saat ditemui di Makassar pada 16 Juni 2025. 

    Dia menjelaskan bahwa pendekatan regulasi di Indonesia tidak akan berbentuk satu aturan besar, melainkan akan dibagi per sektor atau pilar. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan ruang bagi inovasi.

    Meutya juga menyoroti pentingnya penerapan labeling pada konten berbasis AI, menyusul maraknya perdebatan publik terkait hasil AI yang menyerupai kenyataan, seperti dalam kasus gambar tambang buatan AI yang diklaim berasal dari Raja Ampat.

    “Itu yang tadi namanya etika, jadi di beberapa negara yang kami lihat memang harus ada labeling AI. Kalau orang memang lihatnya [AI] untuk menyebarkan hoaks maka dia tidak akan menaruh etika,” ujar Meutya.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa penyusunan roadmap AI melibatkan forum-forum diskusi dan kerja sama lintas sektor, termasuk masukan dari perusahaan dan lembaga riset.

    “Diskusi sudah berlangsung di beberapa forum, termasuk juga kerja sama kita dengan beberapa organisasi dan beberapa company yang ikut mendukung,” ungkap Nezar.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi lembaga seperti Mandala Consulting yang telah melakukan pemetaan posisi Indonesia dalam lanskap global tata kelola AI.

  • Bahas Kelanjutan Proyek PLTP Flores, Pekan Depan ESDM Temui Gubernur NTT

    Bahas Kelanjutan Proyek PLTP Flores, Pekan Depan ESDM Temui Gubernur NTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menemui Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena pekan depan. Pertemuan itu demi membahas kelanjutan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Flores.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pertemuan itu juga akan membahas soal penolakan warga terkait pembangunan PLTP di Flores.

    Selain itu, pihaknya juga akan menemui Emanuel guna membahas hasil uji petik yang sudah dilakukan di NTT.

    “Tim sudah ke lapangan, ke enam lokasi, laporannya sudah di saya. Saya akan bertemu Pak Gubernur mungkin minggu depan,” tutur Eniya kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

    Pemerintah memang ingin menjadikan Pulau Flores sebagai surga pengembangan panas bumi atau ‘Geothermal Island’. Pasalnya, Flores memiliki potensi PLTP besar. Bahkan dapat menggantikan diesel.

    Selain itu, panas bumi merupakan satu-satunya energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan di Flores. Eniya mengaku sudah mempertimbangkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk dikembangkan di Flores.

    Namun, semua rencana itu sukar terealisasi. Sebab, kawasan Flores terlalu tandus. Oleh karena itu, PLTA sulit untuk dikembangkan di Flores. Pun, pemasangan panel surya lahannya terlalu luas.

    Dalam kesempatan terpisah, Eniya mengakui rencana mengembangkan panas bumi di Flores mendapat penolakan dari masyarakat, organisasi adat, dan kelompok gereja. Mereka, kata Eniya, mengkhawatirkan dampak proyek panas bumi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

    “Terus terang saya sedang di-demo di Flores. Dan kita sekarang sedang berkomunikasi intens dengan Pak Gubernur [NTT Emanuel Melkiades Laka Lena]. Dan kebetulan Pak Gubernur juga sahabat baik Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia]. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa cair di Flores,” kata Eniya di Jakarta, Senin (14/4/2025) lalu.

    Adapun demo telah berlangsung selama berbulan-bulan, sebagai respons dari SK Nomor 2268 K/30/MEM/2017 Kementerian ESDM yang menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Sejak penetapan SK tersebut, sejumlah proyek panas bumi dikembangkan di wilayah Flores, seperti Mataloko (Ngada), Poco Leok, dan Wae Sano.

    Eniya juga mengaku telah secara intens berkomunikasi dengan Keuskupan Ende. Dia mengaku telah mengutus Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo bersama badan usaha yang terkait, yaitu PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi.

  • Nippon Steel Pertimbangkan Terbitkan Saham Baru untuk Danai Akuisisi US Steel

    Nippon Steel Pertimbangkan Terbitkan Saham Baru untuk Danai Akuisisi US Steel

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan baja Jepang, Nippon Steel Corp., membuka kemungkinan menerbitkan saham baru guna mendanai akuisisi United States Steel Corp. (US Steel) senilai US$14,1 miliar, termasuk investasi tambahan yang dijanjikan.

    Dilansir dari Bloomberg, Wakil Ketua Nippon Steel Takahiro Mori menyampaikan bahwa opsi peningkatan modal melalui penerbitan ekuitas tidak dikesampingkan, meski perusahaan akan menghindari struktur pendanaan yang dapat merugikan investor eksisting dan menurunkan laba per saham (EPS).

    “Melihat besarnya dana yang dibutuhkan, ini jelas masuk dalam pertimbangan kami. Namun, kami tidak mempertimbangkan aksi korporasi yang menyebabkan dilusi,” ujar Mori dalam konferensi pers di Tokyo, Kamis (19/6/2025).

    Langkah itu diambil setelah otoritas AS menyetujui akuisisi tersebut, disertai sejumlah syarat, termasuk komitmen investasi sebesar US$11 miliar dan pemberian saham emas (golden share) kepada pemerintah AS, yang memberikan hak veto atas keputusan strategis US Steel.

    Dalam catatan Analis Jefferies, Thanh Ha Pham, disebutkan bahwa Nippon Steel juga akan mengisi delapan dari sembilan kursi dewan direksi US Steel. Dua di antaranya berasal dari warga negara AS. Jabatan-jabatan kunci juga akan diisi oleh profesional asal Amerika.

    Untuk menjaga rasio utang terhadap ekuitas tetap terkendali, Nippon Steel berencana mengajukan pinjaman hibrida senilai 500 miliar yen (sekitar US$3,4 miliar).

    Sementara itu, kekhawatiran investor terhadap potensi dilusi dari penerbitan saham baru sempat menekan harga saham perusahaan awal pekan ini. Saham Nippon Steel sempat menguat hingga 5,1% pada perdagangan Kamis, namun ditutup naik hanya 2,3% setelah dua hari berturut-turut melemah.

    “Ketidakpastian soal waktu dan skema penghimpunan dana akan menjadi tekanan jangka pendek bagi harga saham,” tulis analis SMBC Nikko Securities Atsushi Yamaguchi dan Takuya Maeda dalam risetnya.

    Selain, sambung mereka, pelaku pasar juga menunggu apakah kinerja US Steel benar-benar akan tumbuh. Apalagi biasanya hasil investasi biasanya tidak langsung terlihat.

    Sementara itu CEO Nippon Steel Eiji Hashimoto mengklaim bahwa kesepakatan itu akan tetap menguntungkan perusahaan dan memberikan fleksibilitas manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola US Steel secara efektif.

    “Tidak ada satu pun pejabat pemerintah AS yang pernah menjalankan perusahaan baja secara langsung. Jika kami dibatasi, maka akan mustahil untuk memulihkan kinerja US Steel,” ujar Hashimoto.

    Dia menambahkan bahwa akuisisi ini merupakan bagian penting dari ekspansi global perusahaan dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik yang kian menyusut, serta menghadapi tekanan dari ekspor baja murah asal China.

    Pemerintah Jepang pun menyambut baik aksi korporasi ini dan menyebutnya akan memperkuat iklim investasi serta hubungan strategis antara Tokyo dan Washington.

  • Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel & Restoran, Asalkan…

    Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel & Restoran, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah (pemda) melaksanakan rapat di hotel dan restoran, setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemda untuk melakukan efisiensi belanja.

    Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Kepala Negara untuk menghidupkan industri hospitality di Tanah Air. Dia meyakini, efisiensi anggaran yang dilakukan pemda tidak terlalu mengguncang fiskal masing-masing daerah sehingga Tito mengizinkan pemda untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran.

    “Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” kata Tito dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Tito menuturkan, mayoritas industri hospitality di Indonesia sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Di sisi lain, industri ini juga menyerap tenaga kerja dan memiliki rantai pasok yang mendukung usaha lain seperti logistik dan hiburan.

    Untuk itu, dia melihat sektor ini perlu didukung agar terus hidup, salah satunya dengan mengizinkan pemda untuk menggelar kegiatan di hotel maupun restoran.

    “Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” tuturnya.

    Tito mengaku tidak ingin terlalu mengatur ketentuan penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel atau restoran dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

    Dia khawatir, hal ini justru menyulitkan pemda dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dia menyerahkan kebijakan tersebut kepada diskresi masing-masing pemda, dengan diawasi oleh DPRD setempat.

    “Silakan diskresi dengan diawasi oleh DPRD bersama-sama, tapi saya terbuka kalau ada masukan-masukan lain, kalau ada yang lebih baik,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. 

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Imbas adanya kebijakan itu, setidaknya dua hotel di Bogor, Jawa Barat terpaksa menutup operasionalnya. Dalam catatan Bisnis, Sahira Butik Hotel Pakuan dan Sahira Butik Hotel Paledang resmi berhenti beroperasi pada Maret 2025.

    Dalam surat pemberitahuan yang diterima Bisnis, Kamis (27/3/2025), Direktur Operasional Sahira Hotels Group Adly menyampaikan bahwa manajemen terpaksa menghentikan operasional kedua hotel seiring kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah. 

    Adly mengatakan bahwa aktivitas Hotel Sahira Butik Paledang dan Sahira Butik Pakuan akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan. 

    “Aktivitas pada Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan pada kemudian hari,” ujarnya dalam surat yang ditujukan ke Ketua Umum PHRI Bogor tertanggal 26 Maret 2025, dikutip Kamis (27/3/2025).