Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Proyek Baterai Antam-CATL Rp97 Triliun Segera Dibangun, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Proyek Baterai Antam-CATL Rp97 Triliun Segera Dibangun, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim groundbreaking megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) di Maluku Utara bakal jadi yang terbesar di dunia.

    Dia menyebut groundbreaking proyek yang berlokasi di Halmahera Timur itu akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (29/6/2025).

    Adapun, proyek hilirisasi nikel itu digarap oleh konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), dan Contemporary Amperex Technology Co. (CATL). Menurut Bahlil, ini merupakan investasi nikel dari hulu ke hilir.

    “Dari tambang smelter HPAL [high pressure acid leach], prekursor, sampai katoda. Ini pertama kali di dunia sebesar ini,” ujar Bahlil dalam acara dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan nilai investasi dari proyek tersebut mencapai sekitar US$6 miliar atau setara Rp97,97 triliun (asumsi kurs Rp16.328 per US$).

    Menurut Bahlil, peresmian pembangunan pabrik tersebut bisa memicu investor lain untuk menanamkan modal di Indonesia. Pasalnya, proyek ini membuktikan bahwa hilirisasi di Indonesia lebih ekonomis.

    “Pasti negara-negara lain Juga berpikir kalau ini [hilirisasi] semuanya dilakukan di Indonesia, maka biaya produksi akan lebih murah,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, terkait proyek ini, Antam bersama Hong Kong CBL Limited (HKCBL) resmi mendirikan perusahaan patungan atau joint venture (JV) baru dengan nama PT Nickel Cobalt Halmahera (HPAL JVCO).  HKCBL merupakan anak usaha Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) atau cucu usaha dari CATL. 

    Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pendirian entitas ini dilakukan berdasarkan joint venture agreement (JVA) yang ditandatangani pada 22 Desember 2023 dan disahkan melalui akta notaris pada 10 Juni 2025.  

    HPAL JVCO tercatat memiliki modal dasar senilai Rp10 miliar, dengan setoran awal dari Antam mencapai Rp3 miliar atau setara 30% kepemilikan saham. Adapun, sisanya dikuasai oleh HKCBL sebesar 70%. 

    Manajemen Antam menegaskan bahwa pendirian HPAL JVCO merupakan bagian dari pengembangan proyek baterai EV yang digagas melalui kerja sama antara Antam, IBC, dan CBL. Proyek tersebut mencakup enam subproyek terintegrasi, mulai dari pertambangan, pengolahan nikel, produksi baterai, hingga daur ulang.  

    “Keikutsertaan perseroan dalam proyek baterai EV sangat esensial untuk pertumbuhan jangka panjang,” ungkap manajemen Antam.   
    Sementara itu, berdasarkan hasil studi kelayakan, entitas baru tersebut memiliki potensi net present value (NPV) sebesar US$519,28 juta dengan internal rate of return (IRR) mencapai 15,52% dan profitability index 1,41 kali. Hasil ini berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (SRR).

  • DPR Dorong KPK Panggil Eks Menag Yaqut untuk Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

    DPR Dorong KPK Panggil Eks Menag Yaqut untuk Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas untuk mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah Haji 2024.

    Menurutnya itu sudah sejalan dengan hasil panitia khusus (Pansus) Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024.

    “Ya jelas kan kalau ada hasil Pansus ya dipanggil lah,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum PKB ini menyinggung Yaqut yang kerap kali mangkir dari undangan pansus di DPR. Menurutnya, bila memang Yaqut nanti dipanggil oleh KPK tidak bisa seperti itu lagi.

    “Kemarin di pansus tidak hadir, tidak mungkin kalau nanti KPK, akan ada tahapan ya siapa yang dipanggil dulu, kemudian keterangan-keterangan. Tinggal penyelidikan nanti disampaikan akan naik tahap ke sidik, KPK sudah punya tahapannya, ada hasil pansus kemarin,” ujarnya.

    Lebih jauh, Cucun menegaskan KPK silakan saja menggunakan temuan pansus DPR untuk dijadikan salah satu ‘bekal’ mengusut dugaan korupsi.

    “Ya itu kan hasil pansus yang lama silakan jalan saja kalau hasil pansus yang lama. Itu kan hasil DPR sama pemerintah tinggal ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum,” ucapnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Penanganan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (19/6/2025).  

    “Ya, benar. Kayaknya masih penyelidikan,” ujar Asep kepada wartawan melalui pesan singkat.  

    Asep juga membenarkan bahwa penyelidikan yang tengah dilakukan KPK itu juga berkaitan dengan dugaan praktik korupsi terkait dengan penentuan kuota haji.

  • DPR dan Pemerintah Bakal Gelar Raker Bahas Revisi KUHAP Pekan Depan

    DPR dan Pemerintah Bakal Gelar Raker Bahas Revisi KUHAP Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas revisi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai minggu depan.

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pihaknya sudah melakukan partisipasi bermakna (meaningful participation) dengan mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat.

    Dikatakan dia, pihak pemerintah pun sudah melakukan hal serupa dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi KUHAP dan bersyukur tahap ini sudah selesai dilakukan.

    “Nah, DIM yang sudah disepakati pemerintah, kemungkinan besar minggu ini sudah dikirim dan Insya Allah minggu depan akan mulai raker antara pemerintah dan DPR dan akan memulai pembahasan-pembahasan undang-undang,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (24/6/2025).

    Akan halnya, Ketua Harian Gerindra tersebut enggan membeberkan pasal-pasal apa saja yang krusial direvisi nantinya. Dia hanya menyebut pembahasannya nanti akan transparan dan terbuka.

    Lebih jauh, Dasco menjelaskan berkaitan dengan target penyelesaian revisi KUHAP itu bergantung pada perkembangan pembahasan yang ada.

    “Itu kalau lancar ya bisa cepat, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati,” tegasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah mengungkap sebanyak 6.000 poin masalah, usulan perbaikan maupun alternatif yang dimuat dalam naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).  

    Naskah DIM itu telah selesai disusun dan ditandatangani oleh tim penyusun yang meliputi Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung serta Kementerian Sekretariat Negara, Senin (23/6/2025). 

    Nantinya, naskah DIM itu akan segera diserahkan ke DPR setelah pembukaan masa sidang.  

    “[Jumlah DIM] sekitar 6.000,” ungkap Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada konferensi pers usai acara penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP, di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025). 

  • Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau secara cermat perkembangan konflik antara Iran dan Israel yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. 

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa fokus dari kepala negara saat ini adalah keselamatan dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan solusi perdamaian antar negara yang berkonflik.

    “Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitakan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait untuk ya mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” ujar Juri di kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya untuk siap mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) jika situasi memburuk di wilayah terdampak konflik. Proses antisipasi tersebut, menurut Juri, sudah berjalan dan terus dipantau secara aktif.

    “Untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Juri menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan posisi non-blok. Dalam konteks ini, Indonesia memandang perdamaian sebagai solusi utama yang harus diupayakan untuk mengakhiri konflik.

    Menurutnya, Presiden Prabowo juga terus mendorong berbagai upaya diplomatik untuk menurunkan ketegangan dan menghindari jatuhnya korban lebih banyak.

    “Presiden melakukan berbagai upaya untuk mendorong deeskalasi, mendorong menurunnya eskalasi konflik di kawasan itu,” pungkas Juri.

  • Schneider Targetkan Peningkatan Produksi 30% Lewat Pabrik Baru di Cikarang

    Schneider Targetkan Peningkatan Produksi 30% Lewat Pabrik Baru di Cikarang

    Bisnis.com, CIKARANG— Schneider Electric memperluas fasilitas pabriknya di kawasan Cikarang, Jawa Barat. 

    Perluasan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat kapasitas produksi peralatan kelistrikan berteknologi tinggi, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap transisi energi di Indonesia.

    President Director Schneider Electric Indonesia & Timor-Leste Martin Setiawan mengatakan  perluasan ini dilakukan di lokasi yang berjarak sekitar satu kilometer dari pabrik utama yang telah beroperasi sejak 1995. Fasilitas baru ini akan memproduksi peralatan listrik mulai dari tegangan rendah (low voltage) hingga tegangan menengah (medium voltage), termasuk teknologi panel terbaru yang lebih ramah lingkungan.

    “Di sini kami produksi peralatan elektrik, mulai dari low voltage, medium voltage. Teknologi terbaru yang kami akan produksi di Indonesia adalah panel dengan air insulated,” kata Martin usai acara peresmian di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (24/6/2025). 

    Martin mengatakan panel listrik konvensional umumnya menggunakan gas SF6 yang berdampak buruk bagi lingkungan. Karena itu, pihaknya kini mengembangkan panel berteknologi air insulated yang lebih berkelanjutan dan telah mulai diproduksi di Indonesia, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Dengan perluasan ini, kapasitas produksi pabrik Schneider Electric di Indonesia meningkat sebesar 30%, dari sebelumnya sekitar 5.000 unit panel per tahun. 

    “Mungkin dari 5.000 panel naik 30%,” imbuhnya.

    Sekitar 50% dari total produksi akan diserap pasar domestik, sementara sisanya diekspor ke kawasan Asia Tenggara, Pasifik, Australia, bahkan beberapa negara di Eropa. Martin juga mengungkapkan perusahaan menargetkan peningkatan bertahap jumlah tenaga kerja hingga mencapai 1.500 orang pada 2029, dengan mayoritas berasal dari tenaga kerja lokal.

    “Rencananya kami akan step-by-step meningkat, mungkin sampai dengan 1.500 pada 2029. Kami akan rekrut mayoritas lokal,” ucapnya.

    Martin menambahkan, komponen lokal dalam produk yang dihasilkan di fasilitas ini telah mencapai hingga 40%, sesuai dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah.

    Lebih jauh, Martin  menyebut perluasan ini akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi lebih dari 400 ribu orang dalam ekosistem mereka, termasuk pekerja, mitra logistik, pelanggan, dan masyarakat luas.

    “Kami percaya bahwa kemajuan harus memberikan manfaat yang benar dengan menciptakan pekerjaan, berbagi pengetahuan, dan bekerja dekat dengan pasangan lokal,” ungkap Martin.

    Dia menekankan langkah ini juga selaras dengan prioritas pemerintah dalam visi Asta Cita, termasuk penguatan kebebasan energi, ekonomi hijau, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta pembangunan industri berbasis nilai lokal.

    “Kami juga mendukung perkembangan infrastruktur digital Indonesia, termasuk sektor datacenter yang berkembang dengan cepat,” tambahnya.

    Fasilitas ini akan mendukung program-program strategis nasional seperti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, khususnya dalam bidang energi baru terbarukan dan elektrifikasi pedesaan, guna mempercepat akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kami percaya bahwa kooperasi kuat dan jangka panjang antara pemerintah, industri, seperti yang kita lihat hari ini, adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih berkembang untuk Indonesia,” kata Martin.

  • Dasco Sebut Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Belum Sampai Meja Pimpinan DPR

    Dasco Sebut Surat Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Belum Sampai Meja Pimpinan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan.

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih jauh, Ketua Harian Gerindra ini mengaku bahwa DPR mendapatkan beberapa surat lain yang juga mengatasnamakan purnawirawan TNI. Sebab itu, dia berjanji pihaknya akan hati-hati akan hal ini.

    “Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,” tegas Dasco.

    Sementara itu, di pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengaku sampai saat ini dirinya masih belum melihat surat usulan pemakzulan yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujar dia.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan.

  • WhatsApp Dilarang di AS, Meta Klaim Tingkat Keamanan Lebih Tinggi dari Kompetitor

    WhatsApp Dilarang di AS, Meta Klaim Tingkat Keamanan Lebih Tinggi dari Kompetitor

    Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh staf DPR Amerika Serikat (AS) dilarang menggunakan layanan pesan WhatsApp, berdasarkan memo yang dikirimkan kepada mereka pada Senin (23/06/25). Opsi yang diberikan disebut lebih buruk dari sisi keamanan.

    Ini bukan pertama kalinya DPR AS menetapkan pelarangan terhadap aplikasi. Sebelumnya, aplikasi berbagi video asal China, TikTok, juga sempat dilarang penggunaannya pada 2022 lalu atas alasan keamanan.

    Dilansir Reuters, memo tersebut berisikan pemberitahuan bahwa Kantor Keamanan Siber Amerika Serikat (AS) menganggap WhatsApp berisiko tinggi bagi pengguna.

    Risiko tersebut berupa kurangnya transparansi cara melindungi data pengguna, tidak adanya enkripsi data yang tersimpan, dan potensi risiko keamanan pengguna lainnya.

    Kepala pejabat administratif DPR AS, atau CAO dalam email memberi tahu para staf DPR bahwa mereka tidak diizinkan mengunduh dan mengakses aplikasi WhatsApp, baik di perangkat pemerintah, maupun perangkat pribadi mereka.

    “Melindungi DPR adalah prioritas utama kami, dan kami selalu memantau dan menganalisis potensi risiko keamanan siber yang dapat membahayakan data Anggota DPR dan staf” ungkap Kepala Administrasi DPR AS, Catherine Szpindor, dikutip dari CNBC.

    Dalam memo yang sama, CAO juga merekomendasikan penggunaan aplikasi pengiriman pesan alternatif, seperti aplikasi pesan milik Microsoft Corp., Platform tim, Amazon.com, Wickr, Signal, Apple iMessage, dan Apple FaceTime.

    Larangan penggunaan WhatsApp tersebut memicu reaksi dari juru bicara Meta, Andy Stone. Dalam unggahannya di X, dia mengatakan bahwa Meta tidak setuju dengan hal tersebut.

    “Kami mengetahui anggota dan staf mereka secara teratur menggunakan WhatsApp dan kami berharap dapat memastikan anggota DPR bergabung dengan rekan-rekan Senat mereka untuk melakukannya secara resmi” ucap Stone

    Stone, dalam unggahan X terpisah juga menjelaskan bahwa sifat terenkripsi WhatsApp memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding sebagian besar aplikasi yang ada dalam daftar yang disetujui CAO.

    Perusahaan Meta yang menaungi WhatsApp, saat ini terlibat dalam kasus antimonopoli dengan Komisi Perdagangan Federal atas akuisisi WhatsApp dan Instagram.

    Meta pun juga menayangkan iklan di WhatsApp pada minggu lalu dalam upaya memonetisasi aplikasi yang dianggap oleh CEO perusahaan tersebut, Mark Zuckerberg, sebagai ‘babak berikutnya’ dalam sejarah perusahaannya. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung.

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal.

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

    Juri menyatakan bahwa proses penunjukan dubes sedang berjalan dan tetap berada dalam kendali penuh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan siapa yang akan mewakili Indonesia di luar negeri.

    Ketika ditanya soal nama-nama kandidat dubes, Juri menjawab singkat bahwa hal tersebut masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan. 

    “Ya itu on process dan menjadi prerogatif Presiden untuk menentukan pemimpin dari perwakilan kita di luar negeri,” pungkas Juri.

    Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses sejumlah nama kandidat, dan menunggu arahan final dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita tunggu arahan Presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama, cuma sedang kita proses,” ujar Bambang kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa calon dubes berasal dari beragam latar belakang, baik kalangan profesional diplomatik maupun politikus. 

    Saat ditanya apakah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk dalam bursa nama calon dubes, Bambang membantah hal tersebut.

    “Tidak, belum ke sana kita. Kita masih menunggu usulan dari Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa proses pengusulan memang dimulai dari Menteri Luar Negeri, sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden.

    Mengenai jumlah kandidat, Bambang enggan menyebutkan secara pasti, namun memberi gambaran bahwa ada sekitar tiga nama yang sedang dipertimbangkan.

    “Ada, saya lupa karena saya tidak siap kalau ditanya. Kira-kira [tiga orang],” tandas Bambang.

    Sebelumnya, Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi sejumlah posisi Duta Besar RI di luar negeri yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

    Dalam unggahan di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, yang dikutip pada Senin (23/6/2025), Dino menilai kekosongan posisi duta besar tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk berdiplomasi secara efektif.

    “Dalam dunia yang semakin dihantui perang, konflik, krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk AS, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi,” ungkap pendiri dan Ketua FPCI ini dalam unggahannya.

    Adapun, komentar tersebut disampaikan Dino di tengah eskalasi konflik global akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Tensi geopolitik pun makin memanas pada akhir pekan lalu saat Amerika Serikat (AS) turut serta membantu Israel dengan menyerang berbagai fasilitas nuklir Iran.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS terakhir diisi oleh Rosan Roeslani dan telah kosong selama hampir 2 tahun. Rosan meninggalkan posnya di Washington pada Juli 2023 karena diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, posisi Duta Besar RI untuk PBB berkedudukan di New York terakhir kali dipegang oleh Arrmanatha Nasir. Dia meninggalkan posisi tersebut pada Oktober 2024 saat ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

  • Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring calon anggota Ombudsman.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pembentukan pansel ini merupakan amanat Undang-Undang.

    “Panitia pansel ini kan ada, memang undang-undang tentang Ombudsman itu mengatur bahwa untuk memilih dan menetapkan komisioner Ombudsman itu harus dibentuk pansel. Lima orang pansel ini diminta oleh Presiden untuk membantu menyeleksi dua kali lipat jumlah yang dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa jumlah anggota Ombudsman RI yang dibutuhkan adalah sembilan orang. Karena itu, pansel ditugaskan menyeleksi 18 nama untuk diajukan kepada DPR RI.

    “Jadi Ombudsman itu kan sembilan orang, kemudian Presiden akan memilih melalui pansel itu 18 orang, dikirim ke DPR, dan nanti DPR akan memilih sembilan untuk dikirim ke Presiden dan diminta penetapannya. Jadi itu undang-undangnya,” tandas Juri.

    Juri pun memperkenalkan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-20231 di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Diketahui keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2021-2026 akan berakhir 22 Februari 2026 sehingga perlu disiapkan calon penggantinya.

    Juri menyampaikan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2026-2031 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025.

    Sementara itu melalui keterangannya, Juri menegaskan tugas-tugas Pansel. Pertama, Pansel bertugas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Kedua, Pansel melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga, Pansel melakukan seleksi administrasi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Keempat, Pansel mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Kelima, Pansel melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Terakhir, kata Juri Pansel menentukan dan menyampaikan nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia sebanyak 18 (delapan belas) nama kepada presiden.

    Adapun lima anggota Pansel, sebagai berikut:

    1. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., sebagai Ketua merangkap Anggota;

    2. Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., LL.M., M.I.P., M.Si., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

    3. Dr. Ahmad Suaedy, sebagai Anggota;

    4. Prof. Dr. Ma mun Murod, sebagai Anggota;

    5. Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., sebagai Anggota.

  • Hacker China Retas Perusahaan Telekomunikasi Kanada, Dapat Data Pejabat

    Hacker China Retas Perusahaan Telekomunikasi Kanada, Dapat Data Pejabat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kanada dan FBI menemukan adanya ancaman siber yang menargetkan perusahaan telekomunikasi di seluruh Kanada. Ancaman tersebut dikaitkan dengan kelompok peretas yang disponsori China bernama Salt Typhoon.

    Kelompok tersebut sudah aktif sejak akhir tahun 2024, dan telah dikaitkan dengan beragam peretasan yang menargetkan infrastruktur penting Amerika Serikat (AS), termasuk di antaranya penyedia telekomunikasi besar seperti Verizon, AT&T, T-Mobile, dan Lumen Technologies. 

    Dalam pernyataan bersama resmi yang dikeluarkan sekitar Jumat (20/06/25), pemerintah Kanada mengatakan bahwa sedikitnya satu perusahaan telekomunikasi Kanada yang tidak disebutkan namanya telah diretas pada pertengahan Februari lalu. 

    Peretas yang kemungkinannya berafiliasi dengan Salt Typhoon melakukan program intelijen yang berlangsung lama untuk mengekstraksi data-data penting dalam jumlah besar dan mengumpulkan informasi terkait target yang dituju, seperti pejabat pemerintah.

    Program tersebut juga termasuk geolokasi dan pelacakan individu, dan juga penyadapan panggilan telepon serta pesan SMS.

    Pelaku peretasan memperoleh akses ke jaringan dan data telekomunikasi dengan memanfaatkan kerentanan pada perangkat router, serta memanfaatkan desain yang tidak aman dalam sistem.

    “Pelaku memanfaatkan CVE-2023-20198 untuk mengambil berkas konfigurasi yang sedang berjalan dari ketiga perangkat dan memodifikasi setidaknya satu berkas untuk mengonfigurasi terowongan GRE, yang memungkinkan pengumpulan lalu lintas dari jaringan” Ungkap pemerintah Kanada dalam pernyataan bersama resmi tersebut.

    CVE-2023-20198 adalah titik rentan perangkat Cisco yang juga telah dieksploitasi Salt Typhoon dalam usaha mereka meretas jaringan perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat (AS).

    Pemerintah Kanada juga menemukan bukti serangan Salt Typhoon yang menargetkan entitas-entitas di luar sektor komunikasi.

    “Penargetan perangkat Kanada memungkinkan pelaku mengumpulkan informasi dari jaringan internal korban untuk memungkinkan korban lainnya disusupi. Dalam beberapa kasus, kami menilai bahwa aktivitas pelaku keungkinan besar terbatas pada pengintaian jaringan” Jelas lembaga Cyber Centre Kanada 

    Penasihat bersama Kanada-FBI pun juga mengatakan bahwa para peretas berkemungkinan akan terus menargetkan organisasi-organisasi Kanada selama dua tahun ke depan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)