Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Dubes Singapura Sebut Pengacara Paulus Tannos Gunakan Segala Cara untuk Hindari Ekstradisi

    Dubes Singapura Sebut Pengacara Paulus Tannos Gunakan Segala Cara untuk Hindari Ekstradisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP, Paulus Tannos berpotensi memakan waktu lebih lama. Pihak Paulus disebut akan menggunakan segala cara untuk menghindari ekstradisi terhadap kliennya. 

    Untuk diketahui, Sidang atau committal hearing ekstradisi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos di Singapura akan dilanjutkan pada 7 Agustus 2025. Sidang perdana pada tiga hari belakangan, 23-25 Juni 2025 belum tuntas.

    Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryopratomo menyebut tiga hari sidang perdana ini baru membahas keberatan dari pihak Paulus. Pria yang ditetapkan tersangka pada kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP itu masih menolak untuk diekstradisi.

    “Mereka tetap pada sikap untuk menolak diekstradisi dengan berbagai macam alasan termasuk soal Perjanjian Ekstradisi yang bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura,” ungkap pria yang akrab disapa Tommy itu kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Setelah tiga hari sidang, Hakim akan melanjutkan sidang pada 7 Agustus 2025 mendatang untuk mendengarkan saksi yang diajukan pihak Paulus. Saksi yang dihadirkan untuk memperkuat keberatan mereka.

    “Pihak Pengacara PT akan mengajukan saksi yang memperkuat keberatan mereka dan sidang akan dilanjutkan 7 [Agustus, red] dan hakim meminta nama-nama saksi yang akan diajukan oleh PT,” ungkap Tommy.

    Menurut Tommy, pihak Paulus tetap menolak ekstradisi yang dimohonkan oleh pemerintah Indonesia, melalui perwakilan Kejaksaan Singapura. 

    Pihak Paulus disebut berargumen bahwa Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura bertentangan dengan undang-undang (UU) setempat. 

    “Mereka tetap pada sikap untuk menolak diekstradisi dengan berbagai macam alasan termasuk soal Perjanjian Ekstradisi yang bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura,” terang mantan jurnalis senior Kompas hingga Metro TV itu. 

    Pada sidang lanjutan 7 Agustus 2025, Hakim akan mendengarkan kesaksian yang diajukan pihak Paulus selaku subyek permohonan ekstradisi. Mereka diminta untuk mengajukan nama-nama saksi yang akan dihadirkan di Pengadilan. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sidang atau committal hearing untuk menentukan ekstradisi Paulus telah dimulai 23 Juni 2025 lalu. Sidang itu digelar di State Court, 1st Havelock Square. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah diwajibkan menghadirkan bukti-bukti permintaan ekstradisi untuk diserahkan ke Kejaksaan Singapura, atau Attorney General Chambers (AGC). 

    Selayaknya persidangan pada umumnya, meskipun dengan sistem hukum yang berbeda, Paulus sebagai buron atau subyek permintaan ekstradisi berhak juga mengajukan bukti-bukti yang mendukung keberatannya. 

    Pengadilan nantinya yang akan memutuskan apabila seluruh persyaratan ekstradisi telah dipenuhi sehingga Paulus bisa segera dibawa ke Indonesia. 

    Apabila Pengadilan menetapkan pria bernama Thian Po Tjhin itu dapat diekstradisi, maka dia akan tetap berada dalam tahanan sampai dengan waktu penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Dia memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas penetapan Pengadilan tersebut. 

    Namun, apabila dia mengajukan banding, maka proses pengadilan atas dirinya akan berlanjut. Apabila tidak, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Perintah Penyerahan (warrant of surrender).

    Untuk diketahui, para pihak yang bersidang memiliki satu kali upaya hukum banding setelah putusan pengadilan. Setelah proses banding, maka putusan pengadilan akan berkekuatan hukum tetap. 

    Proses hukum terhadap Paulus di Singapura berawal saat pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan untuk penahanan sementara dengan jaminan, atau provisional arrest, terhadap tersangka kasus e-KTP itu pada 19 Desember 2024. 

    Kemudian, Paulus ditahan oleh otoritas Singapura sejak 17 Januari 2025 di Penjara Changi. Tidak lama setelah itu, pemerintah Indonesia mengirimkan secara resmi permintaan ekstradisi pada 24 Februari 2025. 

    Setelah assessment atas kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi, maka pada Menteri Hukum Singapura pada 18 Maret 2025 menerbitkan Surat Pengantar (notice to courts) kepada Pengadilan agar permintaan ekstradisi diproses dan dijadwalkan untuk disidangkan. Pengantar Menteri Hukum Singapura tersebut menandai dimulainya proses ekstradisi di Pengadilan.  

    Proses persidangan ekstradisi Paulus dimulai setelah Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan atau bail hearing pekan lalu. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui bahwa proses pemulangan Paulus masih panjang. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah melengkapi seluruh syarat dan dokumen ekstradisi yang dibutuhkan pemerintah Singapura di pengadilan. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, hal itu lantaran para pihak masih bisa mengajukan upaya hukum banding satu kali sebelum putusan memeroleh kekuatan hukum tetap. 

    “Ini prosesnya masih panjang teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali dan karena itu kita tunggu,” tutur mantan Ketua Baleg DPR itu. 

    Proses penyelesaian kasus yang turut menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Selain Paulus, KPK juga menetapkan mantan anggota DPR, Miryam S. Haryani sebagai tersangka.

  • CEO OpenAI Terkejut Banyak Pengguna Terlalu Percaya pada ChatGPT

    CEO OpenAI Terkejut Banyak Pengguna Terlalu Percaya pada ChatGPT

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO OpenAI Sam Altman mengungkapkan keheranannya terhadap tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap ChatGPT, meskipun teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ini dikenal kerap menghasilkan informasi yang salah atau menyesatkan. 

    “Orang-orang sangat percaya pada ChatGPT dan itu menarik karena AI ini suka berhalusinasi. Seharusnya ini jadi teknologi yang tidak terlalu kamu percayai,” kata Altman dalam episode perdana podcast terbaru OpenAI dikutip dari laman Yahoo Finance pada Rabu (25/6/2025). 

    Pernyataan Altman ini datang di tengah meningkatnya penggunaan AI secara global. Meskipun teknologinya masih dalam tahap awal pengembangan dan belum sepenuhnya andal, jutaan orang mengandalkan ChatGPT untuk berbagai keperluan mulai dari riset, pekerjaan, hingga meminta nasihat pribadi dan parenting.

    Altman bahkan mengaku menggunakan ChatGPT secara rutin untuk mencari jawaban seputar pengasuhan anak selama bulan-bulan awal kelahiran putranya. Dia menilai AI ini sangat membantu, tetapi tetap menekankan risiko besar dari mempercayai sistem yang bisa menyampaikan informasi salah dengan keyakinan tinggi.

    Fenomena ini menyoroti paradoks besar dalam revolusi AI di mana meskipun pengguna tahu bahwa AI bisa keliru, kemudahan penggunaan, kecepatan respons, dan gaya komunikasi natural dari ChatGPT membuat banyak orang memperlakukannya seperti pakar manusia atau bahkan teman dekat. 

    Kepercayaan ini semakin kuat berkat kemampuan AI untuk mengingat konteks, memberikan respons yang disesuaikan, dan membantu dalam berbagai topik, fitur-fitur yang menurut Altman akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

    Namun, Altman mengingatkan kepercayaan ini tidak selalu pada tempatnya. Risiko ketergantungan pada informasi dari AI sangat berbahaya, terutama dalam bidang-bidang sensitif seperti kesehatan, hukum, dan pendidikan. Dia menegaskan pentingnya kesadaran dan berpikir kritis dari para pengguna karena AI bisa saja mengarang dan tidak boleh dipercaya secara membabi buta.

    Dalam podcast tersebut, Altman juga membahas isu-isu penting lain seperti privasi data, penyimpanan informasi, dan rencana monetisasi. 

    Dengan fitur-fitur baru seperti memori yang berkelanjutan (persistent memory) dan kemungkinan hadirnya iklan, Altman menegaskan bahwa menjaga transparansi dan melindungi privasi pengguna harus tetap menjadi prioritas. 

    Sebelumnya, studi Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab mengungkap penggunaan alat berbasis kecerdasan buatan seperti ChatGPT dapat menurunkan keterlibatan otak serta melemahkan kemampuan berpikir kritis, terutama pada generasi muda.

    Dalam studi tersebut, 54 partisipan berusia 18 hingga 39 tahun dari wilayah Boston dibagi ke dalam tiga kelompok. 

    Mereka diminta menulis esai SAT dengan tiga metode berbeda yakni menggunakan ChatGPT, menggunakan mesin pencari Google, dan tanpa bantuan teknologi apa pun. 

    Melansir laman TIME pada Kamis (19/6/2025), aktivitas otak mereka direkam dengan elektroensefalogram (EEG) yang memantau 32 area otak. Hasilnya menunjukkan kelompok pengguna ChatGPT memiliki tingkat keterlibatan otak terendah dan menunjukkan performa yang lebih buruk secara linguistik, perilaku, maupun neurologis dibanding dua kelompok lainnya.

    Seiring berjalannya waktu, para pengguna ChatGPT dalam studi ini terlihat semakin malas dalam proses menulis. Menjelang akhir studi, sebagian besar hanya menyalin hasil dari ChatGPT tanpa berusaha mengolahnya kembali. 

    Hasil tulisan mereka dinilai sangat mirip satu sama lain, menggunakan frasa yang sama dan minim pemikiran orisinal. Dua guru Bahasa Inggris yang menilai esai tersebut menggambarkannya sebagai datar dan tidak menunjukkan kedalaman pemahaman. Aktivitas otak mereka juga menunjukkan rendahnya kontrol eksekutif dan fokus.

    Sebaliknya, kelompok yang menulis tanpa bantuan teknologi justru menunjukkan aktivitas otak paling tinggi. Mereka tampak lebih kreatif, lebih tertarik pada topik yang dibahas, serta lebih puas dan merasa memiliki terhadap hasil tulisannya. 

    Sementara itu, kelompok yang menggunakan Google Search juga menunjukkan tingkat kepuasan tinggi dan keterlibatan otak yang aktif. Para partisipan kemudian diminta menulis ulang salah satu esai yang sudah mereka buat sebelumnya, tetapi kali ini kelompok pengguna ChatGPT tidak boleh lagi menggunakan alat tersebut. 

    Hasilnya, mereka kesulitan mengingat isi esai yang mereka tulis sebelumnya. Aktivitas gelombang otak mereka menunjukkan lemahnya proses ingatan yang seharusnya terbentuk saat menulis. 

    Sebaliknya, kelompok yang sebelumnya menulis tanpa bantuan teknologi dan kini diperbolehkan menggunakan ChatGPT justru menunjukkan peningkatan konektivitas otak yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa AI berpotensi mendukung proses belajar, asalkan digunakan secara tepat dan tidak menggantikan peran berpikir manusia.

    Studi ini masih dalam tahap pra-tinjau sejawat (peer-review), tetapi penulis utama Nataliya Kosmyna memilih untuk merilisnya lebih awal karena khawatir dampaknya terhadap anak-anak yang kini mulai menggunakan AI untuk tugas sekolah. 

    Dia menegaskan otak yang sedang berkembang adalah kelompok paling rentan terhadap dampak negatif penggunaan AI secara berlebihan.

    “Yang membuat saya terdorong untuk mempublikasikannya sekarang, sebelum peer-review selesai, adalah kekhawatiran akan adanya kebijakan seperti ChatGPT untuk TK dalam beberapa bulan ke depan. Itu akan sangat berbahaya,” kata Kosmyna.

  • Jurus Kemendag Dorong Ekspor Lewat Program UMKM Bisa Ekspor

    Jurus Kemendag Dorong Ekspor Lewat Program UMKM Bisa Ekspor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong produk UMKM untuk bisa dikenal di mancanegara melalui program UMKM Bisa Ekspor.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan, program UMKM Bisa Ekspor diharapkan bisa meningkatkan kontribusi ekspor yang dilakukan UMKM.

    “Program kami adalah memfasilitasi agar para UMKM ini bisa memperluas pasarnya secara global. Nah, itu yang kami upayakan dan kita selalu lakukan dan hasilnya juga sangat positif, dan so far juga ada hasilnya,” kata Punto saat ditemui Bisnis di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, seusai melakukan pelepasan Tim Jelajah Ekspor 2025, Rabu (25/6/2025). 

    Dalam hal peningkatan ekspor, Punto menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan Kemendag adalah melalui perluasan pasar ekspor seperti perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA).

    Dia menjelaskan, dengan adanya FTA, maka produk UMKM bisa lebih bersaing termasuk dari sisi tarif. Dengan begitu, produk lokal bisa diterima lebih luas di mancanegara.

    “Kebayang enggak kalau misalnya kita nanti bisa masuk ke pasar Eurasia. Terus Eropa, ini kan sebentar lagi Uni Eropa. Kemudian misalnya dari Amerika Latin, dan Kanada kan juga sudah selesai. Amerika Latin, Peru itu juga sedang digarap. Artinya, market access-nya juga semakin luas,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, Indonesia memiliki potensi yang lebar untuk mengekspor ke pasar internasional. Namun, masalah yang terjadi adalah para UMKM tidak mengetahui cara mengekspor. Kendati demikian, dia menilai, media juga memiliki peran yang penting untuk membuka pasar ekspor.

    “Kita [Indonesia] itu potensi ekspornya banyak, potensi ekspor besar. Tetapi kadang-kadang tidak tahu bagaimana cara ekspor dan sebagainya sehingga menurut kami peran media itu sangat penting,” kata Budi.

    Menurutnya, media bisa memberikan informasi mengenai informasi pasar hingga peluang pasar terhadap UMKM. Dengan informasi tersebut, maka akan memudahkan UMKM untuk mengekspor produk.

    Budi menyebut, perlu dilakukan kolaborasi bersama pelaku usaha, termasuk media. Dengan begitu, diharapkan target pertumbuhan ekspor nasional yang akan mencapai 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) atau senilai US$294,45 miliar pada 2025.

    “Kami pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri, jadi kami bersama pelaku usaha dan media tentunya bisa mendorong program ekspor kita itu bisa berjalan dengan baik sesuai target 7,1%,” pungkasnya.

  • DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test 2 Calon Deputi Gubernur BI pada 1 Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR akan menggelar uji kelayakan atau fit and proper test untuk dua kandidat calon deputi gubernur Bank Indonesia pengganti Doni P. Joewono pada Selasa, 1 Juli 2025.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit membenarkan bahwa uji kelayakan tersebut sudah ditetapkan berdasarkan rapat internal yang pagi tadi dilakukan. 

    “[Fit and proper test BI] Selasa [1 Juli 2025],” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro menambahkan bahwa fit and proper test tersebut berlangsung untuk Deputi Gubernur BI pada tanggal 1 Juli 2025 dan tanggal 2 Juli 2025 untuk uji kelayanan calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

    Fauzi juga menyampaikan bahwa nama-nama yang akan diuji sebagai calon pengganti Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono adalah Dicky Kartikoyono dan Ricky Perdana. “InsyaAllah tanggal 2 [Juli 2025] sudah ada keputusan dan nanti di bawa ke Paripurna,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Dicky Kartikoyono saat ini tercatat menjabat aktif sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) sejak 2023.  

    Dalam penelusuran Bisnis, minim informasi terkait Dicky. Menelisik data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dicky tercatat menduduki posisi penting sejak 2017 dengan menjabat sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) BI. 

    Saat masih menjadi Kepala Departemen SDM, Dicky tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp20,4 miliar. Sementara kekayaannya justru menurun pada laporan terakhir per 2024 menjadi Rp8,4 miliar. 

    Jika Dicky yang terpilih nanti menggantikan Doni, dirinya mengikuti jejak Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019-2022) sebelum menduduki jabatannya saat ini.

    Sementara itu, Ricky Perdana Gozali telah beberapa kali menjabat sebagai kepala perwakilan BI di sejumlah daerah dan pernah tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Sumatera Selatan.  

    Sebelum bertugas di Sumatera Selatan, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Kalimantan Timur. Pada 2020 dirinya sempat menjabat sebagai Kepala Grup Departemen Internasional BI.  Pada 2018 hingga 2020, Ricky tercatat sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Gorontalo dengan kekayaan awal senilai Rp4,07 miliar.  

    Per 1 Juni 2025 lalu, dirinya bergeser jabatan sebagai Kepala Perwakilan Kantor BI Jakarta menggantikan petahana Arlyana Abubakar.

    Sebelumnya pun Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan bahwa dalam masa sidang kali ini akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, salah satunya Deputi Gubernur BI. 

    “Pada masa sidang ini DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, antara lain Deputi Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner LPS,” ujarnya dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPR ke-20, Selasa (24/6/2025). 

  • Prabowo Perintahkan Menkes Tambah Fakultas Kedokteran hingga Pendidikan Spesialis

    Prabowo Perintahkan Menkes Tambah Fakultas Kedokteran hingga Pendidikan Spesialis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia masih kekurangan dokter dan fakultas kedokteran di universitas dalam negeri. 

    Hal itu disampaikan olehnya saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital, Bali, Rabu (25/6/2025). 

    Oleh sebab itu, Prabowo meminta agar Menteri Kesehatan serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk masing-masing menambah jumlah dokter dan fakultas kedokteran yang ada. 

    “Kita masih banyak kekurangan, kita masih kurang dokter, karena itu Menteri Kesehatan. Saya minta juga nanti Menteri Pendidikan kita harus segera tambah fakultas kedokteran, kita harus tambah juga akademi perawatan dan kita harus tambah pendidikan spesialis,” ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/6/2025). 

    Meski demikian, Kepala Negara meminta agar penambahan tersebut dilakukan dengan efisien, serta tidak terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan kuno yang tidak menjawab kesulitan masa kini. 

    Prabowo mengaku, Indonesia sebagai negara berkembang harus bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang tumbuh secara pesat. Dia berpesan agar perkembangan dilakukan tanpa cara-cara yang tidak efisien, boros serta dengan manajemen yang tidak benar. 

    “Rakyat Indonesia menuntut pemerintah yang efisien, pelayanan yang baik, pertanggungjawaban setiap uang rakyat tidak boleh disalahgunakan,” terangnya. 

    Menurut Prabowo, peresmian KEK Sanur yang fokus pada kesehatan dan pariwisata hari ini merupakan salah satu terobosan Indonesia dalam mengejar ketertinggalan itu. 

    “Sehingga hari ini saya mendapat kehormatan untuk meresmikan KEK Sanur dan Bali International Hospital, tadi juga saya sudah menandatangani prasasti di rumah sakit tadi,” terang Ketua Umum Partai Gerindra itu.

  • Sampai Mana Progres Surat Pemakzulan Gibran, Ini Jawaban Muzani

    Sampai Mana Progres Surat Pemakzulan Gibran, Ini Jawaban Muzani

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengaku belum bisa memberikan tindak lanjut soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerangkan hingga kini pihaknya masih belum mendapatkan laporan dari Sekretariat MPR. Terlebih, dia juga baru masuk setelah reses selesai.

    “Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menerangkan karena saya baru masuk setelah reses hari ini,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Oleh sebab itu, Muzani membenarkan bahwa dirinya masih belum berkomunikasi dengan pimpinan MPR lainnya terkait surat tersebut.

    “Belum, barang kali, entah ada atau sudah ada, saya belum tahu,” ujarnya.

    Begitupun dengan pembicaraan dirinya dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tidak ada pembahasan soal surat pemakzulan Wapres Gibran.

    “Saya dengan Pak Dasco sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain,” tegasnya.

    Senada, Dasco juga menyebut surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan TNI, masih belum sampai ke meja pimpinan. 

    Dia menuturkan bahwa hingga kini surat itu masih berada di Sekretariat Jenderal DPR. Apabila nanti sudah sampai di pimpinan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

    “Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim [rapat pimpinan] dari barus [badan musyawarah] yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

  • Puji Fasilitas RSUP Prof Ngoerah Denpasar, Prabowo Sebut Ingin Obati Gigi Diam–Diam

    Puji Fasilitas RSUP Prof Ngoerah Denpasar, Prabowo Sebut Ingin Obati Gigi Diam–Diam

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto memuji fasilitas wellness center & Aesthetic Center yang menyediakan baru dibangun oleh RSUP Prof Ngoerah Denpasar.

    Pujian tersebut terlontar setelah Prabowo meninjau fasilitas yang baru dibangun oleh Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan tersebut. Salah satu fasilitas yang disorot oleh Prabowo adalah fasilitas pengobatan gigi yang sudah canggih, sehingga Ia menyebut tertarik untuk mengobati giginya di RSUP Prof Ngoerah.

    “Saya sudah berkunjung ke Wellness Aesthetic Center RSUP Prof Ngoerah, luar biasa disitu teknologi dan pengobatan cukup canggih, sudah bertaraf internasional. Terutama untuk kulit, plastik, gigi, mata dan sebagainya. Saya lihat cukup hebat dan canggih, sampai saya sendiri tertarik, mungkin diam – diam saya kesitu, dan katanya ada jalur khusus untuk Gubernur ke atas, memang gigi saya agak kurang bagus,” kata Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan KEK Kesehatan Sanur, Rabu (25/6/2025).

    Prabowo menjelaskan fasilitas kesehatan yang canggih, modern membuktikan Indonesia bisa sejajar dengan negara – negara maju. Menurutnya penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan merupakan tanggungjawab negara. Fasilitas kesehatan yang baik mencerminkan kemandirian satu negara, sehingga pemerataan kesehatan merupakan hal yang wajib dihadirkan oleh negara.

    “Jadi Pendidikan, kesehatan adalah wahana kesejahteraan, karena itu dalam rangka membangun kemandirian satu bangsa, KEK ini sangat penting, dan kita harus menghargai presiden sebelum kita, yang merintis pelayanan kesehatan terbaik, semua presiden kita, dari yang pertama berjasa dalam membangun kesehatan kita,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wellness and Aesthetic Center, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah, Kota Denpasar pada Rabu (25/6/2025).

    Presiden tiba di Bali pada pukul 12.40 Wita, disambut oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, serta Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Trinanda Hasan F. Suasana.  Presiden didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wirajaya. Di halaman RSUP Sanglah, Presiden sempat menyapa dan bersalaman dengan masyarakat yang sudah menunggu.

  • AMRO Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Level 5% pada 2025

    AMRO Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Level 5% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — The Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah. 

    Hal itu tercantum dalam laporan terbaru AMRO Annual Consultation Report Indonesia 2025 yang terbit Juni, dan berisi hasil pantauan dan evaluasi lembaga tersebut terkait kondisi makroekonomi dan kesehatan keuangan Indonesia. 

    “Ekonomi diperkirakan akan tumbuh sekitar 5% pada 2025 dalam skenario dasar,” tulis AMRO, dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Lembaga tersebut menilai keberlanjutan momentum pertumbuhan bergantung pada implementasi yang efektif dari kebijakan-kebijakan pendukung pertumbuhan, termasuk program-program prioritas baru pemerintah. Meski demikian, AMRO melihat prospek jangka pendek Indonesia rentan terhadap dampak eksternal. 

    Selayaknya negara emerging market lainnya, prospek pertumbuhan Indonesia menghadapi risiko dan tantangan yang berasal dari kebijakan perdagangan proteksionis pemerintah AS yang baru dan ketegangan perdagangan global yang meningkatkan ketidakpastian pertumbuhan di mitra dagang utama, terutama China, AS, dan Eropa. 

    Di samping itu, risiko volatilitas aliran modal dan biaya pinjaman yang tinggi tetap ada di tengah kemungkinan pengetatan keuangan global. 

    Selain itu, kondisi fiskal pemerintah diperkirakan memikul beban yang lebih berat, di mana pembiayaan secara bruto diramal bakal mencapai 6,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. 

    Kebutuhan pembiayaan bruto pemerintah diperkirakan tetap tinggi dalam jangka menengah, dan kemungkinan akan meningkat lebih lanjut jika pemerintahan baru sepenuhnya menerapkan program pengeluaran yang diusulkan.

    “Mencapai target fiskal jangka menengah mungkin menantang karena defisit anggaran diperkirakan akan melebar akibat meningkatnya kebutuhan belanja dari program prioritas baru,” lanjut AMRO. 

    Adapun, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh tipis setiap tahunnya hingga 2029, di mana pada 2026 diperkirakan tumbuh 5,1% dan meningkat ke 5,2% pada 2027, namun stagnan hingga 2029. 

    Proyeksi dari AMRO ini terpantau berbeda dengan lembaga internasional lainnya, seperti Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang kompak memangkas pertumbuhan ekonom Indonesia ke angka 4,7% untuk tahun ini. 

    Menyusul kedua lembaga tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD bahkan sudah dua kali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. 

    Mengacu OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025, ekonomi Indonesia direvisi ke bawah dari 5,2% menjadi 4,9%. Kemudian pada OECD Economic Outlook June 2025, kembali dipangkas sebesar 0,2%, menjadi 4,7%. Sementara pemerintah saat ini belum mau mengubah asumsi tersebut dan masih mempertahankan proyeksi ekonomi sebesar 5,2% untuk 2025.

  • KPK Bakal Gandeng Polri Soal Temuan Senjata Api di Rumah Tersangka Kasus ASDP

    KPK Bakal Gandeng Polri Soal Temuan Senjata Api di Rumah Tersangka Kasus ASDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan senjata api saat menggeledah rumah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh BUMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

    Penggeledahan itu dilakukan oleh tim penyidik, Senin (23/6/2025), malam yang lalu di dua rumah di Jakarta Selatan. Namun, KPK enggan memerinci lebih lanjut rumah tersangka siapa yang digeledah. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut, salah satunya mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap, dari hasil penggeledahan salah satu rumah tersangka yang tidak diungkap identitasnya itu, penyidik menemukan dan menyita dua senjata api. Lembaga antirasuah nantinya akan berkoordinasi dengan Polri untuk memastikan legalitas senjata api itu.  

    “Benar, terkait dengan penemuan senjata api dalam kegiatan penggeledahan di salah satu rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan tersebut, KPK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya terkait dengan temuan senpi tersebut,” terangnya kepada wartawan, dikutip Rabu (25/6/2025). 

    Budi menyebut pihaknya akan ikut mengecek dokumen pendukung dari senjata api yang ditemukan. Dia mengungkap dua senjata api yang ditemukan memiliki jenis berbeda. 

    “Penyidik juga menyita senjata api laras pendek dan panjang kaliber 32,” ucapnya pada kesempatan terpisah. 

    Selain senjata api, lembaga antirasuah telah menyita lima kendaraan mewah dengan perincian dua unit Lexus, satu ubnit Maybach, satu unit Alphard serta satu unit Mitsubishi XPander. 

    Kemudian, penyidik juga melakukan pemasangan tanda penyitaan terhadap rumah dan bidang tanah yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

    Adapun penyidik telah melimpahkan berkas penyidikan dari tiga orang tersangka kasus tersebut, yakni mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, serta dua orang mantan direktur BUMN penyeberangan itu, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Berkas penyidikan resmi dilimpahkan ke tim jaksa penuntut umum (JPU) pada 12 Juni 2025.

    Sementara itu, satu orang tersangka lain yakni pemilik PT JN, Adjie mendapatkan pembantaran penahanan karena kondisi kesehatannya. 

    Lembaga antirasuah sebelumnya menyebut pihak ASDP dan PT JN telah menyepakati nilai akuisisi terhadap perusahaan feri swasta itu sebesar Rp1,27 triliun. Nilai itu meliputi Rp892 miliar untuk nilai saham PT JN (termasuk 42 kapal) dan Rp380 miliar untuk 11 kapal milik afiliasi perusahaan. 

    Kedua pihak juga menyepakati bahwa utang milik PT JN pembayarannya akan dilanjutkan oleh ASDP.  

    Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuisisi itu terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp893 miliar. 

  • Paulus Tannos Masih Ogah Diekstradisi ke Indonesia, Sidang di Singapura Lanjut 7 Agustus

    Paulus Tannos Masih Ogah Diekstradisi ke Indonesia, Sidang di Singapura Lanjut 7 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang atau committal hearing ekstradisi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos di Singapura akan dilanjutkan pada 7 Agustus 2025. Sidang perdana pada tiga hari belakangan, 23-25 Juni 2025 belum tuntas. 

    Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryopratomo menyebut tiga hari sidang perdana ini baru membahas keberatan dari pihak Paulus. Pria yang ditetapkan tersangka pada kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP itu masih menolak untuk diekstradisi. 

    “Mereka tetap pada sikap untuk menolak diekstradisi dengan berbagai macam alasan termasuk soal Perjanjian Ekstradisi yang bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura,” ungkap pria yang akrab disapa Tommy itu kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Setelah tiga hari sidang, Hakim akan melanjutkan sidang pada 7 Agustus 2025 untuk mendengarkan saksi yang diajukan pihak Paulus. Saksi yang dihadirkan untuk memperkuat keberatan mereka. 

    “Pihak Pengacara PT akan mengajukan saksi yang memperkuat keberatan mereka dan sidang akan dilanjutkan 7 Agustus dan hakim meminta nama-nama saksi yang akan diajukan oleh PT,” ungkap Tommy. 

    Untuk diketahui, sidang atau committal hearing untuk menentukan ekstradisi Paulus telah dimulai 23 Juni 2025 lalu. Pihak Kejaksaan Singapura mewakili pemerintah Indonesia sebagai pemohon ekstradisi.

    Sidang itu digelar di State Court, 1st Havelock Square. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah diwajibkan menghadirkan bukti-bukti permintaan ekstradisi untuk diserahkan ke Kejaksaan Singapura, atau Attorney General Chambers (AGC). 

    Selayaknya persidangan pada umumnya, meskipun dengan sistem hukum yang berbeda, Paulus sebagai buron atau subyek permintaan ekstradisi berhak juga mengajukan bukti-bukti yang mendukung keberatannya. 

    Pengadilan nantinya yang akan memutuskan apabila seluruh persyaratan ekstradisi telah dipenuhi sehingga Paulus bisa segera dibawa ke Indonesia. 

    Apabila Pengadilan menetapkan pria bernama Thian Po Tjhin itu dapat diekstradisi, maka dia akan tetap berada dalam tahanan sampai dengan waktu penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Dia memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas penetapan Pengadilan tersebut. 

    Namun, apabila dia mengajukan banding, maka proses pengadilan atas dirinya akan berlanjut. Apabila tidak, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Perintah Penyerahan (warrant of surrender).

    Untuk diketahui, para pihak yang bersidang memiliki satu kali upaya hukum banding setelah putusan pengadilan. Setelah proses banding, maka putusan pengadilan akan berkekuatan hukum tetap. 

    Untuk diketahui, proses hukum terhadap Paulus di Singapura berawal saat pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan untuk penahanan sementara dengan jaminan, atau provisional arrest, terhadap tersangka kasus e-KTP itu pada 19 Desember 2024. 

    Kemudian, Paulus ditahan oleh otoritas Singapura sejak 17 Januari 2025 di Penjara Changi. Tidak lama setelah itu, pemerintah Indonesia mengirimkan secara resmi permintaan ekstradisi pada 24 Februari 2025. 

    Setelah assessment atas kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi, maka pada Menteri Hukum Singapura pada 18 Maret 2025 menerbitkan Surat Pengantar (notice to courts) kepada Pengadilan agar permintaan ekstradisi diproses dan dijadwalkan untuk disidangkan. Pengantar Menteri Hukum Singapura tersebut menandai dimulainya proses ekstradisi di Pengadilan.  

    Proses persidangan ekstradisi Paulus dimulai setelah Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan atau bail hearing pekan lalu. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui bahwa proses pemulangan Paulus masih panjang. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah melengkapi seluruh syarat dan dokumen ekstradisi yang dibutuhkan pemerintah Singapura di pengadilan. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, hal itu lantaran para pihak masih bisa mengajukan upaya hukum banding satu kali sebelum putusan memeroleh kekuatan hukum tetap. 

    “Ini prosesnya masih panjang teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali dan karena itu kita tunggu,” tutur mantan Ketua Baleg DPR itu. 

    Untuk diketahui, Tannos ditetapkan sebagai tersangka dari pihak swasta pada pengembangan penyidikan kasus korupsi e-KTP. 

    Proses penyelesaian kasus yang turut menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Selain Paulus, KPK juga menetapkan mantan anggota DPR, Miryam S. Haryani sebagai tersangka.