Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025

    Sri Mulyani Transfer Dana Desa Rp37,38 Triliun per 19 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat telah menyalurkan Dana Desa sepanjang tahun ini hingga 19 Juni 2025 senilai Rp37,38 triliun dari pagu Rp69 triliun atau telah mencapai 54,17%. 

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Dana Desa tersebut telah disalurkan kepada 75.259 desa di 37 provinsi. 

    Membandingkan dengan penyaluran hingga akhir Mei 2025 yang baru mencapai Rp30,6 triliun atau 43,1%, artinya dalam 19 hari telah mengalir tambahan Rp6,78 triliun. 

    “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemisikinan,” tulisnya dalam unggahan Instagram @ditjenperbendaharaan, dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Dana Desa yang pengalokasiannya dihitung pada TA sebelum tahun anggaran berjalan dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan, yakni alokasi formula sebesar 30% dari anggaran Dana Desa dan ditambah sisa dari perhitungan Alokasi Dasar, Afirmasi, dan Kinerja yang belum terbagi ke desa atau sebesar Rp20,7 triliun. 

    Kemudian, Alokasi Dasar sebesar 65% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44,84 triliun, alokasi Afirmasi sebesar 1% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689 miliar, serta alokasi Kinerja sebesar 4% dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2,75 triliun. 

    Sejak dialokasikan pertama kali pada  2015, Dana Desa telah berhasil menjangkau lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. Dalam Undang-Undang (UU) No. 6/2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. 

    Dengan adanya Dana Desa, desa dapat mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

    Pada dasarnya Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD), yakni APBD.  Sementara pemerintah mencatat realisasi TKD hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp322 triliun atau 35% dari pagu. 

    Dana Desa pula menjadi sumber penting dalam pembangunanan desa. Terkini, dana tersebut akan membantu implementasi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

    Melansir dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah tengah mempercepat penyesuaian rencana keuangan tahunan pemerintah daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Salah satunya adalah untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Sembari menunggu APBD Perubahan 2025, dia mengatakan bahwa daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk program yang belum teranggarkan, seperti pembentukan Kopdes Merah Putih. Namun, untuk menggunakan anggaran BTT membutuhkan payung hukum. 

    Untuk itu, Tito akan menyiapkan Surat Edaran agar Kepala Daerah tak ragu menggunakan anggaran BTT untuk pembentukan KopDes Merah Putih.

  • Pulau di Anambas Dijual Online, DPR Bakal Panggil Menteri ATR/BPN

    Pulau di Anambas Dijual Online, DPR Bakal Panggil Menteri ATR/BPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II DPR RI bakal panggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk rapat pekan depan.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan rapat tersebut dilakukan guna membahas isu-isu pulau yang sedang ‘hangat’ di publik, khususnya soal isu Kepulauan Anambas yang dijual melalui situs online. 

    “Senin, rencana Senin [rapat dengan Menteri ATR/BPN]. Kan kita baru nyusun jadwal kemarin,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Dia melanjutkan bahwa Komisi II DPR akan bahas bukanlah konfliknya, tetapi soal pendataannya, digitalisasinya, dan kearsipannya. Baginya, ketiga hal tersebut merupakan hal yang sangat penting.

    Lebih lanjut, eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini menyoroti perlunya juga pemanggilan pihak situs online atau website yang meloloskan dan menampilkan penjualan pulau di Anambas. 

    “Jangan kita rame di DPR, tapi nggak pernah dipanggil yang punya website. Kan yang menjual website, bukan Pemda. Dari mana dia punya hak, keberanian untuk menjual itu,” tekannya.

    Lebih jauh, Dede bercerita dirinya baru saja berkunjung ke Gedung Arsip Nasional RI, di Jakarta. Dari kunjungannya ini, ternyata Arsip Nasional RI diketahui memiliki semua data tentang kepulauan Indonesia, termasuk tentang proses pembentukan daerah.

    “Ini kan menandakan bahwa ada ketidaksinkronan antara beberapa kementerian, dalam konteks ini bisa saja ATR, Kemendagri, KKP, juga Kementerian Kehutanan, yang kalau masalah soal batas daerah ini belum sinkron dengan data-data yang dimiliki Arsip tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.

    Untuk diketahui, sejumlah pulau di Indonesia dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, salah satu pulau yang dijual melalui platform itu yakni Pulau Pasangan, Anambas. 

    Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Penjual tidak mencantumkan harga, tetapi hanya menyebutkan harga sesuai permintaan.  

    Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas. 

    Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.

  • Penambang Nikel Minta Dirjen Gakkum ESDM Prioritaskan 3 Hal Ini

    Penambang Nikel Minta Dirjen Gakkum ESDM Prioritaskan 3 Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkap tiga prioritas langkah yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM setelah resmi terbentuk.

    Dewan Penasihat APNI Djoko Widayatno mengatakan, Ditjen Gakkum di lingkup sektor ESDM merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dia pun menaruh harapan besar terhadap Direktur Jenderal Gakkum ESDM Rilke Jeffri Huwae yang baru saja dilantik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas posisi baru tersebut. Rilke dikenal memiliki karir di kejaksaan berbagai wilayah. 

    “Pengalaman panjangnya di bidang hukum diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum di sektor ESDM, khususnya dalam memberantas praktik pertambangan ilegal dan penyelewengan sumber daya alam,” kata Djoko kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Dia pun memaparkan, sejumlah tugas yang harus dilakukan Ditjen Gakkum sebagaimana arahan dari Menteri ESDM Bahlil yakni terkait penataan izin usaha pertambangan (IUP). 

    Menurut Djoko, langkah penataan ulang izin tambang ini penting, termasuk perbaikan sistem dan koordinasi dalam penerbitan dan pengawasan IUP. 

    Tugas kedua yakni penindakan tambang ilegal (PETI) dan pengeboran ilegal. Secara langsung Ditjen Gakkum harus mulai menindak pelaku tambang ilegal dan illegal drilling. 

    “Ini termasuk identifikasi lokasi, penghitungan pelanggaran, hingga penyidikan dan penegakan hukum,” jelasnya. 

    Ketiga yakni mobilisasi aparat penegak hukum eksternal. Sebelumnya, Menteri Bahlil menekankan pentingnya melibatkan aparat dari KPK, TNI (purnawirawan), dan Polri/Jaksa untuk mengisi posisi-posisi strategis seperti direktur pencegahan, penyelesaian sengketa, dan penanganan aset. 

    “Kalangan ini dibutuhkan agar penegakan hukum berjalan efektif dan independen,” imbuhnya. 

    APNI optimistis dengan mengeksekusi ketiga tugas tersebut sebagai langkah awal, pembentukan Ditjen Gakkum dapat memperbaiki iklim investasi di sektor industri ekstraksi karena penegakan hukum akan menciptakan konsistensi hukum dan jaminan berusaha.

    Di sisi lain, Djoko juga melihat pembentukan Ditjen Gakkum memiliki potensi untuk memperkuat sektor ESDM nasional melalui kepastian hukum dan tata kelola perizinan yang lebih baik.

    Kemudian, sistem penegakan hukum yang terfokus, cepat, dan tegas terhadap pelanggaran, lalu mendorong investasi lebih sehat, lingkungan terlindungi, serta keadilan sosial di daerah tambang.

    Terakhir, menumbuhkan rasa aman pelaksana teknis dari Kementerian ESDM, yang mengedepankan good corporate governance (GCG) dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan Hukum

    “Namun, keberhasilannya tergantung erat pada kejelasan mandat operasional dan koordinasi antarlembaga, keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengawasan,” terangnya. 

    Tak lupa, Ditjen Gakkum disebut akan makin efektif jika penyusunan SDM profesional berintegritas dengan kapasitas memadai.

    “Jika ketiga faktor ini dijalankan, maka Ditjen Gakkum bisa menjadi katalis nyata bagi pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ESDM nasional. Apabila tidak, risikonya hanya akan menambah birokrasi tanpa memberikan dampak nyata,” pungkasnya. 

  • 35% Jaringan Internet Rumah di Dunia Terkoneksi Secara Wireless 2030

    35% Jaringan Internet Rumah di Dunia Terkoneksi Secara Wireless 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Teknologi Fixed Wireless Access (FWA) atau jaringan internet tetap nirkable diperkirakan memainkan peran yang makin penting dalam ekosistem broadband global.

    Jairngan internet tetap adalah jaringan internet yang hanya dapat terhubung pada satu lokasi. Biasanya layanan jaringan internet tetap menyasar perumahan dan perkantoran. Ada 2 metode jaringan internet tetap mengalir ke lokasi tersebut. Pertama, dengan kabel. Kedua, tanpa kabel atau wireless). 

    Menurut laporan Ericsson Mobility Report (EMR) edisi Juni 2025, FWA diproyeksikan akan menyumbang lebih dari 35% dari koneksi broadband tetap baru di seluruh dunia, dengan total jumlah koneksi diperkirakan mencapai 350 juta pada akhir 2030.

    Senior Vice President and Chief Technology Officer Ericsson, Erik Ekudden mengatakan penyedia layanan telah menyadari potensi 5G ini dan mulai memonetisasinya melalui penawaran layanan inovatif yang melampaui sekadar menjual paket data.

    “Untuk sepenuhnya mewujudkan potensi 5G, sangat penting untuk terus memperluas penerapan 5G SA dan membangun lebih banyak situs mid-band,” kata Erik dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, lanjut Erik, kapabilitas 5G SA berperan sebagai katalis dalam mendorong pertumbuhan bisnis baru.

    FWA yang didukung jaringan 5G memungkinkan penyedia layanan komunikasi (CSP) menawarkan paket berlangganan dengan variasi kecepatan dan konten hiburan layaknya layanan kabel atau fiber, sehingga membuka peluang monetisasi yang lebih luas dibandingkan dengan generasi FWA sebelumnya.

    Laporan EMR mencatat bahwa sekitar 80% CSP global yang disurvei kini telah menyediakan layanan FWA. Pertumbuhan tercepat terjadi pada penyedia layanan yang menawarkan paket berbasis kecepatan dan memanfaatkan kemampuan jaringan 5G.

    Lebih dari separuh (51%) CSP yang menawarkan FWA kini menyertakan opsi berbasis kecepatan, meningkat dari 40% pada Juni 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh tingkat adopsi tinggi di Amerika Utara, serta perkembangan pesat di Eropa dan Timur Tengah.

    Secara keseluruhan, langganan 5G secara global diperkirakan akan mencapai 2,9 miliar pada akhir 2025, atau sekitar sepertiga dari total langganan seluler. Jumlah ini diproyeksi meningkat hingga 6,3 miliar pada akhir 2030. Di saat yang sama, trafik data seluler global diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat hingga akhir dekade ini, dengan 5G menangani lebih dari 80 persen trafik seluler pada 2030.

    Potensi 5G di Asia Tenggara

    Di kawasan Asia Tenggara dan Oseania, jumlah langganan 5G diproyeksi mencapai 630 juta pada tahun 2030 atau sekitar 49% dari total langganan seluler. Trafik data per smartphone juga diperkirakan naik dua kali lipat dari 19 GB/bulan (2024) menjadi 38 GB/bulan pada 2030.

    Acting Head of Ericsson Indonesia, Daniel Ode mengatakan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memiliki potensi yang kuat dalam memanfaatkan 5G untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih bernilai bagi konsumen maupun industri.

    “Kami yakin Indonesia dapat meraih manfaat serupa begitu spektrum yang memadai tersedia. Ericsson senantiasa berkomitmen mendukung agenda transformasi digital Indonesia secara menyeluruh melalui teknologi mutakhir dan keahlian global kami di bidang 5G,” katanya.

    Sejalan dengan tren global, Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis dalam memperluas jangkauan internet berbasis FWA.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan pelaksanaan seleksi atau lelang pita frekuensi 1,4 GHz pada semester pertama 2025. Spektrum ini akan dialokasikan sebesar 80 MHz dan dirancang untuk mendukung akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel, termasuk untuk layanan publik seperti Puskesmas, sekolah, dan kantor pemerintahan di daerah yang sulit dijangkau infrastruktur kabel.

    “Selain itu, harga rata-rata bulanan untuk kecepatan internet mencapai hingga 100 Mbps masih cukup mahal. Tingginya biaya internet pelanggan dan biaya penggelaran jaringan Fiber Optic (FO), terutama di daerah rural dan sub-urban, serta regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal, menjadi tantangan utama,” tulis Komdigi dalam pernyataan resmi, Sabtu (25/1/2025).

    Hingga saat ini, tingkat penetrasi layanan Fixed Broadband (FBB) di Indonesia baru menyentuh 21,31% dari total sekitar 69 juta rumah tangga, mencerminkan masih besarnya ruang untuk pertumbuhan akses internet tetap.

  • Prabowo Resmikan Pusat Kecantikan Kerja Sama RI-Korsel di Bali, Bisa Operasi Plastik

    Prabowo Resmikan Pusat Kecantikan Kerja Sama RI-Korsel di Bali, Bisa Operasi Plastik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Ngoerah Sun Wellness and Esthetic Center (NSWAC) pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah, Denpasar, Bali, Rabu (25/6/2025). Pusat kesehatan itu melayani di antaranya layanan kecantikan. 

    Fasilitas kesehatan itu merupakan salah satu yang dikunjungi dan diresmikan Prabowo pada agenda kunjungannya di Bali, dalam rangka peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur serta Bali International Hospital. 

    Untuk diketahui, NSWAC adalah hasil kerja sama antara RSUP Ngoerah dan Sun Medical Center, asal Korea Selatan. Pusat kesehatan itu akan melayani layanan bedah plastik, dermatologi dan estetika, kedokteran gigi, medical check-up, serta layanan perawatan lainnya.

    Prabowo, dipandu oleh Deputi General Manager dr. Nahla Shihab, meninjau berbagai fasilitas dan ruang layanan seperti area registrasi di lantai 1, Poli Dermaesthetic dan Ruang Laser Treatment di lantai 3, dan Ruang Dental Laboratory di lantai 5.

    Pada sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kehadiran NSWAC sebagai bentuk kemajuan layanan kesehatan berkualitas internasional di Tanah Air. 

    “Saya kira ini adalah suatu terobosan, prestasi yang sangat baik untuk kita bisa memberi pelayanan yang tidak kalah dengan pelayanan terbaik di luar negeri,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (25/6/2025). 

    Kepala Negara juga menekankan pentingnya kehadiran fasilitas kesehatan ini dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Presiden ke-8 itu menilai kerja sama yang terjalin dengan mitra internasional telah membuahkan hasil yang membanggakan, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga dalam menarik perhatian pasien dari luar negeri.

    “Saya lihat ini sangat luar biasa kerja sama ini. Dan ini saya lihat juga sudah berhasil menarik pasien-pasien di luar negeri. Saya juga lihat fasilitasnya luar biasa, teknologi juga sangat mutakhir. Saya ucapkan selamat untuk semua pihak yang telah bekerja sehingga menghasilkan suatu aset bagi bangsa dan negara kita,” ucapnya.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat berkelakar bahwa tertarik untuk mendatangi fasilitas layanan gigi di NSWAC.

    “Saya kira itu saja dari saya dan ini sangat menarik. Siapa tahu saya juga diam-diam akan ke sini, untuk gigi saya memang perlu perbaikan,” ujarnya disambut tawa hadirin.

  • Ditjen Gakkum ESDM Beroperasi, Tambang Ilegal hingga BBM Oplosan jadi PR

    Ditjen Gakkum ESDM Beroperasi, Tambang Ilegal hingga BBM Oplosan jadi PR

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi beroperasi seiring dengan terisinya posisi direktur jenderal dan jajarannya.

    Adapun, Rilke Jeffri Huwae resmi menjabat sebagai dirjen gakkum Kementerian ESDM setelah dilantik di Gedung Chairul Saleh, Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Rabu (25/6/2025). 

    Founder & Advisor Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto memandang terbentuknya Ditjen Gakkum ESDM berpotensi membawa angin positif di sektor energi. 

    “Pembentukan Ditjen ini bisa kemudian memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian ESDM dengan masalah-masalah energi, migas, minerba yang berkaitan dengan penegakan aturan dengan lebih baik,” kata Pri kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Selama ini, Pri melihat dalam regulasi di sektor migas maupun minerba memang sudah terbentuk landasan mengenai penegakan hukum dari aparat pemerintah di instansi sipil seperti halnya Kementerian ESDM. 

    Namun, pembentukan Ditjen Gakkum ESDM ini dinilai akan lebih fokus dan memperkuat kinerja sektoral karena ada pihak yang secara khusus menangani dari sisi penegakan hukumnya. 

    “Harapannya yang ditangani bisa meliputi persoalan terkait tambang ilegal, sumur migas ilegal, pengawasan teknik-volume-kandungan produksi tambang, penerapan aturan baku mutu lingkungan di lingkup bidang ESDM, sampai pada masalah terkait penyalahgunaan atau oplosan produk BBM dan LPG subsidi,” ujarnya. 

    Tak hanya itu, berdirinya Ditjen Gakkum ESDM juga dapat mempermudah koordinasi dalam hal penegakan aturan/hukum di lingkup Kementerian ESDM dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, KPK.

    “Dari situ harapannya penertiban-penertiban terhadap permasalahan-permasalahan terkait sebagaimana di atas kemudian dapat diterapkan dengan lebih efektif,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, Menteri Bahlil Lahadalia telah melantik Rilke Jeffri Huwae menjadi dirjen gakkum Kementerian ESDM dan Ma’mun sebagai direktur penindakan pidana Ditjen Gakkum. 

    Rilke sebelumnya menjabat sebagai staf ahli bidang pengembangan sektor investasi prioritas di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

    Dia juga sempat menjabat sebagai kepala kejaksaan negeri di Fak-fak, Bangka, dan Ternate, serta asisten perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

    Sementara itu, Kombes Pol. Ma’mun sebelumnya menjabat sebagai kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri, Markas Besar Kepolisian RI. 

    Berdasarkan keterangan dalam akun resmi Instagram @dittipideksus_bareskrim, Ma’mun dilantik sebagai kasubdit V IKNB (industri keuangan nonbank) oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri pada 2020 lalu. 

  • Akamai Genjot Lini Komputasi Awan, Saingi Alibaba Cs Lewat Produk Terjangkau

    Akamai Genjot Lini Komputasi Awan, Saingi Alibaba Cs Lewat Produk Terjangkau

    Bisnis,com, JAKARTA — Akamai Technologies, perusahaan global di bidang cloud computing dan keamanan siber, bakal memperkuat bisnis komputas awan di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan menghadirkan layanan yang terjangkau. Persaingan perebutan pasar komputasi awan makin ketat.

    CTO Cloud Computing Akamai Technologies, Jay Jenkins menargetkan pertumbuhan pesat layanan cloud Akamai, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan efisiensi biaya dan keamanan di era kecerdasan buatan (AI), di pasar Indonesia. Sayangnya, dia tidak menyebutkan angka pertumbuhan tersebut.

    Jay mengungkap bahwa meski Akamai masih tergolong baru di sektor cloud, pertumbuhan bisnisnya sangat pesat dan hanya kalah dari lini produk keamanan. 

    “Fokus kami adalah terus memperkuat kapabilitas jaringan distribusi global, kemampuan keamanan, dan menjaga biaya tetap rendah,” ujar Jay dalam diskusi virtual, Rabu (25/6/2025).

    Jay mengatakan salah satu keunggulan yang didorong Akamai adalah biaya transfer data (egress) yang jauh lebih murah dibandingkan penyedia cloud besar (hyperscaler). 

    Perusahaan hanya mematok biaya 0,5 sen per gigabyte atau sepuluh kali lebih murah dari harga rata-rata hyperscaler. 

    “Kami juga menjaga agar infrastruktur komputasi tetap terjangkau, sehingga organisasi tidak perlu kembali ke on-premise hanya demi efisiensi biaya,” jelasnya.

    Menjawab tantangan keamanan di era AI, Jay menegaskan pentingnya pendekatan zero trust dibandingkan paradigma firewall tradisional. 

    Dia menegaskan AI telah mengubah lanskap keamanan, mulai dari serangan impersonasi suara hingga malware yang terus beradaptasi secara otomatis. Organisasi perlu beralih ke jaringan zero trust dan micro-segmentation agar tidak ada satu pun titik yang sepenuhnya dipercaya.

    Akamai telah melayani berbagai industri di Asia Tenggara dan Indonesia, terutama sektor ad tech, gaming, media, retail, dan SaaS. Sebagian besar pelanggan tersebut menerapkan strategi multi-cloud.  Mereka ingin mendekatkan aplikasi bisa lebih dekat ke pelanggan dengan biaya rendah dan latensi minimal. 

    Menjawab isu konektivitas di Indonesia yang sangat luas, Jay menyoroti pentingnya arsitektur edge dan jaringan terdistribusi. Akamai saat ini memiliki tujuh lokasi edge di Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Ini memungkinkan aplikasi tetap responsif meski terjadi gangguan, seperti putusnya kabel bawah laut. 

    “Kami juga terbuka bekerja sama dengan penyedia lokal untuk menambah titik edge demi meningkatkan resiliensi,” jelasnya.

    Jay juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam operasional AI. Perusahaan dapat menggunakan managed service di awal, dengan tetap memantau perkembangan open source agar tidak terjebak vendor lock-in. 

    Portabilitas model AI sangat penting untuk masa depan, menurut Jay, khususnya untuk industri gaming, media, IoT, smart city, dan ritel sebagai sektor yang paling cepat mengadopsi edge cloud untuk AI.

  • Eks Mendag Enggartiasto Bakal Dipanggil di Sidang Impor Gula? Ini Kata Kejagung

    Eks Mendag Enggartiasto Bakal Dipanggil di Sidang Impor Gula? Ini Kata Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menyerahkan sepenuhnya kepada hakim soal pemanggilan eks Mendag Enggartiasto Lukita untuk menjadi saksi di sidang impor gula yang sebelumnya menyeret Tom Lembong. 

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung RI Sutikno mengatakan dalam proses persidangan pemanggilan saksi itu merupakan kewenangan penuh majelis hakim.

    “Ya nanti kalau memang terlibat, hakim buat penetapan. Kita akan mengikuti perintahnya. Jaksakan bakal mengikuti penetapan hakim,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

    Dia menambahkan sejauh ini nama Enggartiasto tidak ada dalam daftar saksi yang bakal diajukan dalam sidang importasi gula untuk sembilan bos perusahaan swasta.

    “Ya [tidak ada] memang itu kaitannya [penyidikan] masih sampai dengan yang sekarang [eks Mendag Tom Lembong],” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, nama Enggar muncul pada sidang dakwaan Direktur Utama PT Angels Products Tony Wijaya Ng di PN Tipikor, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/6/2025).

    Tony Wijaya Cs telah didakwa secara melawan hukum mengajukan persetujuan impor gula kristal mentah kepada dua Mendag, yakni Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, serta Enggartiasto Lukita. 

    “Secara melawan hukum, yaitu […] mengajukan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada Thomas Trikasih Lembong dan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang diketahui Persetujuan Impor tersebut tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian,” demikian bunyi dakwaan jaksa yang dibacakan, Kamis (19/6/2025). 

    Persetujuan impor gula kristal mentah itu dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, Induk Koperasi Kartika (Kartika) serta Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol). 

    Adapun, beberapa perbuatan melawan hukum lain yang turut didakwakan kepada para terdakwa juga meliputi pengajuan persetujuan impor ke Tom dan Enggar tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

  • Kemnaker Perpanjang Diskon Iuran Padat Karya hingga 2026, PP 7/2025 Direvisi

    Kemnaker Perpanjang Diskon Iuran Padat Karya hingga 2026, PP 7/2025 Direvisi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.7/2025 yang mengatur soal penyesuaian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi perusahaan industri padat karya tertentu tahun 2025. 

    Revisi dilakukan usai pemerintah sepakat untuk memperpanjang program diskon iuran JKK bagi industri padat karya hingga Januari 2026.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi menyampaikan, perubahan utama dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) itu yakni terkait masa berlaku kebijakan yang tertuang dalam PP No.7/2025.

    Untuk diketahui, dalam Pasal 10 PP No.7/2025, diskon iuran JKK bagi industri padat karya berlaku untuk iuran Februari hingga Juli 2025. Kemudian, dalam rapat kementerian/lembaga pada 27-28 Mei 2025, disepakati bahwa program ini akan diperpanjang hingga Januari 2026.

    “Ini merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian,” kata Cris dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025).

    Cris menuturkan, setidaknya ada tiga tujuan utama dalam revisi beleid tersebut. Pertama, memberikan keringanan pembayaran iuran bagi industri padat karya.

    Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk meringankan beban perusahaan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik saat ini.

    Kedua, menjamin pelindungan pekerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Meski ada keringanan iuran, Cris menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja tetap menjadi prioritas.

    Ketiga, menjaga agar manfaat yang diterima oleh peserta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    “Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa perusahaan tetap patuh terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

    Dia mengharapkan pembahasan rancangan aturan ini dapat rampung hari ini, agar segera dilanjutkan ke tahap harmonisasi di Kementerian Hukum.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah tahun ini memberikan diskon iuran JKK bagi sektor padat karya tertentu dalam rangka menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlangsungan usaha dan mengantisipasi ketidakmampuan perusahaan di sektor ini dalam membayar iuran JKK secara masif.

    Penyesuaian iuran JKK dan rekomposisi iuran JKK untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berlaku untuk iuran JKK Februari-Juli 2025.

  • Momen Prabowo Terkesima Lihat RS Estetika di Bali: Saya Diam-diam Mau Ke Situ

    Momen Prabowo Terkesima Lihat RS Estetika di Bali: Saya Diam-diam Mau Ke Situ

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku terkesima dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali. Dia pun menyatakan tertarik untuk mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut. 

    Pada peresmian KEK Sanur dan Bali International Hospital, Rabu (25/6/2025), Prabowo menyatakan masyarakat harus berbangga dengan kehadiran KEK Sanur yang dinilainya sebagai terobosan. Dia mengaku sempat berkeliling ke beberapa fasilitas di sana dan menyebut alat-alat medis yang digunakan berteknologi canggih. 

    “Saya lihat dua rumah sakit hari ini, Rumah Sakit Wellness dan Estethic Center dari Universitas Ngoerah Sun. Luar biasa di situ teknologi dan pengobatan yang cukup canggih taraf internasional untuk kulit, plastik, gigi, dan mata, dan sebagainya,” ujarnya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/6/2025). 

    Prabowo memuji teknologi medis yang digunakan di fasilitas-fasilitas tersebut. Dia bahkan menyebut tertarik untuk secara diam-diam mengunjunginya. 

    “Sampai saya sendiri tertarik. Mungkin diam-diam saya mau juga ke situ. Tapi diam-diam nyamar, dan katanya ada jalur khusus untuk gubernur ke atas, katanya,” kata pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Fasilitas kesehatan yang dimaksud Prabowo adalah Ngoerah Sun Wellness and Esthetic Centre, yang terletak di RSUP Prof. Ngoerah. Rumah sakit itu bekerja sama dengan Sun Medical Center asal Korea Selatan. 

    Tidak hanya itu, Prabowo turut mengunjungi Bali International Hospital. Dia menggambarkan rumah sakit bertaraf internastional itu bernuansa hotel. 

    “Waktu saya masuk saya kira hotel, memang rumah sakit nuansa hotel. Lantainya marmer. Maksudnya adalah bahwa Indonesia adalah negara besar, negara bekemajuan, dinamis, sehingga kita juga harus punya fasilitas terbaik sehingga kita bisa jadi pusat, kita bisa terima pasien dari kawasan kita, kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan sebagainya,” tuturnya.