Category: Bisnis.com

  • Petani Keluhkan Ketidakpastian Harga Sawit dan Penertiban Lahan

    Petani Keluhkan Ketidakpastian Harga Sawit dan Penertiban Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Petani kelapa sawit menghadapi tekanan ganda dari fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) serta ketidakpastian akibat penertiban kawasan hutan yang berlangsung masif. 

    Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti kondisi ini sebagai tantangan serius yang bukan hanya berdampak pada ekonomi petani, tetapi juga memengaruhi posisi strategis Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

    “Petani saat ini menjadi bagian dari rantai pasok domestik dan global, sehingga apapun yang terjadi pada harga CPO [crude palm oil] akan sangat berpengaruh terhadap harga TBS di tingkat petani,” kata Mutiara Panjaitan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo dalam Bisnis Indonesia Forum: Sembelit Industri Sawit, Masihkan Prospektif jadi Penopang? pada Selasa (24/6/2025). 

    Menurut Mutiara, setidaknya ada dua isu utama yang menjadi sorotan petani. Pertama adalah ketidakpastian sosial-ekonomi akibat harga CPO yang sangat fluktuatif, membuat petani ragu apakah sektor sawit masih dapat menopang kesejahteraan mereka ke depan. 

    Isu kedua yang tak kalah penting adalah penertiban kawasan hutan yang dilakukan secara intensif belakangan ini. 

    Mutiara menyebut pendekatan yang dipakai oleh pemerintah dan otoritas terkait belum sepenuhnya diterima dengan utuh oleh petani di lapangan. 

    “Efek psikologisnya besar. Informasi soal siapa subjeknya, apa objeknya, dan berapa luas kawasan yang ditertibkan itu tidak tersampaikan secara utuh ke seluruh anggota,” katanya.

    Dia menambahkan, petani bukan hanya bagian dari rantai pasok, tetapi juga menjadi subjek penting dalam penyelesaian status lahan dan bagian dari program ketahanan nasional, baik pangan maupun energi. 

    “Karena itu, penting sekali agar komunikasi kepada petani dilakukan dengan lebih transparan dan inklusif,” tegasnya.

    Kondisi yang dialami petani juga menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengingatkan posisi Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia tak boleh tergeser hanya karena persoalan lahan.

    “Kalau industri sawit kita menurun, maka perekonomian Indonesia secara keseluruhan juga akan terdampak. Dunia butuh sawit Indonesia. Jika pasokan terganggu, harga pangan global bisa melonjak,” kata Eugenia.

    Menurutnya, pemerintah bersama pelaku industri perlu segera merumuskan arah kebijakan dan konsep jangka panjang agar industri sawit Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan.

    “Jangan sampai Malaysia menggantikan posisi kita hanya karena kita tidak menyelesaikan persoalan di dalam negeri,” kata Eugenia.

  • Bisnis Schneider Masih Aman di Tengah Konflik Iran

    Bisnis Schneider Masih Aman di Tengah Konflik Iran

    Bisnis.com, CIKARANG—  Schneider Electric mengungkap konflik geopolitik antara Israel dan Iran belum memberikan dampak terhadap pasokan bahan baku. 

    President Director Schneider Electric Indonesia & Timor-Leste, Martin Setiawan menyatakan konflik tersebut belum memengaruhi operasional maupun rantai pasok perusahaan hingga saat ini, 

    “Sejauh ini belum ada dampaknya ke kami. Harapannya juga tidak ada ya,” kata Martin saat ditemui usai peresmian perluasan pabrik Schneider Electric di Cikarang, pada Selasa (24/6/2025). 

    Lebih lanjut, Martin mengatakan perusahaan telah mengantisipasi risiko gangguan rantai pasok global dengan mengandalkan jaringan distribusi regional. 

    “Schneider kan beroperasi dengan berbagai macam hub. Kami di Asia Tenggara ini ada hub sendiri yang paling dekat gitu ya. Jadi masih belum impact,” tambahnya.

    Senada dengan Martin, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menyampaikan situasi global tersebut sejauh ini belum menimbulkan gangguan signifikan terhadap sektor industri dalam negeri.

    Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan, mengatakan meski belum ada dampak langsung, pemerintah tetap bersikap waspada. Dia juga menyoroti potensi kenaikan harga material tertentu seperti non-gas energy sources (NGES) apabila konflik terus berlanjut. 

    “Selama ini memang belum ada dampak tapi kita harus waspada juga karena terkait oleh NGES di sana juga perlu nanti bisa naik lah kalau memang terjadi perang yang berpanjang. Tapi selama ini belum ada. Semoga tidak ada lah dampaknya kalau gencatan senjatanya lebih cepat ya, mudah-mudahan tidak ada efek apa-apa dan damai lagi,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, ekonom menilai konflik perang Iran dengan Israel dan keterlibatan Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke kinerja industri secara global, termasuk Indonesia, meskipun saat ini efeknya masih terbatas.  

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, rantai pasok barang-barang selain energi dari kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, tergolong tak signifikan. Sebab, jalur perdagangan global yang paling besar saat ini bukan melalui kawasan tersebut, melainkan Laut Merah dan Terusan Suez.  

    “Untuk bahan baku secara umum, mungkin tidak terlalu banyak untuk saat sekarang dampaknya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).  

    Menurut dia, selama jalur utama perdagangan tersebut tidak terganggu untuk memasok barang-barang selain energi, maka kondisi usaha masih bisa berjalan normal.  Namun, dia menekankan pentingnya kewaspadaan jika konflik meluas ke wilayah lain seperti Mesir atau Terusan Suez. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rantai pasok global secara lebih luas bisa terganggu.  

    “Kecuali kalau juga merambah diperlukan lebih luas lagi sampai ke Mesir misalnya, sampai ke Terusan Suez dan lain-lain, yang ini bisa mempengaruhi rantai pasok secara lebih jauh,” jelasnya

    Konflik perang antara Iran dan Israel yang berpotensi meluas juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekspor-impor. Apalagi, sebelumnya industri masih cemas dengan adanya dinamika kebijakan sebelumnya seperti tarif perdagangan era Presiden Trump. Dia juga tak memungkiri konflik tersebut akan berakibat pada lonjakan biaya logistik, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari kondisi normal. Meskipun untuk saat ini belum ada dampak signifikan terhadap logistik akibat perang, perubahan rute pelayaran bisa saja terjadi, terutama untuk menghindari wilayah konflik.  

    “Tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan rute yang mungkin selama ini mendekati Timur Tengah, terutama Teluk Persia, mungkin itu dihindari,” terangnya. 

    Dia menegaskan bahwa secara umum, jalur perdagangan seperti Selat Malaka dan perairan Asia Timur saat ini belum terganggu sehingga rantai pasok global masih berjalan relatif normal.  Namun demikian, risiko terhadap perubahan biaya logistik di masa depan tetap ada.  

    “Untuk saat sekarang masih relatif terbatas, tapi memang perlu diantisipasi ke depan,” tuturnya.

  • Evakuasi Pendaki Brasil, Jalur Pendakian Sembalun Menuju Puncak Rinjani Ditutup Sementara

    Evakuasi Pendaki Brasil, Jalur Pendakian Sembalun Menuju Puncak Rinjani Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA — Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) telah menutup sementara empat jalur wisata pendakian sembalun menuju Puncak Gunung Rinjani.

    Kepala Balai Balai, Yarman mengatakan penutupan sementara itu berkaitan dengan evakuasi pendaki wanita asal Brasil berinisial JDSP (27).

    “Aktivitas pendakian dari Pelawangan 4 Jalur Wisata Pendakian Sembalun menuju puncak Gunung Rinjani ditutup sementara mulai 24 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Yarman mengungkap, alasan penutupan jalur itu dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi serta menjaga keselamatan pendaki hingga tim evakuasi yang menggunakan jalur sembalun.

    “Dalam rangka percepatan proses evakuasi korban kecelakaan di Cemara Nunggal jalur menuju Puncak Gunung Rinjani dan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung,” imbuhnya.

    Di samping itu, Yarman mengungkap bahwa pengunjung masih dapat mendaki di seluruh jalur wisata pendakian TNGR sampai batas Pelawangan 4 Sembalun.

    “Pengunjung masih dapat melakukan aktivitas pendakian di seluruh jalur wisata pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani sampai dengan lokasi Pelawangan 4 Sembalun,” pungkas Yarman.

    Sekadar informasi, korban JDSP terjatuh di tebing sekitar Cemara Nunggal saat menuju puncak Rinjani pada Senin (23/6/2025).

    Sekitar pukul 06.30 WITA, keberadaan Juliana terpantau melalui drone. Dia terlihat tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter. Dari hasil pengamatan visual, dia tampak dalam kondisi tidak bergerak.

  • Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai bahwa Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2%—5,3% agar APBN 2026 menjadi lebih kredibel, sehat, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, musuh yang kini dilawan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah ketidakpastian global. Setiap negara pun pastinya akan melakukan proteksi terhadap negaranya masing-masing.

    “Karena globalisasi nampaknya kehilangan arah. Lalu lintas perdagangan sedemikian buruk karena ulahnya Presiden Amerika yang seperti kita alami saat ini, maka [pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran] 5,2% sampai 5,3% itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengemukakan bahwa pada 1 Juli 2025 mendatang, pemerintah dan DPR akan mulai membahas Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2026.

    “Menteri Keuangan akan di Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas pelbagai pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu kami akan raker dengan Menteri Keuangan soal APBN kita ke depan,” ujarnya.

    Adapun, menurut prediksinya APBN 2026 bisa mencapai sekitar Rp3.800 triliun. Dari perkiraannya ini, belanja wajib alias mandatory spending sebesar 20% dari APBN akan disesuaikan untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pendidikan dasar gratis, baik negeri maupun swasta.

    “Katakanlah prediksi saya, APBN sekitar Rp3.800-an [triliun], 20% dari Rp3.800 triliun itu kurang lebih Rp760 triliun. Baik di pusat maupun di daerah, termasuk di dana abadi pendidikan, maka semua akan tercapai,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendatang sebesar 4,8%.

    Hal tersebut disampaikan dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook June 2025, yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat.

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    Di lain sisi, OECD juga turut memperingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi global melambat lebih tajam dari perkiraan sebelumnya, akibat dampak berkepanjangan dari kebijakan proteksionisme dagang Presiden AS Donald Trump terhadap perekonomian domestik Amerika Serikat.

    Dalam laporan Economic Outlook terbaru yang dirilis Selasa (3/6/2025), OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% untuk periode 2025—2026, dari estimasi sebelumnya sebesar 3,1% untuk 2025 dan 3,0% untuk 2026. Sebagai perbandingan, pertumbuhan global tahun lalu tercatat 3,3%.

  • Indosat (ISAT) Dukung Skema Berbagi Jaringan, Tingkatkan Efisiensi

    Indosat (ISAT) Dukung Skema Berbagi Jaringan, Tingkatkan Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menyambut positif rencana hadirnya skema berbagi jaringan. Perusahaan memperkirakan kebijakan tersebut membuat ongkos operasional operator menjadi lebih hemat.

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan skema jaringan terbuka berbasis spektrum frekuensi baru guna mempercepat penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik. 

    Kebijakan ini didesain untuk mendorong model open access, di mana penyelenggara jaringan wajib membuka infrastruktur mereka agar dapat digunakan bersama oleh operator lain.

    Direktur & Chief Business Officer IOH, Muhammad Buldansyah, menyebut skema tersebut memungkinkan dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

    “Terkait skema model berbagi jaringan dan berbagi spektrum atau infrastructure sharing dan spectrum sharing yang diasosiasikan dengan frekuensi baru yang tengah disiapkan Komdigi, kami melihat bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilakukan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Selasa (24/6/2025) 

    Lebih lanjut, Buldansyah menekankan bahwa implementasi berbagi infrastruktur dapat membawa manfaat signifikan bagi industri dan masyarakat luas. 

    Termasuk dapat meningkatkan efisiensi biaya jaringan dan mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi di wilayah Indonesia. Namun, dia juga mengingatkan penggunaan spektrum bersama melalui perangkat aktif saat ini masih dibatasi secara regulatif hanya untuk teknologi terbaru, seperti 5G dan generasi setelahnya. 

    Keberhasilan implementasi skema ini, menurutnya, akan sangat ditentukan oleh kejelasan aspek keekonomian dari spektrum yang dialokasikan.

    “Kami juga percaya bahwa keberhasilan implementasi skema ini akan sangat bergantung pada kejelasan aspek keekonomian dari spektrum frekuensi itu sendiri, hal tersebut menjadi penting agar tetap menciptakan insentif yang sehat bagi investasi jaringan ke wilayah yang belum terjangkau,” katanya.

    Sebagai informasi, Komdigi telah menyelesaikan penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri sebagai dasar hukum dari program internet murah tersebut. 

    Regulasi ini telah melalui proses konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Nantinya, pemilihan operator penyedia jaringan akan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen terhadap penyediaan layanan yang terjangkau.

    Sebelum peluncuran kebijakan ini, pemerintah telah berdiskusi dengan para operator seluler terkait upaya menghadirkan layanan internet tetap berkecepatan hingga 100 Mbps di wilayah-wilayah tanpa jaringan serat optik, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa. 

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, saat ini sekitar 86% sekolah (190.000 unit), 75% puskesmas (7.800 unit), dan 32.000 kantor desa masih belum terkoneksi jaringan internet tetap.

    Adapun penetrasi fixed broadband di rumah tangga Indonesia baru mencapai 21,31% secara nasional, yang menunjukkan adanya ruang besar untuk peningkatan akses digital melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri telekomunikasi.

  • Proyek Baterai Antam-CATL Rp97 Triliun Segera Dibangun, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Proyek Baterai Antam-CATL Rp97 Triliun Segera Dibangun, Bahlil: Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim groundbreaking megaproyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) di Maluku Utara bakal jadi yang terbesar di dunia.

    Dia menyebut groundbreaking proyek yang berlokasi di Halmahera Timur itu akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (29/6/2025).

    Adapun, proyek hilirisasi nikel itu digarap oleh konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), dan Contemporary Amperex Technology Co. (CATL). Menurut Bahlil, ini merupakan investasi nikel dari hulu ke hilir.

    “Dari tambang smelter HPAL [high pressure acid leach], prekursor, sampai katoda. Ini pertama kali di dunia sebesar ini,” ujar Bahlil dalam acara dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan nilai investasi dari proyek tersebut mencapai sekitar US$6 miliar atau setara Rp97,97 triliun (asumsi kurs Rp16.328 per US$).

    Menurut Bahlil, peresmian pembangunan pabrik tersebut bisa memicu investor lain untuk menanamkan modal di Indonesia. Pasalnya, proyek ini membuktikan bahwa hilirisasi di Indonesia lebih ekonomis.

    “Pasti negara-negara lain Juga berpikir kalau ini [hilirisasi] semuanya dilakukan di Indonesia, maka biaya produksi akan lebih murah,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, terkait proyek ini, Antam bersama Hong Kong CBL Limited (HKCBL) resmi mendirikan perusahaan patungan atau joint venture (JV) baru dengan nama PT Nickel Cobalt Halmahera (HPAL JVCO).  HKCBL merupakan anak usaha Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) atau cucu usaha dari CATL. 

    Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pendirian entitas ini dilakukan berdasarkan joint venture agreement (JVA) yang ditandatangani pada 22 Desember 2023 dan disahkan melalui akta notaris pada 10 Juni 2025.  

    HPAL JVCO tercatat memiliki modal dasar senilai Rp10 miliar, dengan setoran awal dari Antam mencapai Rp3 miliar atau setara 30% kepemilikan saham. Adapun, sisanya dikuasai oleh HKCBL sebesar 70%. 

    Manajemen Antam menegaskan bahwa pendirian HPAL JVCO merupakan bagian dari pengembangan proyek baterai EV yang digagas melalui kerja sama antara Antam, IBC, dan CBL. Proyek tersebut mencakup enam subproyek terintegrasi, mulai dari pertambangan, pengolahan nikel, produksi baterai, hingga daur ulang.  

    “Keikutsertaan perseroan dalam proyek baterai EV sangat esensial untuk pertumbuhan jangka panjang,” ungkap manajemen Antam.   
    Sementara itu, berdasarkan hasil studi kelayakan, entitas baru tersebut memiliki potensi net present value (NPV) sebesar US$519,28 juta dengan internal rate of return (IRR) mencapai 15,52% dan profitability index 1,41 kali. Hasil ini berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (SRR).

  • DPR Dorong KPK Panggil Eks Menag Yaqut untuk Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

    DPR Dorong KPK Panggil Eks Menag Yaqut untuk Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas untuk mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah Haji 2024.

    Menurutnya itu sudah sejalan dengan hasil panitia khusus (Pansus) Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024.

    “Ya jelas kan kalau ada hasil Pansus ya dipanggil lah,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum PKB ini menyinggung Yaqut yang kerap kali mangkir dari undangan pansus di DPR. Menurutnya, bila memang Yaqut nanti dipanggil oleh KPK tidak bisa seperti itu lagi.

    “Kemarin di pansus tidak hadir, tidak mungkin kalau nanti KPK, akan ada tahapan ya siapa yang dipanggil dulu, kemudian keterangan-keterangan. Tinggal penyelidikan nanti disampaikan akan naik tahap ke sidik, KPK sudah punya tahapannya, ada hasil pansus kemarin,” ujarnya.

    Lebih jauh, Cucun menegaskan KPK silakan saja menggunakan temuan pansus DPR untuk dijadikan salah satu ‘bekal’ mengusut dugaan korupsi.

    “Ya itu kan hasil pansus yang lama silakan jalan saja kalau hasil pansus yang lama. Itu kan hasil DPR sama pemerintah tinggal ditindaklanjuti sama aparat penegak hukum,” ucapnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Penanganan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (19/6/2025).  

    “Ya, benar. Kayaknya masih penyelidikan,” ujar Asep kepada wartawan melalui pesan singkat.  

    Asep juga membenarkan bahwa penyelidikan yang tengah dilakukan KPK itu juga berkaitan dengan dugaan praktik korupsi terkait dengan penentuan kuota haji.

  • DPR dan Pemerintah Bakal Gelar Raker Bahas Revisi KUHAP Pekan Depan

    DPR dan Pemerintah Bakal Gelar Raker Bahas Revisi KUHAP Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas revisi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mulai minggu depan.

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pihaknya sudah melakukan partisipasi bermakna (meaningful participation) dengan mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat.

    Dikatakan dia, pihak pemerintah pun sudah melakukan hal serupa dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi KUHAP dan bersyukur tahap ini sudah selesai dilakukan.

    “Nah, DIM yang sudah disepakati pemerintah, kemungkinan besar minggu ini sudah dikirim dan Insya Allah minggu depan akan mulai raker antara pemerintah dan DPR dan akan memulai pembahasan-pembahasan undang-undang,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (24/6/2025).

    Akan halnya, Ketua Harian Gerindra tersebut enggan membeberkan pasal-pasal apa saja yang krusial direvisi nantinya. Dia hanya menyebut pembahasannya nanti akan transparan dan terbuka.

    Lebih jauh, Dasco menjelaskan berkaitan dengan target penyelesaian revisi KUHAP itu bergantung pada perkembangan pembahasan yang ada.

    “Itu kalau lancar ya bisa cepat, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati,” tegasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah mengungkap sebanyak 6.000 poin masalah, usulan perbaikan maupun alternatif yang dimuat dalam naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).  

    Naskah DIM itu telah selesai disusun dan ditandatangani oleh tim penyusun yang meliputi Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung serta Kementerian Sekretariat Negara, Senin (23/6/2025). 

    Nantinya, naskah DIM itu akan segera diserahkan ke DPR setelah pembukaan masa sidang.  

    “[Jumlah DIM] sekitar 6.000,” ungkap Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada konferensi pers usai acara penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP, di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025). 

  • Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Prabowo Terus Pantau Konflik Iran-Israel, Fokuskan Evakuasi dan Keselamatan WNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau secara cermat perkembangan konflik antara Iran dan Israel yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. 

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa fokus dari kepala negara saat ini adalah keselamatan dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan solusi perdamaian antar negara yang berkonflik.

    “Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitakan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait untuk ya mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” ujar Juri di kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya untuk siap mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) jika situasi memburuk di wilayah terdampak konflik. Proses antisipasi tersebut, menurut Juri, sudah berjalan dan terus dipantau secara aktif.

    “Untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Juri menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan posisi non-blok. Dalam konteks ini, Indonesia memandang perdamaian sebagai solusi utama yang harus diupayakan untuk mengakhiri konflik.

    Menurutnya, Presiden Prabowo juga terus mendorong berbagai upaya diplomatik untuk menurunkan ketegangan dan menghindari jatuhnya korban lebih banyak.

    “Presiden melakukan berbagai upaya untuk mendorong deeskalasi, mendorong menurunnya eskalasi konflik di kawasan itu,” pungkas Juri.

  • Schneider Targetkan Peningkatan Produksi 30% Lewat Pabrik Baru di Cikarang

    Schneider Targetkan Peningkatan Produksi 30% Lewat Pabrik Baru di Cikarang

    Bisnis.com, CIKARANG— Schneider Electric memperluas fasilitas pabriknya di kawasan Cikarang, Jawa Barat. 

    Perluasan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat kapasitas produksi peralatan kelistrikan berteknologi tinggi, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap transisi energi di Indonesia.

    President Director Schneider Electric Indonesia & Timor-Leste Martin Setiawan mengatakan  perluasan ini dilakukan di lokasi yang berjarak sekitar satu kilometer dari pabrik utama yang telah beroperasi sejak 1995. Fasilitas baru ini akan memproduksi peralatan listrik mulai dari tegangan rendah (low voltage) hingga tegangan menengah (medium voltage), termasuk teknologi panel terbaru yang lebih ramah lingkungan.

    “Di sini kami produksi peralatan elektrik, mulai dari low voltage, medium voltage. Teknologi terbaru yang kami akan produksi di Indonesia adalah panel dengan air insulated,” kata Martin usai acara peresmian di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (24/6/2025). 

    Martin mengatakan panel listrik konvensional umumnya menggunakan gas SF6 yang berdampak buruk bagi lingkungan. Karena itu, pihaknya kini mengembangkan panel berteknologi air insulated yang lebih berkelanjutan dan telah mulai diproduksi di Indonesia, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Dengan perluasan ini, kapasitas produksi pabrik Schneider Electric di Indonesia meningkat sebesar 30%, dari sebelumnya sekitar 5.000 unit panel per tahun. 

    “Mungkin dari 5.000 panel naik 30%,” imbuhnya.

    Sekitar 50% dari total produksi akan diserap pasar domestik, sementara sisanya diekspor ke kawasan Asia Tenggara, Pasifik, Australia, bahkan beberapa negara di Eropa. Martin juga mengungkapkan perusahaan menargetkan peningkatan bertahap jumlah tenaga kerja hingga mencapai 1.500 orang pada 2029, dengan mayoritas berasal dari tenaga kerja lokal.

    “Rencananya kami akan step-by-step meningkat, mungkin sampai dengan 1.500 pada 2029. Kami akan rekrut mayoritas lokal,” ucapnya.

    Martin menambahkan, komponen lokal dalam produk yang dihasilkan di fasilitas ini telah mencapai hingga 40%, sesuai dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah.

    Lebih jauh, Martin  menyebut perluasan ini akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi lebih dari 400 ribu orang dalam ekosistem mereka, termasuk pekerja, mitra logistik, pelanggan, dan masyarakat luas.

    “Kami percaya bahwa kemajuan harus memberikan manfaat yang benar dengan menciptakan pekerjaan, berbagi pengetahuan, dan bekerja dekat dengan pasangan lokal,” ungkap Martin.

    Dia menekankan langkah ini juga selaras dengan prioritas pemerintah dalam visi Asta Cita, termasuk penguatan kebebasan energi, ekonomi hijau, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta pembangunan industri berbasis nilai lokal.

    “Kami juga mendukung perkembangan infrastruktur digital Indonesia, termasuk sektor datacenter yang berkembang dengan cepat,” tambahnya.

    Fasilitas ini akan mendukung program-program strategis nasional seperti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, khususnya dalam bidang energi baru terbarukan dan elektrifikasi pedesaan, guna mempercepat akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Kami percaya bahwa kooperasi kuat dan jangka panjang antara pemerintah, industri, seperti yang kita lihat hari ini, adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih berkembang untuk Indonesia,” kata Martin.