Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kepala BGN Sebut 1.837 Unit SPPG Sudah Aktif untuk Program MBG

    Kepala BGN Sebut 1.837 Unit SPPG Sudah Aktif untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok prioritas secara adil dan tanpa diskriminasi.

    Hal iru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

    Merujuk pada Pasal 5 ayat 1 perpres tersebut, cakupan penerima manfaat mencakup peserta didik dari berbagai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah di lingkungan umum, kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, hingga pesantren. Selain itu, program ini juga menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Program ini dijalankan secara menyeluruh dan adil bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi. Perubahan kelompok penerima manfaat hanya dapat ditetapkan oleh Presiden. Berdasarkan perpres tersebut program ini dilakukan secara menyeluruh (inklusif),” ujarnya dalam pernyataan resminya, Selasa (24/6/2025).

    Sampai pertengahan tahun 2025, kata Dadan, tercatat sudah ada 1.837 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di berbagai wilayah Indonesia. Unit-unit ini dibentuk melalui kolaborasi antara BGN dan mitra lokal melalui skema kemitraan.

    Meski begitu, Dadan mengakui bahwa penerapan skema kemitraan menghadapi tantangan, terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang sedikit seperti daerah terpencil atau pulau kecil. Untuk mengatasi hal ini, pendirian SPPG di area tersebut akan didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Sebanyak 1.837 SPPG yang sudah beroperasi, seratus persen merupakan kontribusi kemitraan. Mitra dipastikan akan kesulitan melaksanakan di daerah dengan penerima manfaat terbatas. Daerah seperti ini akan dilakukan dengan infrastruktur didanai APBN,” pungkas Dadan.

  • Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bayang-bayang Penurunan Ekspor CPO – Batu Bara di Tengah Konflik Iran – Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Iran—Israel yang makin memanas berpotensi mengancam permintaan ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang merupakan dua komoditas unggulan Indonesia menjadi melemah.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengkhawatirkan ketegangan geopolitik yang membara di kawasan Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara barat, akan berpotensi pada penurunan permintaan CPO Indonesia.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan potensi penurunan permintaan CPO bakal terjadi jika konflik Iran—Israel terus berlanjut.

    “Kalau perang berkepanjangan dan terjadi krisis ekonomi global ini akan berpengaruh terhadap permintaan minyak sawit Indonesia, potensi penurunan sangat besar,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Eddy menilai, jika penurunan permintaan ini terjadi akibat dari krisis ekonomi global maka akan cukup sulit mengatasinya. Hal ini lantaran masing-masing negara importir akan sibuk menyelesaikan masalah ekonomi.

    Eddy memperkirakan harga CPO ke depan akan berkisar di rentang US$900-1.000 per metric ton di tengah konflik Iran—Israel yang semakin memanas.

    Dihubungi terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kusuma Dewi mengatakan pihaknya masih melihat situasi, mengingat kondisinya yang saat masih terus berubah.

    Namun pada dasarnya, lanjut Dewi, Kemendag prihatin dengan eskalasi konflik dan berharap konflik Iran—Israel bisa segera usai.

    Petani sedang memanen kelapa sawit

    Di sisi lain, Dewi menuturkan Kemendag tetap berupaya mencari alternatif pasar di tengah konflik Iran—Israel melalui perjanjian dagang, seperti Indonesia—Tunisia yang selangkah lagi menunggu penandatangan.

    “Demikian pula halnya dengan Indonesia-Eurasia yang juga telah selesai. Pembukaan pasar itu tentu merupakan peluang yang ada untuk meningkatkan ekspor Indonesia,” ujar Dewi kepada Bisnis.

    Ekspor CPO dan Batu Bara

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan rata-rata harga komoditas nonenergi, terutama nonminyak dan gas (nonmigas), justru mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang semakin menekan sisi permintaan.

    Dia melihat efek tarif Trump berdampak pada penurunan harga batu bara dan sawit di pasar internasional sejak kuartal III/2024 sampai sekarang.

    “Konflik Timur Tengah ini memang mengubah tingkat harga, tetapi lebih di harga minyak dan gas. Harga minyak memang kembali naik setelah turun, kemudian naik. Gas mulai naik, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan sebelumnya,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Sementara itu, lanjut dia, batu bara dan CPO masih relatif tetap rendah meski sudah mulai terlihat mengalami peningkatan harga. Namun, dia melihat peningakatannya tidak terlalu besar dalam beberapa waktu terakhir sejak konflik.

    Dengan kata lain, Faisal menyebut tingkat elastisitas kenaikan harga komoditas nonenergi atau nonminyak masih relatif rendah meski ada kecenderungan meningkat.

    “Kalau lihat kondisi seperti ini terhadap neraca perdagangan kita, justru harga komoditas ekspor andalan kita seperti sawit dan batu bara harganya masih relatif rendah, karena ditambah lagi dengan kebijakan tarif yang menekan dari sisi permintaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, jika harga CPO dan batu bara rendah, artinya prospek nilai ekspor juga tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, volume perdagangan dua komoditas ini juga diperkirakan melemah lantaran faktor pelemahan permintaan di global.

    Di sisi lain, Faisal menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah justru mengerek impor minyak, mengingat Indonesia merupakan net importir minyak. Alhasil, Faisal mewanti-wanti ekspor tidak meningkat signifikan, sedangkan keran impor meningkat.

    “Artinya potensi terhadap rasa perdagangan memang makin lama surplusnya makin tipis menurut saya dalam kondisi seperti sekarang, pasca perang dagang terutama dan juga ditambah lagi dengan konflik yang mendorong kenaikan harga minyak,” tuturnya.

    Sementara itu, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memproyeksi komoditas batu bara dan CPO akan mengalami defisit di tengah konflik Iran—Israel yang kian memanas.

    “Keduanya [batu bara dan CPO] merupakan ekspor terbesar kita. Pasti trade deficit akan makin lebar dan current accountmakin mengaga,” kata Wijayanto kepada Bisnis.

    Terlebih, Wijayanto menyebut Indonesia sangat bergantung pada ekspor batu bara dan CPO. Bahkan, kata dia, ekspor batu bara dan CPO mewakili sekitar 20–25% total ekspor Indonesia.

    Untuk itu, Wijayanto menyarankan agar pemerintah perlu bersiap mencari pasar baru, mendiversifikasi usaha, melakukan efisiensi operasional, dan menghindari keputusan-keputusan yang berisiko, termasuk melakukan utang berlebih.

    Selain itu, dia mengimbau agar pemerintah harus mendorong energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan impor energi.

    Di samping itu, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi yang berpegang pada prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi.

    “Lalu, mendorong percepatan industrialisasi dengan memperbaiki iklim investasi agar kita tidak terjebak sebagai eksportir komoditas yang rentan terhadap siklus komoditas global,” ujarnya.

    Pasalnya, menurut dia, ketegangan di Timur Tengah akan mendorong banyak negara memperkuat kemandirian energi dan pangan. Adapun dalam hal energi, transisi ke energi hijau akan semakin cepat.

    Meski demikian, Wijayanto menilai lonjakan harga kedua komoditas ini hanya dampak sesaat.

    “Jika perang terus berkecamuk, pertumbuhan ekonomi dunia melambat, akhirnya demand terhadap komoditas juga ikut melambat walaupun taraf perlambatan demand masing-masing komoditas berbeda, tergantung elastisitas permintaan,” terangnya.

    Orang berjalan di tengah tumpukan batu bara

    Dalam catatan Bisnis, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor komoditas unggulan, yakni CPO dan turunannya mengalami kenaikan hingga 20% secara kumulatif sepanjang Januari—April 2025.

    Berdasarkan data BPS, nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai US$7,05 miliar pada Januari—April 2025. Angkanya naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$5,87 miliar.

    Tercatat, total volume ekspor CPO dan turunannya mencapai 6,41 juta ton pada Januari—April 2025, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 6,78 juta ton.

    Dari sisi harga, CPO dan turunannya di tingkat global pada Januari—April 2025 berada di level US$1.099,82 per ton. Nilainya naik 26,54% dari Januari—April 2024 yang hanya mencapai US$869,16 per ton.

    Di sisi lain, nilai ekspor batu bara justru turun 9,89% secara kumulatif, yakni dari US$10,18 miliar pada Januari—April 2024 menjadi US$8,17 miliar pada Januari—April 2025. Sedangkan untuk share pada komoditas ini adalah 9,89%.

    Dari sisi volume, komoditas ini turun 5,79% dari 130 juta ton pada Januari—April 2024 menjadi 122,76 juta ton pada Januari—April 2025. Untuk rata-rata nilainya juga turun 14,92% dari US$78,2 per ton menjadi US$66,53 per ton.

  • Bos The Fed Lapor ke Parlemen AS, Bahas Alasan Tahan Suku Bunga

    Bos The Fed Lapor ke Parlemen AS, Bahas Alasan Tahan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan akan memberikan kesaksian di hadapan parlemen AS pekan ini. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (24/6/2025) Powell akan mencoba menjelaskan alasan bank sentral tetap mempertahankan suku bunga acuan hingga setidaknya September, meski terus ditekan oleh Presiden Donald Trump agar segera menurunkannya.

    Powell akan tampil di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Selasa pukul 10.00 waktu setempat dan kembali bersaksi keesokan harinya di Komite Perbankan Senat. 

    Kesaksian ini dilakukan hanya beberapa hari setelah The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Kondisi ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran yang memicu kekhawatiran lonjakan harga minyak dan guncangan terhadap ekonomi global.

    Dalam pernyataan resminya nanti, Powell diperkirakan akan mengulangi pesan dari konferensi pers pekan lalu, bahwa bank sentral masih dalam posisi cukup baik untuk menunggu dan melihat arah ekonomi sebelum mengambil langkah lebih lanjut terhadap suku bunga.

    “Kami ingin mendapatkan lebih banyak data. Selama ekonomi tetap dalam kondisi solid, kami punya ruang untuk menunggu,” ujar Powell pekan lalu. 

    Dia juga menegaskan bahwa beban tarif impor pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen akhir.

    Hingga saat ini, kebijakan tarif pemerintahan Trump belum menunjukkan dampak signifikan terhadap lonjakan harga maupun peningkatan pengangguran yang dikhawatirkan sejumlah pembuat kebijakan. Bahkan, data inflasi inti pilihan The Fed diperkirakan hanya naik 0,1% pada Mei, menandai periode inflasi paling jinak dalam tiga bulan sejak 2020.

    Dua gubernur The Fed, Christopher Waller dan Michelle Bowman, menyatakan dampak tarif terhadap harga kemungkinan bersifat sementara dan membuka peluang pemangkasan suku bunga pada Juli.

    “Powell tampaknya enggan mengambil sikap tegas soal arah inflasi karena menilai risikonya terlalu tinggi jika penilaian keliru,” ujar James Egelhof, Kepala Ekonom AS di BNP Paribas.

    Dampak Konflik Iran

    Konflik antara Iran dan Israel yang kini turut melibatkan AS juga diprediksi akan menjadi topik pertanyaan dari anggota parlemen. AS baru saja melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, namun harga minyak belum menunjukkan lonjakan signifikan.

    Dalam konferensi pers sebelumnya, Powell bersikap hati-hati dalam menanggapi isu tersebut. 

    “Kami memantau situasi, seperti semua orang. Biasanya konflik di Timur Tengah memang memicu lonjakan harga energi, tapi biasanya bersifat sementara,” ujarnya. 

    Powell menambahkan, gejolak harga minyak semacam itu jarang berdampak permanen terhadap inflasi.

    Tekanan Politik dari Partai Republik

    Sejumlah anggota parlemen dari Partai Republik diperkirakan akan mendesak Powell memberikan pembelaan lebih tegas atas kebijakan menahan suku bunga. Meskipun demikian, sebagian di antaranya mengambil pendekatan lebih moderat dibandingkan Presiden Trump.

    Dan Meuser, anggota Komite Jasa Keuangan dari Pennsylvania, melalui media sosial mengatakan, Powell layak diapresiasi karena mampu menavigasi tantangan ekonomi yang sangat berat. 

    “Namun dengan inflasi mulai turun dan pasar tenaga kerja masih kuat, manfaat dari penurunan suku bunga menjadi semakin jelas,” lanjutnya.

    Sementara itu, Trump terus melancarkan serangan verbal terhadap Powell, termasuk menyebutnya sebagai salah satu orang paling bodoh dan merusak di pemerintahan.

    Dalam pertemuan dengan Trump pada Mei lalu, Powell menegaskan bahwa keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) selalu didasarkan pada analisis yang hati-hati, objektif, dan bebas dari unsur politik.

    “Dia akan tetap tenang dan tak tergoyahkan,” ujar Mark Gertler, profesor ekonomi dari New York University.

    Di sisi lain, dukungan mungkin akan datang dari anggota Partai Demokrat yang khawatir independensi The Fed sedang terancam oleh tekanan politik dari kubu Republik.

    Regulasi Perbankan dan Cadangan Bank

    Isu lainnya yang juga mungkin dibahas dalam kesaksian Powell adalah arah regulasi sektor keuangan. Pemerintahan Trump mendorong pelonggaran aturan, termasuk dengan menunjuk Michelle Bowman sebagai penanggung jawab kebijakan pengawasan di The Fed. 

    Bowman baru-baru ini menyarankan agar regulator meninjau kembali aturan rasio leverage tambahan yang diberlakukan sejak krisis 2008.

    Aturan tersebut mengharuskan bank untuk menahan modal dalam jumlah tertentu terhadap aset yang dimilikinya. Menurut laporan Bloomberg, The Fed dan regulator lainnya tengah mempertimbangkan pelonggaran aturan ini untuk meningkatkan likuiditas pasar obligasi pemerintah AS senilai US$29 triliun.

    Powell juga diprediksi akan mendapat pertanyaan mengenai usulan kontroversial dari Senator Republik Ted Cruz yang ingin melarang The Fed membayar bunga atas cadangan bank. 

    Cruz mengklaim kebijakan itu bisa menghemat anggaran hingga US$1,1 triliun dalam satu dekade, meski banyak analis menilai hal tersebut akan melemahkan kendali The Fed atas suku bunga jangka pendek.

    Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott memang sempat menggagalkan penggabungan usulan tersebut ke dalam paket kebijakan fiskal Trump, namun tidak sepenuhnya menolaknya.

    Mekanisme pembayaran bunga atas cadangan bank saat ini berfungsi sebagai batas bawah suku bunga pasar uang harian, dan menghindari bank melakukan pinjaman di bawah target The Fed.

  • BSU 2025 Rp600.000 Mulai Cair, Cek Rekening Sekarang!

    BSU 2025 Rp600.000 Mulai Cair, Cek Rekening Sekarang!

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp300.000 per bulan untuk 2 bulan sekaligus. Bantuan ditujukan kepada pekerja/buruh untuk menjaga daya beli dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di platform media sosial X, sejumlah warganet telah menerima BSU 2025 senilai Rp600.000. Beberapa warganet tampak membagikan tangkapan layar bukti penerimaan BSU 2025.

    “Alhamdulillah, BSU 2025 sudah cair,” tulis akun @rosy***, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Kendati begitu, tidak sedikit pula yang belum menerima BSU 2025. Melalui cuitan di akun @worksfess, banyak warganet yang curhat belum menerima BSU 2025.

    “Temenku sekantor tadi sore ada yang udah cair, tapi aku belum,” tulis akun @ca***.

    “Aku udah lolos tapi belum cair.. btw aku pake BNI sebagian temenku udah cair,” ujar @dich***.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menyebut bahwa masyarakat tidak perlu mendaftar untuk bisa mendapat BSU 2025. Bantuan akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang telah memenuhi syarat.

    Melalui platform media sosial resminya @kemnaker, Kemnaker menyebut bahwa bantuan akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang memenuhi syarat. 

    “BSU 2025 akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Jadi enggak perlu daftar apa pun,” tulis Kemnaker, dikutip Selasa (17/6/2025).

    Namun, Kemnaker mengingatkan masyarakat untuk memastikan data yang ada sudah diperbarui di BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pasalnya, pemerintah akan menyalurkan BSU berdasarkan data yang masuk dan valid dari BPJS Ketenagakerjaan. “Pastikan data kamu sudah ter-update di BPJS Ketenagakerjaan dan sesuai dengan ketentuan,” ujar Kemnaker.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    Syarat Penerima BSU 2025 

    1.Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan 

    2.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan 

    3.Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan 

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara. 

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

  • BGN Gandeng BPOM Cegah Insiden Keracunan MBG

    BGN Gandeng BPOM Cegah Insiden Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan insiden keracunan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak terulang.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola MBG dengan mengembangkan sistem pengawasan berlapis, pelatihan rutin, dan kerja sama lintas sektor demi menjamin mutu, keamanan, serta kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia.

    BGN telah menerbitkan dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai panduan operasional bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, pelatihan rutin diberikan kepada penjamah makanan untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan yang sesuai standar.

    “BGN melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin ke setiap SPPG untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai protokol,” ujarnya dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (24/6/2025).

    Sebagai bentuk partisipasi publik, BGN juga menginisiasi Gerakan Pemantauan Bersama Masyarakat dan Sekolah dengan memanfaatkan kanal media sosial sebagai ruang laporan, pengawasan, dan edukasi gizi.

    Kolaborasi dengan pemerintah daerah pun diperkuat, khususnya dalam penanganan KLB dan insiden keracunan makanan yang melibatkan peserta MBG.

    BGN bersama kementerian/lembaga terkait sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG. Perpres ini ditargetkan dapat diundangkan pada awal Juli 2025, sebagai payung hukum yang kokoh bagi keberlanjutan program.

    Dadan menambahkan, dalam mendukung program MBG, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat.

    Tugas dan kewenangan BPOM tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan serta Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

    Berdasarkan Pasal 47 ayat 4 PP 86/2019, pengawasan pangan olahan siap saji menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, BPOM, dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

    Dalam pasal 53 ayat 2 dan pasal 55 disebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pengawas pangan atau sanitarian dengan kompetensi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

    Sejalan dengan mandat tersebut, BPOM telah aktif mendampingi pelaksanaan MBG dengan berbagai bentuk dukungan di antaranya memberikan pelatihan kepada SPPI dan SPPG tentang cara produksi pangan olahan yang baik, melakukan pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi MBG.

    “BPOM juga melakukan sampling dan pengujian produk pangan MBG. BPOM juga mengawasi keamanan pangan pada rantai pasok MBG dalam hal terjadi KLB keracunan pangan,” pungkas Dadan.

  • Harga Pangan Hari Ini 24 Juni: Daging Ayam & Gula Naik, Beras Kompak Turun

    Harga Pangan Hari Ini 24 Juni: Daging Ayam & Gula Naik, Beras Kompak Turun

    Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas harga rata-rata nasional komoditas pangan mengalami penurunan. Hanya saja, harga daging ayam dan gula pasir justru berbalik mengalami kenaikan pada hari ini, Selasa (24/6/2025).

    Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 7.50 WIB, seluruh jenis beras kompak turun harga. Perinciannya, harga beras premium turun 0,25% dibandingkan dengan hari sebelumnya menjadi Rp15.757 per kg.

    Kemudian, harga beras medium turun 1,33% menjadi Rp13.898 per kg dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turun 0,25% menjadi Rp12.500 per kg.

    Harga komoditas lain seperti bawang merah ikut turun 7,13% menjadi Rp42.180 per kg. Diikuti harga bawang putih bonggol yang turun 5,34% menjadi Rp37.592 per kg.

    Selanjutnya, harga cabai merah keriting turun 6,37% menjadi Rp41.201 per kg, cabai merah besar turun cukup signifikan 19,05% menjadi Rp35.398 per kg dan cabai rawit merah turun 7,61% per kg menjadi Rp56.083 per kg.

    Lalu, harga minyak goreng kemasan turun 2,53% menjadi Rp20.356 per liter, minyak goreng curah turun 3,99% ke level Rp16.896 per liter dan Minyakita turun 1,95% menjadi Rp17.234 per liter.

    Komoditas pangan sumber protein seperti telur turut mencatatkan penurunan harga 0,46% menjadi Rp29.197 per kg. Akan tetapi, harga daging ayam ras justru naik 1,25% menjadi Rp35.293 per kg.

    Daging sapi murni juga melanjutkan tren turun harga. Kali ini melandai 0,78% menjadi Rp134.034 per kg. Harga daging kerbau beku (impor luar negeri) turun 3,29% menjadi Rp101.309 per kg dan daging kerbau segar turun 2,29% menjadi Rp137.778 per kg.

    Sementara itu, harga gula konsumsi naik 0,49% menjadi Rp18.545 per kg, sedangkan garam konsumsi masih melanjutkan penurunan harga 3,62% menjadi Rp11.247 per kg.

    Harga jagung peternak juga turun 4,63% menjadi Rp5.834 per kg dan kedelai biji kering turun 1,28% menjadi Rp10.706 per kg.

    Terakhir, harga ikan kembung kembali berbalik naik 2,04% menjadi Rp41.833 per kg, ikan tongkol naik 6,02% menjadi Rp36.094 per kg dan ikan bandeng naik 4,58% menjadi Rp36.286 per kg.

  • Deindustrialisasi dan Kejatuhan Kelas Pekerja

    Deindustrialisasi dan Kejatuhan Kelas Pekerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Jutaan orang dalam usia produktif mendambakan kesempatan bekerja untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Sayangnya, harapan sering kali berbenturan dengan kenyataan.

    Kericuhan pada job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa (27/5), menjadi bukti betapa sempitnya peluang yang tersedia bagi para pencari kerja, bahkan untuk sekadar memberikan lamaran.

    Job fair yang seharusnya membuka harapan justru menegaskan betapa dalamnya jurang yang kini memisahkan kelas pekerja dari pekerjaan yang layak. Lantas, apakah kelas pekerja Indonesia sedang mengalami kejatuhannya?

    Kejatuhan kelas pekerja Indonesia telah dimulai sejak era deindustrialisasi prematur tepatnya sejak dua dekade ke belakang. Pada awal milenium, sektor industri mulai mengalami penyusutan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Berdasarkan data Nasional Accounts Data yang dirilis United Nations, dalam dua dekade terakhir (2001—2022) tepatnya pada 2001 kontribusi sektor industri Indonesia terhadap PDB masih cukup dominan yaitu di kisaran 48%.

    Sementara pada 2022 kontribusinya mengalami penurunan menjadi 38%. Bandingkan dengan kontibusi sektor jasa. Dalam kurun waktu yang sama, justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 38,4% (2001), menjadi 41,8% (2022).

    Jika kita menilik pada distribusi tenaga kerja, muncul satu anomali yang menarik. Meskipun kinerja sektor manufaktur melemah, jumlah tenaga kerja yang terserap justru meningkat. Pada 2001 hanya sekitar 18,7% tenaga kerja yang terserap ke sektor industri, dan menjadi 22,8% pada 2022. Secara logika, makin banyak orang bekerja di sektor industri akan makin meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan terutama terhadap PDB. Namun, mengapa sebaliknya?

    Jika ditelusuri lebih jauh, lonjakan tenaga kerja tidak selalu beriringan dengan kenaikan kontribusinya terhadap PDB. Dalam konteks Indonesia, penyerapan tenaga kerja besar-besaran bisa jadi malah menutupi gejala struktural yang lebih dalam yaitu menurunnya kualitas pekerjaan dan terjebaknya kelas pekerja dalam sektor bernilai tambah rendah, mengapa?

    Sayangnya, di Indonesia, industri yang bertumbuh bukanlah industri yang berorientasi pada nilai tambah tinggi, melainkan industri padat karya yang menyandarkan efisiensi pada upah rendah para pekerjanya. Sebagian besar industri di Indonesia juga berada dalam kategori low value chain yang alih-alih memproduksi barang jadi bernilai tambah tinggi, justru mayoritas industri di Indonesia fokus pada aktivitas perakitan, pengemasan, atau outsourcing sederhana lainnya.

    Akibatnya, meskipun banyak tenaga kerja yang terserap ke sektor industri, output yang dihasilkan cenderung rendah dan secara otomatis kontribusinya terhadap PDB juga rendah.

    Selanjutnya, kebijakan insentif yang salah arah makin memperteruk keadaan. Alih-alih mendorong pertumbuhan industri berbasis inovasi dan teknologi, pemerintah justru lebih aktif menggelontorkan insentif kepada sektor padat karya yang bertumpu pada buruh berupah murah sebagai keunggulan kompetitifnya. Efek dominonya, kelas pekerja hanya dianggap sebagai alat produksi murah. Akibatnya, kesejahteraan pekerja menjadi stagnan akibat ’upah yang ditekan’ untuk menarik investor.

    Alhasil, buruh sulit naik kelas karena minimnya pelatihan dan peningkatan keterampilan, selain akibat rendahnya upah yang mereka dapatkan. Sebagai perbandingan rata-rata upah minimum di Indonesia sekitar Rp2,9 juta/bulan, bandingkan dengan Malaysia yang rata-rata upah minimumnya sekitar Rp8 juta/bulan.

    Sayangnya, insentif yang diberikan juga tidak berorientasi pada peningkatan daya saing industri atau pada upaya mendorong peningkatan permintaan. Sebagai contoh, insentif PPh 21 untuk buruh padat karya penerima gaji Rp4,8 juta—Rp10 juta/bulan. Buruh di Jakarta tentu akan sangat menikmati fasilitas ini, tetapi sayangnya mayoritas buruh di berbagai daerah bahkan belum mencapai ambang batas gaji tersebut, yang artinya kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan buruh.

    MENUJU KEBANGKITAN

    Meski situasi tampak suram, bukan berarti jalan tertutup sepenuhnya. Jika kejatuhan ini terjadi karena persoalan struktural, maka kebangkitan kelas pekerja hanya mungkin dicapai melalui pembenahan struktural.

    Solusi atas situasi ini harus menyasar akar-akar strukturalnya. Pertama, arah industrialisasi harus bergeser dari sektor padat karya berupah rendah ke sektor bernilai tambah tinggi berbasis riset dan teknologi. Negara harus memberi insentif kepada industri yang berkomitmen pada transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Kedua, perlindungan ketenagakerjaan harus diperkuat. Sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing harus dihapus, serta perlindungan sosial diperluas hingga ke sektor informal.

    Ketiga, pendidikan dan pelatihan kerja harus direformasi agar mampu menjawab kebutuhan era digital dan otomatisasi, dengan menekankan pada reskilling dan upskilling. Keempat, sistem perpajakan perlu difungsikan sebagai alat untuk redistribusi nilai tambah. Ini berarti pajak tak hanya mengisi kas negara, tetapi juga harus mampu mengurangi ketimpangan. Melalui pajak progresif pada korporasi besar, negara dapat menarik sebagian keuntungan untuk dialokasikan kembali kepada kelas pekerja dalam bentuk perlindungan sosial atau pelatihan keterampilan. Terakhir, perlu dibangun aliansi sosial politik bagi kelas pekerja lintas sektor agar suara mereka terwakili dalam kebijakan publik.

    Kita menjadi saksi dari ironi yang paling getir. Banyak para pekerja yang bekerja mati-matian tetapi tetap terjebak dalam kemiskinan. Maka, kejatuhan kelas pekerja bukan lagi soal kehilangan atau kesulitan menemukan pekerjaan, melainkan tentang hilangnya keyakinan bahwa kerja keras akan memberi kehidupan yang lebih layak, dan yang tersisa hanyalah rasa lelah tanpa ujung, akibat sistem yang tak pernah benar-benar memihak para pekerja.

  • Beda Klaim Iwan Lukminto Vs Kejagung Soal Aliran Uang Kredit Sritex

    Beda Klaim Iwan Lukminto Vs Kejagung Soal Aliran Uang Kredit Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) dan mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto berbeda pandangan mengenai penggunaan uang fasilitas kredit ke emiten tekstil tersebut.

    Sekadar catatan, penyidik Kejagung kembali memeriksa Iwan Kurniawan pada Senin kemarin. Iwan telaah diperiksa 4 kali. Kendati demikian, status hukum Iwan masih sebatas sebagai saksi.

    Adapun Iwan Kurniawan, seusai diperiksa, membantah soal penggunaan uang kredit bank untuk pembelian aset non-produktif yang dilakukan kakaknya, Iwan Setiawan Lukminto (ISL). Iwan mengatakan bahwa bantahan itu juga telah disampaikan kepada penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI.

    “Setahu saya tidak ada. Kami sudah sampaikan juga di dalam,” ujar Iwan usai diperiksa di Kejagung, Senin (23/6/2025).

    Di samping itu, Iwan tercatat sudah empat kali diperiksa penyidik Kejagung. Iwan dicecar soal pengetahuan hingga perannya dalam pemberian kredit terhadap Sritex  Dalam pemeriksaan keempatnya, bos Sritex itu tiba sekitar 09.40 WIB. Kemudian, Iwan baru keluar pada 20.50 WIB dari Gedung Bundar Kejagung.

    “Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan,” imbuhnya.

    Iwan mengaku pertanyaan kali ini berkaitan dengan jabatannya selaku Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex. “Masih tetap tentang operasional perusahaan, dan bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi Dirut,” pungkas Iwan.

    Versi Kejaksaan Agung 

    Sebelumnya Kejagung menyampaikan eks Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex (SRIL), Iwan Setiawan Lukminto (ISL) diduga menggunakan uang kredit perusahaan tidak sesuai peruntukan.

    Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar usai pengumuman tersangka pada malam ini. Abdul menuturkan bahwa seharusnya peminjaman kredit dari sejumlah bank plat merah baik itu daerah maupun nasional digunakan untuk modal kerja.

    “Terdapat fakta hukum bahwa data tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja tetapi disalahgunakan,” ujarnya di Kejagung, Rabu (21/5/2025) malam.

    Dia menambahkan, uang pemberian kredit itu malah dibelikan Iwan Setiawan untuk membayar utang Sritex ke pihak lain dan dibelanjakan untuk aset yang tidak produktif.

    Salah satu, pembelian aset yang tidak produktif itu yakni tanah yang tersebar di Yogyakarta dan Solo. Hanya saja, Qohar tidak memerinci jumlah kredit yang telah digunakan tersangka itu.

    “Untuk aset yang tidak produktif, antara lain dibelikan tanah. Ada beberapa tempat, ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Jadi, nanti pasti akan kita sampaikan semuanya,” pungkasnya.

    Kredit Bank Pelat Merah

    Sekadar informasi, dalam perkara ini, sejumlah bank pemerintah diduga telah memberikan pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

    Sebab, berdasarkan informasi dari lembaga pemeringkatan kredit, Sritex berada di bawah standar perusahaan yang bisa diberikan pinjaman dana. Dengan demikian, pemberian kredit dari bank plat merah itu telah merugikan negara.

    Tercatat baru dua pihak bank yang dijadikan tersangka dalam perkara ini, yaitu eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS).

    Adapun, Bank DKI memberikan kredit Rp149 miliar dan Bank BJB Rp543 miliar. Pemberian kredit itu kemudian dikaitkan menjadi kerugian negara kasus ini yang mencapai Rp692 miliar.

  • The Fed Buka Peluang Pangkas Suku Bunga Bulan Depan

    The Fed Buka Peluang Pangkas Suku Bunga Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Federal Reserve untuk Pengawasan, Michelle Bowman, menyebut momen untuk memangkas suku bunga acuan semakin dekat. Dia menilai risiko terhadap pasar tenaga kerja kini lebih mengkhawatirkan dibandingkan dampak inflasi dari tarif impor yang tinggi.

    “Sudah saatnya mempertimbangkan penyesuaian suku bunga kebijakan,” ujar Bowman dalam sebuah konferensi di Praha, Republik Ceko, dikutip dari Reuters pada Selasa (24/6/2025).

    Bowman, yang belum lama ini diangkat Presiden Donald Trump sebagai pengawas utama sektor perbankan AS, menambahkan inflasi saat ini menunjukkan tren penurunan yang konsisten menuju target 2%. Dia menyebut dampak kebijakan perdagangan terhadap inflasi hanya akan minimal.

    “Jika tekanan inflasi tetap terkendali, saya akan mendukung pemangkasan suku bunga pada pertemuan berikutnya guna mendekatkannya ke tingkat netral dan menjaga pasar tenaga kerja tetap sehat,” kata Bowman.

    Dalam pidatonya, Bowman menyatakan mendukung keputusan The Fed untuk menahan suku bunga saat ini. Namun, dia juga melihat prospek ekonomi semakin jelas dan risiko resesi mulai berkurang.

    Pandangan Bowman yang kini cenderung lebih akomodatif mencerminkan pergeseran sikap dari sebelumnya yang cenderung hawkish. Dia mengaku semakin fokus pada risiko pasar tenaga kerja sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan moneter.

    Bowman mengatakan, pasar tenaga kerja memang masih solid, namun dirinya semakin khawatir dengan prospeknya. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam penilaian kebijakan saat ini.

    “Kita juga harus menyadari bahwa risiko terhadap mandat penciptaan lapangan kerja bisa segera menjadi lebih signifikan, terutama dengan melemahnya belanja konsumen dan tanda-tanda kerentanan di pasar tenaga kerja,” lanjut Bowman.

    Terkait inflasi, Bowman tetap optimistis. Dia mengatakan tekanan harga dari tarif yang lebih tinggi tampaknya diimbangi oleh faktor-faktor lain, sehingga tren inflasi inti, khususnya PCE (Personal Consumption Expenditures), kini bergerak semakin dekat ke target 2% The Fed — meskipun belum sepenuhnya terlihat dalam data saat ini.

    Bowman juga menyampaikan bahwa campuran kebijakan ekonomi Presiden Trump justru bisa berdampak positif bagi perekonomian. 

    “Pelonggaran regulasi, pajak bisnis yang lebih rendah, serta iklim usaha yang lebih ramah kemungkinan besar akan mendorong sisi penawaran dan mengimbangi dampak negatif terhadap pertumbuhan dan harga,” pungkasnya.

    Pernyataan Bowman langsung memicu respons positif di pasar keuangan. Pasar saham menguat dan pasar berjangka meningkatkan proyeksi probabilitas pemangkasan suku bunga, meskipun peluang tersebut masih tergolong rendah untuk pertemuan FOMC pada akhir Juli mendatang.

    Pandangan dovish Bowman juga sejalan dengan pernyataan Gubernur The Fed Christopher Waller. Pada pekan lalu, Waller juga menyebut kemungkinan pemangkasan suku bunga pada pertemuan 29–30 Juli. Waller disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Powell setelah masa jabatannya berakhir tahun depan.

    Pekan lalu, The Fed mempertahankan suku bunga acuan dalam kisaran 4,25%–4,5% dan tetap dalam kondisi wait and see di tengah ketidakpastian ekonomi yang dipicu kebijakan perdagangan Presiden Trump yang dinilai inkonsisten. 

    Sebagian besar pejabat The Fed khawatir bahwa lonjakan tarif impor dapat menekan pertumbuhan dan kembali memicu tekanan inflasi yang sebelumnya mulai mereda.

    Meski Trump telah mencabut beberapa kebijakan tarif paling ekstrem, total beban tarif impor saat ini masih berada di level tertinggi dalam beberapa dekade, dan tengah digugat di pengadilan.

    “Kenaikan tarif tahun ini kemungkinan akan mendorong harga naik dan menekan aktivitas ekonomi,” ujar Ketua The Fed Jerome Powell, dalam konferensi pers usai rapat FOMC.

    Powell menambahkan dampak tarif butuh waktu untuk terasa sepenuhnya. Dia menyebut pihaknya mulai melihat efek kebijakan tersebut dan memperkirakan akan ada lebih banyak dampak dalam beberapa bulan mendatang.

    Trump sendiri telah berulang kali menekan The Fed agar memangkas suku bunga secara agresif, bahkan tak segan melontarkan kritik pribadi terhadap Powell. 

    Banyak pengamat meyakini bahwa siapapun yang menjabat Ketua The Fed di era Trump perlu menyesuaikan diri dengan keinginan Gedung Putih terhadap suku bunga rendah, meski hal ini dapat merusak kredibilitas bank sentral dalam menjaga stabilitas harga.

    Dalam catatan kepada klien, analis Goldman Sachs menyebut bahwa tekanan harga dari kebijakan tarif akan mencapai puncaknya antara Juni hingga Agustus. 

    “Kami memperkirakan dampak terbesar terhadap inflasi bulanan akan terjadi dalam tiga bulan ke depan,” jelasnya.

  • AS Waspadai Serangan Siber Iran Terhadap Sektor Keuangan hingga Jaringan Listrik

    AS Waspadai Serangan Siber Iran Terhadap Sektor Keuangan hingga Jaringan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA—  Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) mengeluarkan peringatan kepada pelaku bisnis dan lembaga di AS untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber yang disponsori pemerintah Iran serta gangguan digital skala kecil dari kelompok hacktivist pro-Iran, menyusul serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran akhir pekan lalu.

    “Baik kelompok hacktivist maupun aktor siber yang terkait dengan pemerintah Iran secara rutin menargetkan jaringan AS yang lemah dan perangkat yang terhubung ke internet guna melakukan serangan siber yang mengganggu,” demikian bunyi peringatan tersebut dikutip dari laman The Register pada Selasa (24/6/2025). 

    DHS menyebut, meski Iran memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan siber destruktif, tingkat keberhasilan dan kecanggihan teknis mereka sejauh ini masih tergolong terbatas. 

    Salah satu insiden besar terjadi pada 2023, ketika kelompok siber Iran bernama CyberAv3ngers yang dikaitkan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) berhasil mengakses beberapa sistem air di AS melalui kata sandi bawaan pada pengendali logika yang terhubung ke internet.

    Pada akhir tahun 2023, kelompok yang sama kembali menyerang sistem pengelolaan air dan bahan bakar di AS dan Israel menggunakan malware khusus. Meski berhasil menembus sistem vital tersebut, kelompok ini tidak menyebabkan kerusakan besar dan hanya membagikan video keberhasilan mereka di kanal Telegram.

    Mantan agen FBI dan wakil presiden di perusahaan keamanan siber Optiv, James Turgal memperkirakan balasan Iran akan diwujudkan dalam bentuk serangan siber destruktif, termasuk peluncuran malware penghancur (wiper), terhadap situs pemerintah AS, sektor jasa keuangan, serta infrastruktur penting seperti pembangkit listrik dan instalasi pengolahan air.

    “Iran juga mungkin kembali menggunakan serangan DDoS [Distributed Denial of Service]. Tim peretas pro-Iran ‘313 Team’ telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan DDoS terhadap platform Truth Social hanya beberapa jam setelah serangan udara AS,” kata Turgal.

    Selain itu, serangan siber diperkirakan mencakup kampanye disinformasi dan manipulasi media, termasuk perusakan situs web dan penyebaran video propaganda deepfake, serupa dengan taktik yang digunakan Rusia saat awal invasi ke Ukraina.

    Think tank keamanan nasional Foundation for Defense of Democracies mengungkap Iran telah menjalankan kampanye psikologis melalui akun-akun palsu yang menyamar sebagai warga Israel di platform Telegram dan X (dahulu Twitter), dengan menyebarkan pesan-pesan yang bersifat merusak moral dalam bahasa Ibrani. 

    Meski menyasar publik Israel, Turgal memperingatkan warga AS juga berpotensi menjadi target kampanye psikologis serupa.

    “Dengan sekitar 62% warga Amerika mendapatkan berita dari media sosial, platform-platform tersebut akan dibanjiri narasi tandingan, misinformasi, dan disinformasi terkait dampak serangan udara AS dan sentimen anti-Amerika lainnya,” imbuhnya.

    Selain serangan siber terbuka, Iran juga terus menjalankan operasi spionase dunia maya. Menurut John Hultquist, analis utama di Google Threat Intelligence Group, kelompok siber yang didukung pemerintah Iran secara rutin memata-matai individu dan organisasi yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan luar negeri AS terhadap Iran.

    “Mereka kerap menargetkan individu melalui akun pribadi dan organisasi, serta memanfaatkan data dari perusahaan telekomunikasi, maskapai, dan perhotelan untuk melacak pergerakan dan aktivitas sasaran,” ujar Hultquist.

    Taktik utama mereka meliputi rekayasa sosial dan spear phishing untuk mendapatkan akses terhadap data sensitif. Ancaman ini diperburuk dengan fakta bahwa IRGC pernah terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap warga AS, termasuk mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.

    “Penegak hukum AS telah beberapa kali menggagalkan rencana pembunuhan yang disponsori Iran sejak 2020,” kata DHS dalam pernyataannya. 

    Selain itu, Iran juga tercatat beberapa kali mencoba menargetkan pengkritik rezimnya di AS dalam upaya serangan mematikan. DHS mendesak seluruh lembaga dan pelaku usaha untuk memperketat keamanan siber dan mengambil langkah pencegahan yang sama seperti dalam menghadapi ancaman ransomware, mengingat dampaknya tetap bisa sangat serius bagi masing-masing institusi, meskipun skala serangan secara umum mungkin dilebih-lebihkan oleh pelaku.