Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Istana Tegaskan Penunjukan Calon Dubes Kosong Sedang Diproses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan pemerintah memastikan proses penunjukan duta besar (dubes) RI terus berlangsung.

    Termasuk, kata Juri, melalui usulan dan masukan dari berbagai pihak, seperti mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Dino Patti Djalal.

    “Semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes, tentu tidak luput dari perhatian Presiden. Ini hanya soal timing, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Presiden (Kemensesneg), Selasa (24/6/2025).

    Juri menyatakan bahwa proses penunjukan dubes sedang berjalan dan tetap berada dalam kendali penuh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan siapa yang akan mewakili Indonesia di luar negeri.

    Ketika ditanya soal nama-nama kandidat dubes, Juri menjawab singkat bahwa hal tersebut masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan. 

    “Ya itu on process dan menjadi prerogatif Presiden untuk menentukan pemimpin dari perwakilan kita di luar negeri,” pungkas Juri.

    Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah memproses sejumlah nama kandidat, dan menunggu arahan final dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita tunggu arahan Presiden tentang itu. Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kita lagi olah untuk ngisinya. Ada beberapa nama, cuma sedang kita proses,” ujar Bambang kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Senin (23/6/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa calon dubes berasal dari beragam latar belakang, baik kalangan profesional diplomatik maupun politikus. 

    Saat ditanya apakah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto termasuk dalam bursa nama calon dubes, Bambang membantah hal tersebut.

    “Tidak, belum ke sana kita. Kita masih menunggu usulan dari Menteri Luar Negeri,” katanya.

    Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa proses pengusulan memang dimulai dari Menteri Luar Negeri, sebelum nantinya ditetapkan oleh Presiden.

    Mengenai jumlah kandidat, Bambang enggan menyebutkan secara pasti, namun memberi gambaran bahwa ada sekitar tiga nama yang sedang dipertimbangkan.

    “Ada, saya lupa karena saya tidak siap kalau ditanya. Kira-kira [tiga orang],” tandas Bambang.

    Sebelumnya, Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengisi sejumlah posisi Duta Besar RI di luar negeri yang masih kosong, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

    Dalam unggahan di akun X pribadinya, @dinopattidjalal, yang dikutip pada Senin (23/6/2025), Dino menilai kekosongan posisi duta besar tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk berdiplomasi secara efektif.

    “Dalam dunia yang semakin dihantui perang, konflik, krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk AS, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama kosong dapat segera diisi,” ungkap pendiri dan Ketua FPCI ini dalam unggahannya.

    Adapun, komentar tersebut disampaikan Dino di tengah eskalasi konflik global akibat ketegangan antara Iran dan Israel. Tensi geopolitik pun makin memanas pada akhir pekan lalu saat Amerika Serikat (AS) turut serta membantu Israel dengan menyerang berbagai fasilitas nuklir Iran.

    Posisi Duta Besar Indonesia untuk AS terakhir diisi oleh Rosan Roeslani dan telah kosong selama hampir 2 tahun. Rosan meninggalkan posnya di Washington pada Juli 2023 karena diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Sementara itu, posisi Duta Besar RI untuk PBB berkedudukan di New York terakhir kali dipegang oleh Arrmanatha Nasir. Dia meninggalkan posisi tersebut pada Oktober 2024 saat ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Luar Negeri.

  • Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Prabowo Tunjuk Pansel Anggota Ombudsman, Ini Sederet Tugasnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring calon anggota Ombudsman.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa pembentukan pansel ini merupakan amanat Undang-Undang.

    “Panitia pansel ini kan ada, memang undang-undang tentang Ombudsman itu mengatur bahwa untuk memilih dan menetapkan komisioner Ombudsman itu harus dibentuk pansel. Lima orang pansel ini diminta oleh Presiden untuk membantu menyeleksi dua kali lipat jumlah yang dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia memerinci bahwa jumlah anggota Ombudsman RI yang dibutuhkan adalah sembilan orang. Karena itu, pansel ditugaskan menyeleksi 18 nama untuk diajukan kepada DPR RI.

    “Jadi Ombudsman itu kan sembilan orang, kemudian Presiden akan memilih melalui pansel itu 18 orang, dikirim ke DPR, dan nanti DPR akan memilih sembilan untuk dikirim ke Presiden dan diminta penetapannya. Jadi itu undang-undangnya,” tandas Juri.

    Juri pun memperkenalkan Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-20231 di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Diketahui keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2021-2026 akan berakhir 22 Februari 2026 sehingga perlu disiapkan calon penggantinya.

    Juri menyampaikan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2026-2031 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2025 tanggal 3 Juni 2025.

    Sementara itu melalui keterangannya, Juri menegaskan tugas-tugas Pansel. Pertama, Pansel bertugas mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Kedua, Pansel melakukan pendaftaran calon anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga, Pansel melakukan seleksi administrasi calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Keempat, Pansel mengumumkan daftar nama calon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Kelima, Pansel melakukan seleksi kualitas dan integritas calon anggota Ombudsman Republik Indonesia.

    Terakhir, kata Juri Pansel menentukan dan menyampaikan nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia sebanyak 18 (delapan belas) nama kepada presiden.

    Adapun lima anggota Pansel, sebagai berikut:

    1. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., sebagai Ketua merangkap Anggota;

    2. Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., LL.M., M.I.P., M.Si., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;

    3. Dr. Ahmad Suaedy, sebagai Anggota;

    4. Prof. Dr. Ma mun Murod, sebagai Anggota;

    5. Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H., sebagai Anggota.

  • Hacker China Retas Perusahaan Telekomunikasi Kanada, Dapat Data Pejabat

    Hacker China Retas Perusahaan Telekomunikasi Kanada, Dapat Data Pejabat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kanada dan FBI menemukan adanya ancaman siber yang menargetkan perusahaan telekomunikasi di seluruh Kanada. Ancaman tersebut dikaitkan dengan kelompok peretas yang disponsori China bernama Salt Typhoon.

    Kelompok tersebut sudah aktif sejak akhir tahun 2024, dan telah dikaitkan dengan beragam peretasan yang menargetkan infrastruktur penting Amerika Serikat (AS), termasuk di antaranya penyedia telekomunikasi besar seperti Verizon, AT&T, T-Mobile, dan Lumen Technologies. 

    Dalam pernyataan bersama resmi yang dikeluarkan sekitar Jumat (20/06/25), pemerintah Kanada mengatakan bahwa sedikitnya satu perusahaan telekomunikasi Kanada yang tidak disebutkan namanya telah diretas pada pertengahan Februari lalu. 

    Peretas yang kemungkinannya berafiliasi dengan Salt Typhoon melakukan program intelijen yang berlangsung lama untuk mengekstraksi data-data penting dalam jumlah besar dan mengumpulkan informasi terkait target yang dituju, seperti pejabat pemerintah.

    Program tersebut juga termasuk geolokasi dan pelacakan individu, dan juga penyadapan panggilan telepon serta pesan SMS.

    Pelaku peretasan memperoleh akses ke jaringan dan data telekomunikasi dengan memanfaatkan kerentanan pada perangkat router, serta memanfaatkan desain yang tidak aman dalam sistem.

    “Pelaku memanfaatkan CVE-2023-20198 untuk mengambil berkas konfigurasi yang sedang berjalan dari ketiga perangkat dan memodifikasi setidaknya satu berkas untuk mengonfigurasi terowongan GRE, yang memungkinkan pengumpulan lalu lintas dari jaringan” Ungkap pemerintah Kanada dalam pernyataan bersama resmi tersebut.

    CVE-2023-20198 adalah titik rentan perangkat Cisco yang juga telah dieksploitasi Salt Typhoon dalam usaha mereka meretas jaringan perusahaan telekomunikasi Amerika Serikat (AS).

    Pemerintah Kanada juga menemukan bukti serangan Salt Typhoon yang menargetkan entitas-entitas di luar sektor komunikasi.

    “Penargetan perangkat Kanada memungkinkan pelaku mengumpulkan informasi dari jaringan internal korban untuk memungkinkan korban lainnya disusupi. Dalam beberapa kasus, kami menilai bahwa aktivitas pelaku keungkinan besar terbatas pada pengintaian jaringan” Jelas lembaga Cyber Centre Kanada 

    Penasihat bersama Kanada-FBI pun juga mengatakan bahwa para peretas berkemungkinan akan terus menargetkan organisasi-organisasi Kanada selama dua tahun ke depan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • XLSmart Pastikan Sudah Lapor KKPRL, Komitmen Patuhi Regulasi Kelautan

    XLSmart Pastikan Sudah Lapor KKPRL, Komitmen Patuhi Regulasi Kelautan

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), entitas hasil merger XL Axiata dan Smartfren, menegaskan telah menjalankan kewajiban pelaporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Hal tersebut menyusul imbauan dan teguran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada sejumlah perusahaan yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tersebut. 

    Head External Communication XLSMART Henry Wijayanto Henry Wijayanto mengatakan pihaknya menghargai imbauan dari KKP dan berkomitmen terhadap kepatuhan regulasi.

    “Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, kami informasikan bahwa XLSMART telah melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap menjaga kepercayaan investor,” kata Henry kepada Bisnis pada Selasa (24/6/2025) 

    Dia menambahkan sebagai perusahaan terbuka, XLSMART akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Staf Khusus Menteri Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, menyampaikan bahwa sebanyak 27 perusahaan telah mendapatkan Surat Peringatan (SP) pertama karena belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan KKPRL.

    “Surat sudah dikirim. Batas SP1 terhitung 30 hari sejak diterima,” kata Doni.

    Doni menjelaskan sanksi administratif berupa denda Rp5 juta per hari dapat dikenakan kepada pemegang dokumen KKPRL yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 31/2021.

    Adapun laporan tahunan ini wajib disampaikan paling lambat satu tahun setelah dokumen KKPRL diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Permen KP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. 

    Dari total 50 dokumen KKPRL yang diterbitkan untuk aktivitas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), 27 di antaranya tercatat belum atau terlambat melapor. 

    Sejumlah perusahaan besar tercantum dalam daftar tersebut, termasuk PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), dan PT XL Axiata Tbk. 

    Namun, beberapa perusahaan, menurut Doni, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kementerian pasca pengumuman daftar keterlambatan, meskipun nama-namanya belum bisa diungkapkan secara detail.

  • Bursa Pemilihan Ketum PSI, Ada Jokowi di Balik Layar?

    Bursa Pemilihan Ketum PSI, Ada Jokowi di Balik Layar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak maju dalam pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Kendati demikian, majunya Kaesang Pangarep dalam pemilihan PSI 1 turut merepresentasikan sosok Jokowi masih berada di balik layar.

     Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Basecamp Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Kaesang mengatakan masih banyak pekerjaan sebagai ketua umum yang belum dirinya selesaikan di PSI, seiring dengan adanya restrukturisasi di tubuh DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai berlambang mawar itu.

    “Nah, saya rasa saya harus selesaikan itu semua dan membawa PSI jauh lebih baik di 2029,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai pendaftaran.

    Terkait posisinya yang merupakan petahana, Kaesang menuturkan dirinya telah mengajukan cuti sebagai Ketum PSI agar fokus terhadap proses pemilihan.

    Nantinya, kata dia, akan ada pelaksana harian yang dipilih oleh Dewan Pembina untuk menggantikan dirinya memimpin PSI sepanjang proses pemilihan calon ketua umum.

    Dia pun mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan DPW yang mendukungnya untuk maju sebagai calon ketua umum PSI.

    “InsyaAllah PSI di 2029 masuk Senayan, kita perbanyak lagi kepala daerah dari kader PSI. Yang pasti kita juga harus bersiap menunggu tokoh besar yang akan bergabung ke PSI,” ungkap Kaesang.

    Selain dirinya, Kaesang mengatakan kemungkinan masih akan terdapat beberapa orang calon ketua umum PSI lainnya yang akan mendaftarkan diri.

    “Masih ada beberapa hari, masih ada dua hari lagi sebelum pendaftaran ditutup,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) PSI periode mendatang, pada hari terakhir, Senin (23/6/2025).

    Adapun, dia berhasil maju mendaftar diri seusai mendapat dukungan dari 6 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

    “Biasanya jagoan datang belakangan. Datang belakangan, ibarat film India, Shahrukh Khan-nya baru datang. Yang kemarin, yang hari Sabtu, yang hari sebelumnya, itu pemeran-pemeran figuran,” sindirnya di DPP PSI, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Selain alasan tersebut, eks Ketua Umum PMII ini menyebut karena latar belakangnya seorang santri, dia menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai guru dan kiainya.

    Sebab itu, dia merasa perlu memastikan terlebih dahulu apakah Jokowi akan mendaftarkan diri menjadi caketum PSI atau tidak. Dia khawatir akan terkena karma karena melawan ‘guru’.

    “Setelah mendapatkan kepastian Pak Jokowi tidak mendaftarkan diri, maka sebagai santri biasanya juga lumrah kalau seorang santri mencoba berkontestasi dengan anak kiainya. Tapi kalau melawan gurunya itu kualat. Tapi kalau berkontestasi, berkompetisi dengan anak kiainya itu biasa,” bebernya.

    Jokowi Dipastikan Tidak Maju Pemilihan PSI 1

    Kaesang memastikan sang ayah, (Jokowi) tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.

    Kaesang mengaku telah membahas mengenai hal tersebut dengan Jokowi selama seminggu terakhir ini.

    “Kan ndak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Kaesang pun telah meyakinkan Jokowi agar memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menjadi pemimpin masa depan.

    Sementara terkait dengan potensi Jokowi bergabung dengan PSI, ia menyebutkan kemungkinan tidak ada potensi tersebut dan meminta menanyakan langsung kepada sang ayah.

    “Akses kepada beliau [Jokowi] sekarang kan gampang, tinggal ke Solo. Saya kan tidak bisa mewakili beliau,” tuturnya.

  • DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    DPR Tak Singgung Surat Pemakzulan Gibran di Paripurna Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR tidak menyinggung dan membacakan surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Berdasarkan pantauan, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya berpidato menyampaikan pokok agenda sidang DPR mendatang saja yang sekaligus menjadi pembuka masa persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Adapun, seusai Rapat Paripurna selesai, Puan mengaku dirinya mesih belum melihat surat yang sudah dikirimkan purnawirawan TNI dan diterima DPR pada 3 Juni kemarin.

    “Belum lihat [suratnya], ini baru masuk masa sidang semua surat yang diterima masih di tata usaha,” ujarnya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Wacana Pemakzulan Gibran

    Sebelumnya di lain kesempatan, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo mengatakan bahwa surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan amanat Pasal 7 UUD 1945 yang berisikan surat akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR.

    Sementara itu, lanjutnya, untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan apabila rapat dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir.

     “Maka tahapan proses pemakzulan sesuai UUD 1945 Pasal 7 dimulai, karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak,” terangnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh Bisnis, surat itu bernomor 003/FPPTNI/V/2025 dan bertitimangsa Jakarta, 26 Mei 2025. Surat ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI periode 2024—2029. 

    Dalam argumentasi hukumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai bahwa pencalonan Gibran melanggar prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. 

    Pasalnya, Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang dinilai melanggar UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses itu dinilai cacat hukum karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara adalah paman Gibran sendiri, yakni Anwar Usman.  

    “Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Sdr. Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara,” dikutip dari surat tersebut pada Rabu (4/6/2025).

  • India Akhirnya Menyerah, Starlink Beroperasi dengan Harga Murah

    India Akhirnya Menyerah, Starlink Beroperasi dengan Harga Murah

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah menunggu selama kurang lebih 3 tahun, akhirnya Starlink, satelit orbit rendah milik Elon Musk, kini resmi mendapatkan lisensi untuk menawarkan layanan internet satelit di India.

    Produk internet tersebut mendapatkan izin operasi setelah menteri komunikasi India, Jyotiraditya Scindia mengadakan pertemuan dengan presiden & COO SpaceX, Gwynne Shotwell pada selasa (17/06/25) lalu.

    Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi India dengan Starlink dalam hal komunikasi satelit untuk mendukung ambisi digital India.

    “Dengan revolusi digital India di bawah kepemimpinan PM Narendra Modi, teknologi satelit tidak hanya relevan, tetapi juga transformatif.” tulis Jyotiraditya dalam unggahannya di akun X pribadinya.

    Starlink merupakan proyek perusahaan SpaceX, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang didirikan pengusaha miliarder, Elon Musk, dan bergerak di bidang kedirgantaraan dan transportasi antariksa.

    Layanan internet tersebut menyediakan internet pita lebar (broadband) yang cepat dan berlatensi rendah. Melalui jaringan satelit canggihnya, Starlink sering disebut sebagai “internet dari langit”.

    Internet starlink bekerja dengan cara yang berbeda dari sistem satelit tradisional. Bila satelit tradisional bergantung pada satelit geostasioner yang terletak jauh dari Bumi, Starlink beroperasi dengan menggunakan konstelasi satelit orbit Bumi rendah (LEO) terbesar di dunia, yang diposisikan sekitar 550 kilometer di atas permukaan planet.

    Starlink menjadi perusahaan internet ketiga setelah Eutelsat OneWeb dan Jio Satellite Communications yang memperoleh lisensi dari Departemen Telekomunikasi di India.

    Dilansir The Economic Times, Starlink nantinya akan menyediakan layanan internet mereka dengan harga kurang dari US$10 atau sekitar Rp164.000. Mereka juga berencana menawarkan uji coba gratis selama satu bulan, yang memungkinkan pelanggan menguji layanan tersebut sebelum melakukan pembayaran.

    Harga paket yang kurang dari US$ 10 tersebut tergolong jauh lebih murah dibanding harga yang ditawarkan di negara lain. Kemungkinan ini adalah sebuah strategi dari Starlink untuk mendapatkan keuntungan sebagai pelopor.

    Ambil contoh di Lagos, Nigeria, menurut situs webnya, paket residential Starlink dengan data tak terbatas dijual seharga US$35 atau sekitar Rp 574 ribu (kurs saat ini). Paket tersebut bahkan memerlukan investasi awal berupa hardware seharga US$371 (sekitar Rp 6,1 juta).

    Sementara itu, dikutip dari Financial Express, kecepatan internet Starlink akan berkisar antara 25 Mbps hingga 220 Mbps. dengan layanan internet yang berfungsi secara independen, Starlink dinilai ideal untuk menyediakan koneksi internet yang baik, bahkan di lokasi terpencil. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Sudah Disalurkan, Cek Status Pencairan BSU 2025 di Sini

    Sudah Disalurkan, Cek Status Pencairan BSU 2025 di Sini

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sudah mulai cair setelah disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 24 Juni 2025.

    Kemnaker mengatakan telah menyalurkan BSU 2025 senilai Rp600.000 kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Cara Cek Status Penerima BSU Rp600.000

    Cara cek apakah anda termasuk karyawan yang terdaftar untuk menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dapat dilakukan dengan 3 cara.

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs https://bsu.kemnaker.go.id 
    Daftar akun jika belum memiliki
    Apabila sudah memiliki akun, login dan isi data diri lengkap seperti NIK, nama, tanggal lahir, dan lain-lain
    Cek notifikasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima

    2. Melalui Situs BPJS Ketenagakerjaan

    3. Melalui Aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Play Store atau App Store
    Daftar untuk masuk ke dalam sistem. Apabila sudah punya akun, langsung lakukan login
    Masukkan NIK dan cek status pencairan bantuan

  • Bos Telegram Bagikan Warisan Rp230 Triliun ke 100 Anaknya

    Bos Telegram Bagikan Warisan Rp230 Triliun ke 100 Anaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri Telegram Pavel Durov mengatakan akan membagikan harta warisan ke 100 anaknya.

    Taipan teknologi asal Rusia tersebut mengatakan tak menyangka akan menjadi jutawan dalam waktu singkat. Dalam sebuah wawancara, ia pun mengaku tak membeda-bedakan anaknya.

    Ia akan membagikan harta warisan senilai US$13,9 miliar atau hampir Rp230 triliun kepada 100 anaknya.

    Harta tersebut akan diberikan kepada enam anak dari hasil hubungan dengan sejumlah wanita dan sejumlah anak lainnya yang ia lahirkan melalui donor sperma.

    Dalam sebuah wawancara luas yang diterbitkan pada Kamis (19/6) di majalah politik Prancis, Le Point, Durov mengungkapkan bahwa ia tidak membedakan antara anak-anaknya yang sah dari tiga wanita yang berbeda dan mereka yang dikandung dari sperma yang disumbangkannya.

    Durov telah menyumbang ke klinik sperma selama 15 tahun, yang memberi tahu dia bahwa dia telah membantu mengandung lebih dari 100 bayi di 12 negara.

    Beruntung bagi mereka, karena mereka baru saja dimasukkan dalam surat wasiat Durov, meskipun mungkin tidak mengenal ayah biologis mereka yang kaya raya.

    “Saya menulis surat wasiat saya baru-baru ini. Saya tidak membuat perbedaan antara anak-anak saya, baik yang dikandung secara alami dan yang berasal dari sumbangan sperma saya. Mereka semua adalah anak-anak saya dan semuanya akan memiliki hak yang sama! Saya tidak ingin mereka saling mencabik setelah kematian saya,”kata Durov kepada publikasi Prancis Le Point, dilansir Fortune, Sabtu (21/6/2025).

    Artinya akan ada setidaknya 106 anaknya masing-masing bisa mendapatkan sekitar US$132 juta karena memiliki hubungan dengan pengusaha kelahiran Rusia tersebut.

    Namun, mereka harus menunggu lama sebelum mewarisi kekayaan itu.

    “Saya memutuskan bahwa anak-anak saya tidak akan memiliki akses ke kekayaan saya hingga jangka waktu tiga puluh tahun ke depan, mulai dari hari ini,” lanjut Durov.

    Dia masih ingin mereka hidup seperti orang normal, membangun diri mereka sendiri, belajar untuk percaya pada diri mereka sendiri, mampu berkarya, dan tidak bergantung pada rekening bank.

    “Karena saya tidak menjual Telegram, tidak masalah. Saya tidak memiliki uang ini di rekening bank. Aset likuid saya jauh lebih rendah – dan itu tidak berasal dari Telegram: aset tersebut berasal dari investasi saya di bitcoin pada tahun 2013,” ujarnya.

    Kemudian terkait menulis wasiat, Durov mengatakan bahwa pekerjaannya ini mengundang banyak musuh. Untuk itu ia ingin melindungi Telegram dan anak-anaknya.

    Untuk diketahui, Give Legacy, sebuah klinik sperma dan kesuburan, memberi tahu Fortune apakah mereka tahu atau tidak bahwa mereka akan mendapatkan rejeki nomplok dari ayah kandung mereka bergantung pada apakah Durov adalah “donor langsung”, yang dikenal oleh orang tua kandung, atau “donor anonim” dengan peraturan yang lebih ketat.

  • Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Dalang Penjualan Pulau di Anambas

    Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Dalang Penjualan Pulau di Anambas

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengecam keras informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditawarkan di situs properti internasional. Dia mendesak pemerintah segera menelusuri dan bertindak tegas, karena ini menyangkut kedaulatan negara.

    Menurutnya, ini persoalan serius karena artinya tata kelola Indonesia di kawasan konservasi laut rapuh. Dia juga menyinggung aparat negara lalai menjaga kedaulatan ekologisnya sendiri.

    Lebih lanjut, legislator PKB ini mengkritik keras adanya indikasi perusahaan yang menawarkan pulau tersebut sedang dalam proses menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). 

    “Ini bahaya laten. Status PMA seharusnya tidak boleh dijadikan celah untuk mengelola wilayah strategis kelautan dan konservasi. Jika tidak dikendalikan, maka kedaulatan ekologis kita bisa dikapitalisasi oleh pemodal asing di balik legalitas administratif,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Oleh karena itu, Daniel mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), dan Kementerian Dalama Negeri (Kemendagri) menelusuri pihak yang mengiklankan pulau-pulau tersebut. 

    “Kementerian-Kementerian tersebut harus memastikan siapa yang memberi hak kelola, apa dasar hukumnya, dan apakah ada peran pejabat atau aktor lokal yang bermain di belakang layar,” sindirnya.

    Sebab itu juga, dia kembali menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dan menelusuri bagaimana bisa pulau ini diperjualbelikan. Dia melanjutkan, negara tidak boleh diam karena ini menyangkut kedaulatan dan harga diri bangsa Indonesia.

    Dia pun turut meminta agar adanya evaluasi ketat atas investasi asing di kawasan konservasi. Menururnya, izin pengelola swasta haris dicabut apabila ditemukan adanya kawasan konservasi yang disewakan.

    “Tidak boleh ada PMA yang diberikan izin di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa evaluasi dampak ekologis, sosial, dan kultural yang menyeluruh. Jika perlu, cabut izinnya,” tegas dia.

    Lebih jauh, Daniel mengingatkan supaya antar kementerian di Kabinet Merah Putih selalu bersinergi dan satu suara dalam mengambil kebijakan. “Semua harus berpegang kepada UU dan peraturan, jangan di antara menteri di kabinet saling beda,” tuturnya.

    Berdasarkan berita yang dihimpun Bisnis, setidaknya sejumlah pulau di Indonesia yang dijual melalui situs https://www.privateislandsonline.com. Salah satu pulau tersebut yakni Pulau Pasangan, Anambas. 

    Dari situs tersebut, terdapat deskripsi keindahan alam Anambas dengan luas pulau sekitar 159 hektare atau 200 mil dari daratan Singapura. Hanya saja, penjual tidak mencantumkan harga, namun harga sesuai permintaan. 

    Beberapa pulau yang ditawarkan di situs tersebut memang ada yang mencantumkan harga, misalnya Pulau Rangyai yang terletak di Thailand ditawarkan sebesar US$ 160 juta. Kendati begitu, ada pula yang tidak mencantumkan harga, termasuk pulau di Kepulauan Anambas. 

    Di situs tersebut juga dideskripsikan keindahan pulau di Kepulauan Anambas yang cantik dan asri sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi resor ekowisata kelas atas. Apalagi, lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.