Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Prabowo Resmikan Bali International Hospital di KEK Sanur, Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

    Prabowo Resmikan Bali International Hospital di KEK Sanur, Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur yang didalamnya berdiri Bali International Hospital (BIH) pada Rabu (25/6/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menyebut bangga Indonesia memiliki pusat kesehatan bertaraf internasional pertama, yang fasilitas kesehatannya berteknologi canggih. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baru di bidang kesehatan nasional.

    Prabowo berharap Bali International Hospital bisa mencegah jutaan orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Dengan fasilitas yang canggih, kamar dan bangunan seperti hotel, BIH bisa menjadi menarik minat warga di Asean, Asia Pacific untuk datang berobat.

    “Saya kira ini satu terobosan yang pertama kali di republik kita, kita mencanangkan atau membuat satu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia.  Saya tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak WNI yang mencari pengobatan di luar negeri, yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa yang besar,” kata Prabowo dalam sambutannya, Rabu (25/6/2025).

    Prabowo juga meminta agar BIH tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas atau pasien dari kelompok orang kaya. Dia ingin masyarakat kurang mampu juga bisa mendapatkan layanan kesehatan di BIH dengan bantuan asuransi dan intervensi pemerintah.

    Prabowo juga memuji Presiden ke-7, Joko Widodo yang telah merintis KEK Kesehatan Sanur, menurutnya KEK ini terwujud berkat terobosan di masa pemerintahan Jokowi.

    “KEK ini saya meresmikan, padahal KEK ini dirintis oleh presiden Joko Widodo, jadi sekali lagi saya gunakan kesempatan ini, untuk  mengajak kita semua, menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas keputusan presiden joko Widodo, karena KEK ini diputuskan di bawah pemerintah pak joko Widodo. Takdir saya saya dapat meresmikan,” kata Prabowo. 

  • Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan peluang bertemunya kembali Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, Muzani tidak mengungkapkan secara langsung kapan dan di mana pertemuan dua tokoh bangsa akan berlangsung.

    “Saya belum tahu, tapi Insyaallah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Pria yang juga merupakan Ketua MPR itu yakin akan banyak acara yang dapat mempertemukan Prabowo dan Megawati.

    Sebelumnya, momen anyar Prabowo dan Megawati bertemu adalah dalam upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada Senin (2/6/2025) kemarin. Bahkan, dalam sambutan pidatonya Prabowo menghatrukan rasa hormatnya kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. 

    Suasana hangat dan penuh keakraban antara mereka pun tercipta dalam momen tak terduga ketika Prabowo Subianto dan Megawati bertemu di ruang tunggu (holding room) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat. 

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum. 

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo.  

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Adapun, sebelumnya Prabowo dan Megawati juga telah bertemu di kediaman Megawati, di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). 

    Dalam pertemuan itu, Sekjen Gerindra Muzani membenarkan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

  • Keluhkan Biaya Transaksi Rp1.250, Seller Shopee: Tidak Ada Manfaatnya

    Keluhkan Biaya Transaksi Rp1.250, Seller Shopee: Tidak Ada Manfaatnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Penjual (seller) mengeluhkan beban biaya tambahan transaksi yang diterapkan oleh Shopee. Manfaat dari biaya tersebut dipertanyakan.

    Sarah, seorang mahasiswa akhir yang sudah berjualan di Shopee sejak 2021, mengaku keberatan dengan biaya tambahan tersebut. 

    Sarah menjual berbagai macam barang preloved seperti photocard dan album K-pop, baju, jam tangan, kosmetik, dan aksesoris, merasa bahwa biaya baru akan menjadi beban tambahan yang selama ini sudah cukup banyak dipikul seller. 

    “Agak keberatan ya, mengingat saat ini shopee banyak banget biaya yang dibebankan kepada penjual maupun ke pembeli. Namun nyatanya biaya-biaya yang dibebankan kepada kita sebagai seller maupun pembeli tidak terasa manfaatnya.” Ungkap Sarah kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Sebagai seller, Sarah hanya bisa berharap agar Shopee tidak terus menambahkan biaya-biaya serupa, mengingat penjual di Shopee sudah dibebankan banyak potongan seperti Biaya administrasi dan lainnya. 

    Beban tersebut, menurutnya, tidak hanya merugikan seller, juga para pembeli.

    Sejumlah warganet di media sosial X juga turut mengomentari kebijakan baru Shopee ini. Akun Canputt mengatakan biaya transaksi tidak masalah selama memberikan pemasukan bagi perusahaan. 

    Sementara akun Alfariz menilai platform e-commerce yang bermarkas di Singapura itu terlalu banyak mengeruk keuntungan dari masyarakat Indonesia.

    “Sudah biaya admin gede ada lagi tambahan baru biaya proses pesanan” – @alfarizziyoga27 

    “Gak semua seller bisa dikenain biaya ini si, terutama barang yang harga murah, mending Shopee nerapin khusus barang-barang mahal, jadi masih bisa disiasatin harganya” – @dawnbrownies 

    Diketahui, per tanggal (20/06/25) lalu, Platform e-commerce Shopee memberlakukan biaya tambahan berupa “Biaya Proses Pesanan” sejumlah Rp1.250.

    Sesuai pernyataan di laman resmi Shopee, mereka menyebutkan bahwa Biaya Proses Pesanan diberlakukan dalam rangka menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik, guna mendukung pertumbuhan bisnis penjual/seller. 

    Pihak Shopee memberikan keringanan untuk para seller baru, yaitu, Biaya Proses Pesanan tidak akan dikenakan untuk 50 pesanan pertama bagi para seller baru (Penjual Non-Star).

    Dijelaskan pula cara menghitung estimasi Biaya Proses Pesanan, yaitu dengan ilustrasi sebagai berikut:

    Misal, seorang pembeli checkout 5 pcs produk dalam satu pesanan dari sebuah toko dengan rincian sebagai berikut:

    Produk A (1 pc)

    Produk B (2 pcs)

    Produk C (2 pcs)

    Jumlah produk per pesanan = 5 pcs

    Biaya Proses Pesanan per produk = Biaya Proses Pesanan / Jumlah produk dalam pesanan

    Sehingga Biaya Proses Pesanan yang harus ditanggung penjual adalah Rp1.250 / 5 pcs Barang = Rp250

    Pihak Shopee menambahkan, Biaya Proses Pesanan yang ditanggung penjual belum termasuk Biaya Administrasi, Biaya Pembayaran, Biaya Layanan, dan Biaya Lainnya yang diikuti seller (jika ada). 

    “Biaya Proses Pesanan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan jika terdapat pengembalian barang/dana sebagian dalam satu pesanan, maka Biaya Proses Pesanan hanya dikenakan pada produk yang tidak dikembalikan” Jelas Shopee. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Perum Bulog menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan bisa menggunakan alokasi program anggaran jumbo, seperti makan bergizi gratis (MBG). Hal ini mengingat dibutuhkan dana jumbo untuk menyerap jagung tersebut.

    Adapun, perintah serapan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Diketahui, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog baru mencapai 50.490,03 ton per 20 Juni 2025.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut Bulog membutuhkan pendanaan untuk menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan hingga akhir 2025. Pasalnya, kata dia, beban operasional Bulog akan semakin bertambah, mengingat sudah mengelola cadangan beras pemerintah (CBP).

    Eliza menuturkan bahwa kebutuhan dana tersebut untuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran jagung yang memerlukan alokasi sumber daya tambahan seperti tenaga kerja, gudang, dan fasilitas pengeringan. Menurutnya, pemerintah bisa merealokasi anggaran dari program besar yang realisasinya masih minim, seperti MBG.

    “Jadi ya tinggal bagaimana kapasitas fiskal kita, apakah bisa dari realokasi anggaran program-program anggaran jumbo, tetapi belum berjalan optimal seperti MBG,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Di sisi lain, Eliza mengasumsikan rata-rata serapan bulanan hanya sekitar 10.000–15.000 ton dan dikhawatirkan tidak akan tercapai 1 juta ton pada akhir tahun. Untuk itu, kata Eliza, Bulog perlu meningkatkan serapan menjadi 150.000–200.000 ton per bulan dimulai sejak Juli hingga akhir tahun agar target rampung.

    “Artinya perlu bekerja keras untuk capai target. Target tersebut cukup menantang, jika ada percepatan operasional jemput bola seperti serap gabah terus juga didukung HPP [Harga Pembelian Pemerintah] Rp5.500 per kilogram mungkin bisa mempercepat serapan,” ujarnya.

    Menurutnya, penyerapan 1 juta ton jagung pipilan kering itu bisa dilakukan di tengah berbagai tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai lantaran keterbatasan gudang Bulog, keterbatasan mesin pengering Bulog di sentra-sentra produksi, dan infrastuktur jalan untuk kelancaran distribusi.

    Selain itu, tantangan lain yang harus bisa ditangani pemerintah adalah bagaimana jagung harus memenuhi standar kadar air 18–20% saat dibeli Bulog dan diolah dengan kadar air di level 14% untuk CJP.

    Dia menjelaskan proses pengeringan ini memerlukan teknologi dan biaya tambahan, yang mungkin tidak merata tersedia di semua wilayah. Terlebih, variasi kualitas panen akibat cuaca atau teknik pascapanen petani dapat menyulitkan Bulog memenuhi standar CJP, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) agar kualitas jagung petani bisa memenuhi standar Bulog.

    “Karena jika tidak memenuhi standar, petani produknya tidak terserap dan Bulog sulit mencapai target. Jadi bukan masalah kurang jumlah panen, melainkan apakah kualitas produknya sesuai atau tidak,” terangnya.

    Ini artinya, ungkap dia, untuk bisa mencapai target Inpres 10/2025 membutuhkan kolaborasi. Terlebih, sambung dia, gudang Bulog juga sudah dipenuhi CBP.

    “Maka untuk bisa menampung jagung bulog harus bekerjasama dgn pemerintah daerah atau BUMD/BUMN yang memiliki gudang dan bisa digunakan, sehingga jagung dapat disimpan dengan baik,” tandasnya.

  • Amazon Kembali Luncurkan 27 Satelit LEO Kuiper Pesaing Starlink

    Amazon Kembali Luncurkan 27 Satelit LEO Kuiper Pesaing Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA —  Amazon kembali meluncurkan 27 satelit Project Kuiper. Ini merupakan peluncuran gelombang kedua proyek besutan perusahaan milik Jeff Bezos tersebut.

    Dikutip dari situs resmi aboutamazon.com, Project Kuiper merupakan inisiatif Amazon untuk menyediakan jaringan broadband yang cepat untuk pelanggan dan masyarakat dunia termasuk di tempat-tempat yang kurang mendapatkan layanan internet. 

    Untuk melancarkan proyek tersebut, Amazon nantinya akan meluncurkan ribuan satelit di orbit Bumi rendah (LEO) yang akan terhubung ke jaringan antena, fiber optic, dan titik koneksi di darat.

    Roket Atlas V milik United Launch Alliance (ULA) telah lepas landas pada Senin (23/06/25), pukul 10.54 UTC dengan membawa muatan 27 satelit Proyek Kuiper, yang nantinya akan bergabung bersama 27 satelit yang sudah diluncurkan pada gelombang pertama, bulan April lalu.

    Perusahaan roket tersebut masih memiliki kontrak dengan Amazon untuk melakukan enam peluncuran satelit berikutnya dalam beberapa bulan mendatang, untuk kemudian Atlas V dipensiunkan.

    spacenews.com melaporkan, selanjutnya, setelah Atlas V tidak lagi digunakan, roket Vulcan akan meneruskan peluncuran satelit milik Amazon ke orbit melalui 38 misi. Roket-roket dari perusahaan lain seperti Ariane 6 dan New Glenn, juga diperkirakan akan meneruskan sekitar 30-45 peluncuran lainnya.

    “Kami bangga dapat melanjutkan kemitraan yang kuat dengan amazon dan memberdayakan misi mereka untuk menjembatani kesenjangan digital melalui teknologi yang andal.” Komentar wakil presiden program pemerintah dan komersial ULA, Gary Wentz.

    Namun, proyek ambisius ini diperkirakan akan menemui banyak kendala. Salah satunya adalah Roket Ariane 6 dan New Glenn yang telah dipesan Amazon mengalami penundaan yang lama untuk sampai ke landasan peluncuran.

    Kendala tersebut menyebabkan Project Kuiper dikhawatirkan tidak mampu memenuhi persyaratan lisensinya. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (AS) menargetkan sekitar setengah dari total 3.200 satelit sudah harus diluncurkan Amazon pada bulan Juli 2026. Menjadi semakin sulit disebabkan oleh penundaan peluncuran roket.

    Amazon memang memperkirakan pada bulan April, nantinya laju peluncuran akan meningkat di akhir tahun dan memungkinkan mereka memulai pengujian satelit sebelum akhir tahun.

    Meski begitu, Amazon tetap dapat meminta FCC untuk memperpanjang batas waktu peluncuran, dengan menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti keterlambatan peluncuran berada di luar kendali mereka. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    KKP Bakal Libatkan Agrinas Jaladri di Proyek Revitalisasi 20.000 Ha Tambak di Jabar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melibatkan PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam mengelola proyek revitalisasi 20.000 hektare tambak di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, Agrinas Jaladri Nusantara diharapkan dapat menjadi operator untuk kegiatan on-farm dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat.

    “Agrinas Jaladi diharapkan nanti sebagai operator disini untuk kegiatan on-farm. Kemudian produksinya, industrialisasi, bisa dilakukan oleh semua pelaku swasta yang ada,” kata Trenggono dalam agenda talkshow di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Untuk diketahui, komoditas yang akan dikembangkan dalam program revitalisasi ini yakni nila salin. Nilai salin dipilih lantaran sifatnya yang tahan akan penyakit dan pertumbuhannya yang cepat.

    Trenggono mengatakan, saat ini ada sekitar 15 pelaku industri swasta untuk pengolahan nila salin. Sayangnya, kapasitas industri-industri yang ada masih rendah lantaran bahan baku yang masih minim.

    Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya keterlibatan Agrinas Jaladri Nusantara dalam program revitalisasi 20.000 tambak di Jawa Barat. 

    KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Investasi yang dibutuhkan untuk merevitalisasi 20.000 hektare tambak ini diperkirakan sekitar Rp26 triliun.

    Untuk mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Adapun, persiapan pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten di Jawa Barat akan dimulai tahun ini dan akan mulai dibangun pada 2026. Lahan tambak revitalisasi nantinya akan mencakup area budi daya, area pendukung, dan area penghijauan.

    Selain itu, KKP juga akan memberikan dukungan pembangunan fasilitas hulu dan hilir perikanan budi daya. 

  • Sri Mulyani Bahas Konflik Timur Tengah saat Bertemu Menkeu Arab Saudi dan Qatar

    Sri Mulyani Bahas Konflik Timur Tengah saat Bertemu Menkeu Arab Saudi dan Qatar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al Jadaan dan Menteri Keuangan Qatar Ali Alkuwari. Mereka membahas terkait konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah.

    Pembicaraan tersebut berlangsung di sela Pertemuan Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Beijing, China, Selasa (24/6/2025).

    “Kami membicarakan situasi perang yang sedang terjadi di Timur Tengah dan dampak pada negatif pada aspek kemanusiaan dan ketidakpastian yang diakibatkan yang akan sangat negatif pada ekonomi seluruh dunia,” ujarnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, Rabu (25/6/2025). 

    Meski demikian, Sri Mulyani tidak membagikan lebih perinci terkait pembicaraan yang dilakukan dengan dua menteri Timur Tengah tersebut. 

    Dirinya bersama Menkeu Al Jadaan dan Menkeu Ali berharap kondisi di Timur Tengah segera mereda dan mencapai kesepakatan perdamaian untuk kepentingan seluruh umat manusia.

    Adapun, Sri Mulyani tengah berada di China sejak kemarin dalam rangka menghadiri pertemuan tahunan AIIB, sebuah lembaga keuangan multilateral dibidang pendanaan infrastruktur yang didirikan atas prakarsa Pemerintah RRT yang beranggotakan 110 negara. Indonesia termasuk negara pendiri dan anggota.

    AIIB tercatat memiliki total aset seniali US$57,1 miliar dengan jumlah loan investment mencapai US$16,6 miliar.

    Sementara itu, pecahnya perang Israel dan Iran sejak pekan lalu, serta melibatkan AS, memberikan dampak secara langsung terhadap harga minyak global dan nilai tukar.

    Kabar terkini, Trump telah mengumumkan gencatan senjata per Selasa (24/6/2025) pukul 07.00 waktu setempat. Namun, Israel dan Iran memanfaatkan waktu sebelum Selasa pagi dengan saling kirim rudal.

    Harga minyak global merosot hingga 6% setelah pasar memperkirakan gencatan senjata antara Iran dan Israel akan meredakan risiko gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah. Namun, gencatan senjata tersebut dinilai rapuh setelah Presiden AS Donald Trump menuduh kedua belah pihak telah melanggarnya hanya beberapa jam setelah diumumkan.

    Berdasarkan data Reuters pada Rabu (25/6/2025), harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak Agustus turun US$4,34 atau 6,1% menjadi US$67,14 per barel. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) anjlok US$4,14 atau 6,0% ke level US$64,37 per barel. 

    Kedua harga acuan tersebut mencatat penutupan terendah masing-masing sejak 10 Juni 2025 untuk Brent dan 5 Juni 2025 untuk WTI, atau sebelum Israel melancarkan serangan kejutan terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran pada 13 Juni 2025 lalu.

  • Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Danantara Bakal Ikut Danai Revitalisasi 20.000 Ha Tambak Senilai Rp26 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan berinvestasi pada program revitalisasi 20.000 hektare tambak di empat kabupaten di Jawa Barat.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, untuk merevitalisasi 20.000 hektare di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu, dibutuhkan investasi sekitar Rp26 triliun. 

    “Perkiraan investasi menurut kita kira-kira sekitar Rp26 triliun,” kata Trenggono ketika ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Trenggono menyebut, Danantara akan masuk untuk membiayai revitalisasi 20.000 hektare tambak di keempat kabupaten di Jawa Barat itu.

    “Investasi dari Danantara,” ujar Trenggono.

    Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, untuk pelaksanaan program tahap awal seperti pembersihan lahan, akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yakni sekitar Rp8 miliar-Rp10 miliar. 

    “Rp8 miliar-Rp10 miliar dari APBN [untuk tahap awal],” ujar Tb.

    Untuk diketahui, KKP mulai tahun ini akan merevitalisasi 78.000 hektare tambak kurang produktif di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Program ini dilakukan dalam rangka menggenjot produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat, melalui protein ikan.

    Program ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Provinsi Jawa Barat. Pengembangan tahap pertama akan menyasar 20.413 hektare tambak yang berada di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Guna mempercepat implementasi revitalisasi tambak Pantura, KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Provinsi Jawa Barat. 

    Nota Kesepakatan ini telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Selain itu, ditandatangani juga Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di empat kabupaten tersebut.

    Pemerintah mengharapkan, pembangunan revitalisasi tambak di empat kabupaten ini dapat meningkatkan produktivitas lahan tambak yang sebelumnya tidak produktif menjadi area budi daya perikanan bernilai tinggi dan berkelanjutan.

  • Iran-Israel Gencatan Senjata, Kadin Wanti-wanti Industri RI Tetap Siaga

    Iran-Israel Gencatan Senjata, Kadin Wanti-wanti Industri RI Tetap Siaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih mewaspadai konflik Iran-Israel yang dinilai berisiko besar terhadap stabilitas rantai pasok global, meskipun saat ini kedua negara dikabarkan telah sepakat gencatan senjata. 

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini dapat meningkatkan volatilitas harga minyak dan gas dunia hingga ketidakpastian pasar. 

    “Konflik ini juga berpotensi mengganggu arus logistik internasional, khususnya rute-rute pelayaran utama,” ujar Saleh kepada Bisnis, dikutip Rabu (25/6/2025). 

    Dalam hal ini, dia menyoroti ancaman penutupan selat Hormuz, kendati Iran telah membatalkan langkah tersebut saat ini. Wilayah Teluk itu merupakan jalur utama perdagangan minyak global, di mana sekitar 20 juta barel minyak serta 20% LNG global melewati jalur ini setiap harinya. 

    Saleh juga mengkhawatirkan ketidakpastian pasar yang memengaruhi keputusan investasi, terutama pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor.

    “Industri dalam negeri, seperti industri petrokimia dan logam, sangat terdampak karena sebagian besar bahan baku masih tergantung impor,” tuturnya. 

    Meski kondisi perang saat ini telah mereda, industri manufaktur, pelayaran maupun sektor energi tetap harus bersiap. Pasalnya, masih terdapat potensi keterlambatan pasokan bahan baku karena terganggunya rute pelayaran dan peningkatan biaya logistik.

    “Hambatan logistik sangat nyata karena banyak perusahaan pelayaran internasional mengalihkan jalur pengiriman untuk menghindari kawasan konflik sehingga waktu tempuh bertambah dan biaya pengapalan meningkat,” tuturnya. 

    Bahkan, dia menyebut, biaya asuransi maritim naik signifikan, terutama untuk kapal yang melewati zona merah (high-risk area). Semula tarif 0,125% menjadi rata-rata 0,2% dari nilai kapal untuk zona Teluk dan sekitar 0,7% untuk rute Red Sea/Israel.

    Belum lagi, kenaikan harga energi yang sempat melonjak dan berdampak langsung pada biaya transportasi logistik internasional dan domestik. 

    “Tarif sewa kapal tanker VLCC ke Jepang naik 20%, biaya spot container naik 55% dari Shanghai ke Jebel Ali,” ujarnya. 

    Kadin mendorong pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi negara asal impor (misal dari kawasan Asia Tenggara atau Afrika), penguatan substitusi bahan baku dalam negeri, meskipun ini butuh waktu dan insentif, serta kolaborasi antar industri dengan membentuk sistem logistik bersama untuk menjamin ketersediaan bahan baku strategis.

    Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk memberikan dukungan berupa insentif impor bahan baku strategis, jaga stabilitas logistik, dan fasilitasi akses pembiayaan.

    Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi industri, membangun cadangan bahan baku strategis, dan perluasan kerja sama perdagangan non-tradisional.

  • 24 WNI yang Dievakuasi dari Iran Masih Shock Gara-gara Perang

    24 WNI yang Dievakuasi dari Iran Masih Shock Gara-gara Perang

    Bisnis.com, BANDUNG–24 warga Jawa Barat yang berada di Iran mulai dipulangkan secara bertahap ke Indonesia buntut dari perang Israel vs Iran.

    Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jabar Hendra Kusuma Sumantri mengatakan kondisi 24 warga Jabar ini secara fisik dalam kondisi baik. Meski demikian, dia menuturkan untuk psikologis masih shock akibat perang Israel vs Iran.

    “Alhamdulillah secara fisik sih mereka sehat begitu ya. Mungkin kalau dari sisi psikis, mungkin syok juga mungkin ada. Karena informasi yang saya dapat, mereka tidak langsung dari Teheran (Iran) ke Soekarno-Hatta. Tidak direct flight, tapi menuju dulu ke Jeddah, di Jeddah baru ke Soekarno-Hatta,” katanya, Rabu (25/6/2025).

    Disnakertrans Jabar sendiri tidak mengetahui detail tentang keberadaan WNI di Iran tersebut. Kecuali PMI, yang lainnya memiliki beragam aktivitas disana.

    “Kami sebetulnya untuk PMI yang concern kami. Untuk WNI biasa, kami tidak langsung terjun. Untuk PMI, biasanya kita lakukan komunikasi dengan teman-teman BP3MI, di daerah-daerah ada namanya P4MI kalau terindikasi di wilayahnya biasanya kita berkomunikasi dengan mereka,” terangnya.
     
    Total, ada 97 WNI yang dipulangkan dari Iran, dimana 24 diantaranya asal Jawa Barat. Selain itu, Pemerintah Indonesia turut memulangkan 18 WNI yang berada di Yaman.

    115 WNI ini dipulangkan ke Indonesia, buntut kian memanasnya perang antara Iran dan Israel, yang mana Amerika Serikat ikut-ikutan memerangi Iran. Meski akhirnya kini disepakati gencatan senjata, setelah 12 hari berperang.