Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Airlangga Ungkap Arahan Prabowo soal Deregulasi Impor 10 Komoditas

    Airlangga Ungkap Arahan Prabowo soal Deregulasi Impor 10 Komoditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag No. 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan impor merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia.

    “Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi, unpredictable atau tidak bisa diperkirakan, terkait dengan perkembangan perdagangan dan perekonomian di dunia, di global,” kata Airlangga dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Airlangga menuturkan bahwa Kepala Negara meminta agar pemerintah memperkuat kondisi perekonomian dalam negeri, sekaligus memperkuat kondisi regional dengan beberapa negara Asean.

    Lebih lanjut, Airlangga menuturkan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, sekaligus untuk mendorong daya saing.

    Selain itu, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk, serta mendorong sektor padat karya agar bisa menarik investasi dan menjaga investasi yang ada.

    “Dan dalam hal yang sama kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Sejalan dengan arahan itu, pemerintah telah mempersiapkan beberapa regulasi, yakni melalui Keputusan Presiden (Keppres) Satuan Tugas (Satgas) Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Kemudian, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja, Instruksi Presiden (Inpres) tentang Deregulasi Percepatan Kemudahan Perizinan Perusahaan, serta Keppres tentang Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Perusahaan.

    “Salah satu yang dideregulasi adalah revisi Permendag 36 Tahun 2023 juncto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pengaturan Impor,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian, llembaga, asosiasi para stakeholder dan juga dilakukan regulatory impact analysis dan rapat kerja teknis dilakukan.

    “Oleh karena itu, seluruhnya telah dilaksanakan dan perubahan lartas [larangan dan pembatasan] itu mencakup relaksasi 10 komoditas,” ujarnya.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) merelaksasi impor 10 komoditas atau 482 HS. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi terbatas (Ratas) pada 6 Mei 2025, telah diputuskan aturan impor produk kehutanan, alas kaki, hingga food tray akan dideregulasi.

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional Makan Bergizi Gratis. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    “Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program Makan Bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” kata Budi.

    Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap produk kehutanan dengan 441 HS, yakni tetap memerlukan dekorasi impor dari Kementerian Kehutanan.

    “Produk ini sebenarnya lebih banyak produk-produk kayu untuk kebutuhan industri atau bahan baku, ini dipermudah impornya tanpa persetujuan impor, tetapi tetap menggunakan deklarasi impor dari kementerian teknis,” ujarnya.

    Kemudian, deregulasi kebijakan dan ketentuan impor untuk bahan baku atau penolong industri, seperti pupuk bersubsidi, bahan bakar lain, bahan baku plastik.

    Untuk pupuk bersubsidi, Budi menjelaskan bahwa impor komoditas ini tidak ada lartas. “Karena sejak 2021 sudah tidak ada impor pupuk bersubsidi,” terangnya.

    Berikutnya, bahan bakar lainnya dan bahan baku plastik yang merupakan bahkan baku penolong dan bahan baku untuk industri diputuskan tidak ada lartas.

    “… sehingga kami ingin mempermudah di dalam urusan impornya atau relaksasi impornya,” tuturnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan deregulasi terhadap samarin, siklamat, preparat bau-bauan mengandung alkohol, bahan kimia tertentu, dan mutiara yang hanya menggunakan laporan surveyor (LS).

    Selanjutnya, alas kaki dengan 6 HS juga hanya menggunakan LS tanpa PI. “Ini [alas kaki] hanya untuk sepatu sport, biasanya sepatu sport tertentu yang memang tidak diproduksi di dalam negeri,” imbuhnya.

    Pemerintah juga melakukan deregulasi kebijakan terhadap sepeda roda dua dan roda tiga. Menurut Budi, industri di sektor ini sudah cukup bagus di dalam negeri.

    “Sepeda roda dua dan rida tiga ini juga industri kita sudah cukup bagus di dalam negeri, bahkan kecenderungan ekspor kita unutk sepeda itu terus meningkat,” tandasnya.

  • Airlangga: Peraturan Baru Pengganti Permendag 8/2024 Mulai Berlaku 2 Bulan Lagi

    Airlangga: Peraturan Baru Pengganti Permendag 8/2024 Mulai Berlaku 2 Bulan Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan baru yang merupakan pengganti Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Kebijakan dan Pengaturan Impor akan mulai berlaku dalam dua bulan ke depan.

    Hal itu disampaikan Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    “[Permendag baru mulai] 60 hari lagi, transisi 60 hari, 2 bulan,” kata Airlangga.

    Airlangga mengatakan kebijakan deregulasi ini dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian, baik dari sisi perdagangan dan perekonomian di dunia.

    “Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan deregulasi yang menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, terutama untuk menghadapi ketidakpastian dan juga hal yang terjadi unpredictable atau tidak bisa diperkirakan terkait dengan perkembangan trade dan perekonomian di dunia, di global,” ujarnya.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengganti Permendag 8/2024 dengan 9 Permendag baru.

    Dengan begitu, Permendag 36 Tahun 2023 juncto Permendag 8/2024 akan dicabut, dan selanjutnya akan diterbitkan beberapa Permendag baru.

    Sementara itu, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit menjelaskan penerbitan Permendag baru ini merupakan langkah awal dari deregulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dan mengeliminasi beberapa hambatan-hambatan ekspor dan impor.

    “Artinya, deregulasi ini akan diikuti lagi oleh deregulasi-deregulasi yang lain,” sambung Satya.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo, Satya mengatakan deregulasi yang dilakukan saat ini harus bisa menjadi acuan bagi kementerian/lembaga untuk melakukan self-assessment dan kembali melihat proses perizinan yang selama ini dilakukan.

    Ke depan, Satya menyatakan pemerintah akan terus melakukan upaya perbaikan secara komprehensif, termasuk melakukan review lebih lanjut terhadap persyaratan-persyaratan atas perizinan berusaha, termasuk perizinan ekspor dan impor seperti rekomendasi, pertimbangan teknis, atau bentuk lainnya yang serupa.

    Terlebih, Kepala Negara RI juga memberikan arahan agar seluruh kementerian/lembaga harus memastikan bahwa proses perizinan berusaha tidak boleh menghambat, membuat birokrasi yang panjang dan biaya tinggi.

    “Dalam melakukan deregulasi ini tentunya nanti pemerintah akan berkaca pada negara peers. Kita harus dapat melakukan hal yang sama, bahkan harus bisa lebih cepat, mudah, dan murah dalam proses perizinan berusaha di Indonesia,” tuturnya.

    Berikut adalah 9 Permendag baru yang akan diterbitkan:

    1. Permendag Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    2. Permendag Per Cluster Komoditi, dengan rincian sebagai berikut:

    a. Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    b. Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

    c. Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    d. Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya,dan Bahan Tambang.

    e. Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    f. Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu.

    g. Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    h. Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

  • Bank Sentral Korsel Tunda Pengembangan Mata Uang Digital demi Stablecoin Swasta

    Bank Sentral Korsel Tunda Pengembangan Mata Uang Digital demi Stablecoin Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Sentral Korea Selatan menghentikan sementara program uji coba mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency (CBDC).

    Penundaan tersebut dilakukan di tengah menguatnya dorongan Presiden Lee Jae Myung untuk memperluas peran sektor swasta dalam penerbitan stablecoin berbasis mata uang won.

    Melansir Bloomberg pada Senin (30/6/2025), seorang pejabat Bank of Korea (BOK) mengatakan bahwa lembaga tersebut menunda persiapan fase kedua uji coba CBDC yang semula dijadwalkan berlangsung pada kuartal IV tahun ini.

    Langkah ini diambil seiring munculnya masa depan pasar stablecoin sebagai salah satu agenda prioritas Presiden Lee, yang baru dilantik awal bulan ini. Lee mendorong lebih banyak perusahaan dapat terlibat dalam penerbitan stablecoin.

    RUU yang diusulkan partai berkuasa akan membuka peluang bagi perusahaan dengan modal minimal 500 juta won (sekitar US$370.000) untuk menerbitkan stablecoin berbasis won.

    Keputusan BOK sejalan dengan tren global di mana sejumlah bank sentral mulai mempertanyakan urgensi penerbitan CBDC, sembari mendorong kerangka aturan baru guna memastikan stablecoin tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

    Pada pertengahan Juni lalu, Senat AS meloloskan rancangan undang-undang penting yang menjadi kerangka regulasi bagi stablecoin yang didukung dolar AS, menjadi kemenangan politik bagi industri kripto sekaligus Presiden Donald Trump. Hong Kong dan Taiwan juga termasuk yurisdiksi Asia yang tengah mengkaji aturan stablecoin.

    CBDC dan stablecoin sama-sama berbentuk uang digital, tetapi memiliki perbedaan signifikan dalam struktur dan pengawasan. Stablecoin diterbitkan oleh entitas swasta dan dirancang untuk mempertahankan nilai tetap, biasanya dipatok pada mata uang fiat.

    Sementara itu, CBDC merupakan representasi digital mata uang kedaulatan yang diterbitkan dan diawasi langsung oleh bank sentral.

    Dalam sebuah konferensi internasional yang digelar BOK awal bulan ini, Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyebut stablecoin membuka peluang bagi lembaga non-bank untuk masuk ke industri pembayaran, sehingga memicu persaingan dengan perbankan yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya transaksi. Waller menegaskan dirinya tidak melihat kebutuhan mendesak untuk menerbitkan CBDC.

    Gubernur BOK Rhee Chang Yong sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap stablecoin berbasis won, selama penerbitannya diawasi secara ketat. Pandangan senada juga disampaikan Wakil Gubernur Senior BOK Ryoo Sangdai pekan lalu. Menurutnya, penerbitan stablecoin sebaiknya dilakukan secara bertahap dan dipimpin oleh bank-bank yang telah teregulasi, dengan pengamanan untuk mencegah gejolak pasar dan melindungi konsumen.

    Debat kebijakan dan antusiasme industri terkait stablecoin berbasis won Korea Selatan terus berkembang. Sejumlah bank komersial terbesar di Negeri Ginseng tengah menginisiasi rencana penerbitan stablecoin won yang nilainya dipatok 1:1 terhadap mata uang fisik, dan beroperasi dalam kerangka kerja yang dirancang serta diawasi sektor swasta, bukan bank sentral.

    Korea Selatan tercatat sebagai salah satu pasar aset digital paling aktif di dunia, mendorong lonjakan harga saham perusahaan yang terafiliasi dengan stablecoin. Lebih dari sepertiga populasi negara tersebut, atau sekitar 18 juta orang, tercatat aktif bertransaksi di pasar aset digital. Pada hari-hari tertentu, volume perdagangan kripto di bursa lokal bahkan melampaui nilai transaksi di indeks saham Kospi dan Kosdaq.

    Presiden Lee terus menggaungkan penerbitan stablecoin berbasis won sebagai bagian dari strategi modernisasi sistem keuangan Korea Selatan. 

    Bursa kripto di negara itu mencatat aliran keluar dana sebesar 56,81 triliun won (US$41,8 miliar) pada kuartal I/2025, dengan hampir separuhnya terkait stablecoin berbasis dolar AS seperti USDT milik Tether dan USDC milik Circle, menurut data regulator yang dikutip seorang anggota parlemen bulan ini.

  • Pemerintah Terbitkan PP 28/2025, Permudah Perizinan Usaha dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA

    Pemerintah Terbitkan PP 28/2025, Permudah Perizinan Usaha dan Wajibkan Semua K/L Masuk OSS-RBA

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menyosialisasikan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang secara resmi diterbitkan pada 5 Juni 2025.

    Beleid anyar ini menjadi pengganti PP 5/2021 dan menandai penyempurnaan sistem perizinan usaha berbasis risiko yang lebih terukur, digital, dan terpadu melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

    “PP ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perizinan berusaha yang mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam agenda sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6/2025).

    Susiwijono menjelaskan bahwa terdapat tiga substansi utama yang membedakan PP 28/2025 dengan regulasi sebelumnya. Pertama, penerapan service level agreement (SLA).

    Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses perizinan usaha, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin, akan diberikan batas waktu layanan (SLA) yang jelas.

    “Selama ini pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian waktu. Dalam PP 28 ini, misalnya proses persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di ATR/BPN ditetapkan maksimal 25 hari kerja tanpa revisi, atau 40 hari jika ada perbaikan,” jelasnya.

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    Kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap di kementerian/lembaga penerbit izin, termasuk ATR/BPN, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR, serta sektor-sektor teknis seperti pertanian, ESDM, perindustrian, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

    Ketiga, seluruh proses perizinan—baik dasar, sektoral, maupun perizinan penunjang—diwajibkan dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

    “PP ini mewajibkan semua sistem kementerian/lembaga terintegrasi ke OSS-RBA. Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Susiwijono.

    Selain tiga sistem lama (informasi, layanan, dan pengawasan), OSS-RBA juga akan diperkuat dengan tiga subsistem baru, yaitu: persyaratan dasar, fasilitas berusaha, dan kemitraan.

    PP 28/2025 juga menetapkan OSS-RBA sebagai satu-satunya referensi hukum dalam perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada tambahan syarat atau izin di luar yang tercantum dalam PP ini, baik oleh kementerian/lembaga pusat, daerah, maupun pengelola kawasan.

    “Tujuan utama dari PP ini adalah menciptakan kepastian berusaha dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah, agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif,” ujar Susiwijono.

    Berlaku Penuh Mulai 5 Oktober 2025

    Pemerintah memberikan masa transisi selama 4 bulan, di mana sistem OSS-RBA akan disesuaikan dengan ketentuan baru PP 28. Implementasi penuh dijadwalkan berlaku efektif mulai 5 Oktober 2025.

    “Dalam masa transisi ini, kami akan lakukan sosialisasi tematik bersama kementerian/lembaga sektoral terkait, untuk memastikan pemahaman dan kesiapan semua pihak,” kata Susiwijono.

  • Australia Tempat Melahirkan Startup Unicorn Paling ‘Murah’ Saat Pendanaan Seret

    Australia Tempat Melahirkan Startup Unicorn Paling ‘Murah’ Saat Pendanaan Seret

    Bisnis.com, JAKARTA — Australia dinilai menjadi negara yang paling efektif dalam menghasilkan perusahaan rintisan (startup) yang mencapai kategori unicorn. 

    Unicorn adalah sebutan yang biasa digunakan untuk menyebut startup yang nilai valuasi perusahaannya sudah melampaui US$1 miliar (Rp16 triliun).

    Laporan terbaru dari Side Stage Ventures, Dealroom dan Amazon Web Services menunjukkan sejak 2000 Australia mampu melahirkan 1,22 unicorn untuk setiap investasi senilai US$1 miliar. Capaian ini menjadi tertinggi di dunia dan hampir dua kali lipat dari rasio di AS. Sementara itu, China bahkan tidak masuk dalam daftar, menyusul tekanan terhadap sektor swasta yang meningkat sejak 2020.

    Meski demikian, pendanaan startup Australia masih jauh di bawah puncaknya beberapa tahun lalu. Negara tersebut kini berupaya menghidupkan kembali arus investasi.

    Ukuran pasar domestik Australia yang relatif kecil serta jarak geografis dari pusat modal ventura seperti Silicon Valley dan Beijing menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, komunitas startup lokal optimistis dengan mengacu pada kisah sukses global seperti Canva Inc. dan Atlassian Corp.

    Ben Grabiner, Co-Founder Side Stage Ventures mengatakan ekses terhadap modal masih menjadi tantangan besar saat bersaing dengan perusahaan dan pendiri dari negara lain.

    “Namun, semakin banyak orang yang menyadari potensi ekosistem startup di Australia,” jelasnya dikutip dari Bloomberg, Senin (30/6/2025).

    Sektor perangkat lunak mendominasi lanskap startup di Australia, mencerminkan fokus para pendiri pada produk dan layanan yang lebih mudah diekspor ke luar negeri.

    Selain Canva dan Atlassian, perusahaan asal Australia seperti penyedia perangkat lunak logistik WiseTech Global Ltd. dan perusahaan fintech Afterpay Ltd. juga berhasil mencapai valuasi puluhan miliar dolar.

    Grabiner juga mencatat sektor energi, kesehatan, dan industri kreatif sebagai bidang pertumbuhan utama lainnya. Menurutnya, permintaan regional yang meningkat terhadap energi terbarukan turut mendorong inovasi di bidang tenaga surya.

    Meski demikian, Australia masih berada dalam musim dingin pendanaan. Sepanjang 2024, pendanaan startup hanya mencapai US$3,4 miliar, nyaris stagnan dibandingkan tahun sebelumnya dan anjlok dari puncaknya sebesar US$6,5 miliar pada 2021, berdasarkan data PitchBook.

    Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya modal lokal dan ketergantungan pada investor asing. Pada 2024, sekitar 39% pendanaan tahap awal di Australia berasal dari luar negeri, jauh lebih tinggi dibandingkan 21% di AS dan 27% di Eropa.

    Startup tahap awal menjadi yang paling terdampak. Tahun lalu, perusahaan rintisan tahap awal di Australia hanya berhasil menghimpun US$1 miliar, jauh di bawah AS dan China yang masing-masing meraup US$24 miliar dan US$10 miliar, menurut laporan yang sama.

    “Pertanyaannya kini bukan lagi apakah startup bisa bertahan di Australia, tetapi seberapa baik mereka bisa tampil,” ujar Grabiner.

    Meski begitu, Phil Cummins, Managing Director StepStone Group menyebut, kondisi ini juga menyimpan peluang. Diaa menjelaskan, valuasi tahap awal dan ukuran dana investasi di Australia masih lebih kecil dibandingkan AS dan Eropa, dengan tingkat persaingan yang juga lebih rendah.

  • Eks Hakim Djuyamto Cs yang Beri Vonis Bebas ke Wilmar Cs Segera Disidang

    Eks Hakim Djuyamto Cs yang Beri Vonis Bebas ke Wilmar Cs Segera Disidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan lima tersangka (tahap II) perkara dugaan suap vonis ontslag perkara crude palm oil (CPO) yang menyeret pihak swasta, yaitu Wilmar Group Cs.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar tersangka dan barang bukti perkara telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat.

    “Benar, ada pelimpahan barang bukti dan tersangka atau tahap II suap [vonis ontslag],” ujarnya saat dihubungi, Senin (30/6/2025).

    Lima tersangka yang dilimpahkan itu mulai dari tiga majelis hakim Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharuddin.

    Selanjutnya, Panitera Muda pada PN Jakarta Pusat Wahyu Gunawan dan bekas Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta juga turut dilimpahkan.

    Setelah pelimpahan ini, tim jaksa penuntut umum (JPU) bakal menyiapkan surat dakwaan untuk nantinya bakal dibacakan pada sidang perdana di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor CPO.

    Tiga grup atau korporasi tersebut, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas. Vonis lepas atau onslag itu telah menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar ketiga grup korporasi dibebankan denda dan uang pengganti sekitar Rp17,7 triliun.

    Dalam hal ini, penyidik pada jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) Kejagung RI mengendus adanya dugaan suap atas vonis lepas tersebut, sehingga dilakukan pengusutan.

  • Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara!

    Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara!

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis. Harvey adalah suami pesohor Sandra Dewi.

    Sidang putusan kasasi Harvey Meois dibacakan pada Rabu (25/6/2025). Putusan kasasi tersebut menegaskan bahwa Harvey tetap dihukum penjara selama 20 tahun penjara.

    “Amar putusan, JPU tolal, terdakwa tolak,” demikian dikutip dari laman resmi MA, Senin (30/6/2025).

    Sekadar catatan, Harvey Moeis bakal melakukan perlawanan melalui jalur kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak terima putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas dirinya.

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sendiri telah memperberat hukuman terdakwa Harvey Moeis dari sebelumnya 6,5 tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama, menjadi 20 tahun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Penasihat Hukum terdakwa Harvey Moeis, Andi Ahmad mengatakan bahwa kliennya masih menunggu salinan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk melihat sejumlah pertimbangan majelis hakim.

    “Kami akan mempelajari pertimbangannya apa. Jadi kami harus melihat pertimbangan secara menyeluruh dulu,” tutur Andi di Jakarta, Senin (17/2).

    Kendati demikian, Andi memastikan bahwa kliennya tidak terima dijatuhi vonis selama 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

    Pasalnya, menurut Andi, vonis tersebut lebih berat daripada putusan tingkat pertama dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    “Upaya hukum kasasi pasti. Pasti kami akan ajukan,” katanya.

    Putusan Banding

    Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat vonis terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis selama 20 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto menyampaikan suami Sandra Dewi itu telah sah dan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan terdakwa lainnya.

    “Menjatuhkan pidana kepada HM selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” ujarnya di PT Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey.

    Adapun, Teguh menyatakan bahwa hal yang memberatkan hukuman itu lantaran Harvey tidak mendukung program pemberantasan tipikor. 

    Selain itu, perbuatan Harvey juga dinilai telah menyakiti rakyat Indonesia di tengah kesulitan ekonomi. Sementara itu, hakim menekankan tidak ada hal yang meringankan pada putusan tersebut.

    “Hal meringankan tidak ada,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, putusan itu lebih berat dari vonis PN Tipikor sebelumnya. Pasalnya, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) telah divonis PN Tipikor selama 6,5 tahun dengan denda Rp1 miliar. Adapun, Harvey juga dibebankan uang pengganti Rp210 miliar.

  • Retreat Gelombang II Ditutup, Ini Pesan Prabowo ke Kepala Daerah

    Retreat Gelombang II Ditutup, Ini Pesan Prabowo ke Kepala Daerah

    Bisnis.com, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto minta seluruh kepala daerah bisa bersinergi dan disiplin menjalankan tugas usai mengikuti retreat gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa sejak awal Presiden Prabowo Subianto berpesan agar kualitas pelaksanaan Retreat Kepala Daerah Gelombang II tidak jauh berbeda dengan Gelombang I. 

    Selain itu, menurut Bima, Presiden Prabowo Subianto juga meminta jajaran kabinetnya untuk mendukung kegiatan tersebut, salah satunya dengan hadir sebagai pembicara.

    “Kami berterim kasih karena hampir semua yang diundang itu berkenan untuk hadir dan mengalokasikan waktunya. Kecuali masih ada beberapa yang memang mendapatkan tugas khusus dari Bapak Presiden dan pamit,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6).

    Tak hanya itu, Bima menjelaskan Prabowo juga menginginkan agar kepala daerah dapat bersinergi, berkolaborasi, dan disiplin dalam menjalankan tugas sekaligus kewajibannya. 

    “Semua poin-poin materi telah disampaikan para pembicara kepada peserta retret untuk diterapkan,” katanya.

    Bima berharap kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat setelah mengikuti retreat gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang. 

    “Lalu tidak menyulitkan urusan warga, tidak mempersulit perizinan, dan tetap ada dalam semangat pengabdian seperti semangat yang ada saat berada di Kampus IPDN,” ujar Bima. 

  • Trump Kantongi Nama Pembeli TikTok, Yakin Bakal Direstui Xi Jinping

    Trump Kantongi Nama Pembeli TikTok, Yakin Bakal Direstui Xi Jinping

    Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan dirinya telah mengantongi nama pembeli TikTok.

    Trump mengatakan bahwa pembeli tersebut merupakan orang yang sangat kaya dan identitasnya akan diumumkan dalam dua minggu ke depan.

    Dikutip dari laman Reuters pada Senin (30/6/2025) Trump menyebut kesepakatan ini kemungkinan besar memerlukan persetujuan dari pemerintah China. Dia pun meyakini Presiden China Xi Jinping akan memberikan lampu hijau.

    “Kami sudah punya pembeli untuk TikTok. Saya pikir ini perlu disetujui China. Saya rasa Presiden Xi kemungkinan akan menyetujuinya,” kata Trump. 

    Sebelumnya, Trump memperpanjang tenggat waktu hingga 17 September bagi ByteDance untuk melepaskan aset TikTok di AS. Pada awal tahun ini, sempat ada rencana untuk memisahkan operasional TikTok di AS menjadi entitas baru yang mayoritas dimiliki dan dijalankan oleh investor AS. 

    Namun, proses tersebut tertunda setelah China menolak memberikan persetujuan, menyusul kebijakan tarif tinggi yang diumumkan Trump terhadap barang-barang asal China.

    Undang-undang AS yang disahkan pada 2024 mewajibkan TikTok untuk menghentikan operasionalnya di AS pada 19 Januari 2025 apabila ByteDance belum menjual asetnya atau menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses divestasi. Trump, yang mengklaim popularitas TikTok turut membantunya meraih dukungan pemilih muda dalam pemilu November lalu, telah memperpanjang tenggat tersebut sebanyak tiga kali.

    Terakhir, Trump memperpanjang jangka waktu pemblokiran TikTok hingga 19 Juni 2025. Perpanjangan tersebut sebelumnya  bertentangan dengan keinginan Kongres, yang meloloskan tindakan penjualan atau pelarangan tahun lalu. 

    Pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, segera menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang. 

    Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa TikTok, yang memiliki 170 juta pengguna Amerika, dapat digunakan oleh Tiongkok sebagai alat untuk memata-matai dan memanipulasi politik. 

    Adapun undang-undang hanya mengizinkan satu kali penundaan selama 90 hari jika terdapat kemajuan signifikan dalam proses penyelesaian kesepakatan.

    Hingga saat ini, beberapa konsorsium telah mengajukan tawaran pembelian aset TikTok di AS. Salah satu kandidat terkuat adalah gabungan investor yang mencakup Oracle Corp., Blackstone Inc., dan Andreessen Horowitz. 

    Skema dalam proposal itu mencakup pengalihan 50% kepemilikan TikTok AS kepada investor baru, serta 30% kepada investor AS yang sudah ada di ByteDance, sehingga kepemilikan ByteDance akan ditekan di bawah 20%. 

    Dalam skema tersebut, Oracle juga akan memegang saham minoritas sekaligus memberikan jaminan keamanan data pengguna AS. 

    Namun, algoritma aplikasi TikTok tetap berada di bawah kendali pihak China, yang memungkinkan kesepakatan ini mendapat restu dari ByteDance maupun otoritas Beijing. 

    Kendati demikian, kesepakatan semacam ini berpotensi ditolak oleh anggota Kongres AS yang hawkish terhadap China, karena dianggap tetap memberi Beijing akses terhadap data warga AS dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang software dikuasai oleh entitas asal China.

  • Meta Bajak 4 Peneliti OpenAI untuk Gabung Proyek Superintelijen

    Meta Bajak 4 Peneliti OpenAI untuk Gabung Proyek Superintelijen

    Bisnis.com, JAKARTA— Meta Platforms Inc. dikabarkan berhasil merekrut empat peneliti dari OpenAI. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi agresif Meta dalam mengembangkan proyek superintelijen yang dipimpin langsung oleh CEO Mark Zuckerberg. 

    Menurut laporan The Information yang dikutip dari Reuters pada Senin (30/6/2025), keempat peneliti yang direkrut adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren. 

    Mereka dikabarkan telah menyetujui tawaran untuk bergabung dengan raksasa teknologi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses perekrutan ini. Perekrutan ini terjadi hanya beberapa hari setelah laporan dari The Wall Street Journal menyebut Meta juga berhasil memboyong tiga peneliti AI lainnya dari kantor OpenAI di Zurich, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

    Meta dan OpenAI belum memberikan komentar resmi atas laporan tersebut. Diberitakan sebelum, CEO OpenAI Sam Altman sempat menyoroti Meta yang mencoba merekrut peneliti AI terbaik perusahaan. 

    Bahkan, dia menyebut, Meta memberikan tawaran lebih dari US$100 juta atau sekitar Rp1,6 triliun per orang. Namun, menurut Altman, strategi agresif tersebut belum membuahkan hasil kala itu. Hal tersebut disampaikan Altman dalam sebuah podcast bersama saudaranya, Jack Altman pada 17 Juni Kemarin.

    Dia menyebut, Meta aktif mencoba merekrut talenta OpenAI untuk bergabung dengan tim superintelligence baru yang dipimpin mantan CEO Scale AI, Alexandr Wang.

    “[Meta] mulai memberikan tawaran sangat besar kepada banyak anggota tim kami, US$100 juta sebagai bonus penandatanganan, dan lebih dari itu dalam total kompensasi tahunan. Tapi sejauh ini, saya senang tak satu pun dari orang terbaik kami menerimanya,” kata Altman, dikutip dari TechCrunch, Kamis (19/6/2025).

    Altman menilai para pegawai OpenAI memutuskan bertahan karena percaya pada visi dan potensi OpenAI untuk menjadi perusahaan yang lebih unggul dalam mengembangkan artificial general intelligence (AGI). Dia juga menyinggung budaya perusahaan, dengan menyindir bahwa Meta terlalu berfokus pada iming-iming gaji tinggi ketimbang misi jangka panjang, yang menurutnya bisa berdampak pada budaya kerja yang kurang sehat.

    Lebih lanjut, Altman menyebut budaya inovasi yang kuat menjadi salah satu kunci kesuksesan OpenAI. Dia menilai upaya Meta di bidang AI sejauh ini belum memberikan hasil signifikan. 

    “Saya menghormati banyak hal dari Meta, tapi saya tidak menganggap mereka perusahaan yang unggul dalam hal inovasi,” ujarnya.

    Meta sendiri telah mengakuisisi sejumlah nama besar di industri AI, seperti Jack Rae dari Google DeepMind dan Johan Schalkwyk dari Sesame AI. Selain itu, perusahaan juga mengumumkan investasi besar di Scale AI, perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh Alexandr Wang. 

    Namun, tantangan besar masih menanti Meta untuk membangun tim AI unggulan yang dapat bersaing dengan OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind yang saat ini tengah melaju kencang. Di tengah persaingan itu, OpenAI dikabarkan tengah mengembangkan model AI open-source baru yang berpotensi membuat Meta semakin tertinggal.

    Menariknya, Altman juga membocorkan bahwa OpenAI tengah mengeksplorasi kemungkinan menciptakan aplikasi media sosial berbasis AI yang menyajikan konten sesuai preferensi pengguna yang berbeda dari feed algoritmik tradisional seperti di Instagram atau Facebook. 

    Hal ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap dominasi Meta di sektor media sosial.  Di sisi lain, Meta tengah menguji aplikasi sosial berbasis AI melalui platform Meta AI, namun peluncurannya sempat memicu kebingungan setelah sejumlah percakapan pribadi dengan chatbot AI tersebar ke publik.