Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menjabarkan peran dalam kerja sama di proyek baterai kendaraan listrik (EV) bersama dengan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL), joint venture (JV) Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), Brunp, dan Lygend.

    Adapun, proyek baterai di sisi hulu tambang hingga pabrik pemurnian dengan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) dan high pressure acid leaching (HPAL) akan dikembangkan di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu. FTH merupakan perusahaan patungan antara cucu usaha CATL, Hong Kong CBL Limited (HKCBL) dan Antam.

    Sementara itu, di sisi hilir berupa pabrik sel baterai akan dibangun di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan, pabrik RKEF yang dibangun mengadopsi teknologi pemurnian atomasi feronikel pertama di dunia yang dikembangkan Brunp. Pabrik berkapasitas 88.000 ton nikel per tahun ini menciptakan model peleburan hijau baru dengan konsumsi energi yang rendah.

    “Sejalan dengan praktik ESG, kami bersama mitra strategis bertekad menghadirkan ekosistem baterai listrik yang ramah lingkungan guna mendukung transisi energi nasional yang berkelanjutan,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (30/6/2025).

    Sementara untuk pabrik HPAL, dibangun dengan kapasitas 55.000 ton nikel per tahun. Pabrik itu juga menggunakan teknologi generasi ketiga yang terdepan, dengan tata letak inovatif bertingkat yang memanfaatkan gravitasi alami untuk aliran material.  

    “Kami merencanakan proyek terintegrasi yang akan memasok energi hijau ini dapat memperkuat posisi Indonesia di sektor energi global yang berkelanjutan,” imbuh Ardianto.

    Sementara itu di Karawang, IBC dan CBL membangun pabrik sel baterai lithium. Pabrik ini merupakan bagian dari proyek terintegrasi meliputi pembangunan pabrik material aktif baterai yakni prekursor dan katoda, dan fasilitas daur ulang baterai.

    Direktur Utama IBC Toto Nugroho menjelaskan, di Kawasan Industri Buli (KIB) Halmahera, IBC bersama mitra global menyiapkan lini produksi material aktif baterai berkualitas tinggi. Pabrik tersebut dirancang memproses 16.000 ton nikel sulfat per tahun, sekaligus memproduksi 30.000 ton prekursor, dan 30.000 ton material aktif katoda.

    “Fasilitas hulu ini diharapkan menutup ketergantungan impor bahan baku katoda—komponen dengan kontribusi paling signifikan dalam sel baterai—sekaligus meningkatkan nilai tambah nikel di dalam negeri,” ujar Toto.

    Dia menjelaskan, dari Halmahera Timur, aliran bahan setengah jadi akan bergerak ke barat menuju Karawang. Di kawasan industri strategis ini, IBC bersama CBL sedang membangun pabrik sel baterai berkapasitas awal 6,9 GWh (fase 1) dan akan berkembang menjadi 15 GWh dalam 5 tahun. 

    Menurut Toto, lini produksi berteknologi mutakhir itu ditargetkan beroperasi pada 2026, memproduksi sel untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS), baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Toto menuturkan, IBC yang terdiri atas PT Pertamina (Persero), MIND ID, dan PT PLN (Persero) bersama CBL, berkomitmen menjadikan pabrik sel baterai di Karawang sebagai Asean Regional Hub. Ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan baterai EV dan BESS di kawasan. 

    Dia menyebut, komitmen ini telah ditegaskan melalui perjanjian perusahaan patungan yang telah disepakati. Menurut Toto, inisiatif ini mencerminkan peran strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekosistem EV di Asean.

    Di samping itu, proyek ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mampu menyediakan bahan baku, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok baterai global.

    Ke depannya, rantai siklus baterai IBC dan CBL ditutup oleh pabrik daur ulang baterai dengan kapasitas 20.000 ton baterai bekas per tahun untuk menjadi input material baterai kembali. Teknologi yang digunakan nantinya diklaim mampu memulihkan lebih dari 95% logam berharga sehingga emisi karbon dapat ditekan dan prinsip ekonomi sirkular terjaga.

    “Daur ulang adalah kunci keberlanjutan. Baterai yang selesai tugasnya hari ini harus kembali menjadi sumber daya esok hari,” kata Toto. 

  • Komdigi Dorong AI Berdaulat, Talenta dan Lembaga Riset Disiapkan

    Komdigi Dorong AI Berdaulat, Talenta dan Lembaga Riset Disiapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong hadirnya kecerdasan buatan (AI) berdaulat di Tanah Air dengan menyiapkan lembaga riset dan talenta.

    AI Berdaulat adalah sebuah konsep yang pengembangan AI di dalam negeri, menggunakan talenta lokal dan untuk kepentingan nasional.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menilai Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). 

    Untuk berdaulat digital di tengah derasnya arus transformasi global, Indonesia harus menyiapkan ekosistem nasional yang kuat mulai dari riset dan pengembangan (R&D), komputasi, regulasi, hingga talenta digital unggul

    “Sebetulnya jelas sekali kalau kita ingin membuat satu regulasi dan lain sebagainya kita harus lihat geopolitik pengembangan AI ini. Atlas of AI itu harus jadi pedoman untuk membuat regulasi AI untuk Indonesia kalau kita mau teknologi yang berdaulat,” kata Nezar, dikutip Senin (30/6/2025). 

    Indonesia, lanjut Nezar, memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat strategis untuk industri chip dan komputasi AI global, seperti nikel, boron, hingga mineral penting lainnya. Namun, belum ada desain besar yang mampu menjadikan kekayaan tersebut sebagai bagian dari ekosistem global AI.

    Untuk memperkuat posisi Indonesia, Nezar menekankan pentingnya membangun pusat riset dan cluster komputasi dalam negeri yang kuat—baik dari sisi hardware, infrastruktur, maupun kapasitas data. 

    Alasannya, saat ini dana R&D Indonesia hanya 0,24% dari total GDP sehingga perjalanan menuju kedaulatan digital, khususnya di bidang AI, masih lambat.

    “Nah tanpa R&D ini agak susah kita bisa mengembangkan AI yang berdaulat, AI yang milik kita sendiri. Untuk membangun semuanya dibutuhkan komputasi yang cukup kuat, infrastruktur yang mumpuni. Dua hal ini masih dalam perencanaan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nezar menjelaskan pentingnya kedaulatan AI bagi Indonesia karena AI dirumuskan dengan foundation model yang dibuat negara pengembangnya seperti Amerika Serikat sehingga data-data yang digunakan adalah nilai-nilai yang ada di barat, yang ‘membonceng’ nilai-nilai nyata saat dilatih.

    “Alhasil, bias dalam data untuk dipakai oleh masyarakat di luar Amerika itu sering terjadi, termasuk juga stereotyping terhadap kelompok-kelompok tertentu, ras tertentu, bangsa tertentu itu terjadi di AI,” kata Nezar. 

  • Pemerintah Sebut Krisis Timur Tengah Bisa Picu Konflik Terbuka hingga Indo-Pasifik

    Pemerintah Sebut Krisis Timur Tengah Bisa Picu Konflik Terbuka hingga Indo-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono memperingatkan bahwa situasi krisis yang terjadi di Timur Tengah saat ini bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga dapat memicu meningkatnya ketegangan dan konflik terbuka di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan Indo-Pasifik.

    “Timur Tengah saat ini berada di titik krisis dan sekali lagi kita tidak menutup mata, dan jika situasi ini tidak dikelola dengan baik maka rivalitas geopolitik yang makin meruncing dan semakin membuka ruang bagi konflik terbuka di berbagai belahan dunia termasuk di kawasan Indo-Pasifik itu bisa akan makin meningkat suhunya,” ujarnya saat rapat kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan, kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh seluruh pihak, baik secara regional maupun global.

    Sugiono juga menekankan pentingnya peran diplomasi internasional dan kerja sama lintas negara untuk meredam ketegangan serta mencegah eskalasi lebih lanjut yang bisa mengguncang stabilitas global.

    “Tentu saja sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan,” pungkas Sugiono.

    Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperingatkan bahwa eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel dapat berdampak serius terhadap ekspor Indonesia, terutama ke kawasan Timur Tengah dan Eropa.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah berperan sebagai jalur penting perdagangan global, khususnya dalam pengiriman barang dari Asia ke Eropa. Potensi terganggunya jalur logistik, seperti Selat Hormuz, akan mendorong lonjakan biaya pengapalan dan mempersulit akses ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan.

    “Kalau Selat Hormuz terganggu, ekspor Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa bisa terdampak langsung. Logistik jadi mahal, dan pasokan pun terhambat,” ujar Heri dalam diskusi publik Indef secara daring, Minggu (29/6/2025).

    Meski secara agregat porsi ekspor Indonesia ke Timur Tengah tergolong kecil, yaitu sekitar 4,6% dari total ekspor nasional, dampak tidak langsung dari konflik tetap patut diwaspadai. Menurut Heri, kawasan tersebut merupakan hub logistik penting yang menghubungkan pasar Asia, Eropa, dan Afrika.

    Selain Timur Tengah, ekspor ke Eropa juga berpotensi terdampak karena ketergantungan terhadap jalur laut yang melewati wilayah konflik.

    Jika jalur perdagangan terganggu, maka biaya logistik akan melonjak, terutama untuk pengiriman ekspor ke kawasan yang melewati jalur Teluk dan Laut Merah. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor Indonesia, terutama dari sektor manufaktur dan makanan olahan.

    “Dalam simulasi model ekonomi GTAP yang kami lakukan, biaya input akan meningkat karena lonjakan harga energi dan logistik. Ini bisa menurunkan ekspor kita, bukan hanya ke Timur Tengah, tapi juga ke negara-negara mitra seperti China, India, bahkan Jepang,” jelas Heri.

    Dampak tidak langsung juga dapat terjadi apabila mitra dagang utama Indonesia ikut terdampak, misalnya penurunan permintaan dari China karena terganggunya ekspornya ke Timur Tengah.

    Dalam simulasi kuantitatif menggunakan model GTAP (Global Trade Analysis Project), Heri memaparkan bahwa perang Iran–Israel dapat menekan ekspor Indonesia di berbagai sektor, antara lain produk pertanian dan peternakan; barang makanan olahan; tekstil dan produk kertas; serta industri kimia dan besi baja

    “Impor naik, biaya input naik, dan pada akhirnya ekspor turun. Ini yang kami perkirakan dalam berbagai skenario konflik,” ungkapnya.

    Untuk meredam dampak penurunan ekspor, Heri menyarankan empat strategi utama yang bisa diambil pemerintah dalam jangka pendek. Pertama, menjaga stabilitas harga BBM dan LPG, agar inflasi dan biaya produksi tetap terkendali.

    Kedua, diversifikasi pasar ekspor dan menjajaki kerja sama bilateral baru di luar kawasan konflik. Ketiga, diversifikasi rantai pasok industri agar pelaku usaha tidak terlalu tergantung pada kawasan Timur Tengah.

    Keempat, identifikasi sektor dan komoditas terdampak, guna memberikan insentif dan dukungan fiskal secara lebih terarah.

    “Kalau tidak disiapkan dari sekarang, potensi penurunan ekspor bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.

  • Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengingatkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal maupun sedang bepergian ke Amerika Serikat supaya mematuhi prosedur hukum, menyusul kebijakan imigrasi ketat yang terapkan rezim Presiden Donald Trump.

    “Yang kita perlu lakukan atau kita perlu himbau kepada para masyarakat bahwa dalam situasi seperti ini, dalam situasi di Amerika Serikat, hal-hal yang sifatnya basic itu harus dilakukan, terutama dokumen-dokumen imigrasi yang valid dalam bentuk hardcopy atau copy digital,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya bagi WNI untuk selalu mempersiapkan dokumen resmi, segera menghubungi keluarga, teman, atau perwakilan hukum jika menghadapi razia imigrasi, serta tidak menandatangani atau membuat pernyataan apa pun tanpa pendampingan pengacara.

    “Kemudian mencari representasi hukum dan menghubungi keluarga, teman, atau kontak dalam situasi-situasi razia yang dilakukan oleh imigrasi. Kemudian tidak menandatangani apa pun ataupun membuat pernyataan atau membuat keputusan apa pun tanpa dihadiri oleh pengacara,” tegasnya.

    Sugiono mengakui bahwa hingga kini tidak semua WNI di Amerika Serikat telah melapor diri, padahal hal tersebut sangat penting agar pemerintah bisa memantau kondisi mereka.

    “Oleh karena itu, kami juga memohon bantuan karena tidak semua WNI yang ada di Amerika Serikat melapor diri agar semua bisa melakukan lapor diri sehingga kita benar-benar bisa memantau apa yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi,” katanya.

    Terkait kebijakan visa bagi mahasiswa internasional di AS, Sugiono menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk mendata dan mendaftarkan semua mahasiswa, meski kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah universitas.

    “Namun hingga saat ini masih in defect sehingga kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intens dalam rangka membantu masyarakat Indonesia yang ingin berkuliah atau sekolah di sana,” ungkapnya.

    Sugiono juga mengingatkan WNI untuk selalu memanfaatkan kanal resmi pemerintah, seperti aplikasi Safe Travel bagi yang bepergian, dan Portal Peduli WNI bagi yang menetap di luar negeri, untuk melapor diri dan memperoleh informasi terkini terkait situasi keamanan.

    “Sekali lagi yang mau saya sampaikan, pertama adalah bahwa melaporkan diri pada saat berada di luar negeri merupakan sesuatu yang penting. Ini instrumental dalam melaksanakan tugas konsuler kami di luar negeri sehingga kami minta kepada seluruh warga negara yang bepergian untuk segera melaporkan diri lewat jalur-jalur yang sudah kami berikan,” pungkas Sugiono.

  • Menlu Sugiono Waspadai Rencana Iran Tutup Selat Hormuz

    Menlu Sugiono Waspadai Rencana Iran Tutup Selat Hormuz

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia tengah mencermati serius perkembangan terbaru di Timur Tengah, khususnya langkah parlemen Iran yang menyetujui RUU penangguhan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) serta mendukung rencana penutupan Selat Hormuz. 

    “Beberapa hal yang kami cermati di Kemenlu bahwa parlemen Iran telah setuju RUU penangguhan kerja sama dengan badan tenaga atom internasional serta mendukung RUU yang mendukung penutupan Selat Hormuz,” ujar Sugiono, Senin (30/6/2025).

    Sugiono menilai keputusan pemerintah Iran menutup Selat Horzul bakal berdampak luas. Penangguhan kerja sama dengan IAEA dinilai berpotensi memperlemah transparansi program nuklir Iran serta mengikis kepercayaan terhadap rezim nonproliferasi senjata nuklir.

    Selain itu, dia mengatakan rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan energi global.

    “Jika penutupan Selat Hormuz dilakukan pemerintah Iran, hal itu berpotensi mengganggu 20% suplai minyak dunia yang lewat di situ,” jelas Sugiono.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa situasi tersebut bisa berdampak langsung pada Indonesia, mengingat sebagian besar impor minyak Pertamina juga melewati jalur strategis tersebut.

    “Dan ini juga akan mempengaruhi kita di Indonesia karena impor minyak Pertamina juga melewati Selat Hormuz, ada 20,4%” katanya. 

    Kendati demikian, Sugiono menyambut positif adanya gencatan senjata sementara di kawasan tersebut, seraya berharap perdamaian bisa berlangsung lebih lama demi stabilitas kawasan dan kepentingan global. 

    “Kita terus mencermati gencatan senjata dan perdamaian yang saat ini berlangsung. Semoga gencatan senjata dan perdamaian ini bisa berjalan langgeng dan lebih lama,” pungkas Sugiono. 

  • Tom Lembong Buka-bukaan Soal Impor Gula, Ngaku Lanjutkan Kebijakan Rachmat Gobel

    Tom Lembong Buka-bukaan Soal Impor Gula, Ngaku Lanjutkan Kebijakan Rachmat Gobel

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong kembali buka-bukaan terkait kasus importasi gula yang menjeratnya saat ini. Tom menekankan bahwa kebijakan importasi gula di eranya hanya menindaklanjuti penugasan dari eks Mendag Rachmat Gobel.

    Hal tersebut disampaikan Tom Lembong saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Awalnya, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika menanyakan soal pemberian izin atau persetujuan impor gula kepada PT PPI. Namun, Tom membantah telah memberikan pemberian izin.

    Selanjutnya, Tom mengakui bahwa dirinya hanya menindaklanjuti penugasan importasi gula yang sebelumnya dilakukan oleh eks Mendag Rachmat Gobel.

    “Memberikan surat penugasan ya?” tanya Hakim.

    “Menindaklanjuti. Saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rachmat Gobel,” jawab Tom.

    Dia menekankan bahwa dirinya hanya menindaklanjuti izin Impor atas persetujuan juga dari Menteri BUMN untuk menstabilkan harga dan stok gula nasional 

    “Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI, dalam rangka upaya Pemerintah untuk menstabilkan harga dan untuk stok gula nasional,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, eks Mendag Rachmat Gobel sempat diperiksa dalam sidang perkara ini. Pria yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hadir sebagai saksi pada Kamis (15/5/2025).

    Sekadar informasi, jaksa telah mendakwa Tom Lembong telah memberikan persetujuan impor terhadap sejumlah pihak swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri.

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom Lembong diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. 

    Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta sebesar Rp515 miliar. Adapun, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp578 miliar.

  • Ada yang Membobol Rumah Kami

    Ada yang Membobol Rumah Kami

    Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan di balik ChatGPT, OpenAI mengaku tidak akan tinggal diam setelah Meta berhasil merekrut 8 peneliti senior perusahaan dalam sepekan. 

    Perusahaan AI yang berbasis di San Francisco tersebut  akan mengambil langkah cepat. 

    “Saya merasakan firasat yang kuat saat ini, seolah-olah seseorang telah membobol rumah kami dan mencuri sesuatu,” kata Kepala Riset OpenAI Mark Chen dalam memo Slack yang diperoleh Wired dikutip dari laman TechCrunch pada Senin (30/6/2025). 

    Chen menegaskan dirinya bersama CEO Sam Altman dan tim pimpinan lainnya terus menjalin komunikasi intensif dengan para peneliti yang menerima tawaran dari perusahaan lain, termasuk Meta. 

    Upaya tersebut juga dibarengi dengan penyesuaian ulang sistem kompensasi dan pencarian cara-cara kreatif untuk mempertahankan serta mengapresiasi talenta terbaik mereka. 

    Langkah ini menjadi respons serius atas laporan yang menyebutkan setidaknya delapan peneliti telah hengkang ke Meta dalam sepekan terakhir. 

    Bahkan Altman sempat menyindir Meta di sebuah podcast, menyebut perusahaan itu menawarkan bonus  senilai US$100 juta atau Rp1,6 triliun, klaim yang kabarnya dibantah oleh internal Meta.

    Sebelumnya, Meta dikabarkan berhasil merekrut empat peneliti dari OpenAI. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari strategi agresif Meta dalam mengembangkan proyek superintelijensi yang dipimpin langsung oleh CEO Mark Zuckerberg. 

    Menurut laporan The Information yang dikutip Reuters pada Sabtu (28/6/2025) keempat peneliti yang direkrut adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren. 

    Mereka dikabarkan telah menyetujui tawaran untuk bergabung dengan raksasa teknologi tersebut, sebagaimana disampaikan oleh sumber yang mengetahui proses perekrutan ini. 

    Perekrutan ini terjadi hanya beberapa hari setelah laporan dari The Wall Street Journal menyebut Meta juga berhasil memboyong tiga peneliti AI lainnya dari kantor OpenAI di Zurich, yaitu Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai. Meta dan OpenAI belum memberikan komentar resmi atas laporan tersebut.

  • Menlu Bakal Kirim Nama-nama Pengisi Dubes Kosong ke DPR Dalam 2 Hari

    Menlu Bakal Kirim Nama-nama Pengisi Dubes Kosong ke DPR Dalam 2 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui bahwa proses pengisian sejumlah posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia di beberapa negara mengalami keterlambatan.

    Dia menyebut keterlambatan ini sebagai tanggung jawab Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan berjanji segera mempercepat proses pengusulan ke DPR dalam waktu dua hari.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian concern-nya, memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth. Tapi yang pasti untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, saya berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera diisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Meskipun beberapa posisi Dubes kosong seperti di Amerika Serikat (AS), tetapi Sugiono memastikan tugas-tugas diplomasi di negara-negara akreditasi tetap berjalan dengan cukup lancar melalui tim perwakilan yang ada.

    Namun, dia mengakui pentingnya segera menunjuk Dubes definitif, terutama di negara-negara besar mitra strategis Indonesia.

    “Tidak mungkin negara kita tidak diisi Duta besarnya di negara-negara yang besar. Terima kasih atas masukannya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,” ungkap Sugiono.

    Dia juga menjelaskan bahwa proses penunjukan Dubes memerlukan pertimbangan matang, termasuk kompetensi dan pengalaman yang sesuai. Sugiono bahkan menyebut sulitnya mencari kandidat Dubes yang sekelas dengan diplomat senior seperti Hafas dan Tara.

    “Dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar. Jadi perlu waktu dan Alhamdulillah semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan di Kemlu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sugiono menyebut beberapa Dubes terpilih sebenarnya sudah siap berangkat, namun masih menunggu proses akhir dari negara akreditasi.

    Dia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan, semua berkas dapat dikirim ke DPR untuk segera diproses.

    “Dan beberapa duta besar juga sebenarnya ada di ruangan ini tetapi belum bisa berangkat karena proses dari negara akreditasi juga masih berjalan dan semoga dalam satu dua hari ini masalahnya sudah bisa sampai ke DPR,” pungkas Sugiono.

  • BKPM Pede Target Investasi Rp1.905 Triliun Tercapai usai PP 28/2025 Terbit

    BKPM Pede Target Investasi Rp1.905 Triliun Tercapai usai PP 28/2025 Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menilai implementasi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 28/2025 akan memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

    Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno pun menyampaikan bahwa pihaknya optimistis target investasi sebesar Rp1.905,6 triliun pada 2025 makin mudah tercapai usai adanya beleid baru tersebut.

    “Alhamdulillah, realisasi [investasi] kuartal I sudah di atas 24%. Dengan adanya PP 28 [2025] ini, keyakinan kami semakin tinggi untuk bisa mencapai target sesuai arahan Presiden dalam RPJMN,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

    Dia menilai regulasi yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini dinilai menjadi game changer dalam menciptakan kepastian hukum dan waktu bagi pelaku usaha. 

    Riyatno menjelaskan, dengan PP 28/2025, sistem perizinan kini tidak hanya lebih sederhana tetapi juga lebih terukur melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dan kebijakan fiktif positif.

    “Semua jenis perizinan—mulai dari perizinan dasar, perizinan usaha, hingga perizinan penunjang—sudah memiliki batas waktu layanan. Ini memberikan kepastian bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

    Dengan diberlakukannya SLA, setiap tahapan permohonan perizinan kini memiliki tenggat waktu. Jika instansi terkait tidak merespons dalam batas waktu yang ditentukan maka sistem OSS-RBA (online single submission-risk based approach) akan secara otomatis menerbitkan izin, terutama untuk usaha berisiko rendah.

    Misalnya, jika SLA 10 hari dan tidak ada respons dari kementerian/lembaga terkait maka sistem akan menerbitkan izin secara otomatis.

    “Ini terutama untuk usaha risiko rendah dan menengah-rendah yang tidak memerlukan verifikasi aparatur,” ungkapnya.

    Sementara untuk sektor berisiko tinggi dan menengah-tinggi, sistem tetap memberlakukan verifikasi oleh instansi teknis, tetapi tetap dalam koridor batas waktu yang ketat.

    Ke depan, implementasi penuh PP 28/2025 akan dimulai pada 5 Oktober 2025, setelah masa transisi 4 bulan sejak regulasi ini diterbitkan. BKPM sendiri, sambung Riyatno, juga akan menerbitkan aturan turunan PP 28/2025 pada Juli 2025.

    Perbedaan PP 28/2025 dengan Aturan Lama

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa terdapat tiga substansi utama yang membedakan PP 28/2025 dengan regulasi sebelumnya. Pertama, penerapan service level agreement.

    Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses perizinan usaha, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin, akan diberikan batas waktu layanan (SLA) yang jelas.

    “Selama ini pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian waktu. Dalam PP 28 ini, misalnya proses persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di ATR/BPN ditetapkan maksimal 25 hari kerja tanpa revisi, atau 40 hari jika ada perbaikan,” jelasnya dalam agenda sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6/2025).

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    Kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap di kementerian/lembaga penerbit izin, termasuk ATR/BPN, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR, serta sektor-sektor teknis seperti pertanian, ESDM, perindustrian, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

    Ketiga, seluruh proses perizinan—baik dasar, sektoral, maupun perizinan penunjang—diwajibkan dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

    “PP ini mewajibkan semua sistem kementerian/lembaga terintegrasi ke OSS-RBA. Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Susiwijono.

    Selain tiga sistem lama (informasi, layanan, dan pengawasan), OSS-RBA juga akan diperkuat dengan tiga subsistem baru, yaitu: persyaratan dasar, fasilitas berusaha, dan kemitraan.

    PP 28/2025 juga menetapkan OSS-RBA sebagai satu-satunya referensi hukum dalam perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada tambahan syarat atau izin di luar yang tercantum dalam PP ini, baik oleh kementerian/lembaga pusat, daerah, maupun pengelola kawasan.

    “Tujuan utama dari PP ini adalah menciptakan kepastian berusaha dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah, agar iklim investasi Indonesia semakin kompetitif,” ujar Susiwijono.

  • Harga Beras di Maluku-Papua Lampaui HET, Rata-rata Rp19.798/Kg

    Harga Beras di Maluku-Papua Lampaui HET, Rata-rata Rp19.798/Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rata-rata harga beras dari seluruh kualitas mengalami peningkatan pada pekan keempat Juni 2025. 

    Rata-rata harga di wilayah Maluku dan Papua yang masuk dalam Zona 3 bahkan melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, harga beras di Zona 3 sudah berada di atas rentang HET. Untuk diketahui, HET untuk wilayah Maluku dan Papua dipatok sebesar Rp15.800 per kilogram (kg) untuk beras premium dan beras medium Rp13.500 per kg.

    “Untuk harga beras di Zona 3 perlu menjadi perhatian karena harga beras di Zona 3 sudah berada di atas rentang harga eceran tertinggi,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, mengutip Youtube Kemendagri, Senin (30/6/2025).

    Merujuk data yang diolah BPS dari SP2KP Kemendag, rata-rata harga beras, baik medium maupun premium, hingga 26 Juni 2025 berada di level Rp19.798 per kg. 

    Nominal tersebut jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah untuk Zona 3, yakni Rp15.800 per kg untuk beras premium dan Rp13.500 per kg untuk beras medium.

    “Kalau dibanding secara umum, di minggu keempat Juni 2025 harga beras di Zona 3 ini naik 0,82% dibanding sebulan yang lalu,” ungkapnya.

    Secara terperinci, Amalia menyebut bahwa rata-rata harga beras tertinggi di Zona 3 terjadi di Kabupaten Intan Jaya, dengan rata-rata harga beras mencapai Rp54.772 per kg, diikuti Kabupaten Puncak Rp45.000 per kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang Rp40.000 per kg. 

    Peningkatan harga juga terjadi di Zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Amalia menyebut, terjadi peningkatan harga beras di seluruh kabupaten/kota yang ada di Zona 1.

    Dalam paparan yang disampaikan Amalia, rata-rata harga beras di Zona 1 pada pekan keempat Juni 2025 sebesar Rp14.211 per kg atau berada di antara rentang HET yang dipatok pemerintah.

    Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No.5/2024 tentang HET Beras menetapkan HET beras premium untuk Zona 1 sebesar Rp14.900 per kg dan beras medium sebesar Rp12.500 per kg.

    Rata-rata harga beras tertinggi untuk Zona 1 terjadi di Kabupaten Wakatobi Rp17.549 per kg, diikuti Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Rp17.022 per kg, dan Kabupaten Buton Utara Rp16.863 per kg.

    Kondisi serupa juga terjadi pada harga beras di Zona 2 yang mencakup Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

    “Untuk beras di Zona 2 secara nasional harga rata-rata beras di Zona 2 berada sedikit tipis di bawah harga eceran tertinggi beras premium,” ujarnya.

    Masih dalam paparannya, rata-rata harga beras dari seluruh kualitas di Zona 2 mencapai Rp15.293 per kg, atau hampir mendekati HET beras premium sebesar Rp15.400 per kg.

    Amalia mengatakan, harga beras tertinggi di Zona 2 ini terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yakni sebesar Rp18.162 per kg, Kabupaten Kutai Barat Rp18.035 per kg, dan Kabupaten Kepulauan Meranti Rp18.000 per kg.