Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Prabowo Apresiasi Prestasi Polri: Saya Lihat Polisi Sungguh Turun di Tengah Rakyat

    Prabowo Apresiasi Prestasi Polri: Saya Lihat Polisi Sungguh Turun di Tengah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi khusus kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas kepemimpinan dan peran aktif yang ditunjukkan dalam melayani masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Pelataran Merdeka, Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    “Saudara-saudara, saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri, khususnya kepada Kapolri dan jajaran kepemimpinan Polri,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Presiden Ke-8 RI itu menyebut saat ini Polri telah menunjukkan capaian yang membanggakan, terutama melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat.

    “Saya melihat Polri sekarang menunjukkan prestasi yang baik, saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat, saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya,” katanya.

    Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa Polri Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan kepolisian di negara maju. Menurutnya, Polri harus selalu hadir bersama rakyat dan memahami secara langsung kesulitan yang mereka hadapi.

    “Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, merasakan kesulitan rakyat, mendengar jeritan hati rakyat,” tuturnya.

    Presiden pun mengaku bangga melihat kesungguhan anggota Polri selama masa kepemimpinannya. Dia pun menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah tersebut.

    “Karena itu saya terima kasih saudara-saudara, selama saya pimpin ini saya melihat kesungguhan saudara, dan untuk itu saya sampaikan: lanjutkan, lanjutkan,” tegas Prabowo.

    Menutup sambutannya, Kepala negara mengingatkan kembali peran strategis Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga kekayaan bangsa demi mewujudkan kebangkitan nasional.

    “Bangsa kita berada sekali lagi di ambang kebangkitan. Kita harus mengelola dan menjaga kekayaan bangsa kita, dan kepolisian adalah ujung tombak dalam menjaga kekayaan bangsa dan rakyat kita,” pungkas Prabowo.

  • Menag Bertolak ke Arab Saudi, Dampingi Kunjungan Presiden Bahas Kampung Haji

    Menag Bertolak ke Arab Saudi, Dampingi Kunjungan Presiden Bahas Kampung Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, Selasa (1/7/2025) dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto untuk membahas rencana pembangunan kampung haji di Makkah. 

    Menag menyampaikan bahwa selain kampung haji, rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas tentang penyelenggaraan haji. 

    “Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah,” ujar Menag, saat ditemui di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (01/07/2025).

    Menurut Menag, pembangunan perkampungan haji dan umrah menjadi langkah strategis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia yang beribadah ke Tanah Suci setiap tahunnya. 

    “Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220.000 orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang,” sambungnya.

    Menag menambahkan, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Misi Haji Indonesia tahun ini. Apresiasi ini disampaikan Wakil Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah baru-baru ini.

    “Alhamdulillah, pelaksanaan haji Indonesia secara umum dinilai baik dan mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Saudi. Bahkan, mereka menilai jemaah haji Indonesia sebagai yang paling tertib,” jelas Menag.

    Dia menambahkan bahwa meskipun pelaksanaan haji tidak sepenuhnya sempurna, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi berbagai perubahan regulasi dalam sistem penyelenggaraan haji yang baru.

    “Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar,” jelas Menag.

    Pemerintah Indonesia berharap kerja sama bilateral khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah akan semakin erat dan memberikan manfaat besar bagi seluruh umat Islam Indonesia di masa yang akan datang.

  • Momen Prabowo Naik Maung Bersama Kapolri Saat Cek Pasukan di HUT ke-79 Bhayangkara

    Momen Prabowo Naik Maung Bersama Kapolri Saat Cek Pasukan di HUT ke-79 Bhayangkara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pengecekan pasukan di HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo hadir untuk menjadi inspektur upacara dalam peringatan ulang tahun Polri tersebut.

    Orang nomor satu di Indonesia itu tiba sekitar 07.58 WIB, nampak dia ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat menuju mimbar kehormatan.

    Sebelum memberikan amanatnya, Prabowo terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pasukan sekitar sekitar 20 menit. Dalam pemeriksaan itu, Prabowo ditemani Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan menggunakan maung berkelir hitam.

    “Lapor, pasukan siap diperiksa,” ujar Komandan Upacara, Irjen Pol Dadang Hartanto di Monas, Selasa (1/7/2025).

    Saat pemeriksaan, Prabowo serta Sigit terlihat memandangi pasukan yang tengah berbaris. Total ada 14 resimen yang berbaris dalam upacara kali ini. Misalnya, pasukan utama yang terdiri dari satuan utama Polri.

    Kemudian, resimen 2 dari STIK dan Lemdiklat, resimen 3 dari satuan Kabaharkam dan Samapta Polda Metro Jaya, resimen 4 terdiri dari pasukan gegana dan Brimob.

    Sisanya resimen 5-6 diisi olah Densis 88, Korpolairud, Korps Lalu Lintas (Korlantas), Propam hingga Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

    Di lain sisi, turut hadir juga sejumlah pejabat di lingkaran kabinet pemerintahan Prabowo. Mereka yakni
    Menteri Koperasi Budi Arie Wibowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Presiden ke-12, Ma’ruf Amin.

    Selanjutnya, anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid dna Yenny Wahid, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mantan Wapres Try Sutrisno turut hadir dalam HUT ke-79 Bhayangkara ini.

  • Blak-blakan Tom Lembong, Seret Nama Jokowi hingga Rachmat Gobel

    Blak-blakan Tom Lembong, Seret Nama Jokowi hingga Rachmat Gobel

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret Tom Lembong menyeret sejumlah nama besar di negeri ini.

    Dalam kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor di Jakarta, pada Senin (30/6/2025), dia membeberkan bahwa kasus yang menjeratnya tersebut tidak terlepas dari menjelankan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dia menuturkan, penugasan melakukan impor gula itu dipicu oleh sejumlah bahan pangan yang mengalami gejolak harga pada 2015. Oleh sebab itu, dia mendapatkan penugasan dari Jokowi untuk meredam persoalan tersebut.

    “Sebagai menteri menteri bidang perekonomian yang bertanggungjawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak,” ujar Tom.

    Dia menambahkan, penugasan itu muncul lantaran Jokowi bercerita soal pengalamannya saat diteriaki warga yang protes harga pangan melonjak.

    Dalam hal ini, Tom mengaku beberapa kali dihubungi Jokowi melalui sambungan telepon untuk mengecek upaya Kemendag dalam meredam persoalan tersebut.

    Tom menjabarkan perintah dari Jokowi itu dilakukan secara langsung di Istana. Selain itu, penugasan juga disampaikan melalui Menko Perekonomian. 

    “Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, jadi kadang-kadang juga di Istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian,” tambahnya.

    Tidak hanya Jokowi, kesaksian Tom pada sidang tersebut turut menyeret nama mantan Menteri Perdagangan sebelum dia menjabat yakni Rachmat Gobel.

    Awalnya, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika menanyakan soal pemberian izin atau persetujuan impor gula kepada PT PPI. Namun, Tom membantah telah memberikan pemberian izin.

    Selanjutnya, Tom mengakui bahwa dirinya hanya menindaklanjuti penugasan importasi gula yang sebelumnya dilakukan oleh eks Mendag Rachmat Gobel.

    “Menindaklanjuti. Saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rachmat Gobel,” jawab Tom.

    Dia menekankan bahwa dirinya hanya menindaklanjuti izin Impor atas persetujuan juga dari Menteri BUMN untuk menstabilkan harga dan stok gula nasional 

    “Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI, dalam rangka upaya Pemerintah untuk menstabilkan harga dan untuk stok gula nasional,” pungkasnya.

    Peluang Jokowi jadi Saksi

    Ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra menyatakan Jokowi harus hadir di persidangan impor gula Tom Lembong.

    Jokowi, harus dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi impor gula, dengan terdakwa Menteri Perdagangan 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, untuk memberikan keterangan.

    Menurutnya, dalam fakta persidangan, terdapat salah satu saksi yang menyatakan bahwa ada arahan presiden yang menunjuk Induk Koperasi Kepolisian (INKOPPOL) untuk membantu proses pemenuhan gula.

    “Kalau memang ada arahan Presiden dan Menteri melaksanakan tugas, perintah arahan Presiden. Maka sebaiknya ada bukti, bahwa memang Presiden membuat arahan, apakah mungkin ada nota dinas dan seterusnya. Kalau tidak, sebaiknya Presiden dihadirkan, Pak, untuk memberikan keterangan di sini bahwa memang dia memberikan arahan. Itu lebih clear, lebih objektif dan juga nanti akan jelas pertanggungjawabannya,” ujar Wiryawan saat menjadi saksi di PN Tipikor, Senin (23/6/2025).

    Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan kepada hakim soal pemanggilan Jokowi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi gula.

    Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pemanggilan saksi di tengah persidangan sudah menjadi kewenangan penuh dari majelis hakim.

    “Itu berpulang kepada dari sikap majelis hakim. Karena ini kan sudah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan,” ujarnya di Kejagung, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Dia menambahkan, apabila hakim memang sudah menetapkan untuk memanggil Jokowi dalam persidangan. Maka, jaksa penuntut umum (JPU) dipastikan bakal menjalankan ketetapan hakim tersebut.

    “JPU menjalankan penetapan, jaksa menjalankan putusan, nanti bagaimana terkait dengan itu, ya kita serahkan bagaimana pertimbangan majelis, apa yang menjadi perintah atau penetapan,” jelasnya.

  • 5.888 Personel Polri Kawal Acara HUT ke-79 Bhayangkara di Monas

    5.888 Personel Polri Kawal Acara HUT ke-79 Bhayangkara di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA — Polri mengerahkan 5.888 personel untuk mengawal agenda hari ulang tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta Pusat.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu terdiri dari petugas gabungan mulai dari kepolisian, TNI hingga Pemda Jakarta.

    “Personel gabungan terdiri dari 5.705 anggota Polri, 100 personel TNI, dan 83 petugas dari Pemda DKI Jakarta,” kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Dia menyampaikan, ribuan personel dibagi menjadi tiga ring. Misalnya, ring 1 merupakan area tamu VVIP dan VIP, UMKM, serta massa. Ring 2 berada di gerbang dan akses masuk Monas.

    Sementara itu, ring 3 meliputi kawasan sekitar Bundaran HI, Tugu Tani, Lapangan Banteng, Simpang Harmoni, dan Jalan Veteran 1-3.

    “Selain itu, personel juga kita siagakan di titik-titik transportasi umum seperti stasiun kereta dan halte TransJakarta untuk memberikan rasa aman serta memastikan kelancaran aktivitas masyarakat,” kata Susatyo.

    Di samping itu, dia mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari kawasan Monas dan menggunakan jalur alternatif selama kegiatan berlangsung untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

    “Ini adalah pesta rakyat dalam rangka HUT Bhayangkara. Kami ingin semua masyarakat yang hadir merasa senang dan terlayani dengan baik,” pungkasnya.

  • Fadli Zon Ungkap Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia Capai 80%

    Fadli Zon Ungkap Proyek Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia Capai 80%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebut proses penulisan ulang sejarah nasional Indonesia mencapai 80%.

    Dia menjelaskan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia telah melibatkan para sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan faktual.

    “Itu kan para sejarawan yang nulis ya, jadi progresnya sekitar 80 persen. Penulisan sejarah itu yang menulis adalah para sejarawan yang memang profesional,” kata Fadli Zon di fasilitas penyimpanan koleksi ilmiah arkeologi milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Cibinong dikutip dari Antara, Selasa (1/7/2025).

    Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah lebih dari dua dekade tidak melakukan penulisan sejarah secara menyeluruh. Dia menilai banyak peristiwa penting dalam lintasan kepemimpinan nasional, mulai dari era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang belum tercatat secara utuh dalam narasi sejarah nasional.

    Fadli menegaskan bahwa revisi sejarah bukan bertujuan untuk mengubah fakta, melainkan untuk memperbarui dan melengkapi narasi berdasarkan temuan arkeologis dan dokumentasi yang selama ini terabaikan.

    Dia mencontohkan temuan penting seperti situs Bongal yang mengindikasikan masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7, serta sejumlah prasasti dan artefak yang belum banyak diteliti secara serius.

    “Jadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi kita justru meng-update yang belum ada, tadi seperti temuan-temuan situs Bongal apalagi yang prasejarahnya. Ini bagian dari kerja peradaban. Kita ingin sejarah kita tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan penemuan baru dan kajian ilmiah,” ujarnya.

    Fadli juga menepis anggapan bahwa penulisan ulang ini bermuatan politik karena seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada para sejarawan profesional dan akademisi.

    Diharapkan, hasil penulisan ulang ini akan menjadi rujukan utama dalam pendidikan dan kebijakan kebudayaan nasional, sekaligus memperkuat identitas dan memori kolektif bangsa.

    “Kita hanya ingin menghadirkan sejarah yang adil, lengkap, dan relevan dengan perkembangan zaman,” katanya. 

  • Kemendagri Dorong Pemda Realisasikan Program Cek Kesehatan Gratis

    Kemendagri Dorong Pemda Realisasikan Program Cek Kesehatan Gratis

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan aktif pada program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan penyediaan tiga juta rumah rakyat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi pemerintah daerah yang tidak patuh terhadap arahan dari pemerintah pusat dan mendukung semua programnya.

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga harus menjadikan program pemerintah pusat menjadi target yang harus segera direalisasikan.

    “Mohon dipercepat, kami akan mengecek terus,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Selain itu, Ribka mengimbau pemerintah daerah agar segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Kami sangat mengharapkan kerja sama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya menyasar para siswa di sekolah agar mengikuti program PKG.

    Dia menjelaskan bahwa keterlibatan satuan pendidikan dalam pelaksanaan PKG juga dimaksudkan agar pelayanannya tidak menumpuk di fasilitas kesehatan (faskes) tertentu seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

    “Di bulan Juli 2025, 53 juta anak usia sekolah di 282.000 sekolah akan menjadi sasaran kita,” ujarnya.

  • Harga Bawang Putih Berpotensi Naik, Impor Baru 38,6% per 27 Juni 2025

    Harga Bawang Putih Berpotensi Naik, Impor Baru 38,6% per 27 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa harga bawang putih berpotensi melonjak imbas minimnya realisasi impor komoditas ini oleh para importir.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, realisasi impor bawang putih per 27 Juni 2025 masih sangat rendah yakni 176.312 ton atau 38,6% dari Persetujuan Impor (PI) 456.272 ton.

    “Ini relatif sedikit, setengahnya tidak sampai dan ini memang akan menyebabkan harga [bawang putih] melonjak tinggi,” kata Ketut dalam dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, mengutip Youtube Kemendagri, Senin (30/6/2025).

    Ketut menyebut, pihaknya sendiri telah melakukan beberapa langkah untuk mengendalikan harga bawang putih di tingkat konsumen. Menurutnya, ada anomali terhadap stok bawang putih nasional. 

    Dia menuturkan, kebutuhan bawang putih per bulan sekitar 50.000 ton. Mengingat sudah memasuki bulan keenam, maka kebutuhan bawang putih diperkirakan sekitar 300.000 ton.

    Apabila realisasi impor ditambah stok awal tahun, kata dia, maka stok bawang putih yang ada saat ini sebanyak 250.000-an ton. Kondisi yang janggal ini, ujar Ketut, perlu dikomunikasikan kembali bersama Kemendag dan Satgas Pangan.

    “Kami perlu komunikasikan, kenapa kondisi stok masih lumayan ada kemudian harga relatif tinggi tapi realisasinya masih tercatat kecil,” ujarnya.

    Dalam hal ini, Bapanas mengharapkan bantuan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna mendorong para importir agar segera merealisasikan impor bawang putih. Dengan begitu, stok bawang putih nasional dapat bertambah sehingga harga di tingkat konsumen dapat dikendalikan.

    “Ini akan kami rapatkan kembali untuk memastikan posisi dan dorongan kepada importir untuk segera merealisasikan PI-nya untuk menambah stok nasional,” pungkasnya. 

    Merujuk Panel Harga Bapanas, rerata harga bawang putih bonggol di tingkat konsumen di Indonesia Timur dan 3TP per 30 Juni 2025 sudah berada pada angka Rp54.309 per kg. Angka tersebut 35,77% di atas harga acuan penjualan (HAP) untuk wilayah Indonesia Timur dan 3TP Rp40.000 per kg. 

    Secara nasional, rerata harga bawang putih bonggol tercatat sebesar Rp39.733 per kg atau 0,67% terhadap HAP nasional di kisaran Rp38.000 per kg – Rp40.000 per kg.

    Berdasarkan paparan yang disampaikan Ketut, Papua Tengah, Papua Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah menjadi wilayah dengan harga bawang putih tertinggi. Sementara, Jawa Timur, Bali, dan Sumatra Utara menjadi wilayah dengan harga bawang putih terendah.

  • Usai Harga Pokok Produksi, Bapanas Bakal Revisi Harga Acuan Ayam Hidup

    Usai Harga Pokok Produksi, Bapanas Bakal Revisi Harga Acuan Ayam Hidup

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengkaji ulang harga acuan pembelian (HAP) ayam hidup atau livebird di tingkat produsen. Saat ini, HAP komoditas ini dipatok sebesar Rp25.000 per kilogram (kg) sebagaimana diatur dalam Perbadan No.6/2024.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, pemerintah sebelumnya telah memberlakukan harga pokok produksi (HPP) livebird di tingkat peternak sebesar Rp18.000 per kg. 

    Kendati begitu, dia menyebut bahwa HAP saat ini terlalu tinggi jika HPP berada di level Rp18.000 per kg. Untuk itu, pemerintah berencana untuk mengkaji ulang HAP livebird di tingkat produsen agar harga komoditas ini tidak terus menurun.

    “Kami pun akan melakukan reviu kembali terkait dengan harga acuan [livebird]. Kelihatannya terlalu tinggi harga acuan nya pada posisi HPP Rp18.000,” kata Ketut dalam dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, mengutip Youtube Kemendagri, Senin (30/6/2025).

    Ketut mengungkap bahwa harga livebird di tingkat produsen masih relatif rendah. Tercatat, harga livebird di tingkat produsen secara nasional yakni Rp20.260 per kg atau 18,96% di bawah HAP yang sebesar Rp25.000 per kg.

    Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sudah melakukan serangkaian diskusi guna membahas upaya mengangkat harga livebird di tingkat produsen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar harga livebird wajar di tingkat produsen yang juga turut berdampak pada harga di tingkat konsumen.

    “Tatkala harga telur di tingkat produsen juga harus kita antisipasi, jangan sampai para peternak kita malas berproduksi,” ujarnya. 

    Merujuk Panel Harga Bapanas, rerata harga ayam ras pedaging (hidup) per 30 Juni 2025, dari sampel 13 provinsi, tercatat sebesar Rp20.220 per kg atau 19,12% di bawah HAP tingkat produsen.

    Beberapa provinsi dengan harga terendah antara lain Banten Rp19.500 per kg, Sumatera Selatan Rp19.000 per kg, Jawa Tengah Rp18.662 per kg, dan Jawa Timur Rp19.010 per kg.

    Untuk diketahui, per 19 Juni 2025 pemerintah telah memberlakukan HPP livebird di peternak sebesar Rp18.000 per kg untuk semua ukuran. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Bapanas, dan Satgas Pangan.

    Kebijakan ini diharapkan dapat mengerek harga livebird mendekati HAP di tingkat produsen sebagaimana diatur dalam Perbadan No.6/2024 sebesar Rp25.000 per kg.

    “Jadi pemerintah telah sepakat bersama stakeholder perunggasan untuk meningkatkan HPP livebird agar harga berangsur-angsur mengarah ke HAP tingkat produsen sesuai yang telah ditetapkan dalam Perbadan Pangan No.6/2024 dengan Rp25.000 per kg,” tutur Ketut beberapa waktu lalu. 

  • PDIP Ungkap Banyak Sejarawan Mundur di Proyek Sejarah Nasional Fadli Zon

    PDIP Ungkap Banyak Sejarawan Mundur di Proyek Sejarah Nasional Fadli Zon

    Bisnis.com, Jakarta — DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan banyak sejarawan yang mundur dari tim penulisan ulang sejarah yang dibentuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati mengemukakan alasan banyak sejarawan mundur dari tim penulisan ulang, lantaran pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang kontroversi, terakhir soal pemerkosaan massal tahun 1998 hanya dianggap rumor.

    Esti meyakini ada persoalan serius lainnya yang menyebabkan para sejarawan mundur dari tim penulisan ulang sejarah Indonesia. “Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6).

    Maka dari itu, PDIP mendesak Fadli Zon untuk menghentikan program penulisan ulang sejarah Indonesia tersebut karena bisa berpotensi melukai masyarakat yang menjadi penyintas sejarah Indonesia.

    “Stop proyek penulisan sejarah ini. Kita harus duduk bersama, mendiskusikan kembali dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas,” katanya.

    Esti juga menyampaikan bahwa sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, yang dijadwalkan digelar pada pekan ini.

    “Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami akan secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” ujarnya.