Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Menaker Ungkap Koperasi Merah Putih Bakal Serap 2 Juta Tenaga Kerja

    Menaker Ungkap Koperasi Merah Putih Bakal Serap 2 Juta Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan program Koperasi Desa Merah Putih dapat menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. 

    Kemenaker dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) sepakat berkolaborasi untuk mendukung salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

    Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    “Baru saja kita sudah melaksanakan MoU, jadi ada beberapa poin disitu,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Yassierli menyebut, kehadiran 80.000 Kopdes Merah Putih diperkirakan dapat menyerap sekitar 2 juta orang tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang baik agar koperasi ini dapat dikelola dengan baik.

    Dalam hal ini, Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di setiap provinsi akan memberikan pelatihan-pelatihan bagi para tenaga kerja Kopdes Merah Putih sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

    “Jadi itu yang menjadi item dalam MoU kami dan ini tentu bisa dikembangkan lebih lanjut,” ujarnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budie Arie Setiadi menambahkan, meningkatkan kualitas SDM menjadi kunci dalam keberhasilan Kopdes Merah Putih. Kendati begitu, diperlukan kerja sama lintas kementerian untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

    Untuk itu, kata dia, Kemenkop bekerja sama dengan Kemnaker guna mendukung keberlanjutan program Kopdes Merah Putih, melalui SDM yang berkualitas.

    “Kita harus kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, terutama banyak nanti keahlian-keahlian yang memang memerlukan pelatihan-pelatihan,” jelas Budi. 

    Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih dapat menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. Dia meyakini, kehadiran koperasi ini dapat mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif bagi masyarakat desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem yang paling banyak terjadi di desa.

    “Mudah-mudahan karena di Kementerian Ketenagakerjaan, dia banyak keahlian,” pungkas Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah akan meluncurkan Kopdes Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan, sudah ada sekitar 70.000 Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum, dari total 80.400 Kopdes yang telah terbentuk.

    Lebih lanjut, Ferry menyebut saat ini sudah ada 92 mock up atau percontohan Kopdes Merah Putih yang tersebar di 38 provinsi. Jumlah tersebut bertambah dari rencana sebelumnya 80 unit.

    Sebanyak 92 mock up itu akan menjadi referensi pembelajaran bagi Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. 

    “Nanti akan di launching tanggal 19 Juli bertepatan dengan launching oleh Bapak Presiden di Klaten,” kata Ferry kepada Bisnis di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

  • Ilmuwan Temukan Sel ‘Manusia Salju’, Misteri Alzheimer Makin Terbuka

    Ilmuwan Temukan Sel ‘Manusia Salju’, Misteri Alzheimer Makin Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Ilmuwan dari University of Virginia, Amerika Serikat (AS), menemukan struktur baru dalam sel manusia yang belum pernah terlihat. Bentuknya seperti manusia salju.

    Struktur ini disebut sebagai hemifusome, dan diyakini berperan dalam proses penyortiran, daur ulang, hingga pembuangan protein di dalam sel. Seperti halnya organ dalam tubuh manusia, organel di dalam sel juga memiliki fungsi khusus masing-masing. 

    Melansir laman Live Science pada Selasa (1/7/2025) penemuan hemifusome bermula saat tim yang dipimpin oleh Asisten Profesor Seham Ebrahim sedang mengamati filamen yang menjaga bentuk sel. Dalam citra 3D hasil pengamatan, mereka terus-menerus menemukan struktur aneh yang semula diduga hanya artefak mikroskopis saja. 

    Namun, setelah diteliti lebih lanjut, struktur ini ternyata merupakan bagian asli dari sel. Ebrahim menggambarkan bentuk hemifusome seperti manusia salju yang mengenakan syal terdiri dari kepala kecil yang terhubung ke badan besar, dengan garis batas tipis di antara keduanya. 

    Ukuran organel ini sangat kecil, hanya sekitar 100 nanometer, kurang dari separuh ukuran mitokondria, organel terkenal yang berfungsi sebagai pusat energi sel.

    Penemuan ini dimungkinkan berkat teknik pencitraan cryo electron tomography (cryo-ET), yang membekukan sel secara cepat untuk mempertahankan struktur alaminya. 

    “Teknik ini menghasilkan citra 3D berkualitas tinggi tanpa bantuan bahan kimia atau pewarnaan, sehingga sel dapat dilihat dalam kondisi paling alami, seperti bola kaca transparan,” kata Ebrahim. 

    Hasil riset ini telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Communications pada Mei lalu. Dalam makalahnya, para peneliti menyebut metode pencitraan lain yang lebih kasar mungkin telah membuat hemifusome luput dari pengamatan sebelumnya. 

    Selain itu, ukuran hemifusome yang sangat kecil kemungkinan membuatnya tampak kabur atau tak terdeteksi dalam metode observasi sel hidup yang umum digunakan.

    Salah satu temuan menarik dalam studi ini adalah konfigurasi dua vesikel (struktur mirip balon yang digunakan sel untuk mengangkut protein dan hormon) yang menyatu sebagian. 

    Hemifusome terbentuk dari dua vesikel yang bergabung dan dipisahkan oleh dua lapisan lemak (lipid bilayer). Keberadaan struktur “hemifused” seperti ini sebelumnya hanya diprediksi secara teori dalam bidang biofisika, tetapi baru kali ini berhasil diamati langsung dalam sel hidup.

    Nama “hemifusome” diambil dari istilah hemifusi, yang merujuk pada proses penyatuan sebagian dua membran sel. 

    Menurut Ebrahim, hemifusome bisa dikategorikan sebagai organel karena sifatnya yang fungsional dan tidak hanya muncul sementara seperti struktur membran lain yang terbentuk dan menghilang selama proses transportasi sel.

    Meski keberadaan hemifusome sudah dipastikan, para ilmuwan belum mengetahui secara pasti fungsi, siklus hidup, maupun komposisinya.

    Ebrahim menduga hemifusome mungkin merupakan cikal bakal dari jenis vesikel tertentu, dan berperan penting dalam proses daur ulang atau pembuangan membran sel. 

    Proses ini sangat krusial agar limbah tidak menumpuk dan mengganggu kinerja sel. Menariknya, pemahaman lebih lanjut tentang hemifusome bisa membuka wawasan baru terkait penyakit seperti Alzheimer, yang berkaitan dengan kegagalan tubuh dalam membersihkan protein abnormal yang menumpuk di otak.

    “Tanpa cryo-ET, kita mungkin tidak akan pernah melihat struktur ini. Kemungkinan masih banyak dunia tersembunyi dalam sel yang belum kita temukan,” ungkapnyq. 

    Di sisi lain, peneliti independen, Yi-Wei Chang dari University of Pennsylvania yang tidak terlibat dalam studi, menyebut temuan ini sangat mungkin merupakan struktur alami dan bukan hasil distorsi dari proses pembekuan. 

    “Jika peran dan fungsinya terbukti dalam studi lanjutan, hemifusome bisa masuk dalam klasifikasi baru sebagai struktur perantara dalam proses fusi membran pada sel mamalia,” katanya. 

  • Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah pemerintah melakukan deregulasi kebijakan dan ketentuan impor tak serta-merta dapat meredam dampak tekanan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hal tersebut lantaran pelonggaran impor lebih ditujukan untuk memperlancar pasokan bahan baku industri dalam negeri. 

    “Secara langsung, tidak. Deregulasi impor tidak serta-merta meredam tekanan tarif dari AS karena sifatnya lebih menyentuh sisi input domestik,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin kepada Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Namun, Saleh tak memungkiri kebijakan pelonggaran impor secara tidak langsung bisa memperkuat daya saing ekspor produk Indonesia. Menurutnya, jika pelaku industri mendapat bahan baku lebih murah dan cepat, maka harga dan kualitas produk ekspor bisa lebih kompetitif.

    Dia menekankan bahwa strategi merespons tekanan tarif dari AS harus lebih komprehensif, mencakup perundingan bilateral, diversifikasi pasar ekspor, dan percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra lain seperti Uni Eropa agar Indonesia tidak terlalu bergantung kepada pasar AS.

    Terlepas dari kebijakan tarif Trump, Saleh menuturkan bahwa deregulasi ketentuan impor secara umum sejalan dengan kebutuhan sektor riil, terutama sektor industri pengolahan yang sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku dan barang modal.

    Terlebih, Saleh mengungkap pelaku industri menghadapi tantangan berupa kelangkaan pasokan, keterlambatan logistik, dan tingginya harga input dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dengan pelonggaran aturan impor, kelancaran pasok bisa lebih terjamin, yang pada gilirannya mendukung produktivitas dan kontinuitas operasional,” ujarnya.

    Selain itu, Saleh menilai deregulasi ini berpotensi menggairahkan dunia usaha karena dapat menurunkan biaya produksi, mempercepat proses bisnis, dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku industri dalam memilih sumber bahan baku dan barang modal.

    “Namun, kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan sangat penting. Dunia usaha perlu kejelasan jangka menengah-panjang tentang kebijakan ini,” imbuhnya.

    Menurutnya, jika ada kepastian dan transparansi, maka investasi baru dan perluasan usaha bisa terdorong lebih cepat.

    Di samping itu, Kadin juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan langkah mitigasi bagi industri dalam negeri, agar tidak terdisrupsi oleh masuknya barang impor yang sejenis.

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan menerbitkan sembilan Permendag baru berbasis klaster. Pencabutan regulasi ini seiring dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

    Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16–24 Tahun 2025. Adapun, Permendag baru ini mulai berlaku dalam 2 bulan ke depan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag akan membagi Permendag berdasarkan klaster untuk memudahkan jika terjadi perubahan ke depan.

    “Permendag ini kami bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada,” terang Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Pertama, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag Nol. 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    Selanjutnya, Kemendag membagi Permendag berdasarkan klaster sektor atau komoditas. Pembagian Permendag per klaster bertujuan untuk memudahkan regulasi ke depan.

    “Jadi ini [Permendag] per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan-perubahan berikutnya,” terangnya. 

    Perinciannya, pertama, Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    Kedua, Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (Permendag 18/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Ketiga, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 (Permendag 19/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    Keempat, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (Permendag 20/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang. Kelima, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    Keenam, Permendag Nomor 22 Tahun 2025 (Permendag 22/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Ketujuh, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    Kedelapan, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 (Permendag 24/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Selain itu, Kemendag juga memutuskan sebanyak 10 komoditas atau 482 HS dilakukan relaksasi terkait deregulasi kebijakan dan ketentuan impor. Salah satu komoditas yang direlaksasi adalah food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    Dalam hal pengaturan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan pakaian jadi, Kemendag memasukkan pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi ke dalam kebijakan dan pengaturan impor baru.

    “Sekarang ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan juga ada LS [laporan surveyor],” pungkasnya.

  • Driver Ojol Minta Pemerintah Turunkan Biaya Aplikasi, Bukan Naikan Tarif

    Driver Ojol Minta Pemerintah Turunkan Biaya Aplikasi, Bukan Naikan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8–15% tidak akan memberikan dampak signifikan. Terlebih apabila potongan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi atau platform ojol tidak ikut turun. 

    SPAI menilai penurunan biaya aplikasi lebih urgen ketimbang menaikan tarif. 

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, saat ini potongan platform bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah ditetapkan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” kata Lily dalam keterangannya pada Selasa (1/7/2025).

    Lebih dari itu, Lily menyoroti ketidakadilan dalam layanan pengantaran barang dan makanan, di mana penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan dominasi perusahaan platform.

    Pihaknya bahkan mendapati potongan hingga 70%, di mana seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform. 

    Menurutnya, beban operasional yang harus ditanggung oleh pengemudi sangat besar. Di luar biaya bahan bakar, pengemudi juga harus menanggung ongkos parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, hingga cicilan handphone dan kendaraan.

    Karenanya, SPAI mendesak agar potongan platform diturunkan secara signifikan hingga 10% atau bahkan dihapuskan. 

    “Selanjutnya kami menuntut upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan dengan skema UMP [upah minimum provinsi] agar ada kepastian pendapatan bagi pengemudi ojol, taksol dan kurir setiap bulannya,” katanyq. 

    SPAI juga menyoroti berbagai skema yang diterapkan perusahaan platform seperti sistem slot, argo murah (aceng), hub, GrabBike Hemat, serta level dan prioritas, yang menurut mereka bersifat diskriminatif.

    Tak hanya itu, SPAI mendesak pemerintah menghapus istilah “kemitraan” dalam peraturan transportasi online. Hal ini merujuk pada hasil sidang International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa yang telah menyepakati penggunaan istilah “pekerja platform” secara global.

    SPAI mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan segera mengadopsi ketentuan tersebut dalam regulasi nasional, termasuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan akan segera merevisi tarif per kilometer ojol. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah final dan kenaikan akan bervariasi berdasarkan zona.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan, ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” kata Aan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI pada Senin (30/6/2025).

    Aan menyebut usulan kenaikan tarif ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak aplikator.

  • BPS Proyeksi Produksi Beras Tembus 24,97 Juta Ton pada Januari-Agustus 2025

    BPS Proyeksi Produksi Beras Tembus 24,97 Juta Ton pada Januari-Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri bisa mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari—Agustus 2025. Produksi beras diperkirakan naik 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 21,88 juta ton beras.

    Adapun, melimpahnya produksi beras dari dalam negeri mengacu pada angka potensi tiga bulan produksi beras, yakni Juni—Agustus 2025 yang diperkirakan naik dua digit.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan potensi produksi beras pada Juni—Agustus 2025 diperkirakan mencapai 8,09 juta ton. Angkanya naik 13,88% dibandingkan periode yang sama 2024 sebanyak 7,1 juta ton produksi beras.

    Alhasil, produksi beras diperkirakan akan mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari—Agustus 2025.

    “Produksi beras sepanjang Januari—Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 24,97 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,08 juta ton, atau 14,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS pada Selasa (1/7/2025).

    Namun, BPS menjelaskan bahwa produksi beras pada Juni—Agustus 2025 merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Juni—Agustus 2025, serta rata-rata produktivitas subround II 2023–2024.

    Adapun, potensi luas panen padi sepanjang Juni—Agustus 2025 diperkirakan mencapai 2,77 juta hektare. Angkanya mengalami peningkatan seluas 0,32 juta hektare atau 13,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, BPS mengungkap luas panen padi sepanjang Januari—Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 8,24 juta hektare, atau naik 13,22% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

    “Angka realisasi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi, bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Juni—Agustus tahun ini,” terangnya.

    Sejalan dengan gambaran luas panen, Pudji menyampaikan produksi padi pada Mei 2025 diperkirakan sebesar 4,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Angkanya mengalami penurunan sebesar 22,74% dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 6,44 juta ton GKG.

    Sementara itu, lanjut Pudji, potensi produksi padi sepanjang Juni—Agustus 2025 diperkirakan sebesar 14,03 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 1,72 juta ton GKG atau 13,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari—Agustus tahun 2025 ini diperkirakan akan mencapai 43,34 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 5,36 juta ton GKG atau 14,11% dibandingkan dengan periode yang sama 2025,” tuturnya.

    Di sisi lain, berdasarkan analisis dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), secara umum, curah hujan di seluruh wilayah Indonesia berada pada kriteria rendah hingga menengah sepanjang Mei—Agustus 2025. Pudji menyebut kondisi ini mendukung kegiatan budidaya tanaman padi sepanjang Mei—Agustus 2025.

    “Namun demikian, juga perlu diwaspadai perkiraan curah hujan untuk kriteria tinggi sangat tinggi pada sejumlah wilayah yang terjadi di sepanjang Mei—Agustus tahun ini yang tentunya dapat mengganggu budidaya tanaman padi,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani: Butuh Konsumsi 5,5% dan Investasi Rp7.500 Triliun untuk Capai Target Ekonomi

    Sri Mulyani: Butuh Konsumsi 5,5% dan Investasi Rp7.500 Triliun untuk Capai Target Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa perlu adanya kenaikan tingkat konsumsi masyarakat ke level 5,5% dan investasi hingga Rp7.500 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (1/7/2025). Pemerintah mendapatkan sejumlah masukan dari DPR terkait target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, juga target pertumbuhan ekonomi 2026 dengan batas atas 5,8%.

    Menurut Sri Mulyani, dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, pemerintah harus menyelesaikan sejumlah tantangan dan mendorong dua aspek utama dalam produk domestik bruto (PDB), yakni konsumsi rumah tangga dan investasi.

    Dia mengungkap bahwa aspek permintaan harus meningkat, yakni konsumsi rumah tangga harus mampu tumbuh lebih tinggi. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 55% terhadap PDB, sehingga kuat-lemahnya pertumbuhan konsumsi sangat berpengaruh bagi stuktur ekonomi Indonesia.

    “Untuk mencapai pertumbuhan tinggi konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada level 5,5%. Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja, sehingga income masyarakat dapat meningkat,” ujar Sri Mulyani pada Selasa (1/7/2025).

    Pada kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga tercatat hanya tumbuh 4,89%, lebih rendah dari realisasi kuartal IV/2024 di level 4,98%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi optimal.

    Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkap bahwa laju investasi harus tumbuh signifikan agar perekonomian bisa tumbuh optimal. Menurut perkiraannya, investasi harus bisa tumbuh setidaknya 5,9% tahun depan.

    “Investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujarnya.

    Investasi yang tinggi menjadi syarat penting agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai, karena investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.

    “Apabila digabungkan dengan konsumsi, maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani.

  • RI Gigit Jari Dagang Otomotif Lawan China, Raup Cuan dari Filipina

    RI Gigit Jari Dagang Otomotif Lawan China, Raup Cuan dari Filipina

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca dagang nonmigas dari China mencapai US$8,86 miliar pada Januari-Mei 2025 atau lebih tinggi dibandingkan periode tahun lalu senilai US$4,99 miliar. 

    Defisit dagang tersebut lantaran nilai impor nonmigas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja ekspor. Nilai impor nonmigas dari China mencapai US$33,11 miliar, sementara ekspor ke China hanya sebesar US$24,25 miliar pada periode Januari-Mei 2025. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengatakan, tiga komoditas penyumbang defisit nonmigas dari China yakni mesin hingga kendaraan dan bagiannya. 

    “Komoditaas penyumbang deisit nonmigas terbesar pada Januari-Mei 2025 untuk negara China ini didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya [HS84], kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya [HS 85] dan kendaraan dan bagiannya [HS 87],” kata Pudji, Selasa (1/7/2025).

    Nilai defisit terbesar bersumber dari komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) yakni senilai US$7,4 miliar, disusul mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85) yang defisit senilai US$6,75 miliar.

    Sementara itu, nilai defisit dari kendaraan dan bagiannya mencapai US$1,71 miliar pada Januari-Mei 2025. Artinya, nilai impor dari China lebih besar ketimbang ekspor barang buatan Indonesia ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Dari data tersebut, perdagangan kendaraan Indonesia dengan China mengalami defisit. Di sisi lain, neraca dagang untuk komoditas kendaraan dengan Filipina mencatatkan surplus.

    Pudji menerangkan, Filipina menyumbang surplus neraca dagang US$3,69 miliar atau lebih tinggi dibandingkan periode tahun lalu sebesar US$3,57 miliar, di mana ekspor mencapai US$4,24 miliar dan impor US$554 juta.

    “Untuk Filipina surplus terbesar adalah pada komoditas kendaraan dan bagiannya atau HS 87 dengan nilai surplus mencapai US$1,17 miliar,” ujar  Pudji. 

    Komoditas yang menyumbang surplus terhadap Filipina yakni bahan bakar mineral atau HS 27 mencapai US$986 juta serta lemak dan minyak hewani/nabati atau HS 16 sebesar US$400 juta. 

  • Sri Mulyani: Sisa Anggaran 2024 yang Dipakai Prabowo Capai Rp457,5 Triliun

    Sri Mulyani: Sisa Anggaran 2024 yang Dipakai Prabowo Capai Rp457,5 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan saldo akhir tahun pada APBN 2024 mencapai Rp457,5 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan, saldo akhir tahun tersebut didapat setelah memperhitungkan jumlah saldo anggaran lebih (SAL) serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2024. Dia menuturkan, jumlah SAL pada APBN 2024 adalah sebesar Rp459,5 triliun.

    “Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 21 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (1/7/2025).

    Sri Mulyani menuturkan, saldo tersebut berada pada level yang memadai dan berfungsi untuk menyangga fiskal terutama dalam masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global.

    Sementara itu, dia juga menuturkan neraca pemerintah per 31 desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Secara terperinci, total aset mencapai Rp13.692,4 triliun, kewajiban sebanyam Rp10.269 triliun, dan posisi ekuitas Rp3.424,4 triliun.

    Sri Mulyani menuturkan, hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

  • BPS: Harga Beras Eceran & Grosir Kompak Naik Juni 2025, Ini Datanya

    BPS: Harga Beras Eceran & Grosir Kompak Naik Juni 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran kompak mengalami kenaikan pada Juni 2025. Pada periode yang sama, harga beras dengan kualitas premium dan medium terkerek.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan rata-rata harga beras di penggilingan pada Juni 2025 mengalami peningkatan, baik secara bulanan (month-to-month/mtm) maupun tahunan (year-on-year/yoy).

    Secara bulanan, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 2,05% dari Rp12.733 per kilogram pada Mei 2025 menjadi Rp12.994 per kilogram pada Juni 2025. Adapun secara tahunan, harga rata-rata beras di tingkat penggilingan ikut naik 3,64%.

    Secara terperinci, Pudji menuturkan harga beras untuk kualitas premium dan medium mengalami kenaikan di tingkat penggilingan pada Juni 2025.

    Menurut data BPS, baik beras premium dan medium kompak mengalami kenaikan secara tahunan dan bulanan.

    “Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 2,05% secara mtm dan naik 2,84% secara yoy. Selanjutnya untuk beras medium, naik 2,33% secara mtm dan naik 4,51% secara yoy,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS pada Selasa (1/7/2025).

    Selain itu, rata-rata harga beras di tingkat grosir juga naik 1,78% mtm menjadi Rp13.979 per kilogram. Padahal, harga beras di tingkat grosir pada Mei 2025 hanya di level Rp13.735 per kilogram.

    Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, harga beras di tingkat grosir melonjak 4,16% yoy.

    Data BPS juga menunjukkan, rata-rata harga beras di tingkat eceran mengalami kenaikan sebesar 1% dari Rp14.819 per kilogram pada Mei 2025 menjadi Rp14.967 per kilogram pada Juni di tahun ini. Serta, harga beras di tingkat eceran juga melambung 3,38% secara tahunan.

  • Nilai Tukar Petani Naik Tipis Juni 2025 Jadi 121,72

    Nilai Tukar Petani Naik Tipis Juni 2025 Jadi 121,72

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) mengalami peningkatan sebesar 0,47% secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 121,72 pada Juni 2025. Adapun, pada bulan sebelumnya, NTP hanya berada di level 121,15.

    Untuk diketahui, NTP merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya beli petani di pedesaan, yang menunjukkan seberapa baik mereka bisa bertukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang dibutuhkan.

    Adapun, NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Jika NTP naik, maka menandakan harga hasil panen petani naik lebih cepat daripada harga barang-barang yang mereka beli.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan peningkatan NTP pada Juni ini lantaran indeks harga yang diterima petani (It) naik menjadi 150,88.

    Pada Mei 2025, angka It berada di level 149,84. Adapun, komoditas penyumbang kenaikan It pada Juni 2025 adalah gabah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat.

    Begitu pula dengan indeks harga bayar petani (Ib) yang juga naik menjadi 123,96 pada Juni 2025 dari bulan sebelumnya di angka 123,68. BPS mencatat, komoditas penyumbang Ib antara lain beras, bawang merah, kacang panjang, dan tomat sayur.

    “Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau It naik 0,70%, sementara indeks harga yang dibayar petani atau Ib naik sebesar 0,23%,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS pada Selasa (1/7/2025).

    Lebih jauh, jika dilihat berdasarkan subsektor, BPS mengungkap hortikultura (NTPH) menjadi subsektor dengan peningkatan NTP terbesar dibandingkan subsektor lainnya pada Juni 2025, yakni naik 4,34% dibandingkan bulan sebelumnya di level 117,9 menjadi 123,02.

    “Hal ini karena It naik sebesar 4,62% lebih tinggi dari kenaikan Ib yang sebesar 0,27%, dan komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan It adalah cabai rawit, bawang merah, dan bawang daun,” terangnya.

    Di sisi lain, tanaman perkebunan rakyat (NTPR) menjadi subsektor dengan penurunan terdalam yang mencapai -1,52% menjadi 158,01 pada Juni 2025. Pada bulan sebelumnya, subsektor ini mencatatkan NTP di level 160,45.