Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Kejagung Sita Uang Rp2 Miliar dari Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto!

    Kejagung Sita Uang Rp2 Miliar dari Bos Sritex Iwan Kurniawan Lukminto!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai Rp2 miliar di kediaman bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit Sritex.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan penyitaan itu dilakukan di rumah Iwan Kurniawan yang berlokasi di Surakarta pada Senin (30/6/2025).

    “Tim Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Jawa Tengah, di antaranya rumah saudara IKL di Surakarta,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

    Dia menjelaskan, uang dua miliar itu dipisahkan dalam dua kantong plastik bening dengan pecahan Rp100.000 senilai Rp1 miliar. 

    Dari dua kemasan itu juga terdapat tulisan PT Bank Central Asia (BCA) cabang Solo tertanggal 20 Maret 2025 dan 13 Mei 2024.

    “Pack plastik bening berisi uang pecahan Rp100.000 senilai Rp1.000.000.000 tertuliskan PT Bank Central Asia, Tbk Cabang Solo,” tutur Harli.

    Selain itu, Kejagung juga turut menggeledah sejumlah tempat mulai dari rumah eks Direktur Keuangan Sritex berinisial AMS yang berlokasi di Sukoharjo. Dalam penggeledahan ini, penyidik telah menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    Selanjutnya, penggeledahan juga dilakukan di kediaman Staf Keuangan Sritex berinisial CKN yang berlokasi di Surakarta. Namun, dalam penggeledahan itu tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana.

    Penggeledahan juga turut dilakukan di sejumlah perusahaan mulai dari PT Sari Warna Asli Textile Industry; PT Multi Internasional Logistic; dan PT Senang Kharisma Textile.

    “Selanjutnya terhadap barang tersebut, dimintakan persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri setempat,” pungkasnya.

  • Urutan Pangkat di Kepolisian Republik Indonesia

    Urutan Pangkat di Kepolisian Republik Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak hanya mencakup berbagai satuan dan fungsi, tetapi juga hierarki kepangkatan yang jelas.

    Pangkat Polisi diatur dalam Pasal 1 angka 2 Perkapolri 11/2018, yaitu: Pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan.

    Dilansir dari Laman Polisi.com, Selasa (1/7/2025), sebagaimana tanda kepangkatan lainnya, kepangkatan POLRI terdiri atas tiga golongan utama: Tamtama, Bintara, dan Perwira. Dengan rincian jajaran pangkat perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara tinggi, bintara, dan tamtama.

    Pangkat Perwira Tinggi Polri

    – Jenderal Polisi
    – Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol)
    – Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol)
    – Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)

    Pangkat Perwira Menengah Polri

    – Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)
    – Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
    – Komisaris Polisi (Kompol)

    Pangkat Pangkat Perwira Pertama Polri

    – Ajun Komisaris Polisi (AKP)
    – Inspektur Polisi Satu (Iptu)
    – Inspektur Polisi Dua (Ipda)

    Pangkat Bintara Tinggi Polri

    – Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)
    – Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda)

    Pangkat Bintara Polri

    – Brigadir Polisi Kepala (Bripka)
    – Brigadir Polisi (Brigpol)
    – Brigadir Polisi Satu (Briptu)
    – Brigadir Polisi Dua (Bripda)

    (Muhamad Ichsan Febrian)

  • Startup RI Masih Bergairah, Monit Kantongi Pendanaan Rp40,5 Miliar

    Startup RI Masih Bergairah, Monit Kantongi Pendanaan Rp40,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Startup manajemen pengeluaran bisnis, Monit, mengamankan pendanaan senilai US$2,5 juta atau sekitar Rp40,5 miliar (kurs Rp16.200 per dolar AS) dalam putaran terbaru yang dipimpin oleh Cento Ventures. 

    Investor strategis asal Jepang, Sansan, turut bergabung, disertai partisipasi lanjutan dari investor sebelumnya, yakni 1982 Ventures dan Init-6. 

    Co-founder dan CEO Monit, Rizki Aditya, mengatakan perusahaan dengan skala menengah hingga besar di Indonesia tengah menghadapi lanskap operasional yang semakin kompleks. 

    Menurutnya, mereka terhambat oleh proses keuangan yang manual, terfragmentasi, dan tidak transparan yang berdampak langsung pada performa dan pertumbuhan perusahaan. 

    “Platform kami dibuat khusus untuk mengatasi tantangan ini, menyediakan visibilitas dan otomatisasi yang dibutuhkan tim keuangan dengan pendekatan yang modern dan tersentralisasi. Pendanaan baru ini memungkinkan kami untuk memperdalam kemampuan Monit dan memperkuat posisi kami sebagai pemimpin pasar,” kata Aditya dalam keterangan resmi pada Selasa (1/7/2025).

    Aditya menyoroti lanskap pembayaran digital di Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Volume pembayaran berbasis kartu diproyeksikan mencapai US$87 miliar atau sekitar Rp1.409,4 triliun pada 2029, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,8%. 

    Di sisi lain, nilai transaksi QRIS tumbuh signifikan sebesar 192% menjadi US$36 miliar atau sekitar Rp583,2 triliun. Meski demikian, lanjut dia, banyak perusahaan masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan pembayaran berbasis kartu akibat proses yang rumit dan terbatasnya kontrol terhadap pengeluaran.

    “Monit hadir sebagai solusi yang menjembatani kesenjangan tersebut, dengan menawarkan integrasi kartu korporat dan perangkat lunak berbasis AI untuk pelacakan pengeluaran, kontrol finansial, dan efisiensi pengelolaan keuangan,” katanya. 

    Pengguna memarkan kartu dengan logo Monit

    Hingga saat ini, platform Monit telah memproses lebih dari US$200 juta atau sekitar Rp3,24 triliun dalam total volume pembayaran dan diproyeksikan akan mencapai US$1,4 miliar atau sekitar Rp22,68 triliun pada 2026. 

    Pertumbuhan pendapatan Monit meningkat lima kali lipat secara tahunan, dengan hampir 1.000 perusahaan terutama di sektor bisnis yang telah mengadopsi layanannya.

    Di sisi lain, Partner Cento Ventures, Boon Ping Chua, menilai Monit tengah mengatasi kesenjangan yang kritis dalam infrastruktur keuangan di Indonesia. 

    “Eksekusi yang disiplin dan komitmen kuat Monit memposisikan mereka untuk membangun category-defining company di Asia Tenggara,” katanya.

    Dukungan strategis juga datang dari Sansan. Director, Executive Officer, CFO Sansan, Muneyuki Hashimoto mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung Monit dalam pendanaan ini karena mereka menghadirkan efisiensi yang sangat dibutuhkan bagi sektor perusahaan Indonesia. 

    “Misi mereka sangat selaras dengan visi kami untuk menjadi infrastruktur bisnis,” katanya. 

    Sementara itu,  Managing Partner 1982 Ventures, Scott Krivokopich menyatakan pihaknya telah mendukung Monit sejak awal. Menurutnya, tidak seperti pesaing dan pemain lain di kategori yang sama yang memiliki dana berlebih, Monit berkembang pesat tanpa menghabiskan banyak modal. 

    “Kami sangat gembira untuk turut berpartisipasi dalam putaran ini,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Achmad Zaky, Founding Partner Init-6 Ventures, mengatakan pihaknya memutuskan mendukung Monit sejak awal karena melihat kombinasi yang solid antara fokus bisnis, disiplin, dan pemahaman Monit yang menyeluruh terhadap kebutuhan sektor keuangan di Indonesia. 

    “Monit tidak hanya tumbuh dengan cepat tetapi juga memecahkan masalah yang kompleks dan rumit bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dengan cara yang efisien untuk mengelola proses keuangan sehari-hari mereka. Kami bangga melihat pertumbuhan Monit dan sepenuhnya mendukung putaran pendanaan ini, dan kami yakin ini hanyalah awal dari dampak yang lebih luas,” ucapnya.

  • Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp14,99 Triliun Semester I/2025

    Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp14,99 Triliun Semester I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat telah menyalurkan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp14,99 triliun sepanjang semester I/2025.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kucuran dana Rp14,99 triliun dari APBN itu untuk dilakukan untuk menyalurkan 120.976 unit rumah FLPP.

    “Hingga akhir Semester I 2025, penyaluran FLPP tercatat mencapai 120.976 unit rumah senilai Rp14,99 triliun,” kata Heru dalam keterangan resmi, Selasa (1/7/2025).

    Dalam penjelasannya, penyaluran rumah FLPP itu tumbuh mencapai 44,50% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sebanyak 83.720 unit senilai Rp10,17 triliun.

    Heru menjelaskan, peningkatan penyaluran itu terdorong oleh semangat mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kenaikan ini tidak lepas dari semangat para pengembang dan bank penyalur dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini dan berharap semangat ini terus terjaga untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak,” tegasnya.

    Sejalan dengan hal itu, Heru mengaku optimistis penyaluran FLPP bakal berjalan lancar ke depan. Pada saat yang sama, Heru menyebut penambahan kuota FLPP menjadi 350.000 unit akan terserap sepenuhnya pada tahun ini.

    Dengan demikian, sepanjang semester I/2025 penyaluran FLPP sudah menembus 54,98% dari target awal 220.000. Akan tetapi, jika mengacu pada kuota baru, yaitu 350.000 unit rumah, capaian saat ini baru mencapai 34,56%.

    “Dengan kuota FLPP yang naik dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah, kami berharap para pengembang dan bank penyalur bisa makin all-out memanfaatkan sisa waktu yang ada,” pungkasnya.

  • Menaker Ungkap Koperasi Merah Putih Bakal Serap 2 Juta Tenaga Kerja

    Menaker Ungkap Koperasi Merah Putih Bakal Serap 2 Juta Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkirakan program Koperasi Desa Merah Putih dapat menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. 

    Kemenaker dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) sepakat berkolaborasi untuk mendukung salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

    Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    “Baru saja kita sudah melaksanakan MoU, jadi ada beberapa poin disitu,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (1/7/2025).

    Yassierli menyebut, kehadiran 80.000 Kopdes Merah Putih diperkirakan dapat menyerap sekitar 2 juta orang tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang baik agar koperasi ini dapat dikelola dengan baik.

    Dalam hal ini, Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di setiap provinsi akan memberikan pelatihan-pelatihan bagi para tenaga kerja Kopdes Merah Putih sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

    “Jadi itu yang menjadi item dalam MoU kami dan ini tentu bisa dikembangkan lebih lanjut,” ujarnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budie Arie Setiadi menambahkan, meningkatkan kualitas SDM menjadi kunci dalam keberhasilan Kopdes Merah Putih. Kendati begitu, diperlukan kerja sama lintas kementerian untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

    Untuk itu, kata dia, Kemenkop bekerja sama dengan Kemnaker guna mendukung keberlanjutan program Kopdes Merah Putih, melalui SDM yang berkualitas.

    “Kita harus kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, terutama banyak nanti keahlian-keahlian yang memang memerlukan pelatihan-pelatihan,” jelas Budi. 

    Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih dapat menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja. Dia meyakini, kehadiran koperasi ini dapat mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif bagi masyarakat desa, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem yang paling banyak terjadi di desa.

    “Mudah-mudahan karena di Kementerian Ketenagakerjaan, dia banyak keahlian,” pungkas Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah akan meluncurkan Kopdes Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan, sudah ada sekitar 70.000 Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum, dari total 80.400 Kopdes yang telah terbentuk.

    Lebih lanjut, Ferry menyebut saat ini sudah ada 92 mock up atau percontohan Kopdes Merah Putih yang tersebar di 38 provinsi. Jumlah tersebut bertambah dari rencana sebelumnya 80 unit.

    Sebanyak 92 mock up itu akan menjadi referensi pembelajaran bagi Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. 

    “Nanti akan di launching tanggal 19 Juli bertepatan dengan launching oleh Bapak Presiden di Klaten,” kata Ferry kepada Bisnis di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

  • Ilmuwan Temukan Sel ‘Manusia Salju’, Misteri Alzheimer Makin Terbuka

    Ilmuwan Temukan Sel ‘Manusia Salju’, Misteri Alzheimer Makin Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Ilmuwan dari University of Virginia, Amerika Serikat (AS), menemukan struktur baru dalam sel manusia yang belum pernah terlihat. Bentuknya seperti manusia salju.

    Struktur ini disebut sebagai hemifusome, dan diyakini berperan dalam proses penyortiran, daur ulang, hingga pembuangan protein di dalam sel. Seperti halnya organ dalam tubuh manusia, organel di dalam sel juga memiliki fungsi khusus masing-masing. 

    Melansir laman Live Science pada Selasa (1/7/2025) penemuan hemifusome bermula saat tim yang dipimpin oleh Asisten Profesor Seham Ebrahim sedang mengamati filamen yang menjaga bentuk sel. Dalam citra 3D hasil pengamatan, mereka terus-menerus menemukan struktur aneh yang semula diduga hanya artefak mikroskopis saja. 

    Namun, setelah diteliti lebih lanjut, struktur ini ternyata merupakan bagian asli dari sel. Ebrahim menggambarkan bentuk hemifusome seperti manusia salju yang mengenakan syal terdiri dari kepala kecil yang terhubung ke badan besar, dengan garis batas tipis di antara keduanya. 

    Ukuran organel ini sangat kecil, hanya sekitar 100 nanometer, kurang dari separuh ukuran mitokondria, organel terkenal yang berfungsi sebagai pusat energi sel.

    Penemuan ini dimungkinkan berkat teknik pencitraan cryo electron tomography (cryo-ET), yang membekukan sel secara cepat untuk mempertahankan struktur alaminya. 

    “Teknik ini menghasilkan citra 3D berkualitas tinggi tanpa bantuan bahan kimia atau pewarnaan, sehingga sel dapat dilihat dalam kondisi paling alami, seperti bola kaca transparan,” kata Ebrahim. 

    Hasil riset ini telah dipublikasikan dalam jurnal Nature Communications pada Mei lalu. Dalam makalahnya, para peneliti menyebut metode pencitraan lain yang lebih kasar mungkin telah membuat hemifusome luput dari pengamatan sebelumnya. 

    Selain itu, ukuran hemifusome yang sangat kecil kemungkinan membuatnya tampak kabur atau tak terdeteksi dalam metode observasi sel hidup yang umum digunakan.

    Salah satu temuan menarik dalam studi ini adalah konfigurasi dua vesikel (struktur mirip balon yang digunakan sel untuk mengangkut protein dan hormon) yang menyatu sebagian. 

    Hemifusome terbentuk dari dua vesikel yang bergabung dan dipisahkan oleh dua lapisan lemak (lipid bilayer). Keberadaan struktur “hemifused” seperti ini sebelumnya hanya diprediksi secara teori dalam bidang biofisika, tetapi baru kali ini berhasil diamati langsung dalam sel hidup.

    Nama “hemifusome” diambil dari istilah hemifusi, yang merujuk pada proses penyatuan sebagian dua membran sel. 

    Menurut Ebrahim, hemifusome bisa dikategorikan sebagai organel karena sifatnya yang fungsional dan tidak hanya muncul sementara seperti struktur membran lain yang terbentuk dan menghilang selama proses transportasi sel.

    Meski keberadaan hemifusome sudah dipastikan, para ilmuwan belum mengetahui secara pasti fungsi, siklus hidup, maupun komposisinya.

    Ebrahim menduga hemifusome mungkin merupakan cikal bakal dari jenis vesikel tertentu, dan berperan penting dalam proses daur ulang atau pembuangan membran sel. 

    Proses ini sangat krusial agar limbah tidak menumpuk dan mengganggu kinerja sel. Menariknya, pemahaman lebih lanjut tentang hemifusome bisa membuka wawasan baru terkait penyakit seperti Alzheimer, yang berkaitan dengan kegagalan tubuh dalam membersihkan protein abnormal yang menumpuk di otak.

    “Tanpa cryo-ET, kita mungkin tidak akan pernah melihat struktur ini. Kemungkinan masih banyak dunia tersembunyi dalam sel yang belum kita temukan,” ungkapnyq. 

    Di sisi lain, peneliti independen, Yi-Wei Chang dari University of Pennsylvania yang tidak terlibat dalam studi, menyebut temuan ini sangat mungkin merupakan struktur alami dan bukan hasil distorsi dari proses pembekuan. 

    “Jika peran dan fungsinya terbukti dalam studi lanjutan, hemifusome bisa masuk dalam klasifikasi baru sebagai struktur perantara dalam proses fusi membran pada sel mamalia,” katanya. 

  • Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah pemerintah melakukan deregulasi kebijakan dan ketentuan impor tak serta-merta dapat meredam dampak tekanan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hal tersebut lantaran pelonggaran impor lebih ditujukan untuk memperlancar pasokan bahan baku industri dalam negeri. 

    “Secara langsung, tidak. Deregulasi impor tidak serta-merta meredam tekanan tarif dari AS karena sifatnya lebih menyentuh sisi input domestik,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin kepada Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Namun, Saleh tak memungkiri kebijakan pelonggaran impor secara tidak langsung bisa memperkuat daya saing ekspor produk Indonesia. Menurutnya, jika pelaku industri mendapat bahan baku lebih murah dan cepat, maka harga dan kualitas produk ekspor bisa lebih kompetitif.

    Dia menekankan bahwa strategi merespons tekanan tarif dari AS harus lebih komprehensif, mencakup perundingan bilateral, diversifikasi pasar ekspor, dan percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra lain seperti Uni Eropa agar Indonesia tidak terlalu bergantung kepada pasar AS.

    Terlepas dari kebijakan tarif Trump, Saleh menuturkan bahwa deregulasi ketentuan impor secara umum sejalan dengan kebutuhan sektor riil, terutama sektor industri pengolahan yang sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku dan barang modal.

    Terlebih, Saleh mengungkap pelaku industri menghadapi tantangan berupa kelangkaan pasokan, keterlambatan logistik, dan tingginya harga input dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dengan pelonggaran aturan impor, kelancaran pasok bisa lebih terjamin, yang pada gilirannya mendukung produktivitas dan kontinuitas operasional,” ujarnya.

    Selain itu, Saleh menilai deregulasi ini berpotensi menggairahkan dunia usaha karena dapat menurunkan biaya produksi, mempercepat proses bisnis, dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku industri dalam memilih sumber bahan baku dan barang modal.

    “Namun, kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan sangat penting. Dunia usaha perlu kejelasan jangka menengah-panjang tentang kebijakan ini,” imbuhnya.

    Menurutnya, jika ada kepastian dan transparansi, maka investasi baru dan perluasan usaha bisa terdorong lebih cepat.

    Di samping itu, Kadin juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan langkah mitigasi bagi industri dalam negeri, agar tidak terdisrupsi oleh masuknya barang impor yang sejenis.

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan menerbitkan sembilan Permendag baru berbasis klaster. Pencabutan regulasi ini seiring dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

    Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16–24 Tahun 2025. Adapun, Permendag baru ini mulai berlaku dalam 2 bulan ke depan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag akan membagi Permendag berdasarkan klaster untuk memudahkan jika terjadi perubahan ke depan.

    “Permendag ini kami bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada,” terang Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Pertama, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag Nol. 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    Selanjutnya, Kemendag membagi Permendag berdasarkan klaster sektor atau komoditas. Pembagian Permendag per klaster bertujuan untuk memudahkan regulasi ke depan.

    “Jadi ini [Permendag] per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan-perubahan berikutnya,” terangnya. 

    Perinciannya, pertama, Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    Kedua, Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (Permendag 18/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Ketiga, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 (Permendag 19/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    Keempat, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (Permendag 20/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang. Kelima, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    Keenam, Permendag Nomor 22 Tahun 2025 (Permendag 22/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Ketujuh, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    Kedelapan, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 (Permendag 24/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Selain itu, Kemendag juga memutuskan sebanyak 10 komoditas atau 482 HS dilakukan relaksasi terkait deregulasi kebijakan dan ketentuan impor. Salah satu komoditas yang direlaksasi adalah food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    Dalam hal pengaturan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan pakaian jadi, Kemendag memasukkan pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi ke dalam kebijakan dan pengaturan impor baru.

    “Sekarang ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan juga ada LS [laporan surveyor],” pungkasnya.

  • Driver Ojol Minta Pemerintah Turunkan Biaya Aplikasi, Bukan Naikan Tarif

    Driver Ojol Minta Pemerintah Turunkan Biaya Aplikasi, Bukan Naikan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8–15% tidak akan memberikan dampak signifikan. Terlebih apabila potongan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi atau platform ojol tidak ikut turun. 

    SPAI menilai penurunan biaya aplikasi lebih urgen ketimbang menaikan tarif. 

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, saat ini potongan platform bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah ditetapkan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” kata Lily dalam keterangannya pada Selasa (1/7/2025).

    Lebih dari itu, Lily menyoroti ketidakadilan dalam layanan pengantaran barang dan makanan, di mana penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar dan dominasi perusahaan platform.

    Pihaknya bahkan mendapati potongan hingga 70%, di mana seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform. 

    Menurutnya, beban operasional yang harus ditanggung oleh pengemudi sangat besar. Di luar biaya bahan bakar, pengemudi juga harus menanggung ongkos parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, hingga cicilan handphone dan kendaraan.

    Karenanya, SPAI mendesak agar potongan platform diturunkan secara signifikan hingga 10% atau bahkan dihapuskan. 

    “Selanjutnya kami menuntut upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan dengan skema UMP [upah minimum provinsi] agar ada kepastian pendapatan bagi pengemudi ojol, taksol dan kurir setiap bulannya,” katanyq. 

    SPAI juga menyoroti berbagai skema yang diterapkan perusahaan platform seperti sistem slot, argo murah (aceng), hub, GrabBike Hemat, serta level dan prioritas, yang menurut mereka bersifat diskriminatif.

    Tak hanya itu, SPAI mendesak pemerintah menghapus istilah “kemitraan” dalam peraturan transportasi online. Hal ini merujuk pada hasil sidang International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa yang telah menyepakati penggunaan istilah “pekerja platform” secara global.

    SPAI mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan segera mengadopsi ketentuan tersebut dalam regulasi nasional, termasuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyatakan akan segera merevisi tarif per kilometer ojol. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan bahwa keputusan tersebut sudah final dan kenaikan akan bervariasi berdasarkan zona.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan, ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” kata Aan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI pada Senin (30/6/2025).

    Aan menyebut usulan kenaikan tarif ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak aplikator.

  • BPS Proyeksi Produksi Beras Tembus 24,97 Juta Ton pada Januari-Agustus 2025

    BPS Proyeksi Produksi Beras Tembus 24,97 Juta Ton pada Januari-Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri bisa mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari—Agustus 2025. Produksi beras diperkirakan naik 14,09% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 21,88 juta ton beras.

    Adapun, melimpahnya produksi beras dari dalam negeri mengacu pada angka potensi tiga bulan produksi beras, yakni Juni—Agustus 2025 yang diperkirakan naik dua digit.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan potensi produksi beras pada Juni—Agustus 2025 diperkirakan mencapai 8,09 juta ton. Angkanya naik 13,88% dibandingkan periode yang sama 2024 sebanyak 7,1 juta ton produksi beras.

    Alhasil, produksi beras diperkirakan akan mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari—Agustus 2025.

    “Produksi beras sepanjang Januari—Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 24,97 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,08 juta ton, atau 14,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS pada Selasa (1/7/2025).

    Namun, BPS menjelaskan bahwa produksi beras pada Juni—Agustus 2025 merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Juni—Agustus 2025, serta rata-rata produktivitas subround II 2023–2024.

    Adapun, potensi luas panen padi sepanjang Juni—Agustus 2025 diperkirakan mencapai 2,77 juta hektare. Angkanya mengalami peningkatan seluas 0,32 juta hektare atau 13,05% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, BPS mengungkap luas panen padi sepanjang Januari—Agustus 2025 diperkirakan akan mencapai 8,24 juta hektare, atau naik 13,22% dibandingkan dengan periode yang sama 2024.

    “Angka realisasi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan angka potensi, bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Juni—Agustus tahun ini,” terangnya.

    Sejalan dengan gambaran luas panen, Pudji menyampaikan produksi padi pada Mei 2025 diperkirakan sebesar 4,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Angkanya mengalami penurunan sebesar 22,74% dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 6,44 juta ton GKG.

    Sementara itu, lanjut Pudji, potensi produksi padi sepanjang Juni—Agustus 2025 diperkirakan sebesar 14,03 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 1,72 juta ton GKG atau 13,94% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari—Agustus tahun 2025 ini diperkirakan akan mencapai 43,34 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 5,36 juta ton GKG atau 14,11% dibandingkan dengan periode yang sama 2025,” tuturnya.

    Di sisi lain, berdasarkan analisis dan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), secara umum, curah hujan di seluruh wilayah Indonesia berada pada kriteria rendah hingga menengah sepanjang Mei—Agustus 2025. Pudji menyebut kondisi ini mendukung kegiatan budidaya tanaman padi sepanjang Mei—Agustus 2025.

    “Namun demikian, juga perlu diwaspadai perkiraan curah hujan untuk kriteria tinggi sangat tinggi pada sejumlah wilayah yang terjadi di sepanjang Mei—Agustus tahun ini yang tentunya dapat mengganggu budidaya tanaman padi,” pungkasnya.

  • Sri Mulyani: Butuh Konsumsi 5,5% dan Investasi Rp7.500 Triliun untuk Capai Target Ekonomi

    Sri Mulyani: Butuh Konsumsi 5,5% dan Investasi Rp7.500 Triliun untuk Capai Target Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa perlu adanya kenaikan tingkat konsumsi masyarakat ke level 5,5% dan investasi hingga Rp7.500 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (1/7/2025). Pemerintah mendapatkan sejumlah masukan dari DPR terkait target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, juga target pertumbuhan ekonomi 2026 dengan batas atas 5,8%.

    Menurut Sri Mulyani, dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, pemerintah harus menyelesaikan sejumlah tantangan dan mendorong dua aspek utama dalam produk domestik bruto (PDB), yakni konsumsi rumah tangga dan investasi.

    Dia mengungkap bahwa aspek permintaan harus meningkat, yakni konsumsi rumah tangga harus mampu tumbuh lebih tinggi. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 55% terhadap PDB, sehingga kuat-lemahnya pertumbuhan konsumsi sangat berpengaruh bagi stuktur ekonomi Indonesia.

    “Untuk mencapai pertumbuhan tinggi konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi, yaitu pada level 5,5%. Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja, sehingga income masyarakat dapat meningkat,” ujar Sri Mulyani pada Selasa (1/7/2025).

    Pada kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga tercatat hanya tumbuh 4,89%, lebih rendah dari realisasi kuartal IV/2024 di level 4,98%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi optimal.

    Selain itu, Sri Mulyani juga mengungkap bahwa laju investasi harus tumbuh signifikan agar perekonomian bisa tumbuh optimal. Menurut perkiraannya, investasi harus bisa tumbuh setidaknya 5,9% tahun depan.

    “Investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujarnya.

    Investasi yang tinggi menjadi syarat penting agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai, karena investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.

    “Apabila digabungkan dengan konsumsi, maka konsumsi rumah tangga dan investasi keduanya berkontribusi 85% terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani.