Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Wamen ESDM: Hanya UMKM Bermodal Rp5 Miliar yang Dapat Kelola Sumur Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kriteria UMKM yang dapat mengelola sumur rakyat yang selama ini dipandang ilegal.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, UMKM dapat mengelola sumur minyak. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Namun, kata Yuliot, tak semua UMKM dapat hak untuk dapat mengelola sumur minyak tersebut. Menurutnya, UMKM itu wajib memiliki modal minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp10 miliar.

    “Karena kegiatan usahanya UMKM, maka permodalannya sekitar Rp5 miliar, kalau skala menengah bisa Rp10 miliar, bisa gabungan dari banyak [UMKM] permodalannya,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (1/7/2025).

    Selain nilai minimal modal, UMKM harus terlebih dahulu membentuk Perseroan Terbatas (PT), sebelum sah menggarap sumur minyak rakyat tersebut.

    “Jadi kalau untuk badan usaha UMKM harus dalam bentuk PT atau Perseroan Terbatas, dengan berbentuk PT, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana bisa sebagai pemegang saham,” tutur Yuliot.

    Lebih lanjut, dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur rakyat yang dikelola UMKM, koperasi, atau BUMD.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Lebih lanjut, Yuliot memproyeksi negara bakal dapat tambahan lifting minyak sebesar 15.000 barel per hari (BPH) dari pemanfaatan sumur rakyat tersebut.

    Dia mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 7.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025 mendatang.

    “Jadi ya mungkin di Agustus itu baru sebagian. Tapi paling tidak sampai dengan akhir tahun, kami menargetkan 10.000 sampai 15.000 [barel per hari],” ucap Yuliot.

    Dia pun menuturkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan proses inventarisasi sumur rakyat. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (pemprov) dan KKKS. Selanjutnya tidak diperbolehkan ada tambahan sumur minyak masyarakat baru.

    Menurutnya, sejumlah sumur rakyat itu mayoritas berada di Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

    “Dan juga ada di beberapa wilayah lain. Jadi dengan adanya inventarisasi, kita mengharapkan kita mendapatkan data awal terhadap semua [sumur] masyarakat ini,” kata Yuliot.

  • Gerindra Masih Kaji Putusan MK, Sikap Resmi Akan Menyusul

    Gerindra Masih Kaji Putusan MK, Sikap Resmi Akan Menyusul

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa partainya saat ini masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu.

    Menurutnya, Gerindra akan menyampaikan sikap resmi setelah proses kajian tersebut rampung.

    “Ya kami juga masih mengkaji, beberapa partai politik juga masih mengkaji, kemudian masing-masing partai itu mengeluarkan sikap dan tentunya masing-masing sikap itu juga merupakan masukan yang harus kita hargai dalam kemudian menyikapi keputusan MK dan membuat produk yang akan kita keluarkan nanti,” ujarnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi pertanyaan mengenai sikap resmi Gerindra, menyusul langkah Partai NasDem yang sudah lebih dahulu menyatakan posisi terkait putusan MK tersebut.

    Saat ditanya apakah kajian tersebut berarti akan mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, Wakil Ketua DPR RI itu pun juga menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan MK.

    Namun, dia menilai perlu ada pendalaman lebih lanjut mengingat karakter putusan MK yang pernah diuji beberapa kali dalam materi undang-undang yang sama.

    “Nah sehingga keputusan yang final dan mengikat kemudian diuji final dan mengikat lagi, diuji lagi final dan mengikat dalam undang-undang yang sama ini kita harus kemudian kaji, dan sehingga kemudian yang final dan mengikat beberapa ini kita akan kaji, demikian,” pungkas Dasco.

  • Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat, XLSMART Berharap ada Regulasi dan Insentif

    Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat, XLSMART Berharap ada Regulasi dan Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah.

    Head of External Communications XLSMART, Henry, mengatakan pihaknya berharap adanya dukungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai regulasi yang bisa menciptakan terwujudkan ekosistem yang berkelanjutan bagi industri

    “Termasuk kebijakan yang menjamin adanya equal playing field, kemudahan perizinan serta insentif regulatory charges dan stimulus untuk kolaborasi dengan stakeholders terkait,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Selasa (1/7/2025).

    Henry memastikan  XLSMART berkomitmen mendukung pemerataan akses internet, khususnya di wilayah yang belum terjangkau, melalui investasi pada teknologi 4G dan 5G. Serta optimalisasi spektrum frekuensi dan meaningful broadband coverage dengan memperhatikan semua aspek yang berkaitan. 

    “Tidak hanya kecepatan, tapi juga kestabilan dan keberlanjutan industri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya. 

    Wayan mengungkapkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada 2026.

    Perbedaan tersebut terungkap ketika kedua lembaga itu menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026 kepada Badan Anggaran DPR pada Selasa (1/7/2025).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%—5,8% pada tahun depan.

    Menurutnya, target tersebut bisa tercapai apabila investasi tumbuh mendekati 6% secara tahunan, konsumsi tumbuh antara 5% hingga 5,5%, dan pertumbuhan ekspor terjaga stabil di 6,3% hingga 6,8%.

    “Asumsi ekonomi makro 2026 dengan demikian adalah untuk growth [pertumbuhan] 5,2%—5,8%, inflasi 1,5%—3,5%, nilai tukar antara Rp16.500—Rp16.900 per dolar, suku bunga SBN 10 Tahun: 6,6%—7,2%, harga minyak dalam rentan US$68—US$80 per barel,” ujarnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 6,3%.

    Menurutnya, dengan target tersebut maka target pertumbuhan 8% pada 2029 bisa tercapai. Kendati demikian, sambung Rachmat, pihaknya juga mempertimbangkan faktor eksternal sehingga tergat tersebut bisa turun.

    “Dengan ketidakpastian global di mana terdapat risiko ke bawah atau downside risk dengan target 5,8%,” ujarnya.

  • Jumlah Penerima MBG Hampir Setara dengan Seluruh Penduduk Singapura Juli 2025

    Jumlah Penerima MBG Hampir Setara dengan Seluruh Penduduk Singapura Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan, total penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) per 1 Juli 2025 sudah mencapai 5,59 juta penerima. Total tersebut setara dengan jumlah penduduk di Singapura.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    “Alhamdulillah total ini sebetulnya kita sudah bisa memberi makan hampir seluruh penduduk Singapura. Jadi ini kalau di Indonesia baru 2% kalau Singapura sudah hampir 100%,” kata Dadan, Selasa (1/7/2025). 

    Secara terperinci, total 5,59 juta penerima itu mencakup PAUD sebanyak 81.649 penerima, Raudhatul Athfal (RA) 33.643 penerima, dan TK 205.860 penerima.

    Kemudian, jenjang SD sebanyak 2,19 juta penerima, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 205.595 penerima, SMP 1,31 juta penerima, MTs 217.996 penerima, SMA 638.383 penerima, SMK 416.973 penerima, MA 111.910 penerima, dan SLB 8.706 penerima.

    Selanjutnya, Ponpes 27.480 penerima, PKBM 1.207 penerima, ibu menyusui 30.672 penerima, ibu hamil 18.031 penerima, balita 85.920 penerima, dan seminari 802 penerima. Dengan demikian, total penerima MBG per 1 Juli 2025 mencapai 5.592.745 penerima. 

    Diakui Dadan, realisasi penerima dari kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita masih rendah. Kendati begitu, dia meyakini penerima program di tiga kategori ini akan meningkat mulai pekan ini.

    “Angka ini akan melonjak tinggi karena mulai dari minggu ini intervensi untuk ibu hamil, busui dan anak balita kita intensifkan,” ujarnya.

    Pasalnya, kata dia, saat ini sebagian besar anak sekolah sebagai salah satu sasaran dari program MBG, tidak bersedia datang ke sekolah untuk menerima MBG lantaran tengah memasuki musim libur panjang.

    Untuk itu, pihaknya akan secara intensif menyalurkan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dengan mengirimkan MBG ke posyandu atau langsung ke rumah masing-masing.

    “Sehingga pembagian ke sekolah itu hanya untuk sekolah-sekolah yang muridnya bersedia datang ke sekolah, sementara ibu hamil, busui, dan anak balita kita kirimkan ke posyandu atau ke rumah masing-masing,” tuturnya.

  • Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp7.500 Triliun pada 2026, Bappenas Patok Rp8.365 Triliun

    Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp7.500 Triliun pada 2026, Bappenas Patok Rp8.365 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perlu minimal Rp7.500 triliun nilai investasi pada 2026 agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target. 

    Sri Mulyani memperkirakan investasi harus bisa tumbuh setidaknya 5,9% pada tahun depan demi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

    “Investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/7/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan investasi yang tinggi menjadi syarat penting agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai, karena investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.

    Lebih Rendah dari Target Bappenas

    Hanya saja, ambang batas bawah Rp7.500 triliun nilai investasi pada tahun depan dari Sri Mulyani itu lebih rendah dari target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu sebesar Rp8.365,4 triliun.

    Sebelumnya, Bappenas telah menargetkan nilai investasi dalam lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti merincikan merincikan trajektori investasi mencapai Rp7.593,4 triliun pada 2025, Rp8.365,4 triliun pada 2026, Rp9.332,5 triliun pada 2027, Rp10.477,6 triliun pada 2028, dan Rp11.818,4 triliun pada 2029.

    “Rata-rata investasi sekitar Rp9.517 triliun per tahun. Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama yaitu investasi pemerintah, investasi BUMN, dan juga investasi swasta/masyarakat,” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Siliwanti menegaskan bahwa investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pentingnya mencapai investasi sebesar Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.

    Dari jumlah tersebut, investasi dari swasta/masyarakat mencapai Rp41.277 triliun (86,7% dari total target), investasi pemerintah senilai Rp3.282,7 triliun (6,9% dari total target), dan investasi BUMN sebesar Rp3.027,6 triliun (6,4% dari total target).

    “Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat,” jelas Siliwanti.

    Lebih lanjut, Bappenas juga telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari 2025—2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

  • Driver Gojek-Grab Cs Tolak Kenaikan Tarif Ojol, Desak Potongan Aplikasi jadi 10%

    Driver Gojek-Grab Cs Tolak Kenaikan Tarif Ojol, Desak Potongan Aplikasi jadi 10%

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menolak rencana Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan menaikkan tarif ojek online (ojol). 

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan pihaknya menolak kenaikan tarif sebesar 8–15% karena tidak pernah dilibatkan dalam kajian tersebut dan menilai pemerintah belum menyentuh persoalan utama yang dikeluhkan para pengemudi.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dikonfirmasi Bisnis pada Selasa (1/7/2025).

    Dia menegaskan fokus utama asosiasi bukan pada besaran tarif, melainkan pada potongan biaya aplikasi yang selama ini dirasa sangat merugikan pengemudi. 

    Selama bertahun-tahun, kata Igun, aplikator telah melanggar batas maksimal potongan yang diatur pemerintah dan belum pernah mendapat sanksi tegas dari regulator. Dia pun meminta potongan biaya aplikasi menjadi 10%. 

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja dan hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan, karena aplikator sudah tidak adil namun didiamkan begitu saja,” katanyq. 

    Igun mengatakan peningkatan tarif juga dapat menimbulkan efek domino yang tidak diinginkan. Dia pun menegaskan ada lima poin utama tuntutan Garda kepada pemerintah, yang telah disampaikan baik melalui demonstrasi maupun surat resmi. 

    Pertama, Negara menghadirkan Undang-Undang (UU) Transportasi Online atau minimal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kedua, penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10%. Ketiga, diskresi tarif untuk layanan pengantaran barang dan makanan.

    Keempat, audit investigatif terhadap perusahaan aplikasi terkait potongan 5% dari pengemudi sesuai Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. Kelima penghapusan skema-skema sistem kerja seperti member, prioritas, hemat, slot, aceng, multi-order, dan biaya layanan lain yang dianggap mengkotak-kotakkan pengemudi

    Igun juga mengultimatum apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, Garda akan menggelar aksi lanjutan pada 21 Juli 2025.

    “Selain aksi demonstrasi kami juga akan melakukan aksi mematikan aplikasi massal serentak seluruh platform aplikasi di seluruh Indonesia dengan target pengemudi yang akan mematikan aplikasi hingga 500.000 pengemudi seluruh Indonesia,” katanyq. 

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan keputusan untuk merevisi tarif ojol sudah final dan telah melalui kajian zonasi. Besaran kenaikan bervariasi antara 8—15%, tergantung zona yang telah ditetapkan.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” ujar Aan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, pada Senin (30/6/2025).

  • Prabowo Bertolak ke Arab Saudi dan Brasil, Bahas Geopolitik hingga Kampung Haji

    Prabowo Bertolak ke Arab Saudi dan Brasil, Bahas Geopolitik hingga Kampung Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali memulai lawatan luar negerinya dengan agenda kunjungan dengan rencana setidaknya ke dua negara.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan menginjakkan kaki ke Arab Saudi dan Brasil. Adapun, Prancis juga menjadi negara yang tentatif akan dikunjungi.

    “Ada beberapa negara yang akan dikunjungi. yang pertama ke Arab Saudi,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

    Prasetyo menjelaskan, Presiden Ke-8 RI itu akan menjalankan sejumlah agenda di Arab Saudi, meski belum membeberkan detail lengkapnya.

    Namun, dia memastikan ada sejumlah isu penting yang dibawa, termasuk kerja sama geopolitik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

    “Pastilah akan berbicara masalah politik kerja sama politik baik Indonesia antara Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji. Termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi,” sambung Prasetyo.

    Usai kunjungan ke Arab Saudi, Presiden dijadwalkan bertolak ke Brasil untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6-7 Juli 2025.

    Terkait undangan menghadiri peringatan Hari Revolusi Prancis pada 14 Juli mendatang mengingat Prabowo memang diundang secara langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prasetyo menyebut Presiden belum memastikan kehadirannya.

    “Direncanakan [ke Prancis, tetapi] nanti dilihat kondisinya setelah BRICS,” pungkas Prasetyo.

    Menurut pantauan, Presiden bertolak menggunakan pesawat kenegaraan melalui Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Keberangkatan Presiden turut dilepas oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, serta Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono.

  • Dasco Sebut Pemerintah Bakal Ajukan Nama Dubes AS ke DPR Besok

    Dasco Sebut Pemerintah Bakal Ajukan Nama Dubes AS ke DPR Besok

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah akan mengajukan sejumlah nama calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat, termasuk Amerika Serikat pada besok, Rabu (2/7/2025).

    Dia mengatakan bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bakal memberikan sejumlah nama untuk mengisi kekosongan bangku di beberapa negara sahabat.

    “Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara bahwa terutama duta besar beberapa negara sahabat termasuk Amerika Serikat confirm besok akan dikirim ke DPR,” kata Dasco di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (1/7/2025).

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu pun turut menuturkan nantinya hanya akan ada satu nama yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI. Nama tersebut kemudian akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di Komisi I DPR RI.

    “Karena jangka waktu sidang pada masa sidang ini pendek, kita akan usahakan secepatnya, agar dapat segera dilantik pada selesai masa sidang yang saat ini,” katanya.

    Kendati demikian, Dasco enggan membocorkan siapa nama calon dubes yang akan diajukan.

    Dia juga membantah kabar bahwa pengusaha sekaligus mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi kandidat yang diajukan.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga memilih belum menyebutkan nama kandidat dubes AS tersebut.

    Dia hanya meminta awak media bersabar menunggu hingga pemerintah resmi mengajukan nama ke DPR. “Besok ditunggu [nama yang diserahkan],” kata Prasetyo singkat.

  • Puan: Semua Parpol di DPR Akan Kumpul Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    Puan: Semua Parpol di DPR Akan Kumpul Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan semua partai politik akan berkumpul untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal keserentakan pemilu.

    Puan menuturkan bahwa seluruh partai politik di DPR perlu mencermati putusan MK tersebut. Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan pemilu itu digelar atau dilaksanakan dalam 5 tahun sekali.

    “Karenanya emang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik, imbas atau efek dari keputusan MK tersebut,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Maka dari itu, lanjutnya, semua partai politik atau fraksi di DPR akan duduk bersama guna menentukan sikap DPR terkait putusan MK tersebut. 

    “Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal, menjadi suara dari kami partai politik,” katanya.

    Senada, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengatakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum bisa menyikapi pasti putusan MK itu. Ini karena partainya akan menunggu perkumpulan partai di DPR terlebih dahulu.

    “Kalau PKB, kita nunggu nanti kan pasti partai-partai akan ngumpul ya, sehingga kita, itu saja seperti yang sampaikan Mbak Puan,” katanya di tempat yang sama.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.  

    Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.