Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Aksi Robot Polri di HUT Bhayangkara: Hormat ke Prabowo hingga Sempat Error

    Aksi Robot Polri di HUT Bhayangkara: Hormat ke Prabowo hingga Sempat Error

    Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran robot-robot canggih memberi nuansa yang berbeda dalam parade hari ulang tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang berlangsung di Lapangan Monas, pada hari Selasa (1/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di Monas, Jakarta pada Selasa (1/7/2025), awalnya robot Polri itu dilibatkan dalam defile pasukan penjinakan radioaktif yang berada dalam sebuah truk.

    Penjinakan itu dilakukan robodog dalam simulasi penindakan terkait pencurian barang berbahaya. Singkatnya, setelah terlibat pencurian itu dilakukan, anggota kemudian melakukan penindakan.

    Total, tiga robodog itu kemudian mulai memindai truk yang diduga bermuatan bom. Robot anjing itu melakukan pemindaian dengan mebgecek setiap sisi truk hingga kolongnya.

    Setelah melakukan pengecekan. Robodog itu memberikan gesture yang mengisyaratkan tidak ada temuan barang berbahaya dengan cara melambaikan tangan.

    Selanjutnya, anggota langsung melakukan pengamanan terhadap barang yang diduga bermuatan radioaktif dari truk tersebut.

    “Robot K9 yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi secara menyeluruh bom atau benda berbahaya yang ada di mobil,” ujar narator yang memandu acara di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Beri Hormat ke Prabowo 

    Setelah aksi itu, robot-robot juga dihadirkan dalam parade baris berbaris HUT ke-79 Bhayangkara. Total ada 30 robot yang diikutsertakan dalam parade ini.

    Perinciannya, 10 robot humanoid, 13 robodog (quadruped), dan 7 robot penjinak bom. Parade ini bertujuan untuk sosialisasi dan transformasi digital Polri.

    Barisan pertama parade ini dipimpin robot humanoid yang berbentuk seperti manusia. Namun, tubuhnya tampak rampung. Tingginya setengah badan pria dewasa atau sekitar 100-an meter. Robot yang diklaim otonom itu dipandu oleh sejumlah anggota kepolisian yang menggunakan controller. 

    Setelah berada di depan panggung kehormatan, satu robot humanoid itu langsung memberikan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ketiganya senyum setelah dihormati robot humanoid itu.

    Setelahnya, pasukan robodog mulai mengikuti humanoid untuk melanjutkan parade. Selain robodog dan humanoid, robot penjinak bom juga mulai mengikuti dari belakang.

    Sempat Error

    Dalam momen parade itu, terdapat dua robot penjinak bom yang mengalami error atau malafungsi. Dua robot itu kemudian diangkut oleh tiga orang anggota untuk keluar dari jalur parade.

    Dalam hal ini, Direktur Utama PT SARI Teknologi, Yohanes Kurnia Widjaja selaku pengembang robot Polri ini mengatakan bahwa kendala itu dikarenakan terkendala dari baterai.

    “Nah yang Gagana itu dikarenakan baterai. Oh baterai. Baterainya itu chargingnya belum full,” ujar Yohanes setelah acara.

    Di samping itu, Yohanes juga menyatakan bahwa robot Polri ini dinilai dapat membantu Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar lebih optimal. Dia menekankan, robot ini hadir bukan untuk menggantikan tugas Polri, namun hanya membantu.

    Lebih jauh, dia menyatakan bahwa robot-robot ini bukan milik Polri. Namun, perusahaan hanya ingin membantu kepolisian. Meskipun begitu, Yohanes juga tidak menutup kemungkinan untuk nantinya bekerja sama dengan Polri dalam riset robot tersebut.

    “Ini barang-barang [Robot] kami. Bukan barang-barangnya Polri. Jadi tidak ada namanya pemborosan anggaran. Kami bergandengan tangan dengan Polri. Nanti ke depannya mungkin ada riset bersama,” ujar Yohanes.

  • Wacana Kenaikan Tarif Ojek Online 15%, Pelanggan Waswas Ongkos Makin Mahal

    Wacana Kenaikan Tarif Ojek Online 15%, Pelanggan Waswas Ongkos Makin Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna ojek online mengaku cemas dengan rencana kenaikan tarif ojek daring hingga 15%. Mereka khawatir ongkos harian yang dikeluarkan membengkak. Sejumlah opsi disiapkan, termasuk berhenti menggunakan ojol.  

    Seorang pengguna jasa ojek online asal Bogor, Rizki menyayangkan kenaikan tarif tersebut. Kebijakan itu bahkan membuatnya memilih bepergian dengan transportasi umum atau layanan ojol lain yang lebih murah.

    “Saya tidak setuju. Naiknya tarif ojol berarti meningkatkan pengeluaran saat memakainya, mengingat transportasi umum tidak tersedia di semua tempat,” kata Rizk kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025). 

    Penolakan juga disampaikan pengguna lainnya bernama Rafa, yang khawatir ongkos yang dikeluarkan makin besar dengan adanya kebijakan tersebut. 

    Menurutnya, kenaikan tarif yang kemungkinan mencapai 15% akan memberatkan pelanggan, terkhusus para pelajar, siswa maupun mahasiswa.

    “Saya tidak setuju karena beban ke pelanggan terasa besar. Saya paham driver perlu penghasilan lebih baik, tapi kenaikan 8%-15% terlalu tinggi. Saya khawatir perusahaan ojol cuma mengambil keuntungan tanpa meningkatkan kesejahteraan driver,” kata Rafa.

    Namun di sisi lain, ada pula pengguna jasa ojol yang menyetujui naiknya tarif layanan itu. Zahra, yang sudah memakai jasa ini sejak tahun 2016 mengatakan, bahwa kenaikan tarif sah untuk dilakukan. 

    Zahra mengatakan selama menggunakan ojek online, dia menemukan bahwa potongan biaya yang dibebankan perusahaan terhadap driver sangat besar hingga memotong pendapatan.

    “Pernah saya memesan ojol dalam jarak yang cukup jauh, pengemudi meminta untuk meng-cancel di aplikasi dan manual saja karena setelah dibandingkan tarif yang beliau dapatkan hanya 60% dari tarif yang dikenakan di aplikasi, kalau seperti itu kasihan kepada para driver karena mereka yang ada di lapangan” ujar Zahra

    Zahra sependapat Rafa, untuk mensejahterakan mitra pengemudi, seharusnya aplikator ojek online bersikap lebih adil terkait potongan biaya untuk driver, serta adanya transparansi soal kenaikan tarif layanan, alih-alih menaikan tarif layanan yang justru akan memberatkan pengguna.

    Bisnis coba menghubungi Grab Indonesia, Gojek, dan Maxim mengenai rencana kenaikan tarif. Hingga berita ini diturunkan ketiganya tidak memberi jawaban.

    Wacana soal kenaikan tarif ojek online merupakan respon lanjutan setelah sejumlah driver Ojol melakukan demonstrasi 20 Mei 2025, yang menuntut potongan biaya diubah menjadi 10% dan mendesak pemerintah agar segera menerbitkan UU Transportasi Online Indonesia.

    Dirjen Hubda Kemenhub, Aan Suhanan menjelaskan bahwa pihaknya telah mengkaji rencana kenaikan tarif Ojol, dan besarannya akan bervariasi sesuai zona yang ditentukan. Dia juga memastikan agar pihak aplikator segera memberikan persetujuan terkait kebijakan tersebut.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada yang naik 15%, ada yang 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, zona 1, 2, dan 3” Papar Aan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/06/25)

    Rincian terkait zona tarif Ojol sebelum kenaikan tarif diberlakukan nanti adalah sebagai berikut:

    Zona 1:

    Meliputi Sumatera, Jawa (Selain Jabodetabek), dan Bali

    Biaya jasa batas bawah: Rp1.850 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.300 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp9.250 hingga Rp11.500

    Zona 2:

    Meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

    Biaya jasa batas bawah: Rp2.600 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.700 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp13.000 hingga Rp13.500

    Zona 3:

    Meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku, dan Papua

    Biaya jasa batas bawah: Rp2.100 per km

    Biaya jasa batas atas: Rp2.600 per km

    Biaya jasa jarak tempuh minimal: Rp10.500 hingga Rp13.000

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Dasco: Kunjungan Prabowo ke Arab Saudi Bahas Evaluasi Pelaksanaan Haji

    Dasco: Kunjungan Prabowo ke Arab Saudi Bahas Evaluasi Pelaksanaan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa salah satu agenda penting dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi adalah membahas soal penyelenggaraan ibadah haji.

    Menurut Dasco, pemerintah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan sejumlah masukan dan melakukan evaluasi demi perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang.

    “Tentunya masukan-masukan kepada pihak pemerintah Indonesia tentang evaluasi pelaksanaan haji ke depan yang tentunya akan menjadi perhatian bagi kita semua dalam memutuskan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan haji yang akan datang,” ujar Dasco kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Dasco menambahkan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah sekaligus menyempurnakan persiapan haji berikutnya.

    Hal tersebut menjadi salah satu topik utama yang akan disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

    “Jadi Arab Saudi itu tadi kebetulan memang ada beberapa agenda yang memang sudah disampaikan beberapa, antara lain juga mengenai haji dan beberapa dibahas dengan Menteri Sekretariat Negara,” pungkas Dasco.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto kembali memulai lawatan luar negerinya dengan agenda kunjungan dengan rencana setidaknya ke dua negara.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan menginjakkan kaki ke Arab Saudi dan Brasil. Adapun, Prancis juga menjadi negara yang tentatif akan dikunjungi.

    “Ada beberapa negara yang akan dikunjungi. yang pertama ke Arab Saudi,” katanya kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

    Prasetyo menjelaskan, Presiden Ke-8 RI itu akan menjalankan sejumlah agenda di Arab Saudi, meski belum membeberkan detail lengkapnya.

    Namun, dia memastikan ada sejumlah isu penting yang dibawa, termasuk kerja sama geopolitik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

    “Pastilah akan berbicara masalah politik kerja sama politik baik Indonesia antara Arab Saudi maupun politik di Timur Tengah. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji. Termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi,” sambung Prasetyo.

    Usai kunjungan ke Arab Saudi, Presiden dijadwalkan bertolak ke Brasil untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6-7 Juli 2025.

    Terkait undangan menghadiri peringatan Hari Revolusi Prancis pada 14 Juli mendatang mengingat Prabowo memang diundang secara langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prasetyo menyebut Presiden belum memastikan kehadirannya.

    “Direncanakan [ke Prancis, tetapi] nanti dilihat kondisinya setelah BRICS,” pungkas Prasetyo.

    Menurut pantauan, Presiden bertolak menggunakan pesawat kenegaraan melalui Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Keberangkatan Presiden turut dilepas oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, serta Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono.

     

  • Dasco: Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Jamin Kehidupan Warga Pulau Enggano

    Dasco: Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Jamin Kehidupan Warga Pulau Enggano

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menjamin kehidupan masyarakat Pulau Enggano pasca-ditandatanganinya Perpres tentang Percepatan Pembangunan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjabarkan dalam mencapai upaya tersebut salah satunya adalah dengan mengatasi persoalan akses transportasi yang selama ini menjadi kendala utama untuk segera diselesaikan.

    “Yang pertama kami masih memonitor Pelindo, yang kemudian saat ini sudah bergiat-giatnya untuk kemudian mengatasi pendangkalan pelabuhan. Dan juga kemudian kerja sama dari Pelni, ASDP dalam kemudian mengangkut masyarakat untuk menjadi kapal yang mengangkut untuk kapal yang di tengah laut,” ujar Dasco kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Selain itu, Dasco menambahkan, pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian lebih menyeluruh terkait kebutuhan pembangunan ke depan. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat untuk memperbaiki kualitas hidup warga di pulau terluar tersebut.

    Menurutnya, upaya percepatan pembangunan di Pulau Enggano ini diharapkan dapat membuka akses yang lebih baik bagi warga setempat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

    “Tapi kemudian juga di samping itu, tim yang dibentuk juga sedang buat kajian tentang bagaimana beberapa hal lain yang perlu diperbaiki untuk ke depan, untuk kemajuan masyarakat pulau terluar,” pungkas Dasco.

  • BGN Blak-blakan Food Tray Lokal Cuma Mampu Produksi 2 Juta Per Bulan

    BGN Blak-blakan Food Tray Lokal Cuma Mampu Produksi 2 Juta Per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap produsen lokal hanya mampu memproduksi dua juta unit food tray atau nampan makan per bulan. Adapun, food tray ini diperuntukkan untuk menyajikan makanan di dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan angka produksi food tray di dalam negeri masih jauh dari target penerima manfaat yang harus mencapai 82,9 juta orang pada 2025. Sebab, BGN membutuhkan food tray lebih banyak untuk mempercepat perluasan program MBG.

    “Kami sedang identifikasi berapa potensi produksi lokal [memproduksi food tray]. Sekarang ini kami sudah mulai tahu ada 16 perusahaan lokal yang sudah berperan di bidang itu dan mampu memproduksi 2 juta per bulan [food tray],” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Menurutnya, produksi food tray dari dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan dari target 82,9 juta penerima manfaat MBG.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” imbuhnya.

    Untuk itu, Dadan menyebut produksi food tray dalam negeri yang masih terbatas dan hanya mencapai dua juta unit food tray tak mampu menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

    “Kamu tahu nggak berapa [target penerima] program ini? 82,9 juta [penerima manfaat]. Jadi artinya harus ada minimal 82,9 juta food tray. [Sedangkan] kemampuan industri dalam negeri baru 2 juta per bulan,” jelasnya.

    Alhasil, menurut Dadan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) melonggarkan importasi food tray untuk MBG, mengingat produksi dalam negeri yang baru mencapai 2 juta per bulan.

    “Jadi supaya program kita tidak terhambat, maka halangan untuk itu oleh pemerintah dihilangkan. Bukan berarti kita tidak mengutamakan produk lokal, tetapi nanti untuk berbasis APBN pasti kita gunakan produk lokal,” pungkasnya.

  • Serapan Anggaran MBG Cuma 7%, Bos BGN Berkilah Jumlah SPPG Minim

    Serapan Anggaran MBG Cuma 7%, Bos BGN Berkilah Jumlah SPPG Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) ungkap alasan rendahnya realisasi anggaran untuk program makan gizi bergizi (MBG). Pada semester I/2025, anggaran baru terserap Rp5 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun untuk tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, serapan anggaran yang masih rendah ini terjadi lantaran BGN menyesuaikan dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada. Per 1 Juli 2025, Dadan menyebut bahwa sudah ada sekitar 1.863 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

    “Jadi kalau serapan hari ini baru Rp5 triliun, itu karena memang penyerapan yang kami lakukan sesuai dengan jumlah SPPG yang ada,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).

    Untuk diketahui, total penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) per 1 Juli 2025 mencapai 5,59 juta penerima. Secara terperinci, total 5,59 juta penerima itu mencakup PAUD sebanyak 81.649 penerima, Raudhatul Athfal (RA) 33.643 penerima, dan TK 205.860 penerima.

    Kemudian, jenjang SD sebanyak 2,19 juta penerima, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 205.595 penerima, SMP 1,31 juta penerima, MTs 217.996 penerima, SMA 638.383 penerima, SMK 416.973 penerima, MA 111.910 penerima, dan SLB 8.706 penerima.

    Selanjutnya, Ponpes 27.480 penerima, PKBM 1.207 penerima, ibu menyusui 30.672 penerima, ibu hamil 18.031 penerima, balita 85.920 penerima, dan seminari 802 penerima. Dengan demikian, total penerima MBG per 1 Juli 2025 mencapai 5.592.745 penerima.

    Dia meyakini anggaran yang terserap akan semakin besar seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat di sejumlah daerah. Pasalnya, kata dia, semakin banyak penerima manfaat MBG dan SPPG, maka serapan anggaran akan semakin besar.

    Dia memperkirakan, akan ada 20 juta penerima MBG di 8.000 SPPG pada Agustus 2025. Dengan jumlah tersebut, Dadan memprediksi total anggaran yang bakal terserap mencapai Rp8 triliun pada Agustus 2025.

    “Nanti kalau didobelkan di September, dua kali lipatnya. Artinya Rp14 triliun satu bulan akan terserap. Itu cara penyerapan di Makan Bergizi Gratis,” tutur Dadan kepada awak media.

    Sementara itu, Dadan memperkirakan penyerapan anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp121 triliun hingga akhir 2025. Sejalan dengan hal itu, BGN berencana untuk mengajukan anggaran tambahan sebanyak Rp50 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat di 2025. 

    “Kelihatannya BGN harus kembali ke Komisi IX untuk menjustifikasi tambahan Rp50 triliun, karena kalau Rp71 triliun saja tidak cukup,” kata Dadan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Untuk diketahui, BGN telah mengantongi anggaran senilai Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG tahun ini. Kendati begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program tersebut baru mencapai Rp5 triliun hingga semester I/2025. Realisasi itu setara 7,1% dari total alokasi anggaran Rp71 triliun.

  • Kursi Dubes RI di AS Kosong, Ini Figur yang Diharapkan DPR

    Kursi Dubes RI di AS Kosong, Ini Figur yang Diharapkan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan hingga kini DPR masih menunggu Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan daftar nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk beberapa negara. 

    Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri RI terdapat 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tidak memiliki dubes. Seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, PBB New York, hingga Korea Utara (Korut).

    “Terkait nama-nama dubes, tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan berharap nama-nama yang diusulkan Prabowo ini adalah figur yang mengetahui dan memahami situasi geopolitik dan global yang ada saat ini.

    “[kemudian] bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut dan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berjanji segera mempercepat proses pengusulan ke DPR dalam waktu dua hari. Mulanya, dia mengakui bahwa proses pengisian sejumlah posisi dubes Indonesia di beberapa negara mengalami keterlambatan.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian concern-nya, memang benar, saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth. Tapi yang pasti untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, saya berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera diisi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025). 

    Meskipun beberapa posisi Dubes kosong seperti di Amerika Serikat (AS), tetapi Sugiono memastikan tugas-tugas diplomasi di negara-negara akreditasi tetap berjalan dengan cukup lancar melalui tim perwakilan yang ada.

  • SKK Migas Putar Otak Dongkrak Lifting Migas 1 Juta Barel per Hari 2030

    SKK Migas Putar Otak Dongkrak Lifting Migas 1 Juta Barel per Hari 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengupayakan berbagai strategi untuk mencapai target lifting minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2030. 

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan target tersebut dirancang secara menyeluruh dengan mengandalkan eksplorasi, peningkatan cadangan melalui reserve to production (R2P), enhanced oil recovery (EOR), dan optimalisasi aset yang ada.

    “Untuk sampai 2029-2030 mencapai 900.000 sampai 1 juta barel. Kami sudah menyiapkan programnya secara garis besar dari eksplorasi, dari EOR, dari reserve to production, kemudian improving assisting asset,” ujar Djoko dalam RDP Komisi XII DPR RI, Selasa (1/7/2025). 

    Upaya ini dimulai dari kegiatan pengeboran masif yang dilakukan pada 2024. Tahun ini, SKK Migas menargetkan pengeboran hingga 1.000 sumur untuk menjaga tingkat produksi agar tidak menurun secara signifikan. 

    SKK Migas berharap jumlah pengeboran tersebut dapat dipertahankan pada tahun depan dengan hasil yang lebih baik. Hal ini didukung dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan data yang lebih akurat.

    “Mudah-mudahan ini keberhasilannya lebih baik karena kita sudah punya pakai AI sekarang, artificial intelligence, sama data-datanya sudah cukup baik,” tambahnya.

    Dalam jangka menengah, beberapa proyek strategis akan mulai on-stream dan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi migas. Pada 2025, proyek Forel dan Terubuk diresmikan oleh Presiden dan ditargetkan dapat menambah produksi sebesar 15.593 barel per hari. 

    Selain itu, tambahan produksi minyak dari Banyu Urip sebesar 30.000 barel per hari juga disebut mendukung capaian tersebut.

    “Tahun 2026 nanti akan on-stream di Jabung, di PHE ONWJ, Salawati Oil Phase 2, dan juga mempertahankan di BUIC oleh Exxon,” ujarnya. 

    Adapun, total proyeksi lifting migas dari hasil sumur yang on-stream tahun depan mencapai 37.650 barel oil per day. 

    Pada 2027, sejumlah proyek baru seperti Geng North, Genting Oil, Ande-ande Lumut, dan Hidayah Petronas akan ikut berkontribusi dengan proyeksi lifting 42.763 bopd. 

    Pada 2028, SKK Migas menjadwalkan on-stream proyek Ubadari, EOR Minas, dan lapangan Badik, termasuk West Badik yang dikelola oleh Pertamina. Adapun, total proyeksi lifting mencapai 14.780 barel per day. 

    Sedangkan di tahun 2029, tambahan produksi berasal dari lapangan Tuna, Sadewa, Kerendan, Handil BKP, dan program EOR lainnya dengan tambahan 87.000 barel per day. 

    Target ambisius ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030, ketika proyek Masela diharapkan mulai berproduksi dan kondensat dari proyek Abadi bisa memberikan kontribusi sebesar 18.131 barel per hari. 

    “Kemudian 2030 diharapkan masalah abadi ini dapat menghasilkan kondensat sebesar 18.131 barel oil per day,” katanya.

    Sejumlah proyek saat ini masih dalam tahap Final Investment Decision (FID), termasuk proyek Andaman di Aceh. Pihaknya juga telah memasukkan lokasi-lokasi strategis seperti Ande-ande Lumut, Tuna, Kaliberau, Hidayah, hingga Masela ke dalam roadmap migas nasional. 

    “Proyek-proyeknya sudah dimulai, beberapa sedang FID Pak, seperti Andaman di Aceh, itu sedang diproses FID-nya, begitu pula untuk gas,” pungkasnya.

     

  • Dasco: Prabowo Puas dengan HUT Bhayangkara, Komandan Upacara Bakal Diberi Bonus

    Dasco: Prabowo Puas dengan HUT Bhayangkara, Komandan Upacara Bakal Diberi Bonus

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa puas dengan jalannya upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Pelataran Merdeka Monas, Selasa (1/7/2025).

    Usai upacara, dia mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun memanggil Komandan Upacara Irjen Dadang, untuk menghadap untuk diberikan bonus.

    “Ya Presiden tadi puas dengan hasil upacara dan memang biasanya begitu. Kalau dalam upacara, dalam setiap upacara itu Presiden puas, diminta pimpinan upacara menghadap dan dikasih bonus. Jangan tanya bonusnya,” kata Dasco kepada wartawan sambil tersenyum di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

    Meski tidak merinci bentuk penghargaan yang diberikan, tetapi Dasco menegaskan bahwa pemanggilan Komandan Upacara ini merupakan bentuk apresiasi Presiden atas pelaksanaan upacara yang berjalan lancar dan khidmat.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto bertindak selaku inspektur upacara memimpin jalannya Upacara Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa, 1 Juli 2025. Tepat pukul 08.00 WIB, upacara dimulai dengan diawali oleh salam kebangsaan.

    Setelah berada di mimbar upacara, Presiden Prabowo menerima laporan dari komandan upacara yang pada kesempatan itu diemban oleh Irjen Pol Dadang Hartanto, Presiden Prabowo kemudian melakukan pemeriksaan pasukan dengan menggunakan kendaraan taktis maung.

    Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Polri.

    “Pertama-tama atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dan atas nama seluruh Bangsa Indonesia, Saya menyampaikan ucapan Selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di manapun saudara-saudara berada. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Kepala Negara.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras anggota Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan agenda pembangunan nasional.

    “Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan sehingga kita sebagai bangsa dapat melakukan agenda-agenda besar pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan saat-saat ini,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menganugerahkan Tanda Kehormatan berupa Nugraha Shakanti dan Bintang Bhayangkara Nararya sebagai bagian dari rangkaian penyelenggaraan Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara.

    Selesai upacara, Prabowo dan tamu undangan lainnya menyaksikan demonstrasi dan defile. Adapun penampilan ini dilakukan oleh para anggota serta mitra Polri.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, para duta besar negara sahabat, para pimpinan lembaga negara, serta para menteri kabinet Merah-Putih.

     

  • Sri Mulyani: Serapan Anggaran MBG Rp5 Triliun, Baru 7% dari Rp71 Triliun

    Sri Mulyani: Serapan Anggaran MBG Rp5 Triliun, Baru 7% dari Rp71 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai Rp5,03 triliun sampai semester I/2025. Realisasinya baru mencapai 7,1% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp71 triliun.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan realisasi penerima manfaat program MBG baru mencapai 5,58 juta orang sampai dengan 30 Juni 2025. Realisasi anggarannya pun juga baru mencapai di kisaran 7% dari total anggaran.

    “Dari sisi realisasi anggaran adalah Rp5 triliun [sampai dengan Juni 2025], atau dalam hal ini baru 7% dari Rp71 triliun yang ada di dalam APBN Kita,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Badan Anggaran (Banggar) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI, Selasa (1/7/2025).

    Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan 2025 telah terdapat 1.863 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Indonesia.

    Adapun pada 2025, pemerintah menargetkan sebanyak 17,9 juta orang menjadi penerima manfaat MBG. Perinciannya, sebanyak 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.

    Dalam hal ini, anggaran untuk 17,9 juta penerima manfaat MBG sudah ada di dalam APBNKita, yakni senilai Rp71 triliun. “Untuk APBN 2025 itu angka Rp71 triliun adalah untuk 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil dan menyusui,” terangnya.

    Ini artinya, sampai paruh pertama 2025, realisasi program MBG —anggaran maupun jumlah penerima— masih jauh dari target 17,9 juta orang yang ditetapkan pemerintah di tahun ini.

    Untuk itu, Menkeu menyebut program MBG membutuhkan kerja keras agar program ini terealisasi dalam enam bulan ke depan.

    “Tentunya kalau kita melihat, target penerima manfaat di tahun 2025 adalah mencapai 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan tahun ini, maka masih akan dibutuhkan upaya keras untuk bisa mencapai pada enam bulan terakhir,” tuturnya.

    Padahal, Menkeu mengungkap Kepala Negara RI berharap agar program MBG ini bisa mencakup 82,9 juta penerima manfaat dan 30.000 SPPG di Tanah Air.

    “Angkanya [yang baru terealisasi] adalah Rp5 triliun dari Rp71 triliun. Ini masih Presiden mengharapkan agar pelaksanaan makan bergizi gratis akan mencakup 82,9 juta [penerima manfaat] dan 30.000 SPPG. Jadi ini akan menjadi tantangan di semester kedua,” ungkapnya.

    Kemenkeu merinci, saat program MBG berjalan pada Januari 2025, realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp45,1 miliar. Kala itu, program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu baru menjangkau sekitar 750.700 penerima manfaat dengan 246 SPPG yang telah beroperasi.

    Pada bulan berikutnya, program MBG baru menyerap anggaran senilai Rp324,1 miliar dengan cakupan 1,12 juta penerima manfaat. Pada Februari 2025, telah terdapat 726 SPPG di Indonesia.

    Kemudian, realisasi anggaran MBG baru signifikan terlihat pada Maret 2025 yang nilainya mencapai Rp1,05 triliun dengan 2,74 juta penerima manfaat dan 941 titik SPPG.

    Pada April 2025, program MBG telah menyedot anggaran dua kali lipat dari bulan sebelumnya menjadi Rp2,37 triliun. Kemenkeu mencatat, program MBG telah menjangkau 3,26 juta penerima manfaat dengan 1.102 titik SPPG.

    Lebih lanjut, realisasi anggaran program MBG kembali bertambah menjadi Rp3,29 triliun dan menjangkau 4,55 juta orang pada Mei 2025. Pada periode ini, jumlah SPPG naik menjadi 1.588 titik dapur.

    Teranyar, pada Juni 2025 alias pertengahan tahun, program MBG menyedot anggaran senilai Rp5,03 triliun dengan menjangkau 5,58 juta orang dan 1.863 titik dapur SPPG.