Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Mendag Ungkap Alasan Impor Food Tray Dilonggarkan: Untuk MBG

    Mendag Ungkap Alasan Impor Food Tray Dilonggarkan: Untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal pelonggaran importasi food tray (nampan makanan) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk diketahui, food tray menjadi salah satu komoditas yang diberikan relaksasi impor sebab masuk ke dalam produk penunjang program nasional, yakni MBG. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Menteri Perdagangan (Mendag) menjelaskan bahwa pelonggaran impor food tray itu untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Budi menyebut food tray sebagai wadah makanan menyajikan menu kepada penerima manfaat dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan dalam negeri.

    “[Impor food tray dilonggarkan] karena kan untuk kebutuhan di dalam negeri, untuk mendukung program makan bergizi dan sebagainya kan banyak dibutuhkan,” kata Budi saat ditemui di sela-sela acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, Rabu (2/7/2025)

    Kendati demikian, Budi menuturkan bahwa pemerintah juga menggunakan semua produk dari dalam negeri, termasuk food tray untuk MBG.

    “Ya semua, semua bisa kita pakai [termasuk food tray dari dalam negeri]. Kebutuhannya kan banyak,” ujarnya.

    Adapun, food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkap produsen lokal hanya mampu memproduksi dua juta unit food tray (nampan makan) per bulan untuk menyajikan hidangan di program MBG.

    Dadan menyebut angka produksi food tray di dalam negeri masih jauh dari target penerima manfaat yang harus mencapai 82,9 juta orang pada 2025.

    “Kami sedang identifikasi berapa potensi produksi lokal [memproduksi food tray]. Sekarang ini kami sudah mulai tahu ada 16 perusahaan lokal yang sudah berperan di bidang itu dan mampu memproduksi 2 juta per bulan [food tray],” kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Menurut Dadan, produksi food tray dari dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan dari target 82,9 juta penerima manfaat MBG.

    “Kalau 2 juta [food tray] per bulan dikalikan sisa bulan ini, 6 [bulan]. Berarti kan 12 juta [food tray]. Sementara kita kan pasti akan masih membutuhkan lebih dari itu,” ujarnya.

    Dia mengatakan produksi food tray dalam negeri yang masih terbatas dan hanya mencapai dua juta unit food tray tak mampu menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

    “Jadi supaya program kita tidak terhambat, maka halangan untuk itu oleh pemerintah dihilangkan. Bukan berarti kita tidak mengutamakan produk lokal, tapi nanti untuk berbasis APBN pasti kita gunakan produk lokal,” ujarnya.

    Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut relaksasi impor food tray MBG menjadi alasan suatu program pemerintah, termasuk MBG, tidak boleh dilakukan tergesa-gesa.

    “Ini kan juga menjadi satu catatan bahwa satu program itu tidak bisa diburu-buru karena faktor upaya untuk memaksimalkan semua potensi di dalam negeri dulu,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Pemerintah, kata Faisal, semestinya telah mengidentifikasi dan merancang program MBG secara komprehensif dengan melibatkan produk UMKM lokal dalam setiap komponen MBG, mulai dari makanan hingga kebutuhan alat makan food tray.

    “Jadi sebetulnya mestinya sudah diinventarisir segala kebutuhan untuk makan bergizi gratis, termasuk untuk food tray siapa [produsen] yang bisa memberikan suplainya di Indonesia diinventarisir, seberapa banyak [jumlahnya], dan dari sisi harga,” terangnya.

    Faisal menilai bahwa semestinya pemerintah tetap harus mengutamakan food tray yang diproduksi di dalam negeri.

    “Karena kalau hanya dari sisi harga kemudian lebih memilih impor [food tray], artinya dampak makan bergizi gratis terhadap ekonomi jadinya juga tidak maksimal,” imbuhnya.

    Padahal, dia melihat food tray bisa mengatasi rendahnya produktivitas industrialisasi di dalam negeri. Serta, mendongkrak pendapatan dan permintaan domestik.

    “Jadi kalau hanya food tray semestinya bisa diproduksi di dalam negeri asal dirancang dengan baik, dimobilisasi dan diinventarisasi dengan baik. Masalah harga dan juga jenisnya kan bisa menyesuaikan dengan kemampuan dalam negeri,” pungkasnya.

  • Bahlil Berencana Atur LPG 3 Kg Satu Harga di Seluruh Daerah

    Bahlil Berencana Atur LPG 3 Kg Satu Harga di Seluruh Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal memukul rata harga LPG 3 kg subsidi di seluruh Indonesia.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Bahlil pun mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan terkait penetapan harga gas melon tersebut.

    Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

    Namun, penetapan harga oleh Pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Bahlil menilai hal ini malah menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi puluhan triliun rupiah.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menyebut, pemerintah menggelontorkan biaya subsidi sebesar Rp80 triliun hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    Karena itu, pengaturan harga di tingkat penjual pun harus diatur sehingga penerima LPG 3 kg bisa tetap sasaran. Di sisi lain, dana subsidi pun tak membengkak.

    “Kalau harga dinaikan terus, antara harapan negara dan apa yang terjadi tidak sinkron,” ucap Bahlil.

    Penataan penjualan gas melon subsidi itu memang telah lama menjadi perhatian pemerintah. Maklum, kerap ada kecurangan dalam proses distribusi maupun penjualan.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung. 

    Dia menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung. Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung.

    Adapun, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.

  • Perwakilan Google Penuhi Panggilan Kejagung soal Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

    Perwakilan Google Penuhi Panggilan Kejagung soal Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa pihak Google terkait dengan perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan atau Chromebook periode 2019-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pihak Google yang diperiksa itu adalah Ganis Samoedra M selaku Strategic Partner Manager Chrome OS.

    “Ganis Samoedra M [pihak Google] pagi tadi [hadir],” ujar Harli saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).

    Perlu diketahui, Chromebook sendiri merupakan laptop yang dikembangkan oleh Google. Chromebook sendiri memiliki sistem operasi Chrome OS yang menjadi inti dari perangkat tersebut.

    Di samping itu, pada perkara ini penyidik Jampidsus Kejagung RI mempersoalkan pengadaan Chromebook. Pasalnya, laptop tersebut dinilai kurang efektif dengan keadaan jaringan Indonesia yang kurang merata.

    “Khususnya dalam konteks pengadaan. Karena kalau kita lihat pengadaan apa sih? Ini kan pengadaan Google Chromebook Tentu itu sangat berkaitan dengan itu,” tutur Harli.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat Kemendikbudristek menyusun pengadaan peralatan TIK bagi SD, SMP dan SMA. Salah satu perangkat TIK yang dimaksud adalah laptop Chromebook.

    Singkatnya, perangkat TIK itu sempat di uji coba saat era Mendikbud Muhadjir Effendy. Namun, laptop Chromebook dinilai tidak efektif.

    Di samping itu, jaringan internet di Indonesia juga disebut masih belum merata. Meskipun begitu, Kemendikbudristek era Nadiem Makarim masih melakukan pengadaan barang Chromebook.

    Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalam peristiwa itu dugaan pemufakatan jahat dalam pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun tersebut.

  • Bandara Kertajati Tak Layani Penerbangan Domestik Sejak Juni 2025

    Bandara Kertajati Tak Layani Penerbangan Domestik Sejak Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati ternyata sudah tidak lagi melayani penerbangan domestik sejak 2 Juni 2025.

    Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan sudah tidak ada penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati.

    Maskapai terakhir yang berhenti beroperasi di bandara berkode KTJ tersebut adalah Super Air Jet. Maskapai Grup Lion Air tersebut melayani penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Balikpapan (Kalimantan Timur).

    “Untuk penerbangan domestik dari dan menuju Bandara Kertajati terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 sementara belum tersedia,” kata Deny, seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/7/2025).

    Dia menjelaskan penghentian penerbangan domestik ini karena keterbatasan pesawat dari maskapai yang sebelumnya melayani di Bandara Kertajati, yakni Lion Air, Super Air Jet, Citilink, Air Asia, dan Malaysia Airlines.

    Menurutnya, keterbatasan ketersediaan pesawat membuat maskapai memprioritaskan melayani penerbangan dengan rate okupansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bandara Kertajati.

    Kendati demikian, lanjutnya, Bandara Kertajati masih melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura yang terbang tiap Selasa dan Sabtu oleh maskapai Scoot.

    “Meski kondisi seperti ini, seluruh fasilitas di Bandara Kertajati beserta tim personel tetap hadir dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

    Adapun, untuk penerbangan haji, BIJB Kertajati masih melakukan pelayanan untuk kedatangan. Kloter 1 hingga 7 sudah terlayani, dan sisanya pelayanan kedatangan total 21 kloter sampai Jumat (11/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Pemkab Majalengka tengah bersiap menarik kembali dana cadangan investasi di Bandara Kertajati senilai Rp171 miliar.

    Dana tersebut berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Namun, hingga kini dana itu tidak pernah disalurkan ke proyek BIJB.

    Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengkonfirmasi bahwa rencana investasi di Bandara Kertajati tersebut kemungkinan besar batal. Salah satu alasannya, perkembangan BIJB yang dinilai belum optimal dan belum memberikan keuntungan bagi daerah.

    “Sejak awal, kita siapkan dana Rp150 miliar untuk investasi ke BIJB. Tapi sampai sekarang, bandara itu belum menggeliat. Kita melihat belum ada potensi profit yang bisa didapat,” ujar Eman, Senin (30/6/2025).

  • China Perpanjang Bea Masuk Antidumping Produk Baja Nirkarat Indonesia

    China Perpanjang Bea Masuk Antidumping Produk Baja Nirkarat Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China resmi memperpanjang bea masuk antidumping (BMAD) produk billet baja tahan karat dan pelat/koil canai panas baja tahan karat impor yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia. 

    Dalam situs Kementerian Perdagangan China, keputusan tersebut tertuang dalam Kementerian Perdagangan No. 33/2025 dan kembali berlaku per 1 Juli 2025. Sebelumnya, kebijakan BMAD ini telah diberlakukan sejak 2019. 

    Kementerian Perdagangan China menerapkan bea anti-dumping 5 tahun atas billet dan pelat/koil canai panas baja tahan karat dari Uni Eropa (43 %), Jepang (18,1–29 %), Korea Selatan (23,1–103,1 %), dan Indonesia (20,2 %) mulai 23 Juli 2019.

    Setelah beberapa penyesuaian pada 2021, pemberlakuan BMAD sempat dihentikan. Namun, China menegaskan kembali keberlakuan tindakan anti-dumping sesuai Pengumuman No. 31/2019 melalui Pengumuman No. 19/2024.

    “Kementerian Perdagangan melihat kemungkinan bahwa dumping billet baja tahan karat impor dan pelat/koil canai panas baja tahan karat yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia akan berlanjut atau muncul kembali,” tulis pengumuman tersebut. 

    Hal ini dilakukan lantaran terdapat kemungkinan kerugian yang disebabkan pada billet baja tahan karat Cina dan industri pelat/sabut baja tahan karat yang digulung panas akan berlanjut.

    Tarif pajak antidumping yang dikenakan untuk semua perusahaan Uni Eropa 43,0%, perusahaan Inggris 43,0%, POSCO Korporasi Korea Selatan 23,1%, perusahaan Korea lainnya 103.1%, dan perusahaan Indonesia 20,2%. 

    “Kementerian Perdagangan memutuskan untuk terus menerapkan komitmen harga untuk produk yang diselidiki yang diimpor dari POSCO Co., Ltd. sesuai dengan Pengumuman Kementerian Perdagangan No. 31 tahun 2019,” tambahnya. 

    Dengan demikian, mulai 1 Juli 2025, importir harus membayar bea anti-dumping yang sesuai ke Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok ketika mengimpor billet baja tahan karat dan pelat/sabut baja tahan karat canai panas yang berasal dari Uni Eropa, Inggris, perusahaan Korea Selatan, dan Indonesia yang tidak menerima komitmen harga. 

    Bea anti-dumping dikenakan dari harga kena pajak dari barang impor yang ditentukan oleh bea cukai. 

  • Car Free Night Diuji Coba Sabtu Ini, Rano Karno: Ada Pawai Obor

    Car Free Night Diuji Coba Sabtu Ini, Rano Karno: Ada Pawai Obor

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menggelar uji coba Car Free Night (CFN) pada hari Sabtu (5/7/2025). 

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan uji coba ini dilakukan sekaligus menyambut datangnya bulan Muharram 1447 Hijriah.

    “Jam 7 malem, soft car free day nih. makanya kita mau mulai,” tutur Rano di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2025). 

    Rano kemudian menuturkan bahwa dalam acara ini akan digelar pawai obor elektrik yang akan melibatkan sebanyak 10 ribu orang. 

    “Mereka nanti semua berhentinya di Monas, nanti jalan bawa, tapi obornya elektrik ya, bukan obor asap ya,” tutur Doel. 

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta berencana menggelar Car Free Night sebagai lanjutan dari antusiasme warga terhadap kegiatan Car Free Day (CFD). 

    Pertimbangan itu dilontarkan oleh Wakil Gubernur Rano Karno (Si Doel) menimbang banyaknya warga Jakarta yang berolahraga pada malam hari. Terlebih, upaya ini juga bentuk dalam menurunkan emisi karbon.  

    “Kita juga akan coba adakan Car Free Night setelah perayaan HUT DKI di kawasan Sudirman–Thamrin,” jelasnya, dikutip dari keterangan resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, Senin (9/6/2025).  

    Ke depan, Pemprov Jakarta juga berencana memperluas pelaksanaan CFD ke lima wilayah kota, dengan memilih lokasi-lokasi strategis demi menekan polusi udara.

  • Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Jelang Tenggat 9 Juli, Trump Ancam Naikkan Tarif hingga 35% untuk Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif timbal balik hingga 35% kepada Jepang, lebih tinggi dibandingkan tarif awal untuk China.

    Melansir The Japan Times pada Rabu (2/7/2025), ancaman tersebut disampaikan Trump dalam perjalanan menggunakan Air Force One pada Selasa (1/7/2025) waktu setempat. Dia menuding Jepang enggan membuat konsesi dalam perundingan dagang dan menyebut negara sekutunya itu sebagai pihak yang manja.

    “Kami sudah berurusan dengan Jepang. Saya ragu kami bisa mencapai kesepakatan. Mereka sangat keras. Harus dipahami, mereka sangat dimanjakan,” ujar Trump kepada awak media.

    Trump kembali mengeluhkan penolakan Jepang terhadap ekspor mobil dan beras asal AS. DIa mengatakan, jika kesepakatan tidak tercapai, dia akan mengakhiri negosiasi sepihak dan langsung menetapkan tarif baru yang harus dibayar Jepang.

    “Saya akan mengirim surat kepada mereka yang intinya berbunyi: ‘Terima kasih, kami tahu Anda tidak bisa memenuhi hal yang kami butuhkan. Maka dari itu, Anda akan membayar 30%, 35%, atau berapa pun tarif yang kami tentukan,’” ucapnya.

    Saat ini, Jepang menghadapi tarif sebesar 25% untuk kendaraan dan suku cadang otomotif, 50% untuk baja dan aluminium, serta tarif timbal balik 10% yang bisa kembali naik menjadi 24% jika tidak ada kesepakatan dagang hingga 9 Juli — saat masa tenggang 90 hari berakhir.

    Trump menambahkan bahwa berbisnis di AS seharusnya dianggap sebagai sebuah kehormatan. 

    “Karena memang suatu kehormatan bisa menjalankan bisnis di Amerika Serikat. Tapi selama ini, negara ini tidak pernah melihatnya seperti itu,” jelasnya.

    Pernyataan keras Trump selama tiga hari terakhir muncul setelah putaran ketujuh negosiasi dagang AS–Jepang pada akhir pekan lalu gagal membuahkan hasil. Kepala negosiator tarif Jepang, Ryosei Akazawa, menolak mengomentari pernyataan Trump sebelumnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent — yang ditunjuk Trump memimpin negosiasi dengan Jepang — juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan Jepang kecil kemungkinan tercapai dalam waktu dekat.

    “Kami sedang menyeimbangkan ulang sistem perdagangan dunia agar lebih adil bagi rakyat Amerika. Dan jika kesepakatan tidak adil bagi rakyat Amerika, Presiden Trump meminta kami untuk tidak menerimanya,” ujar Bessent dalam wawancara dengan Fox News.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. 

    Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang, keduanya menegaskan komitmen untuk terus mendukung proses konsultasi yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

  • Deregulasi Impor Food Tray MBG, BGN: Produksi Dalam Negeri Diutamakan

    Deregulasi Impor Food Tray MBG, BGN: Produksi Dalam Negeri Diutamakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tidak boleh terhambat, termasuk dalam hal persediaan food tray (nampan makanan). Meskipun demikian, produk dalam negeri harus menjadi prioritas.

    Adapun, pemerintah telah melonggarkan importasi food tray untuk MBG lantaran masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Kini, food tray sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    Pada semester I/2025, realisasi penerima manfaat program MBG baru menjangkau 5,58 juta orang dengan anggaran yang terserap Rp5,03 triliun dari Rp71 triliun.

    “Begini, pokoknya program ini kan baiknya tidak terhambat. Kita ingin mengutamakan produksi dalam negeri,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    Dadan menuturkan, food tray sebagai wadah untuk menyajikan MBG menjadi salah satu contoh hilirisasi nikel di dalam negeri. Menurutnya, keberadaan MBG bisa menggenjot produksi food tray di dalam negeri yang saat ini masih rendah.

    “Dengan adanya food tray yang digunakan di program MBG ini adalah salah satu contoh hilirisasi nikel, tapi kita harus melihat kesiapan dalam negeri. Jangan sampai program kita terhambat hanya gara-gara itu. Jadi kita ingin meningkatkan produksi dalam negeri, tapi program kita juga nggak boleh terhambat,” tuturnya.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sebelumnya memutuskan untuk melonggarkan ketentuan impor terhadap 10 komoditas yang terdiri dari 482 HS, salah satunya adalah food tray untuk program MBG yang masuk ke dalam produk penunjang program nasional.

    Budi menjelaskan bahwa food tray sebelumnya harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Namun, food tray saat ini sudah tidak lagi termasuk dalam barang yang dikenai lartas.

    “Food tray. Ini adalah produk untuk menunjang program makan bergizi, jadi kami memberikan kemudahan untuk memperlancar program pemerintah,” ungkap Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

  • DPR Soal Peluang Bentuk Pansus Pasca Putusan MK soal Pemilu Terpisah

    DPR Soal Peluang Bentuk Pansus Pasca Putusan MK soal Pemilu Terpisah

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPR) masih mendengarkan masukan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal keserentakan pemilu.

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa sampai sejauh ini belum ada rencana membentuk panita khusus (pansus) untuk merevisi UU Pemilu.

    “Belum diambil keputusan [pembentukan pansus] karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025).

    Puan melanjutkan, pada Senin kemarin ada rapat pertemuan antara pimpinan DPR, Mendagri, Mensesneg, hingga Perludem untuk berdiskusi mengenai hasil keputusan MK. Dalam pertemuan ini, katanya, DPR baru mendengarkan masukan saja.

    “Dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal tersebut untuk mencari langkah yang terbaik, tentu saja untuk partai politik,” katanya.

    Meski demikian, eks Menko PMK ini tak memungkiri adanya efek putusan MK terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

    “Tentu saja itu akan ada efeknya ke undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas, karenanya DPR dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029.  

    Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.

  • Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

    Kemnaker Catat 7,28 Juta Pengangguran di RI, 1 Juta Sarjana Belum Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial.

    Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan GDP.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” pungkasnya.