Xcloud.id

Category: Bisnis.com

  • Menhan Ungkap Alasan Prabowo Sepakat Kelola Blok Ambalat dengan Malaysia

    Menhan Ungkap Alasan Prabowo Sepakat Kelola Blok Ambalat dengan Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto bakal capai kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan perbatasan, termasuk sengketa wilayah Ambalat.

    Menurut Sjafire, hal tersebut dilakukan guna menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik antar negara tetangga.

    “Ambalat itu kita hindari hal-hal yang menyangkut konflik. Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun. Kita tidak perlu bertetangga dengan konflik,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Dengan demikian, purnawirawan TNI ini menegaskan jalan terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mengelola sumber daya alam di wilayah Ambalat secara bersama-sama.

    “Dengan menargetkan benefit tapi atas dasar respect terhadap kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga menghormati kedaulatan negara Malaysia,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia bakal mencapai kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan perbatasan, termasuk sengketa wilayah Ambalat. 

    Hal ini disampaikan olehnya dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025). 

    “Prinsipnya, kami sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi yang disebut joint development,” ujar Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah mempersiapkan rangkaian pertemuan tingkat tinggi untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral.

    Salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral ini adalah potensi kerja sama pengelolaan bersama di wilayah Ambalat melalui mekanisme joint development.

    Namun, Airlangga menyebut bahwa detail teknis terkait hal ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam forum resmi. “Nanti [ambalat] akan dibahas,” jawabnya singkat.

  • Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Tuntutan Besok

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Tuntutan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan menjalani sidang pembacaan tuntutan pada perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, Kamis (3/7/2025). 

    Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah menyiapkan surat tuntutan yang bakal dibacakan esok hari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. 

    “Kami, Tim Jaksa telah menyiapkan surat tuntutan Terdakwa Hasto Kristiyanto dan siap untuk membacakannya besok (3/7),” ujar Jaksa KPK Rio Vernika Putra melalui keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025). 

    Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto telah menetapkan sidang tuntutan untuk digelar esok hari. Penetapan itu disampaikan pada sidan pekan lalu, Kamis (26/6/2025). 

    Pada sidang sebelumnya, Hasto telah diperiksa sebagai terdakwa. “Acara berikutnya adalah tuntutan. Sidang ditunda pada 3 Juli 2025 dengan acara pembacaan tuntutan dari penuntut umum,” ujar Rios. 

    Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus suap penetapan anggota DPR 2019–2024 yang menjerat buron Harun Masiku.

    Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan.

    Pada dakwaan sekunder, Hasto turut didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta.

    Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun.

    Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum.

    “Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku,” demikian bunyi dakwaan jaksa.

  • Bisnis Data Center di Indonesia Diprediksi Prospektif 3-5 Tahun ke Depan, Ini Alasannya

    Bisnis Data Center di Indonesia Diprediksi Prospektif 3-5 Tahun ke Depan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi mengungkap industri pusat data (data center) di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam tiga hingga lima tahun ke depan. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan prospek industri pusat data dalam beberapa tahun ke depan sangat menjanjikan. Menurutnya, pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan pemrosesan data besar di sektor e-commerce, layanan publik, hingga fintech.

    “Industri data center di Indonesia diprediksi tumbuh pesat dalam 3–5 tahun ke depan, didorong oleh adopsi kecerdasan buatan [AI] dan kebutuhan pemrosesan data besar. Transformasi digital di sektor e-commerce, fintech, dan layanan publik meningkatkan permintaan infrastruktur digital,” katanya kepada Bisnis pada (2/7/2025). 

    Heru menyoroti laporan pasar data center Indonesia yang diperkirakan mencapai US$3,98 miliar atau setara Rp64,87 triliun pada 2028 dengan CAGR 14%. Kapasitas data center AI-ready diproyeksikan melonjak dari 200 MW saat ini menjadi 971,9 MW pada 2025 dan 2.110 MW pada 2030. 

    Menurutnya lonjakan tersebut turut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peta jalan Making Indonesia 4.0, serta penetrasi teknologi Internet of Things (IoT). Namun demikian, tantangan tetap membayangi, terutama dalam aspek keekonomian energi dan regulasi.

    “Tantangan terbesar keberlanjutan data center di Indonesia adalah keekonomian energi dan regulasi,” katanya. 

    Heru menyebut data center membutuhkan pasokan listrik besar, tetapi biaya energi tinggi dan ketergantungan pada gas impor menghambat daya saing. 

    “Regulasi seperti UU PDP dan KBLI 63112 menuntut kepatuhan ketat, termasuk residensi data dan izin lingkungan, yang sering kompleks,” ungkapnya.

    Heru juga menekankan pentingnya revisi regulasi yang relevan agar pertumbuhan industri ini tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan mendukung keberlanjutan sektor digital. Termasuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai keberadaan pusat data agar kembali pada semangat awal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu mewajibkan pusat data untuk layanan di Indonesia beserta pusat pemulihan data (data recovery center)-nya ditempatkan di wilayah Indonesia untuk semua jenis layanan.

    Optimisme terhadap potensi pasar data center Indonesia juga terlihat dari langkah perusahaan infrastruktur digital global, EDGNEX Data Centers by DAMAC. Menurut masuknya investasi asing mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Namun, dia juga mengingatkan akan potensi ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan.

    “Namun, tanpa permintaan yang sepadan, ada risiko overcapacity. Kapasitas saat ini hanya 200 MW, jauh dari kebutuhan 2.000 MW. Proyeksi backlog 20–30% pada 2030 menunjukkan potensi ketimpangan jika ekspansi tidak diimbangi strategi pasar yang matang,” katanya.

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara investor asing dengan pelaku lokal serta dukungan regulasi yang adaptif agar momentum pertumbuhan ini tidak hanya bersifat sementara, tapi juga berkelanjutan. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat data regional, terutama dengan adanya hambatan pengembangan data center di negara-negara tetangga yang sebelumnya dominan di kawasan.

    EDGNEX Data Centers by DAMAC sebelumnya mengumumkan pembangunan pusat data generasi berikutnya dengan teknologi AI-ready di Jakarta, yang menjadi fasilitas kedua mereka di Indonesia. Investasi tersebut mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun, menjadikannya salah satu pengembangan pusat data AI terbesar di Asia Tenggara.

    Lokasi proyek telah memasuki tahap awal konstruksi setelah proses akuisisi lahan diselesaikan pada Maret lalu. Fase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan penggunaan rak AI berdensitas tinggi dan target Power Usage Effectiveness (PUE) sebesar 1,32—jauh di bawah standar global rata-rata, yang menandakan efisiensi energi tinggi.

    Hussain Sajwani, pendiri DAMAC Group, menyatakan komitmen perusahaannya dalam menjembatani kesenjangan digital di pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia.

    “Kami bangga membangun salah satu pusat data paling canggih dan berkelanjutan di kawasan ini, yang dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

  • Hampir 40% Anggaran KKP Telah Terealisasi hingga Juni 2025

    Hampir 40% Anggaran KKP Telah Terealisasi hingga Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 30 Juni 2025 mencapai Rp1,81 triliun. Jumlah tersebut setara 39,28% dari total pagu non blokir sebesar Rp4,60 triliun.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    “Realisasi anggaran KKP berdasarkan pagu non-blokir sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp1,81 triliun atau sebesar 39,28%,” kata Trenggono, Rabu (2/7/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Trenggono, pagu efektif Rp3,59 triliun baru terealisasi sebesar 49,54%. Secara terperinci, untuk belanja pegawai telah terealisasi sebesar 59,38% dari total Rp1,91 triliun, belanja barang 38,85% dari total anggaran Rp1,63 triliun, dan belanja modal 14,90% dari total Rp40,25 miliar.

    Kemudian, dari total Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp1,01 triliun, anggaran yang baru terealisasi baru sekitar 2,72%. Secara terperinci, anggaran untuk infrastructure improvement for shrimp aquaculture project (IISAP) baru terealisasi sebesar 40,11% dari total anggaran Rp58,96 miliar.

    Dalam catatan Bisnis, KKP sebelumnya melakukan pemangkasan tahun anggaran 2025, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.1/2025 dan Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.

    Trenggono kala itu menyebut, kementeriannya melakukan efisiensi belanja sebesar Rp2,12 triliun untuk tahun anggaran 2025, dari pagu awal Rp6,22 triliun. 

    “Dengan demikian pagu anggaran KKP 2025 pasca rekonstruksi sebesar Rp4,10 triliun,” ungkap Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis malam (13/2/2025). 

    Kendati mengalami pemangkasan anggaran, Trenggono menegaskan bahwa KKP tetap menjalankan program dan kegiatan prioritas yang dapat bermanfaat terhadap sektor kelautan dan perikanan.

    Dalam hal ini, dia mengatakan kementeriannya tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka menjaga anggaran utk gaji 12.426 aparatur sipil negara di KKP. 

    Selain itu, KKP tetap menjaga operasional 148 kantor pusat dan kantor daerah KKP di seluruh Indonesia, serta menjaga anggaran untuk melaksanakan program prioritas asta cita dan ekonomi secara maksimal.

  • Bukan Budi Arie, Kejari Jakpus Bakal Periksa Johnny Plate di Kasus PDNS

    Bukan Budi Arie, Kejari Jakpus Bakal Periksa Johnny Plate di Kasus PDNS

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat bakal memeriksa eks Menkominfo Johnny G Plate dalam perkara dugaan korupsi PDNS di Kominfo (sekarang Komdigi).

    Kajari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra mengatakan Johnny bakal diperiksa penyidik Kejari Jakpus secara langsung di Lapas Sukamiskin, Bandung.

    “Penyidik sudah merencanakan akan memeriksa yang bersangkutan [Johnny Plate] di Lapas Sukamiskin,” ujarnya di Kejagung, Rabu (2/7/2025).

    Dia menambahkan, pemeriksaan itu dilakukan karena eksekusi pelaksanaan proyek PDNS ini berlangsung sejak era Johnny Plate saat menjadi Menkominfo.

    Pada intinya, eks Menkominfo Rudiantara terkait perencanaannya dan pelaksanaannya pada era Johnny Plate. Kemudian, proyek itu berlanjut di kepemimpinan Budi Arie Setiadi.

    “Tapi eksekusi anggaran itu dari jaman Pak Johnny Plate. Perencanaannya dari jaman menteri sebelumnya, eksekusi pelaksanaannya dari Pak Johnny Plate ada surat edaran yang ditandatangani beliau,” imbuhnya.

    Hanya saja, Safrianto belum bisa menjelaskan secara detail terkait kapan pemeriksaan bekas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nasdem tersebut.

    “Nanti sabar,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan kongkalikong atau pemufakatan pengadaan proyek PDNS antara pejabat Kominfo dan swasta pada periode 2020-2024. Total proyek itu mencapai Rp959 miliar.

    Total ada lima tersangka yang ditetapkan Kejari Jakpus, mereka yakni Eks Dirjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan; eks Direktur Layanan Aptika Kominfo Bambang Dwi Anggono (BDA); dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek PDNS, Nova Zanda (NZ).

    Selanjutnya, mantan Direktur Bisnis pada PT Aplikanusa Lintasarta, Alfi Asman (AA) dan eks Account Manager PT Docotel Teknologi, Pinie Panggar Agustie (PPA) juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

  • Respons Santai Fadli Zon Usai Digeruduk Koalisi Masyarakat Sipil: Biasa Aja, Saya Dulu Pernah Gitu

    Respons Santai Fadli Zon Usai Digeruduk Koalisi Masyarakat Sipil: Biasa Aja, Saya Dulu Pernah Gitu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons santai protes yang disampaikan oleh Koalisi Masyaralat Sipil yang berlangsung di tengah rapat kerja Menteri Kebudayaan dengan Komisi X DPR..

    Fadli Zon menuturkan bahwa aksi protes merupakan hal biasa yang bisa terjadi. Perlu diketahui, salah satu tuntutan yang diajukan Koalisi tersebut adalah mereka ingin agar penulisan ulang sejarah nasional Indonesia dihentikan.

    Adapun menurut Fadli Zon, penggerudukan itu sah-sah saja dilakukan karena merupakan bentuk dari aspirasi. Dia juga menyebut dirinya pernah melakukan hal seperti itu pada masa lampau.

    “Ya biasa ajalah saya juga dulu pernah kayak begitu. Ya, menurut saya aspirasi kan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Meski mendapat reaksi seperti itu dari koalisi masyarakat sipil, Fadli Zon menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan proyek penulisan sejarah ulang, sehingga tidak ada penundaan.

    “Enggak [ditunda]. Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis, ya bulan Juli ini,” beber dia.

    Eks Wakil Ketua DPR RI ini pun mengingatkan bahwa sebaiknya jangan menghakimi sesuatu yang belum ada, terlebih proyek penulisan ulang sejarah ini masih berjalan, belum rampung.

    “Jadi lihat dulu hasilnya, jangan kita menghakimi sesuatu yang belum ada. Misalnya kita menghakimi kue ini enak atau tidak gitu kalau belum kita makan atau kita sajikan bagaimana?” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa sejarah yang digarapnya ini tidak ditulis secara detail, tetapi secara umum. Ini karena sudah lama sekali sejarah Indonesia tidak ditulis lagi sejak era Presiden ke-3 RI Habibie selesai.

    “Ini 26 tahun kita tidak menulis tentang tema itu sejak era Pak Habibie itu yang terakhir yang dibahas di dalam sejarah kita itu. Nah, kita update ini. Termasuk temuan-temuan yang sifatnya tadi arkeologis, temuan-temuan sejarah yang lain dan tone positif di dalam sejarah kita dan perspektif Indonesia,” jelas dia.

    Sebelumnya, anggota koalisi, Jane Rosalina mengatakan kedatangannya di tengah-tengah raker merupakan bentuk aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon soal tidak terbuktinya kasus pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 silam.

    “Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya,” kata Jane, di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Selain itu, lanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas juga meminta agar adanya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, sekaligus meminta penghentian penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.

    “Termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadli Zon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,” lanjut dia.

  • Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Fadli Zon Minta Maaf hingga Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

    Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Fadli Zon Minta Maaf hingga Tolak Gelar Pahlawan Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas membeberkan alasan melakukan penggerudukan di tengah rapat kerja (raker) Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Komisi X DPR hari ini, Rabu (2/7/2025).

    Anggota koalisi, Jane Rosalina mengatakan kedatangannya ini merupakan bentuk aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam pernyataan Fadli Zon soal tidak terbuktinya kasus pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 silam.

    “Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri untuk kemudian meminta maaf kepada publik dan juga mengakui kesalahannya,” kata Jane, di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Selain itu, lanjutnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas juga meminta agar adanya penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, sekaligus meminta penghentian penulisan ulang sejarah nasional Indonesia.

    “Termasuk juga menolak gelar pahlawan Soeharto yang hari ini juga kita ketahui ya bahwa Fadli Zon merangkap menjadi Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan,” lanjut dia.

    Sementara itu, anggota lainnya bernama Afifah menyampaikan pihaknya mengecam dan menyayangkan pernyataan Fadli Zon soal tragedi pemerkosaan tahun 1998.

    “Oleh itu kami juga sangat ingin menuntut permintaan maaf dan pengusutan tuntas untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat khususnya terhadap perempuan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk ruang rapat kerja (raker) Komisi X DPR dengan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Mereka meminta agar pemerintah menghentikan penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Terlebih, usai viralnya pernyataan Fadli Zon soal tidak terbuktinya kasus pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 silam.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, unjuk suaranya ini dilakukan di balkon ruang rapat Komisi X DPR pukul 12:13 WIB. Mereka memulai aksinya setelah Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mempersilakan Fadli Zon menanggapi pertanyaan fraksi dan pimpinan komisi.

    Saat itu, mereka mulai mengeluarkan spanduk dan poster dengan bermacam tajuk seperti “Tolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional” hingga “Catatan Hitam yang Tak Bisa Dihilangkan”. Sembari memegang poster, mereka meneriakkan hal-hal serupa.

    “Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM! Hentikan pemutihan sejarah! Dengarkan suara korban! Tolak gelar pahlawan soeharto!” seru salah seorang aktivis.

  • Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur dinilai masih memiliki peluang untuk tumbuh positif ditengah bayang-bayang tekanan kebijakan tarif Trump hingga kondisi geopolitik. 

    Kendati tak dipungkiri, purchasing managers index (PMI) manufaktur pada Mei 2025 kembali terkontraksi di level 46,9 atau turun dari bulan sebelumnya 47,4. Kontraksi indeks produktivitas ini menurun sejak 3 bulan terakhir. 

    Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad menilai laju kontraksi produktivitas industri manufaktur tiga bulan beruntun disebabkan kondisi industri dan pasar dalam negeri yang tidak kondusif. 

    “PMI kita dalam tiga bulan terakir dibawah 50 artinya industri ini menggambarkan domestiknya punya problem yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi eksternal,” kata Tauhid dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Bahkan, dia menilai dampak dari situasi daya beli masyarakat yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan efek kebijakan tarif. Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola dan daya saing industri pengolahan dalam negeri.

    Tauhid juga menuturkan permintaan domestik saat ini relatif melemah ketimbang internasional. Kebijakan tarif Trump memang sempat memberikan dampak terhadap ekspor nonmigas yang menurun, tetapi kini mulai kembali normal. 

    “Namun, tetap diperlukan diversifikasi pasar, produk, jalur rantai pasok, relokasi industri hingga diversifikasi sumber energi megurangi ketidakpastian global dan domestik,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia menerangkan industri manufaktur nasional juga masih dapat bertahan mengingat tarif yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32% atau lebih rendah dibandingkan dengan China, Vietnam, dan lainnya. 

    Optimisme industri juga masih terlihat dari impor bahan baku/penolong yang naik 3,65% (year-on-year/yoy) menjadi US$69,40 miliar pada Januari-Mei 2025 dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya US$66,96 miliar.

    Tak hanya itu, impor barang modal juga mengalami kenaikan 17,67% menjadi US$18,82 miliar pada Januari-Mei 2025 atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai US$15,99 miliar. Hal ini masih menunjukkan tingkat kepercayaan untuk aktivitas industri. 

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan penurunan PMI hingga ke level 46,9 menunjukkan permintaan barang manufaktur yang terus menurun dan perlu segera ditangani. 

    “Jangan sampai hal ini terjadi terus menerus sampai ke kuartal berikutnya akibatnya nanti pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak bisa tercapai, kalau tidak diantisipasi dengan berbagai kebijakan ini akan sulit dan dampaknya kalau produktivitas turun maka akibatnya PHK,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi penggunaan anggaran atau belanja negara ke arah yang lebih produktif dan berdampak besar bagi ekonomi. 

    “Belanja aggaran yang bisa menghasilkan efek domino dibanding belanja barang yang hanya penyusutan tidak menghasilkan apa-apa, akibatnya ekonomi kita tidak akan tumbuh,” pungkasnya. 

  • Lagi! Ini Penampakan Duit Rp1,3 Triliun Kasus CPO Musim Mas dan Permata Hijau

    Lagi! Ini Penampakan Duit Rp1,3 Triliun Kasus CPO Musim Mas dan Permata Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai Rp1,3 triliun dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi crude palm oil (CPO) terkait korporasi.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, uang sita itu ditampilkan saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta pada Rabu (2/6/2025).

    Nampak, uang pecahan Rp100.000 itu disusun rapi di depan meja konferensi pers. Tercatat, satu paket uang tersebut bernilai satu miliar.

    Berbeda dengan penyitaan sebelumnya. Kali ini, korps Adhyaksa juga turut menyita uang pecahan Rp50.000 dalam kemasan plastik. Totalnya, satu kemasan itu mencapai Rp500 juta.

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung RI, Sutikno mengatakan bahwa penyitaan ini disita dari 12 korporasi di Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.

    “Jadi dari 12 perusahaan tadi ada enam perusahaan yang sudah melakukan penitipan uang pengganti untuk kerugian negara,” tutur Sutikno di Kejagung, Rabu (2/7/2025).

    Kemudian, Sutikno merincikan perusahaan yang menitipkan uang pengganti untuk disita itu mulai dari PT Musim Mas sebesar Rp1,1 triliiun. Kemudian, dari Permata Hijau Grup ada enam korporasi.

    Perinciannya, PT Nagamas Palm Oil Lestari, PT Pelita Agung Agri Industri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oil, dan PT Permata Hijau Sawit, dengan total Rp186.430.960.865,26.

    “Uang yang dititipkan dari enam terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah Rp1.374.892.735.527,5. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu LPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, pada bank BRI,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sutikno juga mengatakan penyerahan uang ini juga sudah memiliki izin penetapan dan penyitaan dari PN Jakarta Pusat. Nantinya, uang tersebut bakal dimasukkan ke dalam memori kasasi agar dipertimbangkan majelis hakim Mahkamah Agung.

    “Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan kami mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung juga sebelumnya telah menyita Rp11,8 triliun dari Wilmar Group. Alhasil, total penyitaan uang tunai dari perkara ini telah mencapai sekitar Rp13 triliun.

  • Grab Pastikan Biaya Komisi Platfrom Tak Lebih dari 20%

    Grab Pastikan Biaya Komisi Platfrom Tak Lebih dari 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia memastikan pihaknya tidak pernah mengenakan komisi lebih dari 20% pada platformnya kepada mitra pengemudi atau ojek online (ojol). 

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

    Dia bilang Grab membutuhkan struktur komisi seperti saat ini untuk mempertahankan kualitas layanan, keamanan, dan dukungan yang menjadi ‘jiwa’ platform sejak awal. 

    “Komisi ini bukan angka semata, tetapi cerminan dari investasi berkelanjutan kami dalam teknologi, perlindungan mitra, pelatihan, dan layanan pelanggan yang andal,” kata Tirza saa dihubungi Bisnis pada Selasa (2/7/2025).

    Tirza menambahkan pihaknya menyayangkan adanya kesalahpahaman dalam perhitungan biaya komisi yang terjadi saat ini. Dia pun memastikan bahwa terkait pembagian 20% biaya komisi hanya berlaku atas tarif dasar, bukan total keseluruhan biaya yang dibayarkan konsumen yang mana mencakup biaya jasa aplikasi (platform fee) dan biaya tambahan lainnya seperti biaya emisi karbon.

    Adapun, biaya komisi dimanfaatkan untuk berbagai inisiatif yang mendukung mitra pengemudi dalam menjalankan pekerjaannya. Beberapa inisiatif di antaranya pengembangan dan pemeliharaan platform. Hal tersebut mencakup biaya operasional aplikasi, termasuk server, fitur keamanan, serta inovasi teknologi agar mitra dapat bekerja dengan lebih efisien dan nyaman. 

    Kemudian dukungan operasional, termasuk layanan pengaduan GrabSupport 24/7, tim cepat tanggap kecelakaan 24/7, pusat edukasi GrabAcademy, Grab Driver Center, Grab Excellence Center, biaya transaksi non-tunai. 

    Tirza menambahkan inisiatif lainya adalah program strategis untuk pengembangan kapasitas mitra pengemudi. Program tersebut seperti GrabBenefits, program beasiswa GrabScholar, apresiasi dana abadi, insentif & bonus, program kelas terus udaha dan lain-lain,” kata Tirza. 

    Tirza mengungkapka asuransi kecelakaan juga diberikan untuk melindungi mitra pengemudi. 

    “Jika struktur komisi ini dipaksa turun secara signifikan, maka Grab tidak lagi dapat menjadi aplikasi yang dikenal dan disayangi masyarakat baik oleh penumpang yang mengandalkan layanan yang aman dan nyaman, maupun oleh mitra pengemudi yang selama ini menerima dukungan, insentif, dan perlindungan menyeluruh,” kata Tirza. 

    Dia menyebut dampaknya bukan hanya pada kualitas layanan, tetapi juga pada keberlangsungan ekosistem yang melibatkan jutaan orang di dalamnya.

    Lebih lanjut, Tirza mengatakan Grab percaya menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan bagi konsumen, dan keberlanjutan operasional platform adalah kunci untuk mendukung keberlangsungan ekosistem industri transportasi daring di tanah air. 

    “Kami senantiasa terbuka untuk terus berdialog dan meninjau kebijakan dengan instansi pemerintah terkait agar tercipta keberlanjutan ekosistem transportasi daring yang tetap relevan dan bermanfaat bagi Mitra dan masyarakat Indonesia,” tutupnya. 

    Di tengah rencana kenaikan tarif ojol, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia memilih menolak. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan rencana tersebut belum melalui proses kajian yang melibatkan pengemudi secara langsung.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8%–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Pihaknya justru menyoroti permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan adalah besarnya potongan biaya aplikasi yang dinilai tidak adil dan merugikan mitra pengemudi. Dia menyebut aplikator telah melampaui batas maksimal potongan yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja. Hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan,” katanya.

    Garda mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk pembentukan UU atau Perppu Transportasi Online, pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%, diskresi tarif layanan barang dan makanan, audit investigatif atas pelanggaran potongan, serta penghapusan skema kerja yang dianggap eksploitatif. Jika tidak direspons, Garda mengancam akan melakukan aksi serentak mematikan aplikasi oleh 500.000 pengemudi pada 21 Juli 2025.

    Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan memberikan dampak signifikan jika potongan platform masih tinggi. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa potongan saat ini bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah diatur pemerintah.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” ujar Lily dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

    Dia menyoroti ketimpangan dalam layanan pengantaran makanan dan barang, di mana pengemudi hanya menerima Rp5.200 dari biaya Rp18.000 yang dibayarkan pelanggan, belum termasuk beban operasional lainnya.

    SPAI juga mendesak penghapusan potongan platform atau setidaknya penurunan hingga 10%, serta pemberlakuan sistem upah berbasis UMP. Selain itu, mereka mendorong agar istilah “kemitraan” diubah menjadi “pekerja platform”, sebagaimana hasil forum International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa.